Satlantas Polres Parepare Melaksanakan Pencegahan Covid 19 dan Menggelorakan Penggunaan Masker

METRO ONLINE - PAREPARE - Sat Lantas Polres  Parepare dan personil Batalyon B Brimob Parepare dalam rangka Kegiatan PPKM Tahun 2021 pencegahan COVID-19 dengan menggelorakan penggunaan ." AYO PAKAI MASKER"

Cara Pembagian masker dan Pemasangan sticker, yang berisikan Himbauan pencegahan Covid-19 serta membagikan masker dan  kepada pengguna Jalan baik itu R2 dan R4,  dan R6 keatas di Jalan. Bau Massepe depan Pasar Sumpang Minangae Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Minggu (15/8/21).

Sat lantas Polres pare - pare juga memberikan  himbauan kepada pengendara untuk tetap mematuhi Prokes. 5M Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Adapun hasil kegiatan Teguran tersebut yakni, Roda 2. 15,Roda4.   11,Roda 6 keatas  5Pejalan kaki  7 Orang.

Jumlah masker yg di bagi sebanyak 25 buahJumlah stiker Ayo Pakai Masker yg di pasang di kendaraan sebanyak 5 buah

Kasat Lantas Polres Pare -Pare Akp Saharuna Sahar, S. Sos Saat ditemui media mengatakan. 

"Personil Sat Lantas polres Pare - pare yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Sebanyak 7 persdan Batalyon B Brimob Parepare sebanyak 4 pers," ucapnya. 

Kasat Lantas Polres Pare - Pare Akp Saharuna Sahar juga Selalu menghimbau kepada masyarakat serta pengguna jalan agar Selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah covid 19.

Penulis : Muh Sain

Upacara Sertijab Kapolres Pangkep,Ini yang di Sampaikan Pejabat Lama

METRO ONLINE,PANGKEP-Bertempat di halamam Polres Pangkep pagi tadi berlangsung upacara serah terima jabatan Kapolres Pangkep dari pejabat lama AKBP Endon Nurcahyo S.I.K kepada pejabat baru AKBP Tri Handoko Jaya Putra. Sabtu(14/08/2021)

Acara sertijab kapolres Pangkep tersebut dihadiri para Kasat , Kabag , Kapolsek dan juga Ibu-ibu bhayangkari , Sementara yang Bertindak selaku inspektur upacara Sertijab Ipda Hasrul 

Dalam Sambutanya, Kapolres Pangkep yang Baru mengucapkan terima kasih kepada Pejabat lama AKBP Endon Nurcahyo S.I.K yang telah banyak berbuat untuk melayani dan mengayomi Masyarakat Pangkep mengemban tugas selaku Kapolres Pangkep selama 9 bulan . Kapolres Baru AKBP Tri Handoko Jaya Putra juga menyampaikan terima kasih kepada Istri Kapolres Pangkep  yang selama ini telah mendampingi tugas dan membina ibu-ibu bhayangkari. Ucapnya

Pada kesempatan itu Kapolres Pangkep yang Baru AKBP. Tri Handoko Wijaya Putra menyampaikan ucapan selamat kepada AKBP.Endon Nurcahyo S.I.K yang kini menduduki Jabatan baru sebagai Wadir Pamobvit Polda SulSel.Berdasarkan  Surat Telegram Rahasia Kapolri nomor ST/1508/VII/Kep/2021,Tertanggal 26 Juli 2021 lalu , semoga dengan jabatan brunya beliau semakin sukses dan harapan kami Silaturahim tidak akan pernah terputus.terangnya

Sementara itu AKBP Endon Nurcahyo  berpesan kepada Pejabat Kapolres yang baru AKBP.Tri Handoko Wijaya Putra untuk dapat lebih mengenal daerah tugas yang diemban, karena Kabupaten Pangkep memiliki wilayah Tiga Dimensi yaitu Daratan , Pegunungan dan juga Kepulauan(lautan)

Kapolres yang baru diharapkan dapat bersilaturahmi, dekat dengan Ulama dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep agar tercipta kondisi yang aman dan terkendali.terang Endon Nurcahyo

AKBP.Endon Nurcahyo Juga menyampaikan permohonan maafnya kepada semua anggotanya baik yang hadir dalam upacara sertijab tersebut maupun yang ada dipolsek yang sementara bertugas agar kiranya jika selama saya menjabat sebagai kapolres di pangkep ada tutur kata yang kurang berkenan di hati mohon di maafkan.ungkap Endon Nurcahyo

(Thiar)

Rapat Bersama Forkompimda Babel, Kapolri Ingin Pos Penyekatan Kabupaten dan Kota Dioptimalkan

METRO ONLINE,JAKARTA— Dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rapat evaluasi penanganan dan pengendalian Covid-19 bersama Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (14/8/2021). 

Dalam satu bulan terakhir, terjadi kenaikan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Bangka Belitung. Hal tersebut disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat di berbagai sektor karena menganggap dengan berakhirnya PPKM Darurat maka PPKM telah selesai dan tidak adanya kegiatan penyekatan di dalam kota, antar kota dan Provinsi. 

“Hal ini mengakibatkan mobilitas masyarakat menuju dan keluar Babel meningkat dalam satu bulan terakhir. Padahal masih ada PPKM Level untuk kebijakan selanjutnya,” kata Kapolri dalam arahannya ke Forkompimda Babel.

Oleh karena itu, Kapolri meminta agar Forkompimda kembali mengoptimalkan pos penyekatan di titik-titik perbatasan antar Kecamatan, Kabupaten dan Kota hingga antar Provinsi. Tidak hanya itu, operasi yustisi di tempat keramaian maupun di sentra ekonomi yang dilakukan pelonggaran juga perlu ditingkatkan. 

“Untuk mengurangi mobilitas potensi penularan,” tandasnya. 

Hal tersebut, kata Kapolri, juga harus diiring dengan sosialisasi masif kepada masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan PPKM yang sedang dijalankan. 

Mantan Kapolda Banten ini mengatakan, bahwa semua itu merupakan ikhtiar selain melawan virus corona juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional yang sudah tumbuh 7,07 persen, sementara di Provinsi Kepulauan Babel sendiri tumbuh 6,85 persen. 

“Modal dasarnya, tekan kasus Covid dengan strategi pengendalian yang memperhatikan keseimbangan antara penyekatan (mengurangi mobilitas) dan pelonggaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” imbau mantan Kabareskrim Polri ini. 

Disisi lain, Kapolri meminta agar Forkompimda aktif menyampaikan kepada masyarakat yang memilih melakukan isolasi mandiri agar bergeser ke tempat isolasi terpadu atau isoter yang telah disiapkan. Hal tersebut penting, karena di isoter telah disiapkan segala fasilitas termasuk tenaga kesehatan yang baik. 

“Isoter yang sudah disiapkan tentunya punya tenaga kesehatan cukup dan pengawasan perawatan yang lebih baik dibandingkan isoman. ini harus dilaksanakan sehingga masyarakat yang dirawat bisa betul-betul sembuh dan resiko penularan akibat isoman yang tidak terdeteksi bisa dihindari,” pinta Kapolri. 

Terhadap kebutuhan oksigen dan obat-obatan, Kapolri mengatakan ia bersama Panglima TNI telah menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa ditambah dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Babel. 

“Juga terkait bansos dari pusat, daerah dan TNI-Polri harus juga betul-betul sampai kepada masyarakat yang terdampak agar semua berjalan dengan baik,” demikian Kapolri.(*)

Rapat Bersama Forkompimda Babel, Kapolri Ingin Pos Penyekatan Kabupaten dan Kota Dioptimalkan

METRO ONLINE,JAKARTA— Dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rapat evaluasi penanganan dan pengendalian Covid-19 bersama Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (14/8/2021). 

Dalam satu bulan terakhir, terjadi kenaikan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Bangka Belitung. Hal tersebut disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat di berbagai sektor karena menganggap dengan berakhirnya PPKM Darurat maka PPKM telah selesai dan tidak adanya kegiatan penyekatan di dalam kota, antar kota dan Provinsi. 

“Hal ini mengakibatkan mobilitas masyarakat menuju dan keluar Babel meningkat dalam satu bulan terakhir. Padahal masih ada PPKM Level untuk kebijakan selanjutnya,” kata Kapolri dalam arahannya ke Forkompimda Babel.

Oleh karena itu, Kapolri meminta agar Forkompimda kembali mengoptimalkan pos penyekatan di titik-titik perbatasan antar Kecamatan, Kabupaten dan Kota hingga antar Provinsi. Tidak hanya itu, operasi yustisi di tempat keramaian maupun di sentra ekonomi yang dilakukan pelonggaran juga perlu ditingkatkan. 

“Untuk mengurangi mobilitas potensi penularan,” tandasnya. 

Hal tersebut, kata Kapolri, juga harus diiring dengan sosialisasi masif kepada masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan PPKM yang sedang dijalankan. 

Mantan Kapolda Banten ini mengatakan, bahwa semua itu merupakan ikhtiar selain melawan virus corona juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional yang sudah tumbuh 7,07 persen, sementara di Provinsi Kepulauan Babel sendiri tumbuh 6,85 persen. 

“Modal dasarnya, tekan kasus Covid dengan strategi pengendalian yang memperhatikan keseimbangan antara penyekatan (mengurangi mobilitas) dan pelonggaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” imbau mantan Kabareskrim Polri ini. 

Disisi lain, Kapolri meminta agar Forkompimda aktif menyampaikan kepada masyarakat yang memilih melakukan isolasi mandiri agar bergeser ke tempat isolasi terpadu atau isoter yang telah disiapkan. Hal tersebut penting, karena di isoter telah disiapkan segala fasilitas termasuk tenaga kesehatan yang baik. 

“Isoter yang sudah disiapkan tentunya punya tenaga kesehatan cukup dan pengawasan perawatan yang lebih baik dibandingkan isoman. ini harus dilaksanakan sehingga masyarakat yang dirawat bisa betul-betul sembuh dan resiko penularan akibat isoman yang tidak terdeteksi bisa dihindari,” pinta Kapolri. 

Terhadap kebutuhan oksigen dan obat-obatan, Kapolri mengatakan ia bersama Panglima TNI telah menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa ditambah dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Babel. 

“Juga terkait bansos dari pusat, daerah dan TNI-Polri harus juga betul-betul sampai kepada masyarakat yang terdampak agar semua berjalan dengan baik,” demikian Kapolri.(**)

Gubernur Sultra Rakor Evaluasi Perkembangan Pandemi Covid -19.

METRO ONLINE - KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., Kapolda Sultra Irjen Pol. Drs. Yan Sultra Indrajaya, SH., Danrem 143/HO Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan S.E., M.B.A., Sekda Sultra  Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE., M.Si., menghadiri audensi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., sehubungan dengan perkembangan pandemi Covid-19 di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara.

Rapat koordinasi ini untuk menyatukan data dan melakukan evaluasi terhadap sejumlah indikator temuan lapangan seputar pelaksanaan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Gubernur Ali Mazi memberi masukan terkait pelaksanaan PPK

Hadir pula Asisten I Setprov Sultra Muhammad Ilyas, SE., MDM., Kepala Dinas Kesehatan Sultra Hj. Usnia, SKM., Asisten III Setprov Sultra Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP., MA., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.

Rapat Koordinasi dilaksanakan secara video konferesi di Ruang Merah Putih, Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat 13 Agustus 2021. Rakor ini untuk menyatukan data dan melakukan evaluasi terhadap sejumlah indikator temuan lapangan seputar pelaksanaan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sulawesi.

78,3 Juta Orang Telah DivaksinasiDalam video konferensi tersebut, dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, mengenai 78,3 juta orang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 per 11 Agustus 2021, dari total yang ditargetkan pemerintah yaitu 208 juta orang. “Pemerintah akan meningkatkan target vaksinasi menjadi 2 juta sampai 2,5 juta suntikan per hari,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lebi lanjut pada rapat koordinasi tersebut, Menko Perekonomian Airlangga menuturkan pemerintah meningkatkan target vaksinasi hingga 2,5 juta suntikan per hari, demi mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) sekaligus melindungi masyarakat yang paling rentan.

Hasil penerapan PPKM, khususnya Level 4, menunjukkan korelasi kuat antara mobilitas masyarakat dan perkembangan jumlah kasus konfirmasi dan kasus aktif. Semakin besar penurunan mobilitas indeks komposit maka semakin besar juga penurunan kasus sehingga jika mobilitas masyarakat bisa ditekan maka semakin besar kecenderungan terjadinya penurunan jumlah kasus. Meski demikian, indikator lain seperti situasi perawatan, BOR dan konversi tempat tidur Covid-19 menunjukkan tren perbaikan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengonversi tempat tidur rumah sakit hingga 40 persen dari total kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Pemerintah daerah juga diminta untuk memastikan seluruh rumah sakit mengisi laporan harian oksigen melalui SIRS Online dan mengkoordinasikan kebutuhan oksigen dengan Kementerian Kesehatan.

“Pemerintah mengantisipasi dan segera mengirimkan tambahan bantuan oksigen karena berdasarkan laporan masih ada daerah yang mengalami kekurangan pasokan oksigen,” jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah turut mempercepat program vaksinasi di sejumlah wilayah di Sulawesi yang selama minggu keempat Juli sampai minggu keempat Agustus 2021 akan didistribusikan sebanyak sejuta lebih dosis. Jumlah vaksin itu akan ditambah stok yang masih ada di pemerintah daerah sehingga jumlah dosis yang akan disuntikan selama Agustus 2021 ini sekitar 2,1 juta dosis.

Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Covid-19 dan Tindak Lanjut PPKM di Pulau Sulawesi dalam Monitoring dan Evaluasi PPKM Luar Jawa dan Bali, ini yang dikoordisikan per 13 Agustus 2021 terungkap sejumlah data rata-rata seminggu sebelumnya (7DMA). Empat (4) daerah di Sultra yang mencatatkan 100% target capaian testing, yakni Konawe Utara, Konawe, Kota Kendari, dan Wakatobi yang tertuang dalam Inmendagri No. 31 dan 32 Tahun 2021

Kabupaten Konawe Utara, dari 973 target testing harian, pada 12 Agustus ada 377,0 (7DMA) atau 38,7% capaian. Kabupaten Konawe dari 1.246 target testing harian, tercatat 37,7 (7DMA) ditanggal yang sama, atau 3,0% capian. Kota Kendari dari 6.027 target testing harian, 157,9 (7DMA) atau 2,6% capaian, dan Kabupaten Wakatobi dari 1.029 target testing harian, tercatat 2,9 (7DMA) atau 0,3% capaian.

Ketersediaan obat Covid-19 di Sulawesi ikut dibahas dalam rapat ini. Dari enam provinsi, Sulawesi Selatan kasus aktif terbanyak dengan 11.894. Sedangkan Sulawesi Tenggara menempati urutan ke empat dengan 2.965 kasus aktif. Stok obat untuk jenis Oseltaminir, Favipiravir, Remdesivir, Tocilizumad 400mg/20ml, dan Multivitamin aman. Stok Kemenkes di atas 20% atau 20.000 unit. Kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan kasus aktif, proposi tingkat keparahan, dan jumlah obat yang diperlukan untuk 1 (satu) siklus pengobatan per pasien (-10 hari)

APBN Bekerja Begitu KerasSementara itu, dalam konferensi video tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan crash program piutang negara atau keringanan utang merupakan bentuk bantuan pemerintah dalam meringankan beban utang akibat adanya dampak pandemi Covid-19 terutama bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun perorangan.

Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan crash program piutang negara juga merupakan program pemulihan ekonomi nasional terutama saat pandemi Covid-19 saat ini. Dengan adanya PPKM yang sudah diterapkan lebih dari satu bulan ini, tentunya sangat memukul kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat mengalami tekanan tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga pada sisi pendapatan yang menurun.

“Pembatasan kegiatan masyarakat tentunya berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Ini merupakan tantangan yang luar biasa,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja begitu keras untuk bisa terus membantu masyarakat dalam situasi dan sungguh-sungguh tidak biasa atau luar biasa ini. Namun Menkeu Sri Mulyani berharap, kepada semua jajaran pemerintahan agar pandemi ini tidak dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan, tugas, dan tanggungjawabnya.

“Kita harus tetap semangat dan terus melakukan berbagai inovasi, ide-ide baru, dan terus meningkatkan daya, dedikasi, dan kreasinya untuk menjalankan tugas negara,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Menanggapi sejumlah paparan indikator PPKM di wilayah Sulawesi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada para gubernur agar terus menekan angka penularan sehingga tercapai herd immunity, Menkeu Sri Mulyani membahas Program PEN yang akan menjadi Instrumen Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi di Indonesia.

Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sampai dengan 6 Agustus mencapai Rp320,38 Triliun atau 43% dari pagu Rp744.77 Triliun. Di Bidang Kesehatan yang baru terealisasi sekitar 32%, Program Prioritas terealisasi 41.0%, Dukungan UMKM dan Koperasi sebesar 34,4%, Perlindungan Sosial terealisasi 50,8%, dan yang terbesar serapannya 81,4% adalah Insentif Usaha.

Di sisi lain Realisasi Belanja Kesehatan Earmark TKDD, secara Nasional (atau Earmarked DAU/DBH, DID, Dana Desa, dan BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,33%.

Realisasi Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) pada enam provinsi di wilayah Sulawesi masih rendah, baru sebesar 5,66%. Dari Laporan Realisasi Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah per 13 Agustus 2021, berasal dari 514 Pemda, Provinsi Sulawesi Tenggara baru merelisasikan Pemulihan Ekonomi Daerah sebesar 9,32% karena dampak PSBB.

Sehingga, menurut Menkeu Sri Mulyani, catatan Rekapitulasi Penerima Bansos Pusat dan BPUM di Provinsi Sultra sampai dengan 6 Agustus 2021, berjumlah 127.729 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH, 166.410 KPM perima bantuan sembako, 118.978 KPM menerima BST, 96.192 KPM menerima BLT Desa, 48.596 KPM menerima 48.596 BPUM, 52.447 KPM menerima bantuan Pra Kerja. (**)