Buka Forum Lintas OPD, Ini Yang di Sampaikan Gubernur Ali Mazi

METRO ONLINE,KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyampaikan sejumlah instruksi kepada seluruh pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra saat membuka Forum Lintas OPD Lingkup Provinsi Sultra Tahun 2021 di Hotel Claro, Kamis (15 April 2021).

Forum Lintas OPD lingkup Pemprov Sultra ini digelar dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Ada empat hal pokok yang disampaikan Gubernur kepada para Kepala OPD dan biro, termasuk para asisten dan staf ahli. Pertama, indikator makro pembangunan serta indikator kinerja pembangunan lain yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menjadi perhatian bagi setiap perangkat daerah.

“Ini perlu menjadi perhatian khusus karena keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur dengan capaian indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD. Untuk itu, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya harus mendukung upaya pencapaian indikator tersebut,” jelasGubernur.

Kedua, setiap OPD harus saling bersinergi untuk mencapai target-target pembangunan daerah. Setiap prioritas pembangunan jika dilaksanakan secara terintegrasi antar OPD maka dampaknya akan semakin baik.

Gubernur mencontohkan pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang bertujuan mengembangkan kawasan pariwisata di daerah tersebut. Bahwa pengembangan kawasan pariwisata harus memiliki konsep yang jelas terkait tiga aspek penting yaitu, atraksi,amenitas (fasilitas), dan aksesibilitas.

Ketiga aspek tersebut, tegas Gubernur, dapat terpenuhi jika beberapa OPD mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya.

Instruksi ketiga, bahwa mengingat anggaran pembangunan sangat terbatas sementara daftar prioritas pembangunan melebihi kemampuan keuangan daerah.

“Untuk itu, saya perintahkan kepada saudara-saudara agar dapat menyusun prioritas tersebut dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien,” tegas Gubernur.

Keempat, tahun ini, sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) mulai efektif diterapkan, dimana pagu anggaran sudah harus didistribusikan kepada masing-masing OPD dalam rangka penyusunan rencana kerja OPD tahun 2022.

Pagu anggaran dimaksud mencakup belanja pegawai, belanja rutin, dan urusan termasuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyartakat.

“Dengan demikian, saudara-saudara perlu secara cermat untuk memilih dan memilah mana saja yang merupakan kegiatan normatif dalam menjalankan urusan pemerintahan maupun kegiatan prioritas daerah,” ujar Gubernur.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, Sekretaris Daerah Sultra Nur Endang Abbas, para kepala OPD dan biro, staf ahli, dan para asisten.

Beberapa indikator makro yang harus mendapat perhatian dari kepala OPD, yaitu pertumbuhan ekonomi, dimana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sultra hanya mencapai minus 0,65 persen. Sedangkan target RPJMD tahun tersebut diharapkan mencapai 7,23 persen.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Sebelumnya, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sultra selalu berada di atas rata-rata nasional, yaitu di atas enam persen.

Indikator makro berikutnya, capaian Rasio Gini (ukuran ketidakmerataan distribusi penduduk). Pada September 2020, Rasio Gini Sultra sebesar 0,388 poin. Capaian tersebut sesuai dengan target RPJMD sebesar 0,388 poin.

Diharapkan, capaian Rasio Gini Sultra terus menurun sehingga target akhir periode RPJMD sebesar 0,380 poin dapat tercapai.

Kemudian, tingkat kemiskinan. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan mencapai 11 persen dari target RPJMD sebesar 11,2 persen. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir kembali meningkatkan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 hingga mencapai 11,69 persen.

Indikator lainnya, tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2020, pengangguran terbuka mencapai 4,58 persen, jauh dari target RPJMD sebesar 2,70 persen.

Selanjutnya, indikator SDM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020, sebesar 71,45 poin. Capaian ini melebihi target RPJMD sebesar 70,66 poin. Seluruh indikator inilah diharapkan Gubernur menjadi perhatian para kepala OPD.***

Gubernur Sultra Membuka Seminar Strategi Pencegahan Korupsi

METRO ONLINE KENDARI--Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menegaskan, pemerintah provinsi sangat berkomitmen terhadap upaya memberantas tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka Seminar Strategi Pencegahan Korupsi Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro, Senin (12 April 2021).

Salah satu bentuk konkrit dari komitmen tersebut adalah peningkatan kerjasama yang erat antara Inspektorat Provinsi Sultra dengan aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kepolisian Daerah Sultra dalam mengawal program strategis pemprov dan kabupaten/kota.

Gubernur mengatakan, salah satu hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi adalah penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemprov, yang dilakukan secara masif dan berkesinambungan.

Hal ini sangat relevan dengan tema seminar tersebut, yakni “Melalui Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan Sinergi Pengawasan antara APIP dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam Mendukung Terwujudnya Clean Government pada Pemerintah Daerah Provinsi Sultra

Menurut Gubernur, seminar ini merupakan implementasi nota kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra dengan pemprov pada tanggal 2 Desember 2020 lalu.

Beberapa poin yang menjadi fokus dalam nota kesepahaman tersebut meliputi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya, peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah. Terakhir, pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

“Untuk mencapai pemerintahan yang bersih, tidak hanya membutuhkan antusiasme yang kuat, namun juga dibutuhkan sebuah tekad yang kuat. Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang beberapa tahun terakhir ini dilakukan oleh KPK, merupakan salah dari upaya nyata dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tegas Gubernur.

Turut memberikan materi dalam seminar tersebut Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari dan Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Penindakan dan Pencegahan Wilayah IV KPK Niken Ariati ***

Kadis Kominfo Sultra M Ridwan Badalla Hadir Dalam Rapat Konsultasi Nasional Luar biasa di Malang

METRO ONLINE,Malang — Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menyelenggarakan Rapat Konsultasi dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, bertempat di Hotel Golden Tulip Batu Malang, Jumat (09/4/2021).

Rapat Konsultasi Askompsi ini dihadiri oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan mewakili Mendagri, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kominfo Arifin Saleh Lubis, Direktur Eksekutif Askompsi beserta jajaran, Rudiantara Mantan Menteri Kominfo, Kadis Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Rapat Konsultasi ini diselenggarakan untuk menyinergikan antara program pusat dengan daerah, khususnya di bidang Kominfo. Adapun diselenggarakannya Munas Luar Biasa dikarenakan Ketua Askompsi yang dijabat oleh Achmad Chrisna Putra, telah dilantik menjadi Kadis Perkebunan Provinsi Lampung. Untuk itu sesuai AD/ART Askompsi, jabatan Ketua Askompsi akan digantikan oleh yang baru.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, M Ridwan Badallah turut hadir dalam  Rapat Konsultasi tersebut. Kepada mnctrijaya.com Ridwan Badallah menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam rapat ini, diantaranya bagaimana keberadaan dinas Kominfo di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota  untuk betul-betul diseriusi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkominfo, dimana menjalankan amanah Undang-Undang 32 tahun 2004 terkait otonomi daerah. Didalamnya termaktub ada kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penanganan dengan pemberian alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan DAK yang mana hal-hal tersebut belum dilakukan Kemenkominfo.

Ridwan Badallah yang juga merupakan Koordinator Wilayah Timur Askompsi menyerukan kepada teman-teman di Askompsi di Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota, "Mari kita bersatu, mari kita berjuang terus sehingga Kemenkominfo bisa membuka mata, bisa membangun regulasi abaru terkait bagaumana pemberian kewenangan kepada kominfo kabupaten/kota dan provinsi dalam pelaksanaan atau giat-giat Kemenkominfo." ungkap Ridwan Badallah.

Lebih lanjut Ridwan Badallah berharap agar ditahun berikutnya ada koordinasi antara Kemenkominfo dengan Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Askompsi punya keinginan audiensi dengan bapak presiden sehingga Kemenkominfo bisa melihat ada yang urgensi untuk dialokasikan sesuaiamanah UU 32 Tahun 2004.

Sementara itu, Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, dalam sambutannya yang sekaligus juga membuka acara Rapat Konsultasi mengungkapkan harapannya agar Askompsi melalui Dinas-Dinas Kominfo seluruh Indonesia tidak hanya terfokus pada bidang Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada bidang statistik

Iwan mengatakan, hal itu disebabkan karena data-data sektoral yang dihasilkan di bidang statistik nantinya digunakan untuk publikasi, hingga pada akhirnya digunakan Pemerintah sebagai rumusan untuk membuat suatu kebijakan.

Mengakhiri sambutannya, Iwan menyatakan dukungannya kepada Askompsi dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

“Kami dari Kemendagri siap untuk berkolaborasi serta mendukung Askompsi dan Dinas Kominfo untuk kemajuan Kominfo seluruh Indonesia,” pungkas Iwan.

Di sela acara, dilakukan penyerahan pataka sebagai simbol penyerahan estafet kepemimpinan dari Ketua Askompsi yang sebelumnya dijabat oleh Achmad Chrisna Putra kepada Ketua Askompsi yang baru, Sudarman, yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Bangka Belitung. **

833 Prajurit,PNS, Persit Dan Warakawuri Jajaran Korem 143/HO Ikuti Sosialisasi ASABRI secara Virtual

METRO ONLINE,Kendari,  – Peduli masa  pensiun dan keselamatan keluarga 833 Prajurit,PNS, Persit Dan Warakawuri jajaran Korem 143/HO ikuti sosialisasi program ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) secara tatap muka dan virtual.

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Letda Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Jumat (9/4/2021).

“Asabri adalah salah satu lembaga yang yang menangani asuransi dan pembayaran pensiun Prajurit, yang mana tentunya banyak hal yang harus kita tahu tentang Asabri baik itu manfaat dan juga prosedur kalim asuransinya,” terang Rusmin.

“Untuk itu hari ini dilaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada Prajurit, Persit dan Warakawuri tentang Asabri,” imbuhnya.

“Salah satu contoh bila ada Prajurit, Persit dan PNS yang anggota keluarganya meninggal dan belum menerima santunan serta biaya pemakaman untuk segera mengurus persyaratannya dan mengajukan ke ASABRI Cab. Kendari,” tandasnya.

Lanjut dikatakan Rusmin untuk kegiatan sosialisai yang digelar di Aula Sudirman Makorem 143/HO, Rabu (7/4/2021) yang diikuti oleh 833 Prajurit,PNS, Persit Dan Warakawuri dilaksanakan secara tatap muka dan virtual  di masing – masing satuan jajaran Korem 143/HO.

Untuk diketahui pemberi materi sosialisai yaitu  Bapak Sutomo, (Kakancab ASABRI Kendari) dan Bapak Azwar Asnawi (Menager Pemasaran BRIguna Cabang BRI Kendari) yang memberikan pemahaman tentang prosedur tentang klaim asuransi dan pengenanalan program – program baru dari Asabri.

Sementara itu pada kesempatan yang sama dalam sambutan yang dibacakan oleh  Kolonel Arh Saptarendra,  Komandan Korem 143/HO Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan yang mengungkapkan rasa terimakasih kepada tim Sosialisasi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pemahaman secara langsung tentang program Asabri.

“Terimakasih kepada tim sosialisasi, diharapkan semuanya bisa mengikuti kegiatan ini secara seksama karena pentingnya Asabri bagi kita,” ungkap Danrem.

“Pahami dan tanyakan,sehingga tidak timbul persepsi yang berbeda,” pungkas Brigjen Jannie..

Adapun materi Materi Sosialisasi Program ASABRI dapat di akses di Website Korem 143/HO : https://korem143.tni-ad.mil.id dan untuk diketahui Kartu Tanda Peserta Asabri (KTPA) saat ini tidak dikeluarkan lagi berupa Fisik namun sudah berupa KTPA - E dengan download di playstore : asabri mobile app. 

(penrem143)

10 Kali Seleksi Calon Prajurit, Bayu Rahmat Sambung Mimpi di Makassar

METRO ONLINE,,Kendari – Tak kenal menyerah kata yang pantas disematkan untuk Bayu Rahmat (20) pemuda asal Desa Wambuloli, Kec. Mawasangka Timur, Buton Tengah. Perjuangan ke -10 kalinya dalam mengikuti seleksi mermbawanya menyambung mimpi di Makassar.

Hal ini dikatakan Plh Kapenrem 143/HO Letda Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Minggu (4/4/2021).

“Bayu Rahmat adalah salah satu contoh generasi muda yang patut diacungi jempol dalam menggapai cita-citanya” Ucap Rusmin.

Bayu Rahmat lolos ke seleksi tingkat Panitia Pusat  bersama 141 orang pendaftar Cata PK Gelombang I Sub Panda Kendari, Korem 143/HO tahun 2021 setelah menjalani rangkaian kegiatan seleksi yang cukup ketat.

“Putra pasangan dari Bapak La Uli  (48) dan Ibu Hamsia (46) ini telah mengikuti 10 kali seleksi untuk menjadi TNI di antaranya 4 kali seleksi  TNI AL, 6 kali seleksi TNI AD tapi semangatnya tak pernah kendor,” imbuhnya.

Lanjut dikatakan Rusmin bahwa Bayu Rahmat kini tinggal bersama sang nenek yang berada di Buton Tengah, sementara kedua orang tuanya berada di Banggai Kepulauan untuk mencari nafkah sebagai seorang nelayan dan penjual gorengan.

“Setelah menjalani berbagai rangkaian seleksi di Sub Panda Kendari, kini saatnya dia akan berjuang menyambung mimpinya di tingkat Panitia Pusat untuk lolos menjadi prajurit TNI,” tandasnya.

Sementara itu menurut Bayu Rahmat keinginannya untuk menjadi seorang TNI merupakan cita – cita dan impiannya dari kecil.

“Menjadi prajurit TNI adalah impian dan cita – cita saya sejak kecil, untuk itu Saya tak mau berhenti sebelum impian saya tercapai “ ungkapnya.

Lanjut dikatakannya bahwa sejak lulus SMA dia terus mengejar cita – citanya untuk menjadi seorang prajurit, dan ini adalah kali kesepuluh dia mengikuti seleksi penerimaan calon TNI.

“Sejak tahun 2019 saya sudah ikuti seleksi menjadi TNI dan ini kesempatan kesepuluh kalinya, saya mendaftaf baik di TNI AD dan TNI AL” jelasnya. 

“Dan tahun ini merupakan kesempatan pertama bagi saya  berjuang mewujudkan mimpi saya di Makassar , dan saya pasti bisa” lanjut Bayu Rahmat.

Lanjut, saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya Ibu Hamsia  membenarkan apa kata Bayu Rahmat bahwa semua yang dia lakukan sampai saat ini merupakan cita – citanya sejak kecil dan impiannya untuk membahagiakan orang tuanya.

“Kita dari sini hanya mendukung dan mendoakan Bayu Rahmat semoga apa yang dia cita –citakan untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara bisa tercapai,” ungkap Ibu Hamsia.

Penrem 143

Pemprov Sultra Dipastikan Jadi Tuan Rumah HPN 2022

METRO ONLINE,JAKARTA - Setelah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sultra menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Rabu (7/4/2021) di Kantor PWI Pusat.   

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Drs Asrun Lio, MHum PhD mewakili gubernur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Ridwan Badallah, SPd, MM, Ketua PWI Sultra Sarjono dan Sekretaris PWI Sultra Mahdar Tayyong. Mereka diterima Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkfili Gani Ottoh. 

Pada kesempatan tersebut, Asrun menyampaikan bahwa Sultra tetap siap menjadi tuan rumah HPN, 9 Februari 2022 yang dipusatkan di Kendari. Oleh karena itu, Asrun berharap agar pengurus PWI Pusat membuat Surat Keputusan (SK) yang baru tentang penunjukan atau penetapan Sultra sebagai tuan rumah HPN tahun depan. 

“SK tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2021 karena tahapan dan persiapan HPN sudah dilakukan tahun ini mengingat HPN 2022 dilaksanakan pada awal tahun,” jelas Asrun.

Menanggapi hal itu, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menyatakan bahwa pihaknya siap mengeluarkan SK HPN 2022 untuk Sultra. SK itu sebagai pembaharuan SK sebelumnya diterima Gubernur Sultra di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan menetapkan Sultra sebagai tuan rumah HPN 2021. Akibat pandemi Covid-19, HPN 2021 dipindahkan ke Jakarta dan diikuti secara virtual oleh pengurus PWI dan wartawan se-Indonesia.

“Kami segera melakukan rapat pengurus untuk membahas lebih lanjut mengenai persiapan pelaksanaan HPN di Sultra,” kata Mirza. “Setelah pertemuan ini, kami akan secara intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan pengurus PWI Sultra supaya persiapan dapat benar-benar maksimal sehingga dapat berjalan lancar dan sukses,” harap mantan Ketua PWI Jawa Barat tersebut. 

Pada pertemuan tersebut juga mengemuka bahwa PWI dan Pemprov Sultra mengharapkan Presiden RI Joko Widodo hadir pada puncak HPN, 9 Februari 2022. Kehadiran presiden sekaligus akan meresmikan sejumlah proyek pembangunan besar yang saat ini sedang berjalan seperti Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, perpustakaan bertaraf internasional, Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, dan lain-lain. (*)

Ringankan Beban Warga, Babinsa Koramil 04 Lainea Bantu Bangun Rumah Warga

METRO ONLINE KENDARI-- _Dalam rangka menjaga Kearifan Lokal, Babinsa Koramil 1417-04/Lainea, Kodim 1417/Kendari Serka Ali Sugiharto melaksanakan gotong-royong dengan masyarakat dalam rangka membangun rumah Bapak Makruf warga Desa Ombu-ombu Jaya, Kec. Laeya, Kab. Konsel, Rabu (07/04/2021).

Hal ini dikatakan oleh Dandim 1417/Kendari Kolonel Kav Agus Waluyo S.I.P dalam rilisannya (Rabu/07/April/2021).

"Gotong-royong yang melibatkan Babinsa Koramil 04/Lainea ini bertujuan untuk terus menjalin kebersamaan dan kerja sama antara Babinsa dengan warga di wilayah binaannya dan membantu meringankan beban masyarakat," jelas Dandim.

"Dalam hal ini, Seorang Babinsa harus selalu sigap dan tanggap atas kesulitan dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI-Rakyat," ungkapnya.

Sementara itu Babinsa Serka Ali Sugiharto mengatakan, sebagai prajurit TNI yang bertugas di kewilayahan harus menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat serta tidak henti-hentinya selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan pentingnya protokol kesehatan.

“Kami menyadari bahwa kami (TNI) harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan, sehingga kehadiran Babinsa di tengah tengah masyarakat dapat memberikan rasa tentram dan nyaman serta bisa mengatasi kesulitan rakyat di wilayah,“ pungkas Babinsa.

“Tak hanya fokus dan setia dalam dinas kemiliteran sesuai Sapta Marga, sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI, seorang Babinsa juga harus selalu sigap dan tanggap atas kesulitan dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI-Rakyat,” lanjutnya.

Sementara itu, Makruf (41) pemilik rumah, mengucapkan terima kasih kepada Babinsa dan masyarakat yang telah peduli mau membantu mengangkat pasir dan batu bata.

“Ini merupakan wujud kebersamaan Babinsa dengan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Hal ini nyata diwujudkan dengan bergotong-royong membangun rumah kami,“ tuturnya.

Lanjut Serka Ali Sugiharto menjelaskan, Karya bakti bersama masyarakat merupakan wujud implementasi salah satu butir dari delapan wajib TNI yang berbunyi anggota TNI harus menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya," kata Sugiharto.

(Pendim Kodim 1417/Kendari)

Diduga Cemarkan Nama Baik, Kadiskominfo Didampingi Kuasa Hukum Melapor di Polda Sultra

METRO ONLINE,KENDARI - Kadis Kominfo Sulawesi Tenggara Ridwan Badalla mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khsus (Ditreskrimsus)  Polda Sultra. Senin (5/4/2021)

Tidak Sendiri, Ridwan Badallah ditemani oleh Tim kuasa hukumnya Abdi Mauhari. Ridwan menyampaikan telah melaporkan perbuatan mantan rekan kerjanya bernama Agus Yusuf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, 10 tahun silam.

"Baru saja melaporkan rekan kerjanya bernama Agus Yusuf di Polda, atas komentarnya dan juga salah satu media daring yang ada di Sultra," teranya kepada awak media.

Melalui Kuasa hukumnya, Ridwan Badallah geram di adukan dan dituding melakukan dugaan penipuan dan dianggap tidak mampu menyelesaikan pengembalian dana hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh mantan rekan kerjanya itu.

Karena itu, Ridwan Badallah yang didampingi tim penasehat hukumnya,  membantah hal tersebut. Selain dituding menipu, pemberitaan di media daring pun muncul walau perkara tersebut tak benar menurutnya.

Abdi Mauhari, mengatakan semua dana yang sempat diterima oleh kliennya dari pelapor sudah dikembalikan. Dana tersebut merupakan dana operasional dan akomodasi pengerusan anggaran dan Kegiatan APBN 2010.

Dia juga menegaskan, tidak ada unsur pidana yang dilakukan kliennya, karena kewajiban kliennya sudah dibayarkan. 

Malah yang cukup mengejutkan, kata Abdi,  kenapa  baru sekarang Agus Yusuf menagih dana tersebut. Abdi menduga ada unsur pemerasan, disertai pencemaran nama baik yang dilakukan pelapor terhadap kliennya.

"Kalau betul klien kami memiliki sangkutan kepada Agus Yusuf, kenapa baru melakukan penagihan di rentang waktu 10 tahun ini, saya menduga hal itu sengaja dibuat untuk memeras dan mempermalukan Ridwan Badallah yang saat ini menjabat Kadis Kominfo Sultra"   sebutnya

Abdi bilang, pihaknya juga telah melaporkan salah satu media daring yang dianggap sangat merugikan kliennya. Menurut dia, si oknum wartawan media tersebut tidak mencerminkan karya jurnalistik yang mencari kebenaran, namun malah membangun opini negatif terhadap klienya.

Abdi Mauhari menantang Agus untuk membuktikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ridwan Badallah,  menurut dia, atas dugaan penipuan dan atau penggelapan ditunjukkan kepada Ridwan Badallah bukan suatu tindak pidana.

"Oleh karena itu kami sarankan kepada saudara untuk mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri setempat untuk membuktikan serta menggali kebenaran materiil secara lebih sempurna," ujarnya 

Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Fery Walitukan mengatakan Kepala Dinas Kominfo sudah melakukan pengaduan ke Polda.

"Yang bersangkutan sudah melakukan pengaduan dan saat ini masih dilakukan penyelidikan," sebut Fery Walitukan.

(Muh Sain )