-->
BADAN HUKUM " PT METRO MEDIA INDONESIA >>> AKT NO.13 TGL. 21-08-2018 SK. KEMENKUMHAM RI NO.AHU-0040828.AH.01.01. TGL. 29-08-2018 >>> Alamat Kantor Redaksi Jalan Yusuf Kallah No 31 Makassar


Rabu, April 28, 2021

Peduli Warga Kurang Mampu, Kapolres Enrekang Berikan Bantuan Sembako Lewat Program Enrekang Police Care

METRO ONLINE,ENREKANG -- Sebagai salah satu kegiatan kepedulian Polres Enrekang terhadap warganya, Polres Enrekang memberikan bantuan sembako dan tali asih kepada masyarakat kurang mampu, Rabu (28/04/21).

Kali ini, Kapolres Enrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya di dampingi Ketua Bhayangkari Cabang Enrekang Ny. Marcella Andi Sinjaya mendatangi 4 rumah kediaman warga.

Pertama An. Ismail, umur 44 tahun, Pekerjaan Sevice Elektronik, Alamat Jalan Poros Enrekang Toraja Kelurahan Pusserren Kecamtan Enrekang (Depan Kantor Lurah Pusserren)

Kedua An. Namingsi, umur 70 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Jl. Buttu Sawah Kelurahan Pusserren Kecamatan Enrekang

Ketiga An. Salma, Umur 40 tahun, pekerjaan Binatu, Alamat Jl. H. Dabang Talaga keluran Juppandang Kecamatan Enrekang.

Terakhir ,  An. Caha, Umur 58 tahun, pekerjaan Serabutan, alamat Penja Desa Karueng Kecamatan Enrekang


Kapolres Enrekang AKBP Andi Sinjaya mengatakan melalui program Enrekang Police Care (EPC) ini ditujukan kepada warga yang kurang mampu. Ini merupakan wujud kepedulian kepolisian khususnya Polres Enrekang dan jajaran terhadap sesama yang membutuhkan.

“Dengan kegiatan yang positif seperti ini, harapannya semakin mempererat kedekatan Polri dengan elemen-elemen masyarakat, sehingga Polri semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat” tutur Ade Yaya

Selain itu juga kegiatan ini sekaligus sebagai ajang sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat, agar selalu menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga di tengah wabah virus covid-19,” Harapan Kapolres Enrekang


Editor : Muh Sain

Polri Ungkap Peredaran 2,5 Ton Ganja, 10,1 Juta Jiwa Terselamatkan

 

METRO ONLINE,JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Satgassus Polri berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis Sabu seberat 2,5 ton asal jaringan Internasional Timur Tengah, Malaysia dan Indonesia. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pengungkapkan itu berasal dari tiga lokasi yang berbeda. Pertama di Parkiran Ali Kopi Lampaseh Kota, Kuta Raja, Kota Banda Aceh dan Pantai Lambada Lhok, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, aparat mengamankan barang bukti seberat 1.278 Kilogram.

TKP kedua, berada di Lorong Kemakmuran, Kecamatan, Meureubo, Kabupaten,  Aceh Barat, Provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam, dengan barang bukti seberat 1.267 Kilogram. Lalu, TKP ketiga Pertokoan Daan Mogot, Jalan Tampak Siring Jakarta Barat.

"Kami ungkap kurang lebih 2,5 ton narkoba sabu asal Timur Tengah, Malaysia yang masuk ke Indonesia," kata Sigit dalam jumpa pers di Lapangan Bhayangkara, Rabu (28/4).

Sigit mengungkapkan, pada pengungkapan tersebut, aparat menangkap 18 orang tersangka, dengan rincian 17 diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI) dan satu Warga Negara Asing (WNA) Nigeria. Bahkan, salah satunya harus diberikan tindakan tegas dan terukur atau tembak mati.

Adapun peran dari tersangka tersebut, yakni, tujuh orang sebagai jaringan pengendali. Mereka adalah S, AAM, KNK, AW, HG, A, dan MI.

Lalu, delapan orang sebagai jaringan transporter yaitu, M, MN, FR, MD, B, UI, R, dan AMF. Dan tiga orang sebagai jaringan pemesan OL, AL, dan SL. 

"Tersangka KNK, AW, HG, A, MI, dan AL merupakan terpidana di lapas dengan hukuman diatas 10 tahun dan hukuman mati. Namun mereka masih bisa menjadi pengendali jaringan narkotika internasional," ujar Sigit. 

Sigit menuturkan, 2,5 ton sabu tersebut hasilnya mencapai Rp1,2 triliun. Sementara, hasil pengungkapan barang haram itu setidaknya ada 10,1 juta jiwa yang terselematkan. 

"Kalau dari sisi bahayanya maka dengan kani amankan 2,5 ton narkoba kami amankan masyarakat 10,1 juta jiwa, yang tentunya bisa diselamatkan dari potensi bahaya narkoba ini," tutur Sigit.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) jo subsidiar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

100 Hari Kerja MYL - SS, Akan Diluncurkan Pangkep Sejahtera

 

METRO ONLINE,PANGKEP-100 hari kerja Pemerintah kabupaten Pangkep dibawah komando Bupati Muhammad Yusran Lalogau dan wakil bupati Syahban Sammana, akan  diluncurkan sejumlah program yang tertuang dalam Pangkep Sejahtera.

Adapun sejumlah program yang tertuang dalam Pangkep Sejahtera yang akan diluncurkan, pencanangan pola tanam, rencana tanam, percepatan tanam dan jadwal pola tanam pembagian air untuk 8.500 Ha. Kegiatan dinas pekerjaan umum. Penyerahan secara simbolis peralatan kerja petugas pintu air(PPA) dan pekerka saluran oleh dinas PU. Pemberian bantuan benih padi untuk 8.500 Ha. Pembangunan irigasi perpompaan di desa Bantimurung kecamatan Tondong Tallasa, kegiatan dinas pertanian. Pembangunan sanitasi di desa Taraweang, desa Barabatu dan desa Batara oleh dinas perumahan dan pemukiman.

Ketua tim bupati untuk percepatan pembangunan daerah(TP U P2 D), Ibrahim Saleh menyampaikan, Pangkep Sejahtera akan diluncurkan oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Jumat 30 April 2021.

Lanjutnya, program yang diluncurkan ini beberapa kegiatannya sekaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian.

"Jumat nanti, yang diluncurkan Pangkep Sejahtera. Program lainnya akan segera diluncurkan juga,"katanya saat jumpa pers, Selasa(27/4/21).

Ditambahkan oleh Kadis pertanian Pangkep Andi Sadda mengatakan, bantuan benih yang akan disalurkan ada benih padi, jagung dan kacang ijo.


Thiar Taba

Polri Gandeng 9 Pengawas Eksternal Terkait Pemantapan Presisi

METRO ONLINE,JAKARTA - Polri menggandeng sembilan lembaga negara sebagai pengawas eksternal untuk memantapkan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal ini juga sebagai target saat 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan dengan adanya pengawas ekternal itu sesuai dengan semangat empat bidang transformasi yakni, organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan, sebagaimana konsep Presisi. 

Hal itu disampaikan Argo dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Itwasum Polri dan Liaison Officer (LO) pengawasan eksternal di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/4/2021).

"Acara ini dimaksudkan untuk berdiskusi melalui FGD berkaitan dengan laporan masyarakat yang masuk ke instansi masing berkaitan dengan kepolisian, dengan laporan yang dilaporkan penyelesaiannya sama," kata Argo dalam siaran persnya.

Adapun sembilan pengawas ekternal itu adalah, Kompolnas, KPK, Setneg, BPKP, Kemenpolhukam, LKPP, BPK RI,  Ombusman RI, dan Komnas HAM.

"Adanya forum LO pengawas eksternal membangun wadah dalam menindak lanjuti laporan masyarakat dengan 9 pengawas eksternal," ujar Argo.

Argo menyebut, dalam kegiatan itu dibahas soal penguatan sistem pengawasan eksternal. Lalu, menjalin komunikasi terkait isu yang menjadi perhatian publik.

"Penyelesaian pengaduan dan mencari akar permasalahan dan dilakukan perbaikan agar tidak ada penyimpangan lagi," ucap Argo.


Editor: Muh Sain

Peluncuran e-Perda, Kado Istimewa di Puncak Peringatan HUT Sultra ke-57


METRO ONLINE,KENDARI – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-57 kali ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain upacara puncak peringatan, yang dihadiri oleh seluruh pejabat utama pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebuah inovasi pemerintahan diluncurkan dengan dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Inovasi pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi informasi itu bernama e-Perda, sebuah sistem fasilitasi peraturan daerah berbasis elektronik. Ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otoda).

Aplikasi ini menyediakan layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik, dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah.

Aplikasi ini bertujuan agar produk hukum yang dibuat pemerintah daerah sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Aplikasi e-Perda ini mengeliminir jarak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik povinsi maupun kabupaten/kota, khususnya dalam memberikan pembinaan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum di daerah.

Bagi Provinsi Sultra yang merayakan HUT ke-57, e-Perda ini merupakan kado istimewa karena diluncurkan pada puncak peringatan HUT yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Selasa (27 April 2021).

“Alhamudlillah hari ini dengan semangat berbahagia kita akan melakukan launching aplikasi e-Perda kabupaten dan kota se-Sultra bersama Dirjen Otoda Kemendagri. Aplikasi ini merupakan layanan berbasis digital yang akan digunakan pemerintah provinsi yang bertujuan agar proses penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota dapat berjalan lebih efisien,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Aplikasi e-Perda diluncurkan oleh Kemendagri pada 13 Januari 2021 lalu. Selanjutnya, Provinsi Banten dan Jawa Barat ditetapkan sebagai proyek percontohan reformasi regulasi. Banten meluncurkan e-Perda pada 30 Maret 2021 dan Jawa Barat meluncurkannya pada 16 April 2021.

Di luar provinsi percontohan ini, Sultra menjadi provinsi pertama di Indonesia, dimana e-Perda diluncurkan. Dengan kata lain, menjadi provinsi ketiga peluncuran aplikasi e-Perda, yang bertepatan dengan puncak peringatan HUT.

Dalam sambutannya, Dirjen Otoda Kemendagri Akmal Malik menyampaikan bahwa lahirnya e-Perda ini berangkat dari apa yang disebut dengan “obesitas regulasi”. Betapa banyaknya regulasi yang dibuat di daerah dengan dinamika global yang juga terus berubah.

“Dinamika perubahan global membuat regulasi cepat berubah. Regulasi di pusat berubah. Nah, apakah kecepatan perubahan di pusat dapat diikuti dengan baik di daerah,” kata Dirjen Otoda.

Di daerah, kata Dirjen, ada dua aktor yang membuat regulasi, yakni gubernur, wagub bersama OPD-nya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Ini harus bersinergi dan itu bukan hal yang mudah.

Menurut Dirjen, ribuan regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan tanpa melalui komunikasi yang baik. Tapi dengan satu komunikasi yang baik, akan mampu menyelesaikan banyak permasalahan.

Melalui e-Perda, pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai kemudahan di antaranya langsung bisa memanfaatkan pelayanan tanpa harus menyediakan server yang diperlukan karena telah disiapkan oleh Kemendagri.

Aplikasi e-Perda ini membuat proses fasilitasi Perda/Perkada yang dikoordinasikan dengan kementerian teknis atau lembaga lainnya, baik di pusat maupun di daerah, tidak memerlukan waktu lama dan proses berbelit-belit lagi.

Gubernur: Pembangunan Ibarat Bersepeda

Upacara puncak peringatan HUT Sultra ke-57 berjalan dengan hikmat. Upacara dipimpin oleh Kepala Satpol PP La Ode Daerah Hidayat dengan inspektur Gubernur Sultra Ali Mazi.

Wakil Gubernur Lukman Abunawas, unsur Forkopimda, para kepala daerah se- Sultra, sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, dan kepala OPD hadir dengan mengenakan busana adat daerah. Demikian pula dengan para Ketua Tim Penggerak PKK se-Sultra mendampingi pasangan masing-masing.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan tema peringatan HUT Sultra ke-57, yakni “Melalui Garbarata Bersatu Kita Bangkit Menuju Sultra yang Aman,  Maju, Sejahtera, dan Bermartabat".

Gubernur menjelaskan makna tema peringatan HUT. Garbarata yang merupakan akronim dari Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Daratan dan Lautan/Kepulauan.

“Pemerintah provinsi mengangkat kata ‘Garbarata’ karena fakta menunjukkan bahwa Sultra terdiri dari daratan dan kepulauan yang harus dibangun secara bersama-sama, tidak boleh ada dikotomi keduanya,” jelas Gubernur.

Selanjutnya, pemerintah menggunakan "Sultra Bangkit" karena selama setahunan ini, kita telah dilanda pandemi Covid-19, yang telah menggoyahkan semua aspek kehidupan, terutama sendi-sendi perekonomian.

Hampir semua lapangan usaha mengalami kontraksi atau kemunduran, kecuali lapangan usaha informasi dan teknologi. Pemerintah harus terus mendorong produktifitas masyarakat. Oleh karenanya, kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Kita harus bangkit dari keterpurukan untuk meraih kemajuan atau keberhasilan.

“Sultra harus maju. Ibarat kita naik sepeda. Jika kita berhenti maju atau berhenti mendayung roda sepeda, maka kita akan jatuh. Begitulah roda pembangunan, terus bergerak tanpa henti,” tegasnya.

Apabila kita maju terus, maka pintu kesejahteraan akan dekat. Jika kita sejahtera, insyallah hidup kita akan bermartabat. Demikian makna filosofis atas tema HUT yang disampaikan Gubernur.

Gubernur juga menyinggung era disrupsi yang melanda dunia, yang harus direspon dengan adaptif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam menjawab tantangan jaman itu, Gubernur meminta agar semua elemen masyarakat Sultra menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan.

“Mari kita samakan perbedaan. Kita hilangkan sekat dan sikap yang saling menjatuhkan. Kita satukan niat dan gerak langkah,” kata Gubernur.

Dalam puncak peringatan HUT tersebut, juga digelar peragaan busana hasil rancangan perancang asal Sultra, terutama rancangan dari Ketua Tim Penggerak PKK Sultra Agista Ariany Ali Mazi.

Di penghujung acara, dilakukan pengumuman juara-juara lomba, baik kebersihan maupun olahraga. Untuk kategori lomba kebersihan kantor lingkup Pemprov Sultra, RSUD Bahteramas berhasil meraih juara pertama.

Lalu berturut-turut juara kedua hingga keenam masing-masing, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan lomba kebersihan kantor untuk instansi vertikal, juara pertama diraih oleh kantor Direktorat Perbendaharaan. Selanjutnya, berturut-turut juara kedua dan seterusnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pengadilan Tinggi, Pangkalan Angkatan Laut Kendari, Badan Pusat Statistik, Kejaksaan Tinggi, dan Perwakilan Bank Indonesia.

Selain itu, sejumlah kabupaten/kota mendapat Penghargaan Pembangunan dan Stunting Award, masing-masing Kabupaten Buton, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan, Wakatobi, dan Muna.

Usai upacara, rangkaian peringatan HUT dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD Sultra yang digelar di kantor DPRD dengan dihadiri oleh Gubernur dan jajarannya serta unsur Forkopimda.***

© Copyright 2019 METRO ONLINE | All Right Reserved