Kakanwil dan Kabag TU Imigrasi Sulsel Hadiri Hari Pertama Rakor Dukungan Manajemen Kemenimipas 2025

METRO ONLINE Jakarta - Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Tata Usaha & Umum Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan mengikuti hari pertama Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para Kakanwil, Kabag TU, serta pejabat tinggi Kemenimipas, termasuk Menteri dan Wakil Menteri Imipas, Kapolri, serta jajaran kepolisian.

Kegiatan dibuka dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sinergi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Menteri Imipas juga meluncurkan pakaian dinas baru, Mars Kemenimipas, serta core value "PRIMA", sekaligus menegaskan pentingnya penguatan fungsi dan pelayanan publik yang adaptif.

Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, menyampaikan bahwa dukungan manajemen menjadi fondasi utama dalam transformasi kelembagaan, meliputi regulasi, pengembangan SDM, perencanaan program, dan pengelolaan aset. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam arahannya menekankan efisiensi anggaran serta optimalisasi aset produktif guna meningkatkan penerimaan negara.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh sejumlah narasumber, antara lain dari Bappenas, Kemenkeu, BPK, KPK, dan Kejaksaan RI. Materi yang disampaikan meliputi peran strategis Kemenimipas dalam mendukung RPJMN 2025–2029, tunjangan kinerja, pengelolaan BMN serta penguatan integritas dan transparansi anggaran. Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk menyatukan visi menuju tata kelola kelembagaan yang modern dan akuntabel.

Editor : Muh Sain 

Bangun Pembinaan yang Sehat, Lapas Tolitoli Adakan Pemeriksaan Kesehatan Rutin

METRO ONLINE Tolitoli, 16 Juli 2025 – Dalam upaya mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang prima dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli kembali menggelar pemeriksaan kesehatan rutin bagi Warga Binaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan di Klinik Pratama dr. Sahardjo sebagai bagian dari komitmen Lapas dalam menjaga kualitas hidup para penghuni. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.30 WITA ini menyasar seluruh Warga Binaan, dengan layanan meliputi pemeriksaan tekanan darah, penanganan penyakit umum, pemberian obat-obatan, serta penyuluhan pola hidup sehat. Warga Binaan lanjut usia mendapatkan perhatian lebih melalui pemeriksaan intensif guna memantau kondisi kesehatan mereka secara berkala.

Menurut Kepala Subseksi Perawatan Narapidana/Anak Didik, Parlan Rosiaji Putra, S.Pi, kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi bagian integral dari proses pembinaan di Lapas. “Pelayanan kesehatan rutin ini bertujuan bukan hanya untuk deteksi dini penyakit, tetapi juga menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat secara fisik dan mental. Kesehatan adalah pondasi penting dalam mendukung proses perubahan perilaku,” jelasnya.

Manfaat nyata dari layanan ini juga dirasakan langsung oleh Warga Binaan. Salah satu di antaranya, R (45 tahun), mengungkapkan rasa syukurnya: “Saya merasa diperhatikan. Pemeriksaan seperti ini membuat kami tenang karena ada yang peduli dengan kondisi kami di dalam. Apalagi saya punya riwayat darah tinggi, jadi pemeriksaan berkala ini sangat membantu,” ucapnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Tolitoli, Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa manfaat dari kegiatan ini dirasakan secara langsung oleh Warga Binaan, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga secara psikologis. “Pemeriksaan rutin ini berdampak besar dalam membangun rasa aman dan nyaman di lingkungan Lapas. Ketika warga binaan tahu bahwa kesehatannya dipantau dan ditangani dengan baik, mereka menjadi lebih tenang dan termotivasi mengikuti proses pembinaan. Ini adalah wujud nyata pemasyarakatan yang menempatkan kemanusiaan sebagai nilai utama,” terang Ishak.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah berupa tenaga kesehatan, salah satunya dr. Nalto Mentara, CPNS yang ditugaskan untuk memperkuat pelayanan medis di Lapas Tolitoli. “ Bagi saya, bertugas di Lapas bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban administratif sebagai tenaga kesehatan. Ini adalah bentuk pengabdian kami untuk menyentuh sisi kemanusiaan. Banyak Warga Binaan yang sebelumnya kurang mendapatkan akses layanan medis secara rutin, sehingga kehadiran kami di sini diharapkan bisa membawa perubahan nyata. Melalui pemeriksaan berkala, kami tidak hanya menangani keluhan fisik, tetapi juga membangun kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan. Ini adalah bagian dari proses pembinaan yang menyeluruh,” jelas dr. Nalto.

Program ini menjadi bagian dari implementasi Sapta Arahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bapak Bagus Kurniawan, dalam mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Agus Andrianto, serta turut mendukung arah kebijakan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Editor : Muh Sain 

Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025, Kalapas Tolitoli dan Jajaran ikuti secara virtual

METRO ONLINE Tolitoli - Bertempat di Aula Lapas Tolitoli, Kalapas Tolitoli bersama Pejabat Struktural mengikuti kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Semester I Tahun 2025 yang di gelar secara virtual, Senin (04/8/2025). 

Kegiatan ini di awali dengan penandatanganan Nota kesepahaman (MOU) antara Kapolri dan Menteri Kemenimipas tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kepolisian Keimigrasian dan Pemasyarakatan, diantaranya yaitu:

1. Pemberantasan Narkotika dan kejahatan transnasional

2. Penanganan tindak pidana perdagangan orang

3. Pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian

4. Reformasi pelayanan publik di bidang Pemasyarakatan. 

Kegiatan dilanjutkan dengan Pembukaan Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025. Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Asep Kurnia menyampaikan bahwa Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam mendukung pencapaian target kinerja Kementerian, khususnya di bidang dukungan manajemen dan penguatan kelembagaan.

"Kegiatan ini merupakan transformasi perubahan paradigma dalam tatakelola organisasi, regulasi-regulasi baru pembentukan identetitas Kementerian dalam hal perencanaan, program, anggaran dan BMN serta manajemen SDM," ucapnya.

Sementara itu dalam arahannya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan instruksi kepada seluruh insan Imigrasi dan Pemasyarakatan "harus dapat melanjutkan pengabdian terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan core value PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) sesuai dengan Visi dan Misi serta rencana kerja Kementerian di Tahun 2026,” sambutnya.

Senada dalam hal ini Kalapas Kelas IIB Tolitoli, Muhammad Ishak, menyatakan "akan terus mendukung penuh serta melaksanakan semua program-program, regulasi baru oleh kementerian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat" tuturnya.

Ikuti secara virtual, Kalapas Kelas IIB Tolitoli Bersama Pejabat Struktural Mengikuti kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025

Editor : Muh Sain 

Sukseskan HUT RI Ke 80, Bhabinkamtibmas Polsek Bungoro Latih Paskibraka

METRO ONLINE,PANGKEP–Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Bhabinkamtibmas Polsek Bungoro Aiptu Bakri, S.H bersama Aiptu Muhammad Rias melaksanakan pelatihan intensif kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Lapangan Sepak Bola Andi Mustari, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pada Senin pagi (04/08/2025).

Kapolsek Bungoro, Kompol Abdul Haris Nicolaus, S.Sos., M.H menyampaikan bahwa tahapan seleksi anggota Paskibraka telah selesai, dan kini para peserta memasuki fase pelatihan yang menjadi bagian krusial dalam menyambut upacara peringatan kemerdekaan.

Proses seleksi telah rampung, kini memasuki tahap latihan. Para pelatih saat ini sedang memberikan pelatihan baris-berbaris kepada para Paskibraka,” ungkap Kapolsek.

Lebih lanjut, Kapolsek Bungoro menekankan bahwa pelatihan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik, tetapi juga pembentukan karakter dan kedisiplinan yang tinggi.

Selain latihan fisik, para pelatih juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada anggota Paskibraka, agar mereka siap secara mental dan mampu memberikan yang terbaik saat pelaksanaan upacara nantinya,” jelasnya.

Sementara itu, Aiptu Bakri selaku pelatih menuturkan bahwa para peserta menunjukkan semangat luar biasa selama proses latihan. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 akan dipusatkan di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro.

Antusiasme para Paskibraka sangat tinggi dalam mengikuti latihan ini. Kami berharap mereka mampu menampilkan yang terbaik pada saat pelaksanaan upacara nanti,” ujar Aiptu Bakri.

Pelatihan ini merupakan bagian dari persiapan matang untuk memastikan bahwa upacara pengibaran bendera dapat berlangsung khidmat dan sukses. Semangat dan dedikasi dari para Paskibraka serta dukungan penuh dari pelatih dan pihak kepolisian diharapkan mampu menghadirkan momentum peringatan kemerdekaan yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Bungoro dan sekitarnya.

(Thiar)

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenimipas dan Polri Teken Nota Kesepahaman Strategis

METRO ONLINE Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2025, yang berlangsung pada Senin (4/8) di Jakarta. 

Acara ini sekaligus menjadi momen penting penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kemenimipas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai langkah konkret memperkuat sinergi antar-lembaga dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan transnasional yang semakin kompleks.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta jajaran pimpinan tinggi kedua institusi.

Rangkaian penandatanganan kerja sama mencakup tiga dokumen penting:

1. Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Menteri Kemenimipas tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

2. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, yang mencakup program pendidikan dan pelatihan intelijen dasar bagi pegawai Ditjen Imigrasi.

3. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pemasyarakatan dan Badan Intelijen Keamanan Polri, mengenai pertukaran data dan informasi narapidana, pengelolaan senjata api organik, serta dukungan operasional lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi yang solid antara dua institusi strategis negara ini. 

“Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun kekuatan nasional menghadapi tantangan transnasional, mulai dari penyelundupan, kejahatan lintas negara, hingga pengawasan terhadap ancaman intelijen asing,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengingatkan bahwa dinamika global yang kian kompleks—mulai dari konflik geopolitik seperti Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina hingga perang dagang antara negara-negara besar—memiliki dampak langsung pada stabilitas domestik. Oleh karena itu, integrasi kekuatan antar-lembaga sangat krusial dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas nasional.

Kapolri secara khusus menyoroti peningkatan kejahatan lintas negara, penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan potensi infiltrasi intelijen asing melalui jalur wisata atau migrasi ilegal. 

“Saat ini, kita menghadapi ancaman nyata dari kejahatan transnasional dan penyalahgunaan teknologi digital. Polri dan Kemenimipas harus menjadi garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan sistem keimigrasian kita,” tegasnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 10 wilayah perbatasan laut dan 3 perbatasan darat dengan negara tetangga, serta 96 pelabuhan dan 20 bandara internasional yang menjadi titik rawan masuknya aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pembenahan sistem intelijen dan peningkatan kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.

Sementara itu, Menteri Kemenimipas Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto menyatakan bahwa sejarah panjang Imigrasi dan Pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi Polri.

“Kementerian kami lahir dari sejarah panjang sinergi dengan Polri. Kini, saatnya kita perkuat kembali semangat itu dalam bingkai kelembagaan,” ucapnya.

Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas komitmen Kapolri yang di tengah padatnya agenda nasional tetap menyempatkan hadir langsung dalam penandatanganan MoU ini. Ia berharap nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan menjadi payung hukum bagi implementasi nyata di lapangan.

Lebih lanjut, Menteri menekankan bahwa sinergi antara Kemenimipas dan Polri adalah bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang memerlukan kolaborasi dalam mendukung program prioritas seperti:

1. Pemberantasan narkotika dan kejahatan transnasional

2. Penanganan tindak pidana perdagangan orang

3. Pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian

4. Reformasi pelayanan publik di bidang pemasyarakatan

Ia juga mengusulkan penguatan pengamanan di lapas-lapas rawan dengan penempatan personel gabungan TNI-Polri guna mencegah peredaran narkoba dan gangguan keamanan lainnya.

Melalui kerja sama ini, baik Kemenimipas maupun Polri berkomitmen untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM, pertukaran data strategis, optimalisasi fasilitas, hingga penguatan operasional di wilayah perbatasan. Tidak hanya untuk menghadapi dinamika dalam negeri, tetapi juga dalam menyikapi dampak ketidakstabilan global yang berimbas pada migrasi, keamanan, dan ekonomi nasional.

Sebagai penutup, Menteri Agus Andrianto menyampaikan harapannya agar sinergi yang terjalin ini terus berkembang menjadi kolaborasi yang lebih luas di masa depan.

“Kita butuh kekuatan bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan zaman. Nota kesepahaman ini adalah fondasi awal menuju sistem penegakan hukum yang terintegrasi dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Editor : Muh Sain