Prestasi Gemilang UPT SPF SMP Negeri 52,Salah Satu Siswa Utusan Kontingen Makassar,Ikut Porda

METRO ONLINE MAKASSAR-Pekan Olah Raga Daerah (Porda) yang akan di selenggarakan di Kabupaten Bulukumba dan Sinjai 21 oktober mendatang SMP Neg 52 jadi pembicaraan publik pasalnya salah Satu Siswa nya menjadi utusan Kota Makassar di cabang olah raga Renang.

Rani Asriani Rahman Siswa kelas 9A yang di dampangi guru olah raganya  Andi Siti Nurhalizah Asdar 

Saat di konfirmasi mengatakan,siswa kami memang salah satu atlit utusan kota makassar di  cabang renang,namun sebelum nya kami selaku guru olah raga dan sekolah memberikan dukungan penuh untuk melakukan latihan Rutin sebum sebelumnya  sehingga Dia bisa terbentuk dan menjadi sosok yang berpotensi di cabang olah raga renang.

Kepala sekolah UPT SPF SMP Neg 52 Drs Syamsuddin M.SI yang di konfirmasi membenarkan adanya salah satu siswa nya yang menjadi salah satu utusan Makassar dalam Rangka PORDA yang akan Berlangsung di dua kabupaten.

Terkait dukungan sekolah,kepsek mengatakan kami dari pihak sekolah sangat mendukung 100% Ananda Rani untuk berlaga sebagai atlet renang.

Kami sangat Bangga siswa kami di tunjuk dan di percaya menjadi utusan kota makassar di cabang olah raga Renang.terkait masalah pelajaran yang ketinggalan ketika bertanding nanti kami pihak sekolah sudah ada rencana selanjut nya agar ananda Rani tetap tidak ketinggalan belajarnya.

Editor A.Gusthi

Ali Gauli Arief : Golkar Makassar Unjuk Kekuatan Tanpa Mobilisasi Kader dari Daerah

METRO ONLINE, Makassar - DPD II Partai Golkar Makassar bakal show of force atau unjuk kekuatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 58 partai berlambang beringin ini, Makassar,(13/10/2022)

Dijadwalkan hari Minggu, 16 Oktober 2022 mendatang, puluhan ribu orang berbaju kuning memadati sepanjang Jalan Lasinrang, depan Kantor Golkar Makassar. 

Itu disampaikan Ketua Panitia Jalan Sehat HUT 58 Partai Golkar Ali Gauli Arief, Kamis (13/10). Rutenya start dari Lasinrang, Jl Haji Bau, Arief Rate, Sultan Hasanuddin, Ahmad Yani, Botolempangan, Jl Karunrung, dan finish kembali ke Lasinrang. Jarak sekitar 5,8 kilometer sesuai angka hari ulang tahun. 

Didampingi pengarah kegiatan, Abdul Wahab Tahir, Ruslan Mahmud dan Muhammad Israt, Ulli sapaan akrab Ali Gauli menambahkan, kegiatan serentak dihelat di seluruh Indonesia untuk menorehkan rekor MURI. 

Olehnya, imbuh mantan aktivis mahasiswa Unhas ini, pihaknya tidak memobilisasi kader Partai Golkar dari kabupaten/kota karena mereka juga menyelenggarakan kegiatan yang sama. 

"Kami optimis, peserta jalan sehat tetap membludak tanpa 'diabsen' dan tanpa mobilisasi. Dilihat dari antusiasme kader dan simpatisan berbondong datang mendaftar dan meminta kupon," kunci alumni Fisip Unhas ini.

Ketua Bappilu Golkar Makassar Abdul Wahab Tahir yang juga panitia pengarah menambahkan, melalui momentum HUT 58 Golkar ini selain unjuk kekuatan, pihaknya melakukan edukasi masyarakat tentang hidup sehat dengan bentuk jalan sehat dan bakal masuk Rekor MURI.

Dijelaskan Wahab, rute dan finish adalah bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa ada jejak sejarah nam jalan tersebut, nama pahlawan nasional maupun lokal. Tujuannya untuk mengingatkan generasi saat ini betapa pentingnya sejarah menata masa depan yang lebih baik.(#)

Editor : Cecep / M. Sain

Kasat Lantas Polrestabes Makassar: 10 Hari Ops Zebra Kasus Laka dan Pelanggar Turun Drastis

METRO ONLINE, MAKASSAR - Efektifitas jalannya Operasi Zebra Pallawa-2022 yang digelar oleh Satlantas Polrestabes Makassar sukses dan mampu menekan tingkat kecelakaan lalulintas (lakalantas) dan pelanggaran  lalulintas lainnya. 

Kasatlantas Polrestabes Makassar, AKBP Zulanda SIK., M.Si menjelaskan, dari hasil analisa dan evaluasi (Anev) selama pelaksanaan Operasi Zebra Pallawa-2022 kasus lakalantas alami penurunan. 

"Selama 10 hari Ops Zebra 2022 dinilai sudah  berjalan dengan efektif, dimana lakalantas menurun drastis dimana hanya terjadi 14 lakalantas yang akibatkan  korban hanya luka ringan," Ujar Zulanda. 

Sementara, pelaksanaan operasi yang digelar selama 10 hari yang tercatat hingga Tanggal 13 Oktober 2022, tercatat jumlah 374 pelanggar. Untuk pelanggar roda dua tak menggunakan helm SNI 96 orang, melawan arus 72 orang, berkendara di bawa imut 40 orang. Jumlah nya 208 orang. 

Demikian halnya pelanggaran untuk roda empat (mobil), melawan arus  4 orang, gunakan hp saat nyetir 26 orang, yang gunakan Safety Belt 91 orang. Jumlahnya 121 orang. 

"Jumlah kendaraan bermotor  yang dominan melakukan pelanggaran dalam 10 hari pelaksanaan operasi  adalah pengemudi sepeda motor dengan jumlah 208 pelanggar, mobil penumpang 98 unit, mobil brang 23," jelas Kasatlantas Polrestabes Makassar. 

Data tersebut beber Kasatlantas Polrestabes Makassar,  sesuai dengan laporan kejadian yang dilaporkan atau yang ditemukan oleh kepolisian. 

"Turunnya angka lakalantas dan pelanggaran ini merupakan peran aktif dari pengendara masyarakat kota Makassar yang sangat peduli akan keselamatan berlalulintas," tambah Kasatlantas Polrestabes Makassar. 

Kasat mengakui, ada dua Pelanggaran yang akan dilakukan penindakan tegas 4 hari terakhir ini dengan Penilangan yaitu melawan arus dan penggunaan helm utamanya dimalam hari. 

"Oleh karena itu sesuai dengan Rencana awal 4 hari terakhir Ops Zebra Pallawa 2022 akan menguatkan pada sisi penindakan penegakan hukum (gakkum) dengan tilang terhadap pelanggaran tersebut," terang AKBP Zulanda SIK, M.Si. 

"Namun demikian kami tidak berharap itu terjadi pada masyarakat pengguna jalan. Oleh karena kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tertib berlalulintas. Tidak melawan arus jauh dekat gunakan Helm baik siang apalagi malam hari," tambahnya. 

Mantan Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Sulsel mengakui, Satlantas Polrestabes Makassar saat ini fokus Gakkum melawan arus pada seputaran areal dekat promtek dan seputaran kawasan Jene Talasa. (*)

Editor: Muh. Sain

Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja Kakanwil Kemenkumham Sulsel

METRO ONLINE Makassar. Komisi III DPR RI, dipimpin Wakil Ketua, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dalam kunjungannya yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Tinggi Sulsel, Selasa (11/10), Komisi III meminta penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi selatan terkait dengan anggaran dan pengawasan.

Dimana Kakanwil di minta menjelaskan Realisasi anggaran Tahun 2022, kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga mengenai rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas, serta target PNBP T.A.2023 yang direncanakan.

Dibidang pengawasan, Kakanwil diminta menjelaskan Kondisi aktual di LAPAS dan RUTAN apakah terjadi over kapasitas serta upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Juga Data-data terbaru terkait dengan kondisi fisik/bangunan dan data tentang jumlah penghuni dibandingkan dengan kapasitas LAPAS dan RUTAN dengan jumlah petugas, serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Kemudian, Kakanwil juga diminta menjelaskan Jumlah narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat dan remisi; agar dijelaskan secara rinci terkait dengan syarat-syarat serta alasan dalam pemberian bebas bersyarat dan remisi tersebut.

Pada kesempatan ini pula, salah seorang Anggota Komisi III, Supriansa, S.H., M.H mengapresiasi kinerja Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Supriansa mengapresiasi karena kakanwil mengambil Langkah cepat untuk menonaktifkan jajarannya yang tersangkut masalah ataupun menindaklanjuti laporan masyarakat.

Dalam menanggapi hal – hal yang menjadi atensi komisi III, Liberti Sitinjak menjelaskan,  Kanwil Kemenkumham Sulsel di Tahun 2022 menerima anggaran sebesar Rp360.780.447.000.

Selanjutnya, untuk anggaran tahun 2023, kakanwil menjelaskan, total anggaran sebesar Rp342,207,116,000 dan menjadi prioritas adalah Program Prioritas Nasional Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin.

Adapun terkait Target PNBP dari Satuan Kerja Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum TA 2023 sebesar Rp. 49.822.814.000.

Lebih jauh, Kakanwil menjelaskan kondisi aktual Lapas/Rutan, dimana total terdapat 10.649 Orang WBP, hal ini menyebabkan Over kapasitas sebanyak 73,29% dari total kapasitas sebanyak 6.145 orang WBP. Sedangkan petugas pemasyarakatan berjumlah 2.167 orang (971 Petugas penjagaan), dengan kondisi ini 1 orang petugas penjagaan berbanding dengan 11 orang WBP.

Dengan over kapasitas tersebut juga, disampaikan kondisi fisik bangunan Lapas/Rutan/LPKA, dimana terdapat 19 dalam kondisi baik dan 5 kondisi tidak layak karena peninggalan belanda. 

Untuk itu, di tahun anggaran 2023 diusulkan rehabilitasi/pembbangunan 7 satuan kerja pemasyarakatan, meliputi  LPKA Kelas II Maros, Lapas Kelas IIA Watampone, Rutan Kelas IIB Pangkep,  Rutan Kelas IIB Watansoppeng, Lapas Kelas IIB Takalar, Lapas Kelas IIA Palopo, dan Rutan Kelas IIB Jeneponto

Dalam proses tugas pemasyarakatan, juga diberikan Asimilasi, Integrasi dan Remisi pada warga binaan pemasyarakatan (WBP), dimana saat ini terdapat 2191 orang telah mendapatkan asimilasi rumah, 1244 orang mendapatkan integrasi dan 11343 orang mendapatkan remisi.

Menurut Liberti Sitinjak, alasan pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi WBP dikarenakan mereka telah Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Berdasarkan UU 22/2022 Tentang Pemasyarakatan, sebagai Reward Bagi Wbp Yang Menunjukkan Perubahan Perilaku Dan Implementasi Pemenuhan Hak WBP dan Mengembalikan/Memulihkan Hubungan Hidup Dan Kehidupan Wbp Dengan Masyarakat Agar Menjadi Warga Masyarakat Yang Baik Dan Bertanggung Jawab Dan Tidak Melakukan Kembali Pelanggaran Hukum.  

Dari paparan yang disampaikan oleh Kakanwil, secara umum Komisi III DPR RI menyoroti terkait dengan pemberian remisi pada pemakai narkoba, narapida yang kabur, over kapasitas, kekurangan anggaran Bama, fungsi imigrasi dalam membantu memberantas tindak pidana penjualan orang, pemberian pembebasan bersyarat pada pelaku korupsi, narkotika dan terorisme dan terkait pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin.

Komisi III berharap adanya solusi dari semua permasalahan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Adapun kegiatan turut diikuti oleh Anggota Komisi III DPR RI, Para Piminan Tinggi Pratama Kanwil Sulslel, Pejabat Administrator dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Editor : Muh Sain 

Maulid 1444 H, AUHM dan Pemkot Sepakat Tutup Usaha Hiburan Sehari

lMETRO ONLINE MAKASSAR - Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) meminta seluruh usaha hiburan di Kota Makassar melakukan penutupan aktivitas usahanya selama sehari, terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yakni pada Sabtu (8/10/2021). 

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru mengatakan, keputusan tersebut dikeluarkan setelah AUHM bersama Dinas Pariwisata Kota Makassar menggelar pertemuan, Kamis (6/10/2022). 

"Untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H, kita sepakat dengan Pemkot Makassar, tutup sehari pada Sabtu tanggal 8 Oktober 2021," kata Zul sapaan akrab Ketua AUHM ini. 

Sementara Kadis Pariwisata Kota Makassar, Mohammad Roem mengatakan, dengan adanya kesepakatan bersama AUHM, pihaknya telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran Walikota Makassar Nomor 556/409/S.EDAR/DISPAR/X/2022. 

"Dengan demikan, kita harapkan tidak ada satu usaha pun yang melakukan pelanggaran atau mencoba buka pada Sabtu nanti. Tim kami juga akan turun melakukan pemantauan terkait penutupan dimaksud," katanya.

Editor ; A. Gusthi 

Soal BBM Solar, Aktivis KEJAM Minta Polda Sulsel Periksa SPBU Perintis Kemerdekaan dan SPBU Urip Sumoharjo

 

METRO ONLINE MAKASSAR – Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa atau KEJAM menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik aksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Makassar.

SPBU yang menjadi sasaran aksi diantaranya SPBU yang berada di Jalan Urip Sumoharjo dan SPBU yang terletak di depan pintu satu Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan.

Aksi unjuk rasa itu berakhir di kawasan play over Km. 4 Panakukang, Kota Makassar. Sabtu (1/10) petang.

Aksi kali ini terkait dengan dugaan mafia BBM. Marak terjadi penimbunan BBM di Sulawesi Selatan disebutkan adanya dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum.

Dalam aksi itu ada 3 tuntutan yang disampaikan, Meminta kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa pemilik SPBU di Jalan Urip Sumoharjo dan SPBU yang terletak di depan pintu satu Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan itu.

Menurut KEJAM di duga keras telah terjadi pelanggar terhadap Undang Undang (UU) nomor 11 THN 2020 tentang cipta kerja dan UU nomor 22 THN 2001 tentang minyak dan gas bumi.

KEJAM dalam aksinya, Meminta kepada pihak GM Pertamina MOR VII Makassar untuk memberhentikan pasokan BBM ke SPBU Pertamina 74.902.22 dan SPBU Pertamina 74.902.32 Racing.

Aktivis KEJAM juga meminta kepada pimpinan Polda Sulsel untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dirkrimsus Polda Sulsel yang dianggap turut mengetahui adanya pelanggaran pidana dalam dugaan penimbunan BBM Di sulsel

“Bahan bakar minyak sudah menjadi keperluan vital bagi masyarakat sehingga ketidakstabilan distribusi BBM akan berdampak munculnya gejolak ditengah masyarakat,” kata Ariel saat menyampaikan orasinya.

“Kelangkaan BBM terkhusus jenis solar subsidi di beberapa daerah terkhusus Sulawesi Selatan kian marak terjadi, salah satu variabel kelangkaan BBM berjenis solar di akibatkan menjamurnya para mafia penimbun BBM akibat dari harga penetapan penjualan BBM bersubsidi dan BBM industri sangat menggiurkan dari segi keuntungan,” tambah Ariel

“Keberadaan mafia BBM menjadi salah satu masalah besar dalam ketersediaan bahan bakar minyak di Sulsel, adapun masalah utama yang sebenarnya bukan pada besarnya subsidi yang harus dikucurkan pemerintah dari anggaran negara, melainkan kebocoran penggunaan atau penyaluran BBM yang selama ini terjadi,” ujar orator lainnya, Azhari.

“Meminta kepada aparat kepolisian untuk memeriksa  milik saudara Santo yang bergerak di bidang distribusi solar industri yang diduga kuat sebagai kamuflase untuk pendistribusian solar ilegal,” tutur Azhari mengakhiri aksi di Sabtu petang itu.

Editor : Muh Sain