METRO ONLINE,KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menggelar acara buka puasa bersama dengan para wartawan di sebuah warung kopi di Kota Kendari, Minggu (25 April 2021). Puluhan wartawan hadir dalam acara yang digelar santai dan penuh keakraban.
Sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tampak hadir mendampingi Gubernur antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basiran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Asrun Lio, dan Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Yusmin.
Usai berbuka puasa, Gubernur didaulat untuk memberikan pengantar singkat terkait dengan dinamika pembangunan di Sultra lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
Dalam pemaparannya, Gubernur mengungkapkan, sebenarnya momentum bersilaturrahmi dengan para wartawan merupakan hal yang sangat dinantikannya. Namun, karena kesibukan dan pandemi Covid-19 yang melanda, pertemuan ini baru dapat dilaksanakan pada bulan Ramadhan ini.
Gubernur menyatakan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk di Sultra membuat sumber daya pemerintah difokuskan pada upaya penanganan wabah ini, sehingga banyak program-program pembangunan yang urung dilaksanakan karena dananya direfokusing.
Sejak awal tahun 2021, Gubernur mencoba bergerak cepat dengan banyak melakukan koordinasi pada berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Sultra.
Bersama sejumlah pejabatnya, Gubernur sempat meluangkan waktu hingga sepekan berkunjung ke sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Jakarta, yang hasilnya semua pimpinan K/L itu memberikan respon positif.
Hasilnya, sejumlah proyek pembangunan berhasil diupayakan masuk di Sultra dengan total anggaran mencapai Rp 8 triliun, yang didalamnya termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah daratan dan kepulauan di Sultra.
Gubernur berharap, hal-hal seperti ini yang perlu tersampaikan kepada publik untuk menegaskan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Ali Mazi-Lukman Abunawas, benar-benar berupaya secara serius mewujudkan visi-misi pembangunannya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga memberikan kesempatan para wartawan untuk menyampaikan segala uneg-unegnya secara bebas dan lepas.
“Jika ada masalah eksternal atau internal di pers, mari kita bahas. Kita bebas dan lepas saja berdiskusi. Kita duduk dengan penuh rasa keikhlasan dan tanggung jawab untuk kepentingan Sultra,” ujar Gubernur mempersilakan wartawan.
Ada tiga penanya pada kesempatan itu. Pertama, tentang kendala yang dihadapi para wartawan ketika hendak melakukan konfirmasi sebuah pemberitaan kepada pejabat pemprov.
Wartawan berharap, demi terciptanya keberimbangan pemberitaan, para pimpinan instansi di pemprov seyogyanya lebih tanggap dan responsif ketika dihubungi wartawan.
Untuk pertanyaan ini, Gubernur menyampaikan dengan tegas. Bila ada pejabat yang tidak mau dihubungi atau menanggapi pertanyaan wartawan, segera laporkan.
“Tiga pejabat saya ini (asisten pemerintahan dan kesra, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, dan Plt. kepala dinas pemuda dan olahraga) bersama dengan anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) adalah LO (liaison officer/penghubung untuk koordinasi dan komunikasi) saya. Lapor ke mereka,” tegas Gubernur.
Pertanyaan kedua, menyangkut kasus dugaan fraud (penggelapan) yang mengakibatkan kerugian Bank Sultra cabang Konawe Kepulauan. Untuk persoalan ini, Gubernur menyerahkannya pada pihak berwajib untuk mengusutnya secara tuntas.
Pada prinsipnya, kata Gubernur, jika menyangkut persoalan hukum, maka harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pihaknya tidak bisa mereka-reka mengenai siapa-siapa yang terlibat.
Itu merupakan kewenangan penuh aparat penegak hukum, sehingga jika ada yang ingin mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut, Gubernur mempersilakan wartawan untuk mempertanyakannya langsung ke pihak kepolisian.
Pertanyaan ketiga yang diajukan wartawan menyangkut rencana perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas. Menurut wartawan, isu ini sensitif dan bisa berkembang menjadi kontraproduktif karena dinilai hendak menghilangkan jejak pembangunan gubernur sebelumnya, yaitu Nur Alam.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan bahwa sebenarnya itu masih sebatas wacana yang belum benar-benar final. Itu merupakan diskusi-diskusi kecil yang merespon berbagai masukan mengenai perlunya nama tokoh-tokoh Sultra untuk digunakan sebagai nama pada fasilitas-fasilitas publik, termasuk rumah sakit.
Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkenalkan tokoh-tokoh Sultra ke spektrum yang lebih luas, antara lain para mantan gubernur seperti Abdullah Silondae, Eddy Sabara, dan Alala, serta Supu Yusuf, salah seorang tokoh pejuang kemerdekaan, dan para tokoh lainnya.
Selain itu, merujuk pada nama Bahteramas, menurut Gubernur, itu adalah nama program. Di mana-mana di Indonesia, nama program itu tidak pernah menjadi nama untuk fasilitas publik. Bahteramas itu adalah nama program.
Kendatipun demikian, jika memang masyarakat Sultra tetap berkeinginan agar RSUD Bahteramas tetap menggunakan nama itu, Gubernur juga tidak mempermasalahkan.
Setelah acara diskusi tersebut, Gubernur masih melanjutkan bercengkrama dengan para wartawan dan berbincang santai terkait berbagai hal.***
