-->
BADAN HUKUM " PT METRO MEDIA INDONESIA >>> AKT NO.13 TGL. 21-08-2018 SK. KEMENKUMHAM RI NO.AHU-0040828.AH.01.01. TGL. 29-08-2018 >>> Alamat Kantor Redaksi Jalan Yusuf Kallah No 31 Makassar



Minggu, Juli 21, 2024

Belum Sebulan Menjabat Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto Rilis Hasil Ungkap 6 Kg Sabu

METRO ONLINE MAKASSAR – Belum Genap Sebulan menjabat Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, SIK pimpin konferensi pers terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Makassar yang dilaksanakan di Aula Polres Pelabuhan Makassar. Sabtu (20 Juli 2024) pukul 18.40 wita.

Pada kesempatan ini, Kapolres Pelabuhan Makassar didampingi oleh Kabid Labfor Polda Sulsel Kombes Pol. Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si, Kasat Narkoba AKP Bahtiar,SH, Kasi Propam AKP Setya Budi, BidLabfor Polda Sulsel AKP Surya dan Kasi Humas Iptu Hasrul,SH

Menurut Kapolres Pelabuhan Makassar, Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat Berdasarkan Laporan Polisi, Nomor : LP / A / 123 / VII / 2024 / SPKT. Sat Narkoba/Polres Pelabuhan Makassar / Polda Sulsel, Pada Hari Jum’at 12 Juli 2024 yang menyebutkan bahwa adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika di beberapa tempat.

“Pada TKP Pertama di amankan Lelaki MRC (22), TKP Kedua diamankan Lelaki IN ( 27) seorang Driver Ojek Online, TKP Ketiga diamankan Lelaki PN (55), Pensiunan PNS dan Tkp keempat diamankan seorang Perempuan HI (46)”, Ujarnya.

Adapun kronologi penangkapan, Pada hari Jumat 12 juli 2024 sekira pukul 23.00 wita di jalan tidung 7 stp 5 no 205 makassar telah di amankan MRC dan di temukan barang bukti narkotika jenis shabu berat awal 2.36 gram  yang mana narkotika tersebut di peroleh dari IN.

Lalu IN diamankan pada hari sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wita di Jln Tidung 7 Stapak 8 No 171 makassar dan juga ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu berat awal 24.59 gram serta timbangan digital. Selanjutnya  berdasarkan keterangan IN narkotika tersebut di peroleh dari PN.

Kemudian PN diamankan Pada hari selasa 16 juli 2024 sekitar pukul 13.20 wita di jalan kemiri Kab Maros , dari keterangan Saudara PN Narkotika jenis shabu yang di serahkan kepada saudara IN diperoleh dari Saudari HI.

Selanjutnya pada Rabu 17 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, personil sat resnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Bahtiar. SH dan Kanit Iidik I IPTU Muh. Ismail,S.Kom, MH telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku saudari HI Alias Nawa di dalam sebuah rumah di jalan karunrung Asri Kota Makassar.

Setelah dilakukan introgasi terhadap PN dan HI, diketahui kalau masih ada barang bukti narkotika jenis shabu di daerah kab Selayar selanjutnya anggota melakukan pengembangan ke kab Selayar untuk mengamankan barang bukti.

“Anggota Sat Narkoba berhasil mengamankan barang bukti berupa 14 kaleng susu berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat awal 6.735,8808 gram (6 Kg 735 gram). Sehingga terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di posko Satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar untuk pengembangan lebih lanjut”, Jelas Kapolres.

Jumlah berat barang bukti secara keseluruhan 26,95 gram ditambah 14 kaleng yang diduga berisi kristal bening shabu ďengan berat 6.735,8808 gram (6 Kg 735 gram). Jadi jumlah keseluruhan 6.761,95 gram (6 Kg 761 Gram).

“Pelaku di kenakan Pasal 114 Ayat (2) subs Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana penjara minimal  6 (enam) tahun dan Maksimal 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup dan atau pidana mati”, Terangnya.


Editor : Muh Sain 

Kasus Lahan SD Pajjaiang, Ahli Waris Minta Hormati Keputusan Mahkamah Agung

METRO ONLINE Makassar-Terkait kasus sengketa lahan kompleks SD Pajjaiang Makassar Kec Biringkanaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang di segel pihak ahli almarhum Badjida Bin Koi alias Madjida Bin Koi berdasarkan Persil 45 D.II Kohir 460 C 1 dan Putusan MA, masih berlarut-larut dan belum ada titik terang dari Pemkot Makassar untuk menyelesaikan. 

Akibatnya, proses pembelajaran terjadi selama  dua hari ini kamis dan Jumat di SD Pajjaiang kelurahan Sudianag Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, tidak berjalan seperti biasanya, mengakibatkan sejumlah murid SD, di  sekolah tersebut tidak sekolah.

Hal ini di benarkan sejumlah masyarakat yang berada didekat sekolah tersebut.

Saat Wartawan media turun langsung melakukan  investigasi disekolah tersebut, salah satu pihak ahli waris Firman yang di temui media ini menuturkan selaku ahli waris tidak ada alasan pihak pemerintah kota Makassar, maupun  Dinas Pendidikan kota Makassar untuk melakukan aktivitas sekolah diatas lahan milik kami, setelah putusan Mahkamah Agung RI keluar, ujar ahli waris Firman

Terpisah Pengacara ahli waris almarhum Badjida Bin Koi alias Madjida Bin Koi, kepada Media ini,Jumat,19/7/2024, H Munir Mangkana SH, Kami sangat mengharapkan kepada Pemerintah kota Makassar tunduk akan keputusan Mahkamah Agung nomor 1021 K / pdt / 2020 tanggal 3 Juni 2020 dan tidak menjadikan upaya peninjauan kembali sebagai dasar untuk menunda pembayaran sesuai amar putusan..

Apakah Upaya Hukum PK Dapat Menunda Eksekusi..??

pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 (UUMA), ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. 

Dari ketentuan pasal tersebut dan dari penjelasan pasalnya yang juga berbunyi “cukup jelas”, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya Peninjauan Kembali (“PK”) tidak akan menunda pelaksanaan putusan kasasi.

Kami dari pihak kuasa ahli waris juga telah mendaftarkan eksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung untuk segera kami lakukan eksekusi pembayaran melalui Pengadilan Negeri Makassar.


Editor : Muh Sain 

Kamis, Juli 18, 2024

Pj Gubernur Sulsel Terima Langsung Kunjungan Audensi Pengurus PJI Sulsel Di Rujab

METRO ONLINE MAKASSAR -  Pemerintah Provinsi Sulsel melalui PJ.Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima secara langsung kunjungan audensi sekaligus silaturrahmi dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD'PJI Sulsel). Kamis 18 Juli 2024

Dalam Kunjungan audensi dan silaturrahmi  ini sebagai bentuk sinergi pemerintah dengan insan pers khususnya DPD PJI Sulsel yang diharapkan kedepan dapat membangung sinergi yang lebih baik dalam hal publikasi terhadap pemerintah provinsi Sulsel.

Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang didampingi Humas Pemprov Sulsel  dan Kepala Kesbangnpol Sulsel dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus DPD PJI Sulsel atas kedatangannya melakukan kunjungan silaturrahmi di rujab gubenur Sulsel.

Lanjut Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bahwa dirinya sebagai Pj.Gubeenur Sulsel kendatipun padat jadwal dan banyaknya permintaan audensi,diq mengatakan kami tetap berusaha menemui semuanya, olehnya usai sholat subuh kami sudah mulai menerima tamu. ungkapnya. 

Rombongan Audens PJI Sulsel dipimpin langsung oleh Ketua PJI Sulsel Akbar Hasan, S.Sos , Wakil Ketua Muh.Rizal Noma, Sekretaris Muhammad didampingi beberapa pengurus PJI Sulsel. (*)


Editor : Muh Sain 

Selasa, Juli 09, 2024

Elektabilitas IAS Terjaga karena Dinilai Paling Berpengalaman di Pemerintahan

METRO ONLINE MAKASSAR - Bocoran survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada April 2024 tidak hanya merekam elektabilitas kandidat. 

Yang menarik, ada juga penilaian tentang siapa cagub yang dianggap publik Sulsel paling berpengalaman dalam pemerintahan. 

Dalam survei SMRC dijabarkan soal alasan memilih calon gubernur. Salah satunya ialah berpengalaman di pemerintahan. Nah, untuk pertanyaan ini, mayoritas masyarakat di Sulsel ternyata menjatuhkan pilihan kepada IAS yang merupakan mantan Wali  Kota Makassar Makassar dua periode. 

SMRC mencatat ada 23 persen responden yang memilih IAS dengan pertimbangan berpengalaman di pemerintah. Bahkan, lebih tinggi dibandingkan petahana Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (21 persen), Bupati Gowa dua periode Adnan Purichta Ichsan (17 persen), Bupati Luwu Utara dua periode Indah Putri Indriani (17 persen) dan mantan Bupati Sidrap dua periode Rusdi Masse Mappasessu (11 persen). 

Akademisi Universitas Megarezky Makassar (Unimerz), Dr Baharuddin Hafid, menilai hasil survei itu merupakan potret kinerja kandidat di mata publik. 

Tingginya capaian IAS dibandingkan kandidat lain untuk penilaian cagub paling berpengalaman di pemerintahan, karena karya nyata yang berhasil ditinggalkan. 

Tidak hanya sukses membangun infrastruktur dan ekonomi, IAS juga dinilai berhasil membangun tata kelola pemerintahan dan sosial keagamaan. 

Kemampuan menjaga harmonisasi antar-pegawai dan soliditas antar-umat menjadi kunci laju pembangunan dan ekonomi menjadi sangat pesat. 

"Dari sisi tata kelola pemerintahan, IAS mampu menjaga harmonisasi antara aparatur negara saat menjadi wali kota dua periode. Begitu pula dari sisi sosial keagamaan, sama sekali tidak ada gap dan terwujud harmonisasi," kata dia, Selasa (9/7/2024). 

Lebih lanjut, Baharuddin menyebut karya IAS di Makassar selama dua periode kepemimpinan memang masih membekas hingga sekarang. 

Banyak warisan IAS yang masih dirasakan manfaatnya hingga kini dan berdiri kokoh di Kota Daeng. Tak heran, IAS dijuluki Bapak Pembangunan Makassar. 

"Bocoran hasil survei yang menyebut IAS sebagai cagub paling berpengalaman di pemerintahan itu hal yang wajar. Ya, karena IAS meninggalkan legacy yang manfaatnya dirasakan hingga kini. Intinya, semua itu berkat karya nyata selama dua periode memimpin Makassar," tuturnya. 

Semasa kepemimpinan IAS di Makassar, sejumlah capaian bersejarah berhasil diukur. Dari sisi perekonomian, Kota Daeng menjadi daerah dengan laju ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan, mencapai dua digit, tepatnya 11 persen pada 2013. Itu tidak hanya mengalahkan rata-rata nasional, tapi bahkan Tiongkok. 

IAS juga sempat masuk nominasi wali kota terbaik dunia 2014 versi worldmayor.com, bersama wali kota Bandung Ridwan Kamil dan wali kota Surabaya Tri Rismahirini ketika itu. Mereka dinominasikan sebagai wakil terbaik dari benua Asia 

Bukan itu saja, IAS sempat dinobatkan sebagai 10 Tokoh TEMPO 2008 bersama 9 kepala daerah lainnya. Itu tidak lepas dari keberhasilan sosok yang dijuluki Bapak Pembangunan Kota Makassar itu menyulap lapangan Karebosi menjadi lapangan sepak bola pertama di Indonesia yang memiliki basement pusat perbelanjaan modern. Tanpa mengganggu APBD sama sekali.

Selanjutnya, dari sisi pembangunan infrastruktur pun sangat pesat di masa kepemimpinan IAS. Selain berhasil melakukan revitalisasi Lapangan Karebosi, IAS juga merupakan wali kota yang berhasil mengubah wajah Pantai Losari menjadi lebih baik, sebagai salah satu landmark kota ini.

"Di masa IAS pulalah Piala Adipura kembali didapatkan setelah lama absen. Kalau tidak salah, Makassar dapat Piala Adipura tahun 2013 setelah terakhir dapat di zaman Malik B Masri saja," pungkasnya. (*)


Editor : Muh Sain 

Ketua PJI Sulsel Akbar Polo,Kecam Akun Facebook Prince Muhammad Terkait Tudingan Media Makan Uang Haram dan Pengecut

METRO ONLINE Makassar - Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) menyatakan kecaman keras terhadap akun Facebook dengan nama pengguna Prince Muhammad yang telah melontarkan tudingan serius terhadap media massa. Dalam unggahannya, akun tersebut menuduh media makan uang haram dan pengecut.

"Terima kasih kepada rekan rekan ikatan jurnalis Selayar yang telah menghubungi kami selaku ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia, PJI Sulsel, terkait dugaan penghinaan wartawan lokal Selayar yang dilakukan oleh oknum pemilik akun FB Prince Muhammad.

Kami dari PJI Sulsel mengutuk keras kepada oknum pemilik medsos tersebut yang tidak bertanggung jawab dengan seenaknya melakukan tindakan menghina profesi wartawan dimana wartawan dalam bekerja telah dilindungi oleh undang undang no 40 Tahun 1999. 

Akbar Hasan selaku Ketua DPD PJI Sulsel meminta kepada APH Polres Selayar untuk segera menuntaskan Laporan Polisi yang dilayangkan oleh IJAS Selayar kepada Polres Selayar agar kasus ini segera tuntas.

PJI menegaskan bahwa tudingan semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap media dan jurnalis, yang merupakan pilar penting dalam demokrasi. PJI juga mendorong pihak berwenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap akun tersebut guna mencegah penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan.

Akbar Hasan, "Kami selalu membuka diri terhadap kritik yang konstruktif, namun tudingan tanpa dasar seperti ini hanya akan menimbulkan kegaduhan dan mencederai profesi jurnalis. Kami berharap masyarakat lebih bijak dalam menanggapi informasi yang beredar di media sosial."

Persatuan Jurnalis Indonesia terus berkomitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. "Kami akan terus mendukung jurnalis Indonesia untuk tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan tidak terpengaruh oleh provokasi semacam ini," tutup Akbar Hasan


Editor : Muh Sain 

Senin, Juli 08, 2024

Akbar Polo, Ketua PJI Sulsel Mengutuk Keras Kasus Penghinaan Profesi Wartawan lewat Medsos

METRO ONLINE Makassar - Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) mengutut tegas kasus penghinaan profesi wartawan yang telah menghina profesi jurnalistik lewat media sosial (medsos) di Facebook.

Meminta Kapolres Selayar Untuk Serius Mengungkap kasus dugaan Penghinaan Terhadap Profesi Wartawan di kabupaten Selayar Sulawesi Selatan

Melalui Media Sosial atas profesi wartawan dengan terlapor Pemilik Akun Facebook Prince Muhammad,Mapolres Kepulauan Selayar , Sabtu 06 Juli 2024, Pkl 11.30 wita.

Laporan teman-teman wartawan di Kabupaten Selayar telah diterima langsung oleh KSPT Bripka Halim di ruang SPKT Polres Kepulauan Selayar, turut hadir menerima kedatangan para Wartawan Ps. Kasi Humas Polres Aipda Andre Suardi, Piket Reskrim dan Piket Intelkam.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan,Akbar Hasan,S,Sos, Meminta kepada Aparat Penegak hukum (APH) Untuk Serius memproses kasus ini.

Apalagi kasus ini telah menghina profesi Jurnalis,disalah satunya postingan pada tanggal 04 Juli 2024 do Group Facebook Wajah Selayar dengan tulisan ” Tidak ada yang berani mengkritik Pemerintah, media lokal terlalu banyak makan uang haram dan pengecut”.ujar Akbar Polo

Terlapor ( Pemilik Akun Prince Muhammad Dalam Lidik) dan dilaporkan dengan Pasal Penghinaan (Pencemaran  nama baik) melalui media elektronik (UU ITE) dengan Ancaman Pidana 4 Tahun Penjara. Tegas Akbar Polo

Akbar Polo Menambahkan kasus ini Harus di tuntaskan oleh polres Selayar,Harus segera menangkap pelaku penghinaan terhadap profesi Jurnalistik di kabupaten Selayar secara tegas tutup Akbar Polo


Editor : Muh Sain 

Kamis, Juni 27, 2024

Pelantikan Pengurus dan Ketua DPD PJI Sulsel. Dibanjiri Ucapan Selamat dan Sukses

METRO ONLINE MAKASSAR – Pelantikan dan pengukuhan ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi-Selatan dibanjiri ucapan selamat dan sukses.

Ucapan selamat dan sukses itu, tidak hanya muncul disampaikan di berbagai group perusahaan media dan warga net. Namun juga ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga terpasang di teras halaman hotel Ramayana jalan gunung Bawakaraeng, Makassar, Kamis 27 Juni 2024.

Pelantikan Ketua dan Pengurus DPD PJI Sulsel selain di hadiri langsung Ketua Umum PJI Pusat Hartanto Boechori beserta Ketua dan para pengurus DPD PJI Sulsel dilantik.

Turut hadir Pj. Gubernur Sulsel yang diwakili, Walikota Makassar, Kapolda Sulsel yang diwakili, dari Pangdam Hasanuddin Makassar, Kapoltabes Makassar yang diwakili, Kabid Humas Polsek Makassar, dan para tamu undangan dari berbagai organisasi jurnalis serta instansi pemerintah.

“Selamat dan Sukses Atas Pelantikan DPD PJI Sulsel. Periode 2024- 2028” Ucap para tamu yang hadir kepada Ketua DPD PJI Sulsel, Akbar Hasan (*)

Editor : Muh Sain

Persatuan Jurnalis Indonesia ( PJI ) DPD Sulsel Resmi di Lantik

METRO ONLINE Makassar -- Acara pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia Sulawesi Selatan (DPD – PJI Sulsel) periode 2024-2028 di Hotel Ramayana, jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar, Sulsel.

Pelantikan pengurus DPD PJI Sulsel dimulai dengan pembukaan panitia di lanjutkan dengan pembacaan Doa oleh ustadz Muhtar Dg Lau, kemudian dihibur dengan Tari Paduppa Makassar, lagu Indonesia Raya, laporan panitia, dan sepatah kata dari Ketua Pusat PJI Hartanto Boechori, Kamis (27/06/2024).

Turut hadir pula PJ Gubernur Sulsel yang diwakili, Walikota Makassar, Kapolda Sulsel yang diwakili, dari Pangdam Hasanuddin Makassar, Kapoltabes Makassar yang diwakili, Kabid Humas Polsek Makassar, dan para tamu undangan dari berbagai organisasi jurnalis serta instansi pemerintah.

Ketua Pusat PJI Hartanto Boechori mengatakan, bahwa pada era tahun 1998 PJI yang berpusat di kota Surabaya ini mulai mendapat penghargaan dari dewan Pers.

“Kami dari PJI sudah mendapatkan pengakuan dari Dewan Pers, dan sudah melakukan delapan kali kegiatan Uji Kompetensi Wartawan, serta sebentar lagi yang ke Sembilan kalinya,” jelas Hartanto Boechori. (*)


Editor : Muh Sain

Senin, Juni 24, 2024

Rapat Pemantapan Panitia Pelantikan Pengurus DPD PJI Sulsel

METRO ONLINE Makassar – Rapat pemantapan panitia pelantikan Pengurus Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan digelar di Warkop Pelita, Jalan Pelita Raya, Makassar, pada Senin (24/6). 

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah petinggi PJI Sulsel untuk memastikan persiapan pelantikan berjalan lancar tetap dilaksanakan tanggal 27 juni 2024

Ketua Perwakilan Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, Akbar Hasan, memimpin rapat tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Muhammad B., Bendahara Muhammad Nasir IMBA, dan Wakil Bendahara Iful Chrisna. Hadir pula Andis dari Biro Penelitian dan Pengembangan, Akbar dari Biro Humas Dokumentasi, serta Syamsul Bahri, Biro Lintas Media.

Dalam rapat tersebut, berbagai persiapan teknis dan logistik untuk acara pelantikan dibahas secara mendetail maupun penjemputan ketua Umum PJI Hartanto Boechori di bandara internasional Sultan Hasanuddin Maros Sulawesi Selatan.

Ketua PJI Sulsel, Akbar Hasan, menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara anggota panitia untuk memastikan kelancaran acara pelantikan tersebut 

Wakil Ketua Abdul Rahman juga menyoroti beberapa aspek penting terkait acara tersebut, seperti undangan tamu, dan penyusunan agenda acara. Sementara itu, Sekretaris Muhammad B. menyampaikan laporan tentang kesiapan administrasi dan dokumen yang diperlukan.

Bendahara Muhammad Nasir IMBA dan Wakil Bendahara Iful Chrisna mengulas anggaran dan alokasi dana yang diperlukan untuk pelantikan. 

Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk memastikan acara dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala finansial.

Andis  Biro Penelitian dan Pengembangan, Akbar Biro Humas Dokumentasi, serta Syamsul Bahri Biro Lintas Media turut memberikan masukan terkait promosi dan publikasi acara. 

Mereka berencana untuk mengoptimalkan berbagai platform media guna memastikan informasi mengenai pelantikan dapat tersebar luas dan menjangkau khalayak yang lebih luas ujar Akbar

Rapat pemantapan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pelantikan Pengurus Ketua PJI Sulsel nantinya berjalan dengan sukses dan lancar, serta dapat memberikan dampak positif bagi jurnalis di Sulawesi Selatan.

Acara pelantikan ini sendiri merupakan momentum penting bagi PJI Sulsel dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas jurnalistik di wilayah tersebut. Seluruh panitia dan anggota PJI Sulsel berkomitmen untuk bekerja sama demi suksesnya acara ini.(**)


Editor : Muh Sain 

Jumat, Juni 21, 2024

Pelantikan Pengurus DPD PJI Sulsel, Bertempat di Hotel Ramayana Makassar

METRO ONLINE Makassar-Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia DPP PJI pusat akan melantik Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan,bertempat di Hotel Ramayana Kota Makassar,Jalan Bawakaraeng

Hal ini di Ungkapan Sekertaris Panitia Pelantikan  Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Iful crisnha kepada awak media,Jumat,21/6/2024

Kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan ini, akan dilakukan langsung oleh ketua Umum PJI  Hartanto Boechori Ujar Iful 

Panitia juga telah menyebar sejumlah undangan, insyallah akan di hadiri oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan dan Kapolda Sulawesi Selatan serta Forkopimda Sulawesi Selatan dan Sejumlah Organisasi wartawan, organisasi ormas di Sulawesi Selatan ungkap Muhammad Daud Zainuddin 

Iful Crisnha mengatakan Panitia pelaksana juga akan  menyiapkan artis, saat Acara kegiatan  pelantikan Nanti Pada hari kamis tanggal 27/6/2024, untuk menghibur tamu Undangan yang hadir nanti tutur Iful Crisnha 

Kenapa Panitia Pelantikan DPD PJI Sulawesi Selatan masih menyampaikan ke publik tempatnya, kerna undangan pelantikan pengurus DPD PJI Sulawesi Selatan,sudah  membagikan Undangan, pelantikan ini juga insyaallah tidak halangan Mantan PJU Polda Sulsel, berpangkat bintang yang dekat dengan insan pers di kota Makassar bertugas di jakarta akan hadir nantinya Tutup Iful Crisnha


Editor : Muh Sain 

Sabtu, Juni 15, 2024

Resmikan Gedung Kanwil Kemenkumahm Sulsel, Menkumham Tekankan Pelayanan Publik

METRO ONLINE Makassar – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) R.I Yasonna Laoly meresmikan gedung baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) Jalan Sultan Alauddin No 191A, Kota Makassar, Jumat (14/06).

Mengawali sambutannya Yasonna menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumahm Sulsel yang telah bekerja keras berpartisipasi dalam pembangunan gedung baru ini. Yasonna juga berterima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Makassar Dan seluruh stake holder yang ikut mendukung pembangunan Kanwil Sulsel.

Melanjutkan sambutannya Menkumham menekankan pentingnya pelayanan Publik, dimana sebagai  unit penyelenggara pelayanan Publik kita wajib memperhatikan aspek - aspek yang dapat meningkatkan keamanan Dan kenyamanan masyarakat. 

Disampaikan olehnya bahwa salah satu aspek penunjang dalam kenyamanan pelayanan Publik adalah disediakannya Fasilitas - Fasilitas Khusus bagi kelompok rentan serta sarana lainnya yang menunjang kenyamanan Pengguna Layanan.

“Dengan adanya gedung baru ini, diharapkan dapat memberikan kenyaman bagi Pengguna Layanan Kanwil Kemenkumham Sulsel,” ujar Yasonna.

Yasonna menambahkan bahwa kemegahan gedung baru ini harus dimaknai sebagai manifestasi dan niat baik yang tulus, serta wujud komitmen dari Kemenkumham yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Yasonna menambahkan bahwa meskipun Fasilitas pelayanan penting, namun aspek sikap pegawai tidak boleh dilupakan. Beliau berharap Fasilitas pelayanan yang baik ini dapat mendorong pegawai Kanwil Sulsel dalam memberikan pelayanan dengan cepat, ramah dan responsif terhadap masyarakat.

Pada akhirnya Yasonna mengajak seluruh jajaran Kanwil Suslel mampu menunjukan kinerja terbaiknya, memberikan manfaat besar, dan siap menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam meraih prestasi. “Hal ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan dan penegakan hukum dan HAM di Sulsel dalam memberikan layanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat,” jelas Yasonna.

Kepala Kantor Wilayah Sulsel (Kakanwil) Liberti Sitinjak dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada Menkumham Yasonna yang telah hadir  meresmikan gedung kanwil pada hari ini. Liberti sampaikan bahwa pembangunan kanwil baru ini tidak terlepas dari kerja keras, gotong royong, sinergi, dan kolaborasi antara seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel dengan seluruh jajaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) tanpa kecuali.

“Saya sampaikan bahwa pembangunan kantor ini bukanlah sebuah keinginan, melainkan kebutuhan dari seluruh jajaran mulai dari tingkat bawah sampai unsur pimpinan di wilayah sehingga mereka semua turut ikut serta dalam pembangunan gedung baru ini,” ucap Liberti.

Liberi juga sampaikan bahwa pembangunan gedung baru ini juga tidak terlepas dari peran jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, serta jajaran stakeholder lainnya melalui pemberian bantuan dana dan dukungan sehingga gedung baru telah berhasil dibangun.

Adapun Pj. Gubernur Sulawesi Selatan yang dibacakan oleh Pj Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muhammad Arsyad mengucapkan selamat atas peresmian gedung kanwil baru. “Keberadaan gedung baru ini tentu membawa enegri positif dan semangat bagi segenap jajaran Kemenkumham Sulsel untuk senantiansa meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan pelayanan hukum dan HAM,” kata Arsyad.

Arsyad mengungkapkan bahawa keberadaan gedung baru ini merupakan representatif dalam pemberian layanan sekaligus upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Gedung baru jika dihadapkan dengan kondisi saat ini memang merupakan kebutuhan untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan dan penyelenggaraan. Adapun penerima layanan ini dapat berupa layanan kepada masyarkat perorangan hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Arsyad.

Peresmian ini turut dihadiri oleh Raja Gowa ke-38 Andi Kumala Idjo Daeng Sila Karaeng Lembnang Batara Gowa III, Para Kepala Daerah Bupati dan Walikota se-Sulsel, Para Pimpinan Unit Eselon I, Para Kakanwil Kemenkumham se-Indonesia beserta jajaran, Pimpinan Direksi Mitra Kerjasama Kanwil Kemenkumham Sulsel, Para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Sulsel, unsur Forkopimda Sulsel, Para Pejabat Administrator dan Pengawas Kanwil Kemenkumham Sulsel. Para Kepala UPT se-Sulsel, serta seluruh pegawai Kanwil.


Editor : Muh Sain 

Kamis, Juni 06, 2024

Akademisi Unhas Pertanyakan Sikap DPRD Sulsel Belum Serahkan Hasil Komisioner KPID Terpilih kepada Pemprov

METRO ONLINE MAKASSAR –A. Lukman Irwan yang merupakan akademisi fisip unhas yang sekaligus salah seorang tim panitia seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan terpilih periode 2024-2027 mempertanyakan sikap DPRD Provinsi Sulsel yang hingga kini belum menyampaikan hasil pengumumannya kepada Pemprov Sulsel. 

Andi Lukman Irwan mengatakan, “banyak pertanyaan di publik, mengapa hingga kini belum ada penyampaian hasil seleksi KPID dari DPRD kepada Pemprov Sulsel,” cetusnya.

Terlebih lagi, tahapan fit and proper test KPID Sulsel oleh Komisi A DPRD Sulsel telah dilakukan sejak 16 April 2024 lalu. Hal itu diperkuat dengan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam Pasal 26 nomor (2) disebutkan, bahwa hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.

“Apabila kita merujuk pada peraturan KPI tersebut, hal ini tentunya sudah melanggar. Harusnya diserahkan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah fit and proper test selesai dilaksanakan oleh komisi A. Sekarang sudah bulan Juni, tapi belum diserahkan hasilnya kepada Pemprov,” tuturnya.

Menurut Lukman, bahwa semua proses dari awal mulai dari pemeriksaan administrasi, CAT, psikotest hingga  tahap wawancara oleh timsel, peserta yang dinyatakan lolos adalah mereka yang mumpuni dan layak untuk dipilih sesuai dengan syarat yang diatur dalam regulasi pkpi.

"Apabila komisi A telah melaksanakan fit and proper test sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka seharusnya sudah tidak ada lagi alasan, penetapannya harus segera diteruskan agar dapat diproses lebih lanjut, jangan mengesankan ada unsur kesengajaan untuk ditahan. Terkait persyaratan administratif dan latar belakang pendaftar, semua sudah selesai di tahap pansel dan sudah sesuai dengan PKPI," pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Sulawesi Selatan mengumumkan tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan terpilih periode 2024-2027. "Tujuh komisioner terpilih ini ditetapkan setelah melalui fit and proper test oleh Komisi A DPRD Sulsel," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan M. Arfandy Idris kepada awak media, Minggu 5 Mei 2024.

Komisi A DPRD Sulsel telah menyerahkan hasil seleksi kepada Pimpinan DPRD untuk kemudian disampaikan kepada Pemprov Sulsel sejak bulan April lalu. Namun hingga kini belum diterima oleh Pemprov Sulsel.


Editor : Muh Sain 

Senin, Mei 27, 2024

Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

METRO ONLINE Makassar,  – Dalam rangka meningkatkan mutu implementasi reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sekali lagi menegaskan komitmennya dengan mengadakan serangkaian kegiatan penting. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah “Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi: Pencegahan Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pembinaan Makassar 27/05/24.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dirreskrimsus Polda Sulsel, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Ketua Komisi Pengaduan Etika Pers Dewan Pers, Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Korkom PT Pertamina/ PT Telkomsel Makassar. 

Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan ketrampilan aparatur sipil negara dalam mencegah gratifikasi serta menangani benturan kepentingan yang sering menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pembinaan kehumasan juga menjadi fokus utama, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.Si., menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda nasional reformasi birokrasi. "Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ujarnya.

Tidak hanya itu, di waktu yang bersamaan, dalam rangka meningkatkan mutu evaluasi dan pelaporan kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan juga akan menyelenggarakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Manajemen Risiko. Workshop ini dirancang untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan kerja, sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja.

Bapak Liberti Sitinjak menambahkan, "Dengan implementasi SPIP dan manajemen risiko yang baik, kami yakin dapat meningkatkan mutu evaluasi dan pelaporan kinerja, serta memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik."

Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang dilakukan, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik.


Editor : Muh Sain 

Kamis, Mei 23, 2024

Kanwil Kemenkumham Sulsel Mendapat Penghargaan Kanwil Terbaik

METRO ONLINE SUL SEL -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menjadi Kantor Wilayah terbaik Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) Regional Indonesia Bagian Tengah.

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly pada Rapat Kerja Pemajuan dan Penegakan HAM yang digelar oleh Direktorat Jenderal HAM di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/5).

“Pemerintah bertanggungjawab terhadap HAM yang meliputi penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM. Tanggung jawab HAM tersebut, harus terinternalisasi ke dalam program pembangunan dan pelaksanaanya yang memberikan jaminan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia berlandaskan kesamaan tanpa adanya diskriminasi,” Ungkap Menkumham Yasonna dalam sambutannya.

“Kemenkumham merupakan kementerian yang memiliki nomenklatur HAM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memilki fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakandi Hukum dan HAM,” Ujar Yasonna.

Menurut Menkumham, Kementerian Hukum dan HAM harus menyiapkan berbagai kebijakan HAM yang menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

“Dalam menyiapkan kebijakan dalam bidang HAM Kementerian Hukum dan HAM tentunya melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah dan kelembagaan nasional bidang HAM (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Disabilitas dsb). Sehingga kebijakan HAM yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan berdaya guna,” Ungkapnya.


Editor : Muh Sain

Rabu, Mei 22, 2024

Kunjungan Audiensi Pengurus PJI Sulsel Di Sambut Baik Bupati Maros

METRO ONLINE Maros - Pertemuan silaturrahmi dengan orang nomor satu di Kabupaten Maros,  menjadi spirit tersendiri bagi Jajaran Pengurus PJI Sulsel , pasalnya ditengah tengah kesibukannya, Bupati Maros Chaidir Syam tetap menyempatkan diri dan  menyambut  dengan ramah kedatangan Ketua PJI Sulsel Akbar Hasan bersama jajaran pengurus. Pertemuan berlangsung di ruang kerja bupati. Senin, 20 Mei 2024.

Kunjungan ini juga merupakan kunjungan audensi sebagai Pemegang mandat, Pengurus PJI Perwakilan Sulawesi selatan dipimpin oleh Ketua, Akbar Hasan, didampingi Wakil Ketua Abd Rahman, Sekretaris  PJI, Sulsel Muhammad B, Asruddin Azis, dan Muh Yunus.

Meskipun agenda  Bupati Maros sangat padat dengan berbagai kunjungan dari organisasi masyarakat dan pemerintahan, Dr. H. Chaidir Syam menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan pengurus PJI Sulawesi selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Maros menyambut dengan penuh keakraban dan memuji kehadiran Pengurus PJI Sulsel. 

Ia juga menyampaikan harapan agar rencana pelantikan pengurus definitif DPD PJI Sulsel berjalan sukses. "Insya Allah, saya akan menghadiri acara pelantikan tersebut," ujar Bupati Maros.

Bupati Maros, Dr. H. Chaidir Syam, juga menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas jurnalisme dan pengelolaan informasi publik di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros. 

Pertemuan ini diakhiri dengan sesi foto bersama di ruang kerja Bupati Maros.(**)

Minggu, Mei 19, 2024

Dirlantas Polda Sulsel,Tindak Tegas Angkutan Bajaj Jika Belum Mengantongi Izin

 

METRO ONLINE Makassar -- Terkait pemberitaan tentang “Angkutan bajaj belum mengantongi izin oprasi”,  Dirlantas polda sulawesi selatan Kombes Pol I Made Agus Prasatya, menanggapi dengan tegas, “Saya akan memerintah kan kepada seluruh kasat lantas khususnya polrestabes makassar, agar segera mengambil langkah langkah untuk menertibkan angkutan bajaj jika belum mengantongi izin” kuncinya.

Apa yang dilakukan oleh pak Dirlantas ” Sangat membantu pemerintah kota makassar, jika semua pejabat cepat tanggap, melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau masyarakat, adalah suatu pelajaran agar kita taat hukum, saya apresiasi ketegasan pak Dirlantas polda sulsel” ujar ketua umum DPP LARI (Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia) Aslan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Mario Said, membenarkan “hingga saat kendaraan bajaj yang beroperasi sebagai transportasi umum belum mengantongi izin dari pemerintah dan belum mengetahui secara persis sejak kapan bajaj ini mulai beroperasi di Makassar.”.

Mario menambahkan pihaknya telah memanggil pihak Organisasi Angkutan Daerah (Organda) untuk membahas kehadiran bajaj di Kota Makassar,

“Sebagai kendaraan angkutan umum penumpang, harus beroperasi menggunakan pelat kuning dan harus mengantongi surat izin oprasi”. 


Editor : Muh Sain

Jumat, April 26, 2024

Rapat Perdana, DPD PJI Hadir Di Sulsel, Siap Melindungi Pekerja Pers

METRO ONLINE MAKASSAR - Kehadiran sebuah organisasi di Sulawesi Selatan yang merupakan wadah perkumpulan pekerja Pers sebagai langkah yang tepat untuk mengorganisir dan melindungi pekerja pers yang terkadang menghadapi kendala kendala tertentu dalam melaksanakan tugas di lapangan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia DPW Sulawesi Selatan, Akbar Hasan, saat pertemuan perdana pemantapan susunan pengurus PJI Sulsel. Jumat, 26 April 2024.

Pertemuan ini mengagendakan rencana pelantikan pengurus  yang rencana akan dilaksanakan bulan juli 2024 mendatang. 

Sejumlah anggota yang hadir dalam pertemuan rapat tersebut sangat menyambut baik kehadiran PJI Di Sulsel yang diharapkan ke depan lebih aktif melindungi wartawan dan melakukan pembinaan dalam mengantarkan pelaksanaan tugas jurnalistik yang profesional  dan dipercaya oleh khalayak ramai. Ini hal yang diungkapkan Iphoel Krisna salah seorang wartawan senior.

Sementara itu Asruddin Azis,S.Sos, selaku pimpinan rapat mengharapkan ke depan kepengurusan PJI nantinya dapat lebih solid dan melakukan tugas tugas penting untuk pengembangan organisasi ke depan, dimana pers sebagai pilar ke empat  diharapkan dapat berkonstribusi untuk kemajuan bangsa dan negara sehingga diharapkan anggota PJI tetap bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku. PJI sebagai organisasi pers yang resmi  siap mengadvokasi anggota jika suatu saat tersandung kasus sehubungan dengan tugas Jurnalistik. Tutup Asruddim Azis (**)

Minggu, April 21, 2024

DWP Rutan Pangkajene Raih Juara 3 Lomba Baca Puisi Dalam Peringatan Hari Kartini

METRO ONLINE Makassar - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Selatan menyelenggarakan acara Peringatan Hari Kartini yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal Wanita Pengayoman, yang berlangsung di Ruang Lotus Lantai 2 Four Point Hotel, Jum'at (19/4).

Hadir dalam acara ini, Kepala Kantor Wilayah selaku Penasihat DWP beserta para Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah Lainnya, Ketua Dharma Wanita Kanwil Kemenkumham Sulsel beserta para anggota dan Ketua DWP masing-masing UPT beserta para anggota.

Penampilan memukau berupa tarian oleh Ibu-Ibu Wanita Pengayoman Rayon I mengawali jalannya kegiatan.

Dalam sambutan Ketua Umum Wanita Pengayoman, Ny. Muthmainna Hernadi menyampaikan bahwasanya melalui momentum hari memperingati hari kartini ini, ia berharap semoga perayaan ini bukan hanya seremonial semata, tetapi ada semangat lebih bagi kita semua untuk mewujudkan emansipasi perempuan. Sementara itu, Liberti Sitinjak selaku Penasihat DWP mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini.

Dalam acara ini terdapat ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Salahuddin Ayyubi tentang Nasihat Dalam Membina Rumah Tangga.

Kemudian, dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2024 terdapat lomba baca puisi yang diikuti oleh masing-masing perwakilan DWP dari Kanwil dan UPT. Dalam lomba ini, DWP Rutan Kelas IIB Pangkajene berhasil meraih juara 3.


Editor : Muh Sain 

Sabtu, April 20, 2024

Eksistensi Pak Ogah di Jalan Raya, Persoalan Sosial, DR. Imran Kamaruddin : Solusi Lintas Sektoral

METRO ONLINE MAKASSAR-- Menyoal keberadaan pak ogah di ruang publik, yang banyak bermunculan dan beraktifitas di pertigaan jalan  perempatan hingga ke penyeberangan jalan melakukan aksi pengaturan atau menyeberangkan kendaraan di wilayah Kota Makassar  menjadi sorotan di jagad Maya (Medsos).

Namun hal ini dinilai oleh Dosen Sosiologi  Uniersitas Ichsan Sidrap, DR. Imran Kamaruddin, S. Kom merupakan masalah sosial yang seharusnya ditangani oleh institusi terkait di pemerintahan. 

"Kehadiran pak Ogah ini di jalan merupakan persoalan sosial. Itu dilatar belakangi pendidikan Pak Ogah yang minim dan untuk penanganannya harus lintas sektoral," terang Imran Kamaruddin, Jumat sore (19/4).

Ditambahkan, Pak Ogah saat ini sudah menjadi profesi yang diperkuat dengan adanya nilai pendatang yang dihasilkan di jalan saat melakukan pengaturan atau penyeberangan kendaraan bermotor. Pendapatan itu kan luar biasa," tambahnya.

Nah, jika mau menghilangkan keberadaan Pak Ogah, lanjut Dosen ilmu  Sosiologi ini pemerintah setempat harus menciptakan pekerjaan alternatif yang hasilnya setara dengan penghasilan Pak Ogah saat ini. Tapi dapatkah dilakukan?

"Hal tersebut utk merupakan persoalan klasik. Bukan hanya keberadaan Pak Ogah yang kerap disorot, tetapi juga pada gembel dan pengemis (Gepeng). Kalau penghasilan mereka dirata-ratakan perhari dan dikalkulasikan sebulan mencapai Rp.4 juta an," ucapnya.

Ia juga menggambarkan ada beberapa lokasi yang menjadi ruang publik dan arena praktek Pak Ogah dan harus menjadi perhatian pemerintah setempat, seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan AP Pettarani, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Hertasning dan beberapa titik lainnya.


Editor : Muh Sain 

Rabu, April 17, 2024

Operasi Ketupat Pallawa 2024 Selesai, Dirlantas Polda Sulsel: Kesuksesan Operasi Ketupat Karena Kolaborasi Dan Berhasil dikelola Dengan Baik

METRO ONLINE MAKASSAR– Pelaksanaan Operasi Ketupat Pallawa-2024 selesai, seluruh rangkaian kegiatan masyarakat Sulawesi Selatan selama kurun waktu 13 hari, terhitung mulai 4 April sampai dengan 16 April 2024 berhasil dikelola dengan baik oleh Polda Sulsel dan jajarannya.

Beberapa catatan selama pelaksanaan operasi khususnya terkait gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) berhasil dirangkum dari Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.Hum selaku Kasatgasopsda dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Pallawa-2024 Polda Sulsel.

“Selama 13 hari pelaksanaan operasi, situasi Kamseltibcar Lantas dalam keadaan terkendali, sasaran dan target yang ditetapkan dalam pelaksanaan operasi dapat kita kelola dan tangani dengan baik sehingga memberikan hasil yang positif,” tutur Dirlantas Polda Sulsel, Rabu (17/04/2024)

Menurutnya, lancarnya lalu lintas dapat terlihat pada beberapa titik yang menjadi prioritas kami yakni poros Maros – Bone, Poros Gowa – Takalar dan ruas jalan disekitar tempat wisata Malino Gowa dan Kawasan Pantai Tanjung Bira Bulukumba termasuk sampai dengan ke akses masuknya. Kata Dirlantas.

“Semua perjalanan pada ruas-ruas jalan ini dapat kita kelola berkat antisipasi yang baik mulai dari penempatan personel, pos, peralatan, cara bertindak dan lain-lain sehingga masyarakat dapat sampai ketujuan dalam rangka, baik mudik maupun balik tanpa terhambat atau terjebak oleh kemacetan,” ucap Made Agus.

Untuk Laka Lantas, kata Dirlantas, jika di bandingkan dengan periode pelaksanaan Operasi Ketupat sebelumnya, pada operasi ketupat tahun ini dari segi kuantitas dapat kita turunkan dari 314 kasus menjadi 247 kasus, turun 67 kasus atau 21 persen.

“Dari segi kualitas dapat kita turunkan dari 41 korban meninggal dunia menjadi 21 korban, turun 20 jiwa atau 49 persen,” tegas Dirlantas Polda Sulsel.

Catatan lain ikut dibeberkan Kombes Pol Dr. I Made Agus Prastya, S.I.K., M.Hum, bahwa selama pelaksanaan operasi, kinerja dengan mengoptimalkan peran ETLE juga merekam 446.796 pelanggaran dan 3147 pelanggaran tersebut telah diterbitkan Tilang.

“Beberapa pelangggaran yang telah diterbitkan tilang tersebut adalah para pelanggar yang konvoi, tidak menggunakan helm dan berboncengan tiga berkedok bagi-bagi takjil,” tambahnya.

Selain itu ada 72 tilang manual yang  diterbitkan kepada kendaraan angkutan barang yang beroperasi pada jam-jam yang tidak seharusnya beroperasi di ruas jalan.

“Sebelum operasi dilaksanakan, sudah disosialisasikan pembatasan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ditantas dan instansi terkait, untuk memprioritaskan masyarakat yang akan mudik dan balik di lebaran 2024 ini,” terang Made Agus.

Jadi, lanjut Dirlantas Polda Sulsel,  semua Tindakan tegas terukur tersebut baik dengan Tilang maupun teguran kami lakukan dalam rangka terwujudnya rasa aman dan lancarnya perjalananan masyarakat menuju tujuan pada rangkaian lebaran tahun ini.

Menurut Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.Hum., dengan perjalanan yang lancar pada jalur mudik dan balik di Provinsi Sulawesi Selatan serta turunnya laka lantas ini menandai keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat-2024 secara keseluruhan dan lebih spesifik pada bidang Kamseltibcar Lantas.

“Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat, dan dedikasi para petugas yang ada dilapangan,” terangnya.

Tentunya kesuksesan Operasi Ketupat Pallawa 2024 ini karena Kolaborasi.

“Kita mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada seluruh instansi terkait dan masyarakat serta seluruh jajaran Polda Sulsel yang telah sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab Ops Ketupat 2024 yang merupakan Operasi Kemanusiaan dengan baik,” pungkasnya.(*)



Editor : Muh Sain 

© Copyright 2019 METRO ONLINE | All Right Reserved