-->
BADAN HUKUM " PT METRO MEDIA INDONESIA >>> AKT NO.13 TGL. 21-08-2018 SK. KEMENKUMHAM RI NO.AHU-0040828.AH.01.01. TGL. 29-08-2018 >>> Alamat Kantor Redaksi Jalan Yusuf Kallah No 31 Makassar

Rabu, Mei 05, 2021

Gubernur: Aturan Larangan Mudik Harus Di Patuhi, Tidak Boleh Lagi Diterjemahkan Macam macam


METRO ONLINE,KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menegaskan, narasi tunggal larangan mudik secara nasional tidak boleh lagi diterjemahkan macam-macam. Yang harus dilakukan saat ini adalah mematuhi aturan yang telah dibuat.

Hal itu dikemukakan Gubernur kepada wartawan seusai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat-Anoa 2021 di Mapolda Sultra, Rabu (5 Mei 2021). Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Walikota Kendari, dan sejumlah pejabat lain di lingkungan lembaga vertikal, baik sipil maupun TNI/Polri.

Sebagai tindak lanjut dari larangan mudik secara nasional yang diinstruksikan Presiden, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 443.1/1898 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Transportasi Selama Masa Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah/Tahun 2021 dalam rangka Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 4 Mei 2021.

“Karena ini aturan yang kita harus patuhi, tidak boleh lagi diterjemahkan. Harus patuh. Lihatlah India. Kita di Indonesia khususnya di Sultra, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu,” kata Gubernur.

Oleh karena itu, kata Gubernur, jajaran pemerintah daerah, bersama-sama dengan TNI/Polri, mengimbau kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan mudik dan terus menjaga protokol kesehatan.

Gubernur menambahkan, kasus di Sultra memang agak melandai, namun kita tidak boleh lengah dan berdiam diri. Harus tetap waspada dan memberikan pengertian pada masyarakat agar benar-benar taat dan patuh pada instruksi pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Bahwa apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait, seperti TNI, Pemda, dan mitra kamtibmas lainnya.

Pada Operasi Ketupat 2021 ini, jumlah personel yang terlibat sebanyak 90.592 personel Polri, 11.533 personel TNI, serta 52.880 personel instansi terkait lainnya seperti Satpol PP, dinas perhubungan, dinas kesehatan, Pramuka, Jasa Raharja, dan lain-lain.

Personel tersebut ditempatkan pada 381 pos penyekatan untuk mengantisipasi masyarakat yang masih berniat dan akan melaksanakan mudik. Selain itu, terdapat 1.536 pos pengamanan untuk melaksanakan penanganan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran) di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dan tempat wisata.

Posko ini juga berfungsi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, dengan cara pengawasan protokol kesehatan, mengecek dokumen yang harus dimiliki oleh penumpang (hasil negatif test Covid-19 paling lambat 1x24 jam, e-HAC, SIKM, dan sertifikat vaksinasi).

Selain itu, juga melalukan rapid test antigen secara acak kepada penumpang, mencegah dan melakukan penertiban terhadap kerumunan masyarakat dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan, sanksi fisik, maupun dengan administratif lainya, serta melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat.***

Selasa, Mei 04, 2021

Gubernur Ali Mazi Lantik Pengurus Dewan Pendidikan Sultra


METRO ONLINE,KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melantik pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Sultra Periode 2020-2025 di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (3 Mei 2021). Para pengurus dewan pendidikan ini terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) IV Dewan Pendidikan Sultra yang digelar pada 26-27 November 2020 lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan selamat kepada para pengurus yang dilantik, dan diharaapkan dapat membawa pencerahan serta kemajuan dalam dunia pendidikan di Sultra.

“Beberapa nama pengurus dewan pendidikan yang baru saja dilantik adalah para doktor dan profesor yang tidak asing lagi di dunia pendidikan di Sultra. Pengalaman, kapasitas, dan dedikasi mereka tidak diragukan lagi dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini,” kata Gubernur.

Gubernur mengharapkan dewan pendidikan dapat mendorong anak-anak Sultra agar memiliki semangat yang tinggi serta memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, demi meraih cita-cita dan lebih kompetitif.

Menurut Gubernur, salah satu peran dan fungsi dewan pendidikan adalah pemberi pertimbangan sekaligus mediator antara pemerintah dengan masyarakat terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

“Untuk itu, saya berharap kepada pengurus dewan pendidikan yang baru saja dilantik agar dapat memberi pertimbangan dan solusi terhadap permasalahan pendidikan di daerah ini,” pinta Gubernur.

Fungsi dewan pendidikan adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD serta kepada satuan pendidikan mengenai beberapa hal, yakni kebijakan dan program pendidikan.

Selanjutnya, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru dan kepala satuan pendidikan, serta hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

Dewan pendidikan juga berfungsi dalam mendorong orangtua dan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Asrun Lio dalam laporannya menyampaikan, saat ini kita masih berada pada kondisi pembelajaran yang dilaksanakan secara daring.

“Ini perlu dipahamkan kepada masyarakat bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik itulah yang menjadi utama bagi pelaksanaan pembelajaran bagi pendidikan,” kata Kadis Dikbud.

Oleh karena itu, kata Kadis Dikbud, dinas yang dipimpinnya bersama dengan dewan pendidikan selalu melakukan koordinasi dengan PGRI untuk mengedukasi masyarakat, memastikan bahwa prinsip kesehatan dan keselamatan peserta didik dan pendidik adalah hal yang utama.

Kadis Dikbud juga menyampaikan beberapa program utama instansi yang dipimpinnya, yakni penyediaan beasiswa Sultra Cerdas dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

“Kita kekurangan guru sehingga pemerintah harus mengangkat guru honorer atau kita sebut guru tetap non PNS untuk memenuhi guru SMA,  SMK, dan SMP,” jelasnya.

Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain unsur anggota Forkopimda, Kepala Badan Intelijen Daerah, dan sejumlah kepala OPD.***

Jumat, April 30, 2021

Gubernur Ali Mazi Minta OJK Bantu Besarkan Bank Sultra Menjadi Bank Terkemuka


METRO ONLINE,KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar turut membantu Bank Sultra menjadi bank terkemuka di Indonesia. Hal itu dikemukakan Gubernur dalam acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada OJK Republik Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (30 April 2021).

“Kami sampaikan bahwa saat ini kami sudah memiliki Direktur Utama Bank Sultra yang sudah definitif. Oleh karena itu, kami berharap bagaimana bank daerah ini bisa maju. Mohon bimbingan OJK untuk bagaimana bank kami menjadi bank yang terbaik di Indonesia,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Penyampaian Gubernur mengenai telah adanya Direktur Utama Bank Sultra yang definitif, tidak terlepas dari dorongan dan dukungan dari OJK.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan sebuah permintaan di hadapan Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat Wimboh Santoso yang berkunjung ke Sultra dalam rangka menghadiri acara tersebut.

Gubernur meminta agar OJK meminta kantor perwakilan OJK setingkat kantor wilayah yang setara dengan yang ada di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Selama ini, jika ada permasalahan yang hendak diselesaikan, maka harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan OJK di Sulsel. Menurut Gubernur, jika kantor OJK yang setara di Sulsel itu juga ada di Sultra, maka koordinasi dan komunikasi menjadi lancar.

Menanggapi dua permintan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat Wimboh Santoso mengungkapkan bahwa pada prinsipnya semua permasalahan di Sultra akan langsung ditemhuskan ke pusat dan direspon dengan cepat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat juga mengaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendorong Bank Sultra, sebagai bank milik pemerintah daerah untuk menjadi bank terbaik di Sultra.

Pihak OJK juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sultra yang telah menghibahkan asetnya kepada OJK sehingga mereka bisa dengan tenang bekerja tanpa memikirkan persoalan pindah kantor.

Wimboh Santoso juga berupaya bagaimana agar masyarakat Sultra mampu memperoleh akses pembiayaan yang murah dan cepat, jangan terjebak pada rentenir, termasuk imvestasi-investasi online yang banyak merugikan masyarakat.

Selain itu, ada Program Bank Wakaf Mikro (BWM). Saat ini, OJK telah membentuk BWM di 60 titik se-Sultra. BWM meruakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan usaha masyarakat kecil yang diinisiasi OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas).

Setiap BWM akan menerima sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar yang bersumber dari donator yang bisa berasal dari semua kalangan atau perusahaan. Pembiayaan bagi nasabah BWM untuk tahap awal sebesar Rp 1 juta dengan biaya administrasi tiga persen per tahun.

Terkait dengan Bank Sultra, selain untuk membiayai investasi besar seperti pertambangan yang banyak di daerah ini, Bank Sultra juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengembangkan UMKM.

Terdapat subsidi sebesar Rp 250 triliun yang yang disediakan pemerintah untuk seluruh UMKM di Indonesia. Tinggal bagaimana strateginya agar Bank Sultra meningkatkan porsinya dalam menyalurkan KUR (kredit usaha rakyat). Untuk itu, kami akan lebih aktif berdialog dengan Bank Sultra,” jelas Wimboh.

Terkait dengan pemberian hibah yang dilakukan Pemprov Sultra kepada OJK, Gubernur menegaskan bahwa ini merupakan salah satu upaya memperkuat sinergitas dan meningkatkan harmonisasi gerak langkah antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.***

Dukung Program Pemerintah Pusat, Gubernur Sultra Luncurkan Gerakan Cinta Zakat


METRO ONLINE,KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi meluncurkan Gerakan Cinta Zakat Tingkat Sulawesi Tenggara di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (29 April 2021). Gerakan ini merupakan bagian dari gerakan yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 April 2021 lalu.

Hadir dalam acara peluncuran tersebut antara lain unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi, Ketua Tim Penggerak PKK Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, sejumlah kepala OPD, dan jajaran pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan Gerakan Cinta Zakat merupakan gerakan ajakan berzakat secara nasional yang diprakarsai oleh Presiden, yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan zakat secara konsumtif dan produktif.

“Hari ini kita dapat melaksanakan peluncuran Gerakan Cinta Zakat di tingkat Provinsi Sultra sebagai tindak lanjut gerakan nasional yang telah lebih dahulu dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” jelas Gubernur dalam sambutannya.

Gubernur mengharapkan, gerakan ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan zakat di Sultra, mengingat masih sangat besarnya kesenjangan antara potensi dengan realisasi capaian penerimaan zakat.

Lebih jauh dijelaskan, zakat merupakan kewajiban ibadah umat Islam untuk menyucikan diri dan hartanya dari hak-hak orang lain, terutama hak-hak para mustahik atau mereka yang berhak menerima zakat, termasuk di dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan peristiwa bencana lainnya.

Melalui momentum peluncuran Gerakan Cinta Zakat tersebut, Gubernur mengajak segenap pejabat dan pimpinan perguruan tinggi, serta pengusaha Muslim untuk menunaikan zakat melalui Baznas Provinsi Sultra sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di tanah air.

“Saya meminta kepada unit pengumpul zakat (UPZ) yang telah dibentuk di masing-masing instansi atau OPD agar dapat memaksimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya,” tambah Gubernur.

Gubernur juga mengimbau instansi yang belum mengoptimalkan, terutama yang belum melaksanakan kegiatan pengumpulan ZIS, agar segera mengoptimalkan kegiatan pengumpulan ZIS di instansinya masing-masing.

Hal ini merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Surat Edaran Gubernur Sultra Nomor 451.12/552 Tahun 2019 tentang Penunaian Zakat, Infak, dan Sedekah pada Instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, Lembaga Pendidikan Setingkat SMA Sederajat, dan Masjid Lingkup Pemrprov Sultra.

“Sungguh merupakan suatu kekeliruan besar, bila kita tidak dapat memaksimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi pembangunan yang nyata kita miliki. Oleh karena itu, mari kita sukseskan Gerakan Cinta Zakat ini untuk mengoptimalkan penunaian zakat, infak dan sedekah di lingkup kerja masing-masing dan disetor kepada Baznas Provinsi Sultra,” tambah Gubernur.

Gubenur juga meminta agar jajaran Baznas di Provinsi Sultra melaksanakan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya, transparan, amanah, dan penuh tanggungjawab, demi menjaga kepercayaan umat dan masyarakat.***

Rabu, April 28, 2021

Peluncuran e-Perda, Kado Istimewa di Puncak Peringatan HUT Sultra ke-57


METRO ONLINE,KENDARI – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-57 kali ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain upacara puncak peringatan, yang dihadiri oleh seluruh pejabat utama pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebuah inovasi pemerintahan diluncurkan dengan dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Inovasi pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi informasi itu bernama e-Perda, sebuah sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik. Ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otoda).

Aplikasi ini menyediakan layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik, dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah.

Aplikasi ini bertujuan agar produk hukum yang dibuat pemerintah daerah sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Aplikasi e-Perda ini mengeliminir jarak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik povinsi maupun kabupaten/kota, khususnya dalam memberikan pembinaan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum di daerah.

Bagi Provinsi Sultra yang merayakan HUT ke-57, e-Perda ini merupakan kado istimewa karena diluncurkan pada puncak peringatan HUT yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Selasa (27 April 2021).

“Alhamudlillah hari ini dengan semangat berbahagia kita akan melakukan launching aplikasi e-Perda kabupaten dan kota se-Sultra bersama Dirjen Otoda Kemendagri. Aplikasi ini merupakan layanan berbasis digital yang akan digunakan pemerintah provinsi yang bertujuan agar proses penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota dapat berjalan lebih efisien,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Aplikasi e-Perda diluncurkan oleh Kemendagri pada 13 Januari 2021 lalu. Selanjutnya, Provinsi Banten dan Jawa Barat ditetapkan sebagai proyek percontohan reformasi regulasi. Banten meluncurkan e-Perda pada 30 Maret 2021 dan Jawa Barat meluncurkannya pada 16 April 2021.

Di luar provinsi percontohan ini, Sultra menjadi provinsi pertama di Indonesia, dimana e-Perda diluncurkan. Dengan kata lain, menjadi provinsi ketiga peluncuran aplikasi e-Perda, yang bertepatan dengan puncak peringatan HUT.

Dalam sambutannya, Dirjen Otoda Kemendagri Akmal Malik menyampaikan bahwa lahirnya e-Perda ini berangkat dari apa yang disebut dengan “obesitas regulasi”. Betapa banyaknya regulasi yang dibuat di daerah dengan dinamika global yang juga terus berubah.

“Dinamika perubahan global membuat regulasi cepat berubah. Regulasi di pusat berubah. Nah, apakah kecepatan perubahan di pusat dapat diikuti dengan baik di daerah,” kata Dirjen Otoda.

Di daerah, kata Dirjen, ada dua aktor yang membuat regulasi, yakni gubernur, wagub bersama OPD-nya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Ini harus bersinergi dan itu bukan hal yang mudah.

Menurut Dirjen, ribuan regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan tanpa melalui komunikasi yang baik. Tapi dengan satu komunikasi yang baik, akan mampu menyelesaikan banyak permasalahan.

Melalui e-Perda, pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai kemudahan di antaranya langsung bisa memanfaatkan pelayanan tanpa harus menyediakan server yang diperlukan karena telah disiapkan oleh Kemendagri.

Aplikasi e-Perda ini membuat proses fasilitasi Perda/Perkada yang dikoordinasikan dengan kementerian teknis atau lembaga lainnya, baik di pusat maupun di daerah, tidak memerlukan waktu lama dan proses berbelit-belit lagi.

Gubernur: Pembangunan Ibarat Bersepeda

Upacara puncak peringatan HUT Sultra ke-57 berjalan dengan hikmat. Upacara dipimpin oleh Kepala Satpol PP La Ode Daerah Hidayat dengan inspektur Gubernur Sultra Ali Mazi.

Wakil Gubernur Lukman Abunawas, unsur Forkopimda, para kepala daerah se- Sultra, sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, dan kepala OPD hadir dengan mengenakan busana adat daerah. Demikian pula dengan para Ketua Tim Penggerak PKK se-Sultra mendampingi pasangan masing-masing.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan tema peringatan HUT Sultra ke-57, yakni “Melalui Garbarata Bersatu Kita Bangkit Menuju Sultra yang Aman,  Maju, Sejahtera, dan Bermartabat".

Gubernur menjelaskan makna tema peringatan HUT. Garbarata yang merupakan akronim dari Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Daratan dan Lautan/Kepulauan.

“Pemerintah provinsi mengangkat kata ‘Garbarata’ karena fakta menunjukkan bahwa Sultra terdiri dari daratan dan kepulauan yang harus dibangun secara bersama-sama, tidak boleh ada dikotomi keduanya,” jelas Gubernur.

Selanjutnya, pemerintah menggunakan "Sultra Bangkit" karena selama setahunan ini, kita telah dilanda pandemi Covid-19, yang telah menggoyahkan semua aspek kehidupan, terutama sendi-sendi perekonomian.

Hampir semua lapangan usaha mengalami kontraksi atau kemunduran, kecuali lapangan usaha informasi dan teknologi. Pemerintah harus terus mendorong produktifitas masyarakat. Oleh karenanya, kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Kita harus bangkit dari keterpurukan untuk meraih kemajuan atau keberhasilan.

“Sultra harus maju. Ibarat kita naik sepeda. Jika kita berhenti maju atau berhenti mendayung roda sepeda, maka kita akan jatuh. Begitulah roda pembangunan, terus bergerak tanpa henti,” tegasnya.

Apabila kita maju terus, maka pintu kesejahteraan akan dekat. Jika kita sejahtera, insyallah hidup kita akan bermartabat. Demikian makna filosofis atas tema HUT yang disampaikan Gubernur.

Gubernur juga menyinggung era disrupsi yang melanda dunia, yang harus direspon dengan adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam menjawab tantangan jaman itu, Gubernur meminta agar semua elemen masyarakat Sultra menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan.

“Mari kita samakan perbedaan. Kita hilangkan sekat dan sikap yang saling menjatuhkan. Kita satukan niat dan gerak langkah,” kata Gubernur.

Dalam puncak peringatan HUT tersebut, juga digelar peragaan busana hasil rancangan perancang asal Sultra, terutama rancangan dari Ketua Tim Penggerak PKK Sultra Agista Ariany Ali Mazi.

Di penghujung acara, dilakukan pengumuman juara-juara lomba, baik kebersihan maupun olahraga. Untuk kategori lomba kebersihan kantor lingkup Pemprov Sultra, RSUD Bahteramas berhasil meraih juara pertama.

Lalu berturut-turut juara kedua hingga keenam masing-masing, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan lomba kebersihan kantor untuk instansi vertikal, juara pertama diraih oleh kantor Direktorat Perbendaharaan. Selanjutnya, berturut-turut juara kedua dan seterusnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pengadilan Tinggi, Pangkalan Angkatan Laut Kendari, Badan Pusat Statistik, Kejaksaan Tinggi, dan Perwakilan Bank Indonesia.

Selain itu, sejumlah kabupaten/kota mendapat Penghargaan Pembangunan dan Stunting Award, masing-masing Kabupaten Buton, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan, Wakatobi, dan Muna.

Usai upacara, rangkaian peringatan HUT dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD Sultra yang digelar di kantor DPRD dengan dihadiri oleh Gubernur dan jajarannya serta unsur Forkopimda.***

Senin, April 26, 2021

Gubernur Sultra Ali Mazi Gelar Buka Puasa Bersama Wartawan


METRO ONLINE,KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menggelar acara buka puasa bersama dengan para wartawan di sebuah warung kopi di Kota Kendari, Minggu (25 April 2021). Puluhan wartawan hadir dalam acara yang digelar santai dan penuh keakraban.

Sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tampak hadir mendampingi Gubernur antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basiran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Asrun Lio, dan Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Yusmin.

Usai berbuka puasa, Gubernur didaulat untuk memberikan pengantar singkat terkait dengan dinamika pembangunan di Sultra lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Dalam pemaparannya, Gubernur mengungkapkan, sebenarnya momentum bersilaturrahmi dengan para wartawan merupakan hal yang sangat dinantikannya. Namun, karena kesibukan dan pandemi Covid-19 yang melanda, pertemuan ini baru dapat dilaksanakan pada bulan Ramadhan ini.

Gubernur menyatakan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk di Sultra membuat sumber daya pemerintah difokuskan pada upaya penanganan wabah ini, sehingga banyak program-program pembangunan yang urung dilaksanakan karena dananya direfokusing.

Sejak awal tahun 2021, Gubernur mencoba bergerak cepat dengan banyak melakukan koordinasi pada berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Sultra.

Bersama sejumlah pejabatnya, Gubernur sempat meluangkan waktu hingga sepekan berkunjung ke sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Jakarta, yang hasilnya semua pimpinan K/L itu memberikan respon positif.

Hasilnya, sejumlah proyek pembangunan berhasil diupayakan masuk di Sultra dengan total anggaran mencapai Rp 8 triliun, yang didalamnya termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah daratan dan kepulauan di Sultra.

Gubernur berharap, hal-hal seperti ini yang perlu tersampaikan kepada publik untuk menegaskan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Ali Mazi-Lukman Abunawas, benar-benar berupaya secara serius mewujudkan visi-misi pembangunannya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memberikan kesempatan para wartawan untuk menyampaikan segala uneg-unegnya secara bebas dan lepas.

“Jika ada masalah eksternal atau internal di pers, mari kita bahas. Kita bebas dan lepas saja berdiskusi. Kita duduk dengan penuh rasa keikhlasan dan tanggung jawab untuk kepentingan Sultra,” ujar Gubernur mempersilakan wartawan.

Ada tiga penanya pada kesempatan itu. Pertama, tentang kendala yang dihadapi para wartawan ketika hendak melakukan konfirmasi sebuah pemberitaan kepada pejabat pemprov.

Wartawan berharap, demi terciptanya keberimbangan pemberitaan, para pimpinan instansi di pemprov seyogyanya lebih tanggap dan responsif ketika dihubungi wartawan.

Untuk pertanyaan ini, Gubernur menyampaikan dengan tegas. Bila ada pejabat yang tidak mau dihubungi atau menanggapi pertanyaan wartawan, segera laporkan.

“Tiga pejabat saya ini (asisten pemerintahan dan kesra, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, dan Plt. kepala dinas pemuda dan olahraga) bersama dengan anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) adalah LO (liaison officer/penghubung untuk koordinasi dan komunikasi) saya. Lapor ke mereka,” tegas Gubernur.

Pertanyaan kedua, menyangkut kasus dugaan fraud (penggelapan) yang mengakibatkan kerugian Bank Sultra cabang Konawe Kepulauan. Untuk persoalan ini, Gubernur menyerahkannya pada pihak berwajib untuk mengusutnya secara tuntas.

Pada prinsipnya, kata Gubernur, jika menyangkut persoalan hukum, maka harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pihaknya tidak bisa mereka-reka mengenai siapa-siapa yang terlibat.

Itu merupakan kewenangan penuh aparat penegak hukum, sehingga jika ada yang ingin mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut, Gubernur mempersilakan wartawan untuk mempertanyakannya langsung ke pihak kepolisian.     

Pertanyaan ketiga yang diajukan wartawan menyangkut rencana perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas. Menurut wartawan, isu ini sensitif dan bisa berkembang menjadi kontraproduktif karena dinilai hendak menghilangkan jejak pembangunan gubernur sebelumnya, yaitu Nur Alam.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan bahwa sebenarnya itu masih sebatas wacana yang belum benar-benar final. Itu merupakan diskusi-diskusi kecil yang merespon berbagai masukan mengenai perlunya nama tokoh-tokoh Sultra untuk digunakan sebagai nama pada fasilitas-fasilitas publik, termasuk rumah sakit.

Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkenalkan tokoh-tokoh Sultra ke spektrum yang lebih luas, antara lain para mantan gubernur seperti Abdullah Silondae, Eddy Sabara, dan Alala, serta Supu Yusuf, salah seorang tokoh pejuang kemerdekaan, dan para tokoh lainnya.

Selain itu, merujuk pada nama Bahteramas, menurut Gubernur, itu adalah nama program. Di mana-mana di Indonesia, nama program itu tidak pernah menjadi nama untuk fasilitas publik. Bahteramas itu adalah nama program.

Kendatipun demikian, jika memang masyarakat Sultra tetap berkeinginan agar RSUD Bahteramas tetap menggunakan nama itu, Gubernur juga tidak mempermasalahkan.

Setelah acara diskusi tersebut, Gubernur masih melanjutkan bercengkrama dengan para wartawan dan berbincang santai terkait berbagai hal.***

© Copyright 2019 METRO ONLINE | All Right Reserved