Wujudkan Akuntabilitas Kinerja TNI AD, Korem 143/HO Canangkan Zona Integritas

METRO ONLINE,Kendari  - Bukan hanya menegaskan komitmen sebagai  instansi yang bebas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pencanangan Zona Integritas Korem 143/HO juga sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan TNI AD.

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Letda Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya, Kendari Sultra, Selasa (31/1/2021).

“Kegiatan pencanangan zona integritas dan penandatanganan Pakta Integritas Satker Korem 143/HO ini diikuti oleh seluruh satuan kerja jajaran Korem 143/HO yang dipimpin oleh Komandan Korem 143/HO Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan,” terangnya.

“Hal ini menunjukkan komitmen Korem dalam mendukung program pemerintah dan Komando Atas untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan TNI AD,” imbuh Rusmin.

Adapun hadir dalam kegiatan ini Irjen Pol. Drs.Yan Sultra I, S.H. (Kapolda Sultra), Brigjend TNI Ahmad Suprianto (Irben Irjen TNI), Ibu Hj. Nur Endang Abbas, SE., MSI (Sekda Prov. Sultra), Para Kasi Kasrem 143/HO, Para Dandim Jajaran, Ka/Dan Disjan Jajaran, Danyonif 725/Wrg, Mayor Laut (PM) Asmad Mangidi (Mewakili Danlanal), Kapten Sus Teguh (Mewakili Danlanud), Sarjono Turin, S.H.,M.H (Mewakili Kejati Sultra), Aswar Asnani (Perwakilan BRI Samratulangi), La Mala (Mewakili BNN Sultra), Teguh (Pembina Kepala KPAN), Corredly (Staf KPPN Kendari) dan Lukman (Kakanwil Kota Kendari).g

Menurut Rusmin,  dalam sambutannya Danrem 143/HO mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

“Untuk itu pimpinan TNI Angkatan Darat dan jajarannya, termasuk Korem 143/Ho telah berkomitmen ikut serta mencanangkan program pembangunan zona integritas ini secara profesional akuntabel dan transparan melalui upaya pencegahan korupsi informasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan TNI Angkatan Darat khususnya Korem 143/HO,” imbuhnya.

“Selain itu, dengan pencanangan Zona Integritas yang kita laksananakan,  ini merupakan upaya Korem dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup TNI AD,” tegas Danrem.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2010 dan telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi di lingkungan TNI Angkatan Darat,” pungkas Brigjen Jannie menambahkan.

Untuk dikertahui Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas dilaksanakan oleh Danrem 143/HO, Para Dandim Jajaran Korem 143/HO dan Danyonif 725/Wrg.

(penrem143)

Dua Warga Morowali Sulteng Diamankan Ditpolairud Polda Sultra

 

METRO ONLINE KENDARI,Konawe Utara  --Tim patroli Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra melakukan patroli di seputaran perairan Labengki, Kec.Tinobu, Kab Konawe Utara dan memeriksa kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang mengangkut BBM jenis minyak tanah  tanpa dokumen sah yang diisi di jerigan 20 liter dengan total 400 jerigen dengan kisaran sekitar 8.000 Liter (8 TON). Senin (29/03/2021) sekitar pukul 12:00 Wita.

Pelaku yang diamankan yaitu Sumarlin sebagai Nahkoda Perahu Jolor dan Moh. Afdal selaku pemilik bbm minyak tanah yang keduanya beralamat di warga Desa Matube, Kec. Bungku Utara, kab. Morowali, Sulteng serta Dua Abk Kapal sebagai saksi, Heriyanto alias Ato dan Yayan Kurniawan Mantong.

Dari kejadian tersebut, personel mengamankan 1 perahu jolor tanpa nama warna biru putih, BBM jenis minyak tanah yg diisi dalam jerigen 20 liter, total jumlah 400 jerigen atau sekitar 8.000 liter (8 Ton).

Dari kasus tersebit, Pelaku diduga melanggar UU No 22 Tahun 2001 pasal 55 tentang Migas.

Sekedar diketahui, waktu di tangkap tanggal 29 Maret 2021 proses pengawalan ke Mako Polair 1 hari atau 30 Maret 2021 karena terkendala dengan lambatnya kapal, setelah tiba dan dilakukan pemeriksaan langsung dilakukan LP. Dan berlaku keesokan harinya untuk penetapan tersangka.

Editor : Muh Sain

IUP Pertambangan di Sultra Akan Segera Ditertibkan, Kepala BKPM: Kita Rakor Bulan Depan

METRO ONLINE KENDARI--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan penertiban ijin usaha pertambangan (IUP) yang ada di daerah ini.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rakor itu bertujuan menata kembali IUP yang telah ada. Selain itu, mendorong agar perusahaan yang telah mengantongi ijin agar segera melakukan aktifitas bisnisnya.

“Sudah barang tentu (perusahaan) yang bagus tetap jalan, yang belum bagus kita tanya masalahnya untuk dicarikan solusinya. Dan yang tidak bisa (jalan), kita akan lakukan tindakan hukum,” kata Kepala BKPM dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Selasa (30 Maret 2021).

Dalam konferensi pers itu, Kepala BKPM didampingi oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan P. Roeslani, dan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. Dalam konferensi pers itu, Gubernur bertindak selaku moderator.

Konferensi pers ini digelar seusai pelantikan pengurus Kadin Sultra periode 2021-2026, yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari. Kepala BKPM hadir melakukan pelantikan ini. 

Diharapkan, dengan tertatanya IUP pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera menjalankan aktifitas bisnisnya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja,  berkontribusi dalam pendapatan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kepala BKPM mengatakan, banyak ijin investasi sudah keluar tapi belum dijalankan. Hal ini terjadi karena ijin-ijin tersebut bisa saja dipindahtangankan ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu prioritas penataan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pengusaha-pengusaha lokal didorong untuk mengambil bagian dalam investasi tambang di Sultra. Kepala BKPM berharap, anak muda-anak muda Sultra ada yang menjadi konglomerat dari sektor tambang.

“Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda putra daerah Sultra untuk menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menambahkan bahwa semua perusahaan, baik yang belum memiliki ijin maupun yang sudah memiliki ijin akan dievaluasi.

“Kita undang pengusahanya, kapan mau operasikan. Apakah mau operasikan atau tidak,” kata Gubernur.

Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan di tengah maraknya investasi tambang, Kepala BKPM mengatakan bahwa pengawasan merupakan kuncinya. Analisis mengenai dampak lingkiungan (amdal) merupakan instrumen negara untuk mengikat pengusaha.

Menurut Kepala BKPM, pada masa silam, ijin amdal bukan merupakan bagian dari ijin usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, amdal merupakan bagian dari ijin usaha, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih ketat.***

Sekda Sultra Tantang ASN Berinovasi Layani Publik

METRO ONLINE KENDARI--Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Endang Abbas menantang para aparatur sipil negara (ASN) baik di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra maupun di kabupaten/kota se-Sultra untuk melakukan inovasi-inovasi terkait pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sekda saat membuka acara Workshop Laboratorium Inovasi yang digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sultra di Kendari, Senin (29 Maret 2021). Kegiatan ini diikuti oleh ASN di sejumlah OPD yang menangani pelayanan publik lingkup pemprov dan bappeda, balitbang, dan camat di kabupaten/kota se-Sultra.

Saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Sekda menegaskan, workshop ini perlu ditindaklanjuti, bukan sekadar seremonial belaka. Sebab, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

”Semakin bagus pelayanan publik yang diberikan, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat, kinerja ASN dalam pelayanan publik akan semakin baik,” kata Sekda.

Dikatakan, Revolusi Industri 4.0 telah mendorong semua elemen untuk melakukan inovasi. Dalam inovasi pelayanan publik, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yakni waktu yang singkat, transparansi, akuntabilitas, respon, dan kepastian hukum.

Saat ini, tidak mungkin lagi pemerintah memberikan pelayanan secara manual karena membutuhkan waktu yang lama. Sementara lingkungan eksternal atau masyarakat, butuh waktu yang cepat untuk terlayani.

“Kalau kita hanya mengandalkan tenaga, serba banyak pintu dan jendela, kita tidak mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Semua penyelenggaraan pelayanan yang on the track, di dalamnya ada ASN yang profesional,” tegas mantan Kepala BKD Provinsi Sultra ini.

Menurut Sekda, inovasi tidak harus selalu identik dengan IT. Menciptakan sesuatu yang baru itu pun sesungguhnya merupakan sebuah inovasi. Hanya memang, di era digitalisasi ini, nilai sebuah inovasi menjadi lebih tinggi jika pendekatannya berbasis IT.

Sementara itu, Kepala Balitbang Sultra Sukanto Todiung mengungkapkan, kegiatan Workshop Laboratorium Inovasi yang digelar ini merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Semangat PP ini mengamanatkan pemerintah daerah harus melakukan inovasi pelayanan publik. Diharapkan, satu unit kerja instansi pemerintah daerah menciptakan satu inovasi.

“Hal inilah yang kita persiapkan. Dalam inovasi itu, ada istilah tahu, mau, dan mampu. Nah, kita garap dulu aspek “tahu”-nya. Karena masih banyak di antara kita ini yang tidak tahu bagaimana proses menciptakan inovasi,” papar Kepala Balitbang.

Rencananya, workshop ini digelar selama lima hari. Diharapkan, para peserta yang berasal dari instansi yang menangani pelayanan publik di lingkup pemprov dan kabupaten/kota, menjadi yang terdepan dalam membangun kultur inovasi di tempatnya masing-masing.***

Gubernur Sultra Ali Mazi Harapkan Program Kerja MUI dapat Bersinergi dengan Pemprov

METRO ONLINE,Kendar – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengharapkan program-program kerja yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MUI Sultra dapat bersinergi dengan program dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka kegiatan Rakerda MUI Sultra di Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu (27 Maret 2021). Gubernur berharap, program kerja yang akan ditetapkan dalam rakerda ini dapat bersinergi dengan pemprov, khususnya program prioritas Sultra, yakni Program Berbudaya dan Beriman.

“Sejatinya, melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyakat berbangsa dan bernegara,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Gubernur juga menyampaikan rasa bangganya atas kinerja MUI sejauh ini yang oleh MUI Pusat, dinilai sebagai pelaksana musyawarah daerah (musda) terbaik di Indonesia. Musda ke-6 MUI Sultra digelar pada 22 Januari 2021 silam.

Surat keputusan (SK) kepengurusannya rampung sehari setelah musda usai digelar. Rakerda yang digelar pada hari Sabtu (27 Maret 2021) ini, merupakan rakerda pertama dari kepengurusan periode 2021-2026.

“Tentu hal ini sebuah capaian yang patut dibanggakan dan akan terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan dalam kaitan pengelolaan organisasi/ lembaga keagamaan yang bertumpu pada prinsip musyawarah, serta jauh dari kecenderungan eko personal, ego sektoral, dan ego kepentingan,” papar Gubernur.

Ditambahkan, pelaksanaan rakerda tidak hanya dimaknai sekadar menjalankan rutinitas organisasi, tetapi juga menjadi salah satu indikator yang kuat bahwa organisasi tersebut berjalan dengan baik, aktif, dan dinamis.

Lebih dari itu, kata Gubernur, forum rakerda sejatinya dimaksudkan sebagai forum silaturrahim baik internal pengurus MUI maupun dengan unsur-unsur eksternal, termasuk pemerintah daerah.

Rakerda yang mengusung tema “Peran Strategis MUI Sultra dalam Penguatan Sosial-Ekonomi Masyarakat” dinilai sangat relevan dengan peran MUI sebagai lembaga agama yang tidak hanya mengurusi masalah ibadah, halal dan haram, tetapi juga berkiprah di bidang ekonomi umat.

Gubernur melanjutkan, sebagai benteng agama, MUI dituntut mampu membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis, tidak hanya internal umat Islam, tetapi juga hubungan antar umat beragama, tanpa mencederai nilai-nilai aqidah ajaran Islam itu sendiri.

Sebagai pengayom umat, lanjut Gubernur, MUI menjadi tempat berhimpunnya para ulama, yang diharapkan menjadi bagian penting dan utama dalam pembinaan umat Islam. Senantiasa memberikan pencerahan dan pemahaman nilai-nilai ajaran agama Islam Wasathiyah, yakni Islam yang moderat, adil dan toleran, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Di penghujung sambutannya, Gubernur menitip pesan khusus kepada MUI Sultra agar turut serta secara aktif dalam memberi pencerahan kepada umat bahwa program vaksinasi Covid-19 aman dan halal, sesuai Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19.

MUI Sultra Masa Bakti 2021-2026 diketuai oleh Drs. Mursyidin, M.HI dengan Dr. Spriyantio, MA sebagai sekretaris umum dan Prof. Dr. Abdullah Al Hadza, MA sebagai ketua dewan pertimbangan

Editor : Muh Sain

Kominfo Sultra Hadirkan OPD Terkait Bahas Percepatan Pelaksanaan TTE

METRO ONLINE,Kendari, -𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗹𝗮𝗸𝘀𝗮𝗻𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗮-𝗧𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸 (𝗧𝗧𝗘), 𝗗𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗞𝗼𝗺𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗦𝘂𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗢𝗣𝗗 𝘁𝗲𝗿𝗸𝗮𝗶𝘁 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲𝗺𝘂 𝗥𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗧𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀 (𝗥𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦) pada hari Jumat, 26 Maret 2021 bertempat di Ruangan Media Center Dinas Kominfo Sultra.

𝗥𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁 𝗱𝗶𝗯𝘂𝗸𝗮 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗗𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗞𝗼𝗺𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗦𝘂𝗹𝘁𝗿𝗮, 𝗠. 𝗥𝗜𝗗𝗪𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔𝗛,𝗦.𝗣𝗱,𝗠𝗠. yang didampingi Kepala Bidang Persandian, Richardin M.Pua, SE, MM serta Kepala Seksi terkait dari Bidang TIK dan IKP.

Penekanan Kadis Kominfo Sultra mengenai Menciptakan Pemerintahan modern dibutuhkan system pengelolaan berbasis elektronik yang terintegrasi dan baik agar semua urusan pemerintahan dapat tercipta dengan baik serta modern karena system tersebut menggunakan elektronik digital.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kominfo Sultra memberikan ilustrasi tentang bagaimana itu system yang dibangun betapa sulitnya pada tahap awal dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun bila system elektronik itu sudah berjalan dan mengalir alur system tepat maka kedepan akan mendapatkan kemudahan dalam urusan administrasi semua OPD. Disamping itu, untuk mendukung system bekerja dengan baik serta terproses dengan tepat diperlukan Tanda Tangan Elektronik.

Berdasarkan naskah perencanaan proses applikasi e-office yang dibangun oleh pihak ke 3 (vendor) yaitu PT. Technos Kendari menjelaskan alur system applikasi tersebut dengan menampilkan wujud utuh applikasi dengan address website https://office.sultraprov.go.id yang secara de facto sudah online/ tayang

Dalam penjelasan alur system Applikasi e-office tersebut, pihak vendor menjaring masukkan dari pengelola administrasi OPD dengan maksud menyatukan persepsi dan memaknai system kerja manual OPD yang akan dijadikan system elektronik. Masukkan/ system erja manual menjadi bahan update applikasi tersebut sebelum di launching di depan Gubernur Sultra

Editor : Muh Sain

Pemprov Sultra Rehab 6 Ruas Jalan Provinsi Tahun Ini, Target Selesaikan 250 Kilometer

 

METRO ONLINE KENDARI--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memprogramkan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan enam ruas jalan provinsi tahun ini. Bahkan dalam dua tahun ke depan, Pemprov menargetkan 250 kilometer. Anggarannya sudah dialokasikan sejak tahun 2020 melalui APBD induk 2021 dan disetujui DPRD Provinsi Sultra.

Beberapa proyek jalan itu sudah ada yang ditender. Ada yang pengerjaannya direncanakan mulai bulan ini. Komisi III DPRD Provinsi Sultra mengawal proyek tersebut, agar benar-benar dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

Imeng (sapaan akrab Sudirman) mengakui, alokasi anggaran untuk pengerjaan jalan provinsi sudah ada. Untuk tahun 2021 misalnya, dialokasikan sebesar Rp56 miliar. Terbagi di ruas jalan Wawotobi – Meluhu yang dianggarkan Rp10 miliar, ruas Abuki – Latoma Rp10 miliar, Polipolia – Ladongi Rp14 miliar, Maligano – Ronta Rp12 miliar, jalur Buton Utara Rp4 miliar, serta Lalembu Rp6 miliar.

Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Provinsi Sultra, Abdul Rahim, menjelaskan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang rusak, sudah dianggarkan Rp250 juta pada APBD 2021 meski belum cukup. Pihaknya membutuhkan Rp650 miliar lagi untuk penanganan peningkatan, rehabilitasi dan rekonstruksi 25 persen jalan yang rusak se-Sultra. Belum termasuk jembatan.

“Jalan di Baruga Insya Allah akan kita tangani yaa. Benar sekali, anggaran kita belum cukup. Moga-moga kita berharap di 2021 bisa lebih signifikant. Tks yaa,” kata Abdul Rahim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, M Ridwan Badallah, kepada media menyampaikan, pembangunan ruas jalan Kendari-Toronipa tidak bisa dibandingkan dengan ruas jalan provinsi yang lain. Sebab nomenklatur programnya berbeda.

“Tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan pembangunan dan rehabilitasi. Beda. Sumber pembiayaannnya beda. Toronipa melului SMI,” kata Ridwan Jumat (26 Maret 2021).

Seperti diketahui, salah satu program kerja dalam visi misi Gubernur Ali Mazi, membangun jalan akses pariwisata Kendari-Toronipa sepanjang 14,4 kilometer, yang dikerjakan mulai 2019. Direncanakan menyerap anggaran kurang lebih Rp1 triliun. Tahap I mencapai Rp 144,994 miliar dari APBD, tahap II melalui pinjaman dari PT SMI sebesar Rp 750 miliar. Ditambah biaya ganti rugi lahan warga Rp 155 miliar.***

Gerobak ASR, Pangdam XIV/Hsn Dorong Wirausaha Warga Buton

METRO ONLINE,BAUBAU, - Tekad berbagi kebahagiaan bersama warga Sultra, Pangdam XIV/Hsn Mayjen TNI Andi Sumangerukka menyerahkan secara simbolis 10 unit gerobak Aku Sahabat Rakyat (ASR) untuk mendorong kemandirian dan wirausaha di Buton.

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Letda Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Rabu (25/3/2021).

Diungkapkan Rusmin, dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Buton (Kepton), selain meresmikan Posko ASR (Selasa, 24/3/2021),  Pangdam XIV/Hsn  juga menyerahkan bantuan kepada warga berupa gerobak usaha.

“Penyerahan bantuan gerobak dagang ini sesuai dengan komitmen dan tekad Kodam XIV/Hasanuddin yaitu Aku Sahabat Rakyat (ASR)” ujar Rusmin.

"10 unit, gerobak ASR ini diserahkan secara simbolis. Untuk mendorong kemandirian dan wirausaha warga di tengah Pandemi  COVID-19, kedepannya akan berkembang lebih banyak lagi," tambahnya. 

Seperti filosofi  Aku Sahabat Rakyat, lanjutnya, Kodam XIV/Hsn beserta jajaran harus selalu dekat dan tak terpisahkan dengan rakyat.

"Untuk itu Kodam XIV/Hsn akan selalu ada di tengah - tengah masyarakat.  Bahu - membahu mengatasi kesulitan masyarakat," tandas Rusmin. 

Dikatakannya lebih lanjut,  selain menyerahkan bantuan gerobak ASR, Mayjen TNI Andi Sumangerukka juga meresmikan Posko ASR Kepton yang berada di Bau-Bau. 

"Posko ini diperuntukkan bagi siapun. Tidak terbatas, terbuka bagi siapa pun yang ingin membantu masyarakat,"tegas Rusmin.

Sementara itu dalam sambutannya, Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa kehadiran Posko ASR di Kepton dapat menjadi sarana membangun kedekatan antara TNI dan masyarakat.

“Harapannya dengan hadirnya Posko ini terjalin kedekatan TNI dan masyrakat, serta bisa menjadi posko pengaduan untuk berbagi terhadap sesama, "terang Andi Sumangerukka.

“Dan semoga bantuan gerobak dagang untuk masyarakat yang membutuhkan ini, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong  wirausaha mandiri dan meningkatkan perekonomian warga Buton," tuturnya.

Lanjut, senada dengan Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Ketua ASR Kepton Tonni Lim Putra pun menyampaikan bahwa kehadiran Posko ASR dapat menjadi tempat pengaduan dan  keluhan masyarakat serta melaksanakan berbagai hal positif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Selain memperkuat jalinan kedekatan TNI dan masyarakat, kehadiran Posko ASR harus dapat menjadi wadah dalam membantu masyarakat,” pungkasnya.

(penrem143)