Kepedulian, Personil Polres Pelabuhan Bantu Penumpang Sakit Turun dari Kapal

METRO ONLINE Makassar -- - Sebuah aksi kepedulian kembali ditunjukkan oleh abdi negara, Kali ini dari seorang anggota Polri yang bertugas di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar. Bripka Herman, Salah satu personil yang bertugas dalam pengamanan didalam pelabuhan, menunjukkan sikap empati dan kepedulian terhadap masyarakat  dengan membantu seorang penumpang yang mengalami kesulitan saat turun dari kapal.

Peristiwa ini terjadi pada saat hari senin (21/10/2024) di Pelabuhan Soekarno Hatta. Bripka Herman dengan sigap membantu seorang penumpang dari KM Gunung Dempo yang mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berjalan. Melihat penumpang tersebut dalam keadaan lemah, Bripka Herman tanpa ragu segera memberikan bantuan untuk membawanya menuju ke terminal penumpang.

Aksi Bripka Herman ini disambut baik oleh masyarakat yang berada disekitar pelabuhan. Beberapa penumpang lain turut menyaksikan bagaimana anggota Polri dengan penuh keikhlasan membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Tindakan ini menjadi contoh nyata dari dedikasi dan kepeduliaan seorang abdi negara dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan

" Kami sangat berterima kasih kepada Bripka Herman atas bantuannya. Tanpa beliau, kami akan kesulitan membawa anggota keluarga kami yang sakit," ucap salah satu keluarga penumpang yang menerima bantuan.

Bara

Lapas Tolitoli Ikuti Arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Baru, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H

METRO ONLINE Tolitoli– Seluruh pejabat struktural dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli mengikuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru dilantik melalui virtual zoom. Selasa (22/10/2024). 

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru dilantik, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., memberikan arahan strategis pada pertemuan perdana bersama seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak Agus Andrianto berekesempatan memperkenalkan diri kepada seluruh jajaran. Ia juga menekankan pentingnya sinergi, pelayanan publik berkualitas, serta reformasi birokrasi di lingkungan kementeriannya. Agus Andrianto menggarisbawahi bahwa pelayanan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan harus semakin responsif dan transparan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. 

Selain itu, ia juga memaparkan hal-hal yang menjadi penekanan Presiden RI di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan “ada beberapa penekanan Presiden RI yang harus menjadi perhatian kita semua yaitu, memastikan tidak ada peredaran narkoba di Lapas, membangun ketahanan pangan dengan memberdayakan warga binaan, mengatasi permasalahan overcapacity, mempersiapkan lapas modern dan lembaga pendidikan yang layak, dan memperhatikan keselamatan pekerja migran” ujarnya.

Editor : Muh Sain 

Lapas Tolitoli Hadiri Secara Virtual Penyambutan Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

METRO ONLINE Tolitoli, 21 Oktober 2024 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli turut menghadiri secara virtual acara penyambutan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri HAM, Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, bersama Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Wakil Hukum Edward Omar Sharief Hiariej, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. 

Acara yang berlangsung pada hari Senin, 21 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB ini bertempat di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, berbagai institusi di bawah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, termasuk Lapas Tolitoli, diberikan akses untuk bergabung secara virtual.

Kehadiran para menteri disambut oleh Sekjen Kemenkumham Nico Afinta, yang pada kesempatan ini menyampaikan sambutan pada kesempatan pertama. Dalam Sambutannya Nico mengatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan waktu transisi sesuai perintah Menkumham Supratman sejak dilantik. “Atas perintah Menteri mengatakan Siapkan Tim transisi dengan cepat dan komunikasikan, kita harus menjadi contoh dalam proses transisi ini untuk menjadi kementerian yang paling cepat bertransformasi”, jelas Nico.

Penyambutan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara lembaga hukum dan pemasyarakatan di Indonesia dengan para menteri yang baru dilantik. Para peserta acara, termasuk jajaran petugas Lapas Tolitoli, mengikuti agenda dengan penuh antusias guna menyimak arahan dari para pemimpin kementerian yang baru.

Editor : Muh Sain 

Kemenkumham Siap Bertransformasi dalam Kabinet Merah Putih

METRO ONLINE JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia ke delapan, Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024). Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum menyatakan siap untuk melakukan tranformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).

“Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Senin sore (21/10/2024).

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

“Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

"Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini." ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan

Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin sore (21/10/2024). 

Sebagai respon cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian. 

Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025. 

"Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah," ucap Nico. 

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian. 

"Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)," beber Nico.

Terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk. 

"Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian." terang Sekjen Kemenkumham ini. 

Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri. 

"Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan" tutup Nico dalam laporannya. 

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. 

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:  Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. 

Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E.,

Editor : Muh Sain 

Kasubsi Giatja Pantau Kegiatan Mebel dan Pengelasan di Tempat Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Tolitoli

METRO ONLINE Tolitoli – Kepala Subseksi Kegiatan Kerja (Kasubsi Giatja) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli Kanwil Kemenkumham Sulteng melakukan pemantauan terhadap kegiatan mebel dan pengelasan di tempat bimbingan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli, Senin, (21/10/2024).

Kegiatan mebel dan pengelasan merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang diadakan di Lapas Tolitoli. Program ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis, sehingga mereka dapat lebih siap berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. 

Kasubsi Giatja Lapas Tolitoli, Frengki, S.H memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur. Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Tolitoli dalam memberikan pembinaan yang berfokus pada aspek kemandirian. “Kami akan terus memantau dan mengevaluasi agar hasil dari program ini semakin baik dan bermanfaat,” ujarnya.

Dengan adanya program pembinaan seperti ini, diharapkan warga binaan memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik dan mengurangi angka residivisme.

Editor : Muh Sain