Karutan Kelas IIB Sinjai Ikuti Pengarahan Kakanwil Kemenkumham Sulsel di Lapas Kelas IIA Palopo

METRO ONLINE, PALOPO -  Kepala Rutan Sinjai Muhammad Ishak Mengikuti pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan Liberti Sitinjak tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Lapas Kelas IIA Palopo. Selasa (30/05).

Selain Kepala Rutan Kelas IIB Sinjai, kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Sulawesi Selatan dan seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. 

Dalam pembekalannya, Kakanwil memberikan beberapa arahan kepada seluruh pejabat yang hadir agar mempersiapkan diri dan berbenah untuk memulai perbaikan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan berharap Agar satker dapat tampil Dengan bagus, baik itu Saat melakukan pemaparan ataupun dalam memberikan pelayanan Publik Dan pemenuhan data Dukung LKE. 

"Dimana pada tahun ini Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan terdapat 7 Satker yang berkontestasi dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 3 satker dalam Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)", Ujarnya.

"Kita berusaha bagaimana Satker lingkup Kanwil Sulsel tampil bagus berhubung terdapat 7 Satker yang akan berkontestasi dalam WBK dan 3 satker dalam WBBM," pinta Liberti Sitinjak.

Muhammad Ishak mengatakan meskipun Rutan Sinjai pada tahun ini tidak lolos TPI namun seluruh jajarannya akan terus berupaya untuk mewujudkan WBK/WBBM  di Rutan Sinjai dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga tahun berikutnya dapat memperoleh predikat WBK.

"Tahun selanjutnya kami akan lebih serius dalam mewujudkan WBK/WBBM  di Rutan Sinjai dengan memperbaiki semua persyaratan seperti data dukung dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat", Ucap Muhammad Ishak.

Editor: Muh. Sain

Sumber: Humas Rutan Sinjai

Matangkan Pelaksanaan Tugas Dalam Pembangunan ZI, Liberti Sitinjak Beri Penguatan 33 Kasatker

METRO ONLINE Palopo - Saat ini, Seluruh Unit Kerja di Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) dihadapkan dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal ini disampaikan Kakanwil  saat memberikan penguatan Pada 33 Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Sulsel.

"Kita berusaha bagaimana Satker lingkup Kanwil Sulsel tampil bagus berhubung terdapat 7 Satker yang akan berkontestasi dalam WBK dan 3 satker dalam WBBM," pinta Liberti. 

Agar satker dapat tampil Dengan bagus, baik itu Saat melakukan pemaparan ataupun dalam memberikan pelayanan Publik Dan pemenuhan data Dukung LKE, Liberti Sitinjak meminta 

kasatker  yang lolos penilaian TPI Untuk menyampaikan pemaparan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di depan Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Sulsel.

Untuk itu, Kakanwil meminta Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto untuk dapat melakukan mentoring dan coaching kepada kasatker agar terlatih dan penuh percaya diri dalam menyampaikan pemaparan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di depan TPN. 

Lebih lanjut Liberti Sitinjak meminta kasatker untuk melakukan pembenahan ruangan kantor dan sarana pelayanan Publik dengan menggunakan uang perawatan gedung dan kantor yang telah dialokasikan untuk UPT. 

"Saya berharap pada Semester I, seluruh ruangan di UPT sudah harus mendapatkan penilaian terbaik. Kepala UPT harus melakukan perubahan agar tampak bagus dan nyaman," kata Kakanwil 

"Maka dari itu lakukan yang terbaik untuk kantormu agar Kasatker sebagai top leader menjadi role model yang harus dicontoh bawahannya,"   lanjut Kakanwil

Selanjutnya, dalam rangka persiapan menyambut HUT RI 17 Agustus dan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkumham 19 Agustus, Liberti meminta kepada Seluruh Kepala Divisi Kanwil dan Kasatker untuk melakukan terbaik bagi Kemenkunham dan bangsa ini.

Liberti Sitinjak juga mengajak Kasatker memperhatikan kinerja jajaran guna mencegah perilaku buruk  yang dapat mencoreng Kemenkumham. 

"Kalau ada pegawai yang tidak suka dengan Kemenkumham, lebih baik mundur saja. Kasatker usahakan sekali seminggu harus berikan arahan soal tersebut. Tidak perlu menjelekkan institusi, sadari bahwa kita semua memakai uang negara," tegas Liberti. 

"Saya minta tolong kinerja terbaik agar dipertahankan. Jalankan tugas dan fungsi karena saudara adalah wajah Kemenkumham di daerah. Jaga solidaritas," ungkap Liberti menutup arahannya.

Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih mengapresiasi kepada 7 Satker yang akan berproses menuju WBK dan 3 Satker yang akan berproses menuju WBBM. Untuk itu, Indah meminta kepada Kasatker agar memantau progres penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap hari. 

"Agar penialainnya bagus, saya himbau Kasatker agar terus berikan edukasi kepada jajarannya agar memiliki jiwa rasa memiliki (sense of belonging) terhadap kantor Dan memberikan pelayanan Terbaik Pada masyarakat," terang Indah

Penguatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Sapurtra dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi.

Editor : Muh Sain 

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Resmikan Layanan PTSP Serta Sarana Asimilasi Edukasi WBP Lapas Kelas II A Palopo

METRO ONLINE, PALOPO - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel, Liberti Sitinjak Resmikan Pusat Layanan Terpadu, Kunjungan, Informasi dan Pengaduan serta Layanan Integrasi dan Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) dan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) WBP dan Rekreasi.

Peresmian tersebut digelar di Halaman Depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palopo di Jl. Dr.Ratulangi KM 08 Kota Palopo. Selasa(30/05).

Kakanwil didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Suprapto, Kepala Divisi Administrasi, Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Keimigrasian, Jaya Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum & Ham, Hernadi, beserta jajaran Forkopimda Kota Palopo dan Para Ka UPT Kementerian Hukum & Ham se-Sulawesi Selatan. 

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Lapas Palopo karena Ini sebagai langkah dan modal awal guna meningkatkan minat dan bakat WBP sebagai bekal saat kembali di tengah-tengah masyarakat dan juga sebagai bentuk peningkatan layanan prima kepada masyarakat. 

"Kami berharap Lapas Palopo dapat menjadi role model Pemasyarakatan di Sulawesi Selatan,” Harap Kakanwil Kemenkumhan Sulsel.

Sementara itu, Malapas Palopo, Jhonny H Gultom menyampaikan harapannya bahwa dengan telah diresmikannya Layanan PTSP dan Sarana Asimilasi dan Edukasi diharapkan dapat membantu dan memudahkan masyarakat untuk menerima layanan yang ada di Lapas Palopo.

"Kita berharal dapat membantu dan memudahkan masyarajat untuk menerima layanan yang ada di Lapas. Seperti Kunjungan Keluarga dan Titipan barang dan Sarana asimilasi dapat menjadi wadah pembinaan kemandirian kepada warga binaan yang dapat menjadi bekal kelak kepada mereka ketika kembali ke masyarakat," Tuturnya.

Editor: Muh. Sain

Lapas Kelas IIA Palopo Resmi Dapat Izin Operasional Klinik Pratama dan Sertifikat Nomor Pokok Perpustakaan Nasional

METRO ONLINE, PALOPO - Lapas Kelas IIA Palopo Kanwil Kemenkumham Sulsel resmi mendapatkan Izin Operasional Klinik Pratama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo dan Sertifikat Nomor Pokok Perpustakaan Nasional, Selasa (30/5). 

Penyerahan Izin Operasional Klinik diberikan oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Pemprosesan Perizinan PTSP Kota Palopo Erick K.Siga, dan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Palopo, Syahruddin kepada Kalapas Palopo, Jhonny H Gultom dilaksanakan di Aula Lapas Palopo, 

Penyerahan Sertifikat ini disaksikan langsung Oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulsel, Liberti Sitinjak beserta Seluruh Kepala Divisi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Para Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel serta jajaran forkopimda kota Palopo.

Kalapas Palopo, Jhonny H Gultom menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergitas Dinas Kesehatan Maupun Dinas PMPTSP dan Dinas Perpustakaan Kota Palopo dalam menanggapi permohonan Izin Operasional Klinik Pratama Lapas Palopo, mulai dari verifikasi berkas persyaratan, visitasi, pemberian rekomendasi sampai terbitnya surat izin serta Penerbitan Sertifikat Nomor Pokok Perpustakaan Lapas Palopo.

“Surat izin dan Nomor Pokok Perpustakaan ini tentunya sangat berharga bagi Lapas Palopo dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan", Ujarnya.

"Dengan adanya legalitas klinik di Lapas Palopo sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang kami lakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Perawatan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus kami berikan kepada seluruh WBP,” Tutur Jhonny.

Kalapas berharap sinergitas dan dukungan antara Lapas Palopo dengan seluruh instansi di Pemerintah Daerah Kota Palopo terus berjalan dengan baik dalam rangka bersama-sama melakukan pelayanan, perawatan maupun pembinaan kepada seluruh WBP.

Editor: Muh. Sain

Penandatanganan MoU Antara Kalapas Kelas IIA Palopo dan Beberapa Stake Holder Disaksikan Kakanwil Kemenkumham Sulsel

METRO ONLINE, PALOPO – Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Lapas Palopo dan stakeholder terkait pembinaan kemandirian di Aula Lapas Palopo. Selasa (30/05)

Wujud pencapaian kerja sama di antara kedua belah pihak ini, ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama oleh Kalapas Kelas IIA Palopo, Jhonny H Gultom, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan sekaligus Plt. Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo Muh. Ibnu Hasyim S.STP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo (Asmiati, S.Sos.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini turut disaksikan oleh Seluruh Kepala Divisi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Para Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel serta jajaran forkopimda kota palopo.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak mengatakan bahwa MoU ini untuk membangun sinergi dengan stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah kota Palopo guna membina dan memberi bekal kepada warga Binaan Pemasyarakatan.

“MoU dengan stakeholder ini untuk membangun sinergi dalam mewujudkan kinerja pemasyarakatan yang lebih baik. Dengan ditanda tanganinya MoU ini, kami berharap warga binaan mendapatkan ilmu dan bekal kelak ketika mereka kembali ke masyarakat,” Harapnya.

Kalapas Palopo, Jhonny H Gultom berharap hubungan kerjasama yang baik terus dapat terpelihara. Agar semua program pembinaan warga binaan dapat berjalan dengan baik.

"Dukungan stakeholder akan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Palopo, sehingga bersinergi dengan stake holder harus dilakukan agar program pembinaan dapat berjalan sesuai harapan kita bersama," Terangnya.

Editor: Muh. Sain