Serahkan LKPD ke BPK, Gubernur: Semoga Bisa WTP Kedelapan Kalinya

 

METRO ONLINE,KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra di Kantor BPK, Kendari, Selasa (23 Maret 2021). Dalam penyerahan itu, Gubernur berharap Sultra dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kedelapan kalinya.

“Bagi kami pemerintah daerah berharap, semoga tahun ini dapat memperoleh opini WTP yang kedelapan kalinya, serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Dikatakan, opini BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu cerminan dan salah satu tolok ukur atau indikator penilaian akuntabilitas pemeritnah daerah.

Hadir mendampingi Gubernur dalam penyerahan LKPD tersebut antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Nur Endang Abbas dan sejumlah kepala OPD. Turut hadir pula Walikota Kendari Sulkarnain Kadir dan Plt. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur.

Gubernur mengatakan, LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahan daerah atas pelaksanaan APBD. Bulan Maret ini merupakan batas akhir penyerahaan LKPD kepada BPK. LKPD tersebut diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Andi Sonny.

Setelah pemerintah daerah menyampaikan LKPD kepada BPK, maka tahapan selanjutnya ialah pemeriksaan oleh BPK RI untuk memberi keyakinan apakah pemerintah daerah telah menyajikan secara wajar semua akun dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

Laporan keuangan tahun anggaran 2020 ini merupakan tahun ketujuh bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

“Dengan menyusunan LKPD berbasis akrual, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan serta perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih,” jelas Gubernur.

Sebagai gambaran sederhana untuk memahami istilah “akrual” dalam laporan keuangan adalah bahwa ada dua metode pencatatan akuntansi, yakni berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas.

Sedangkan akuntansi berbasis akrual, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, pelaporannya juga lebih kompleks daripada yang berbasis kas.

Gubernur juga berharap, BPK Perwakilan Sultra terus memberikan arahan, bimbingan, dan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sultra, sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Selanjutnya, melalui hasil audit BPK ini, masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah melalui opini yang dikeluarkan. Opini atas laporan keuangan akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang disajikan.***

Akibat Gempa Di Sulbar, Danyonif 725 : Apabila Rakyat Dalam Kesulitan, Kamipun Ikut Menanggungnya

METRO ONLINE,KONSEL, - Melalui Korem 143/Halu Oleo, Batalyon Infanteri (Yonif) 725/Woroagi turut serta berperan dalam kegiatan penangan bencana Gempa Bumi yang melanda wilayah Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat (15/1/2021) lalu, dengan menyalurkan Bantuan Sosial ( Bansos) untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa Sulbar. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Pgs. Perwira Seksi (Pasi) Intel Yonif 725/Woroagi Letda Inf Fiqi Istiandara, S.Tr.,Han., dalam rilisnya di Mako Yonif 725/Woroagi, Ds. Rambu-rambu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel. Selasa, (19/1/2021).

"Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana Gempa Bumi di Sulbar, Satuan Yonif 725/Woroagi menyalurkan bantuan berupa kebutuhan dasar maupun kebutuhan pokok untuk para korban," ungkap Fiqi.

"Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian serta keprihatinan anggota maupun keluarga besar Yonif 725/Woroagi terhadap masyarakat maupun korban yang terkena dampak bencana gempa yang mengakibatkan banyak korban hingga perkantoran serta pemukiman warga rata dengan tanah," lanjutnya.

Seperti diketahui, sejumlah bangunan bertingkat di kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, roboh akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat, (15/1/2021) pukul 02.28 Wita. Pusat gempa berada di 4 kilometer Timur Laut Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Namun, getaran gempa terasa hingga Mamuju, Makassar hingga Palu.

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 725/Woroagi Mayor Inf Muhammad Amin, S,IP., berharap dengan adanya Bansos tersebut dapat bermanfaat dan berguna bagi para korban.

"Rakyat adalah Ibu kandung TNI, jadi apabila Rakyat dalam kesulitan kamipun ikut menanggungnya, namun terjadinya bencana tidak ada yang tahu. Meskipun kami tidak bisa membantu secara langsung mudah-mudahan dengan penyaluran bantuan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para korban yang terdampak gempa," ujar Muhammad Amin.

"Semoga bencana ini cepat berlalu dan mari kita bersama-sama untuk saling bahu membahu untuk bangkit dari duka ini, yakinlah kita pasti bisa melewatinya, Tuhan pasti akan selalu bersama hambanya yang selalu sabar dan terus berusaha," tutupnya.  ( Umar )

Bentuk Kepedulian Dandim 1417 Kendari Terhadap Masyarakat Korban Bencana Sulbar

METRO ONLINE,Kendari_ Dandim 1417/Kendari, Kolonel Kav Agus Waluyo, S.I.P., ikut menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat korban bencana alam di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/01/2021).

Dalam penyerahan paket sembako tersebut, Dandim 1417/Kendari, mengatakan, bencana itu bukan kita yang berkehendak dan datangnya selalu tiba–tiba.

“Sebagai wujud kepedulian dan keprihatinan kepada korban bencana alam yang ada di Mamuju, Kodim 1417/Kendari tergerak hatinya untuk membantu keluarga korban yang membutuhkan bantuan,”ungkap.

“Kita harus selalu awas dan waspada, karena hampir setiap tahun bencana alam selalu terjadi di wilayah berbeda-beda, hanya mungkin tempatnya yang berpindah–pindah, ” ujar Dandim.

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka, S.E., M.M. menyampaikan, bantuan-bantuan seperti ini memang harus segera diberikan kepada para korban bencana. Apa lagi saat ini pemerintah sedang sangat serius menangani penyebaran COVID-19 ini. Jadi semoga dengan bantuan ini bisa meringankan para korban bencana alam tersebut.

“Memberikan bantuan paket sembako, sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial dari pimpinan Angkatan Darat khususnya yang diberikan kepada masyarakat Mamuju yang terkena bencana alam,”jelasnya.

“Mudah–mudahan dengan adanya bantuan paket sembako ini bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 maupun bencana alam,” pungkas Pangdam mengakhiri. Kodim 1417/Kendari . ( Umar )

Lapas Kelas IIA Kendari Gagalkan Penyelundupan 44 Gram Sabu

METRO ONLINE,KENDARI, – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, kembali menggagalkan penyelundupan barang terlarang diduga narkotika jenis sabu seberat 44 gram. Selasa, (08/12/2020).

Kronologi barang terlarang tersebut ditemukan dalam ketupat yang dibawah oleh seorang  Ibu dan anak   berinisial  NN (44) dan RF (16) yang akan ditujukan ke salah satu narapidana berinisial KN (49).

Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Abdul Samad Dama mengungkapkan bahwa penggagalan modus penyelundupan narkotika ini bermula saat RF datang bersama NN ke Lapas Kelas IIA Kendari untuk mengantarkan titipan makanan  berupa nasi coto dan ketupat pada pukul 09.00 WITA.

“Petugas yang  langsung memeriksa isi barang bawaan pengunjung tersebut sesuai prosedur dan protokol Covid-19 saat itu. Saat diperiksa petugas kami ditemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan plastik kecil hitam di dalam Ketupat,” Ucap Abdul Samad.

Atas Kejadian tersebut, Abdul Samad Selaku kalapas melakukan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara serta melaporkan ke Ditresnarkoba Polda Sultra. Setelah diperiksa lebih lanjut.

Diketahui berat barang Narkotika Jenis Sabu tersebut seberat 44 gram. Barang bukti dan tersangka langsung diserahkan ke pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kepada awak media, Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sultra H. Muslim mengatakan ini adalah bagian dari upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) di dalam Lapas dan Rutan.

"Penggagalan penyelundupan narkoba ini adalah bukti keseriusan jajaran Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara dalam tegakkan komitmen perang terhadap narkoba dari dalam lapas dan rutan,Saya Juga sangat mengapresiasi Petugas Lapas dan Kepala Lapas Kelas II A Kendari  yang telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat menggagalkan upaya penyelundupan Narkotika ke dalam Lapas” tutupnya. (*)

Anggota Yonif 725/Woroagi Lari Pikul Senjata Dikejar Anak SD !

METRO ONLINE,KENDARI, - Melihat prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 725/Woroagi yang sedang melaksanakan lari pagi sambil bernyanyi dengan penuh semangat, puluhan anak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Andowia Kab. Konawe Utara (Konut) turut bergabung dengan penuh gembira. Selasa, (8/12/2020).

Hal tersebut diungkapkan oleh Perwira Seksi (Pasi) Intel Yonif 725/Woroagi Lettu Inf Fuad, S.T.Han., dalam releasannya di Mako Yonif 725/Woroagi Ds. Rambu-rambu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel. Selasa, (8/12/2020).

"Guna menjaga fisik agar tetap prima, prajurit Yonif 725/Woroagi yang dipimpin oleh Serka Putra B. bersama dengan anggota Koramil 1417-08/Asera yang sedang melaksanakan Pengamanan (Pam) Pilkada di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kodim 1417/Kendari, melaksanakan lari pagi bersama sambil membawa senjata dan bernyanyi dengan penuh semangat." ujar Fuad.

"Namun ternyata dengan ciri khas TNI, khususnya prajurit Yonif 725/Woroagi yang berlari sambil bernyanyi ini menarik perhatian anak-anak SDN 2 Andowia yang pada saat itu kebetulan berpapasan dengan para prajurti yang sedang berlari, hingga akhirnya merekapun ikut serta dan bergabung untuk lari pagi bersama," lanjutnya.

Dilain tempat, Serka Putra B. mengungkapkan bahwa sekelompok anak-anak SDN 2 Andowia sangat tertarik dengan kegiatan yang dilakukan oleh Prajurti Yonif 725/Woroagi.

"Saat kita melaksanakan lari pagi, sekitar 26 orang anak dari SDN 2 Andowia tiba-tiba ikut bergabung bersama kita yang sedang melaksanakan lari pagi lantaran mereka senang melihat kita yang sedang melaksanakan lari pagi," ujar Putra.

"Kiranya cuman sebatas ikut sebentar saja, ternyata anak-anak ini begitu sangat semangat dan antusias mengikuti kami sampai dengan finish, mulai dari Koramil Asera sampai dengan jalan Poros Asera kemudian kembali lagi ke Koramil Asera kurang lebih 2,5 Km," tutupnya.

Untuk diketahui sejak Minggu, (6/12/2020), 23 orang prajurit Yonif 725/Woroagi yang dipimpin oleh Serka Putra B. melaksanakan Pam Pilkada BKO Kodim 1417/Kendari di wilayah Koramil 1417-08/Asera Kel. Andowia, Kec. Andowia, Kab. Konut. 

Hal ini membuktikan bahwa "TNI bukan merupakan suatu golongan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri diatas masyarakat. TNI khususnya Yonif 725/Woroagi tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian dari  masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu."

Wagub Sultra: Lembaga Adat Tolaki Aset Negara, Harus Dilestarikan

METRO ONLINE,SULTRA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Kerja Pusat (Muskerpus) LAT Sultra, Sabtu (28 November 2020). Muskerpus ini dihelat di Swiss-Belhotel Kendari.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Gubernur (Wagub) Sultra Lukman Abunawas, Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Wakapolda Sultra Brigjen Pol Waris Agono, Kepala Dinas Kominfo Sultra Ridwan Badallah, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sultra lainnya.

Sejumlah pengurus DPP LAT Sultra Periode 2020-2025 antara lain Masyhur Masie Abunawas (Ketua), Bisman Saranani (Sekretaris), dan juga pengurus LAT Sultra kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP LAT Sultra mengungkapkan, Lembaga Adat Tolaki merupakan aset negara yang harus dilestarikan. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan agar adat budaya di seluruh Indonesia harus dilestarikan. Lembaga Adat Tolaki adalah warisan leluhur yang harus tetap dijaga.

“Melestarikan budaya adat Tolaki adalah bagian dari amanah undang-undang sebagai salah satu aset pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wagub dalam sambutannya.

Pelestarian budaya adat Tolaki juga merupakan perwujudan dari program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 yakni, Sultra Berbudaya dan Beriman.

Pada kesempatan itu, diluncurkan Program Rp 10.000 per Orang Tolaki Mepokoaso dalam Bingkai Lembaga Adat Tolaki. Aktualisasi program ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan warga beretnis Tolaki ke LAT Sultra. Nantinya sumbangan ini akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan yang digelar oleh LAT Sultra. Selain itu, juga diluncurkan baju motif Tolaki, Anawaingguluri. 

Muskerpus DPP LAT Sultra kali ini mengangkat tema “Melalui Musyawarah Kerja Pusat (Muskerpus) DPP LAT Tolaki Dapat Memperkokoh Jati Diri Individu Masyarakat Adat Tolaki Dalam Mencapai Peningkatan Kualitas Ketahanan Nasional dan Keutuhan NKRI”.

Dalam sambutannya, Ketua DPP LAT Sultra MAsyhur Masie Abunawas mengungkapkan, musyawarah kerja ini bertujuan menyusun program kerja yang bermuara pada rekomendasi program yang secara teknis akan dilaksanakan oleh DPD Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LAT kabupaten/kota dimana LAT berkedudukan.

“Kita harapkan, musyawarah ini tidak saja menghasilkan program dan rekomendasi terkait pelestarian nilai-nilai budaya Tolaki tetapi juga diharapkan lahir program dan rekomendasi yang bersifat multidisiplin, yang mendukung pelestarian nilai-nilai budaya Tolaki, misalnya pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain,” ujar Masyhur Masie Abunawas.

Mantan Walikota Kendari ini menambahkan, setelah musyawarah kerja DPP LAT ini selesai, diharapkan agar seluruh DPD yang belum melaksanakan musyawarah, dapat melaksanakan musyawarah kerja daerah. (ril)

Pemprov Sultra Resmi Hibahkan Gedung Eks Inspektorat kepada Bawaslu

METRO ONLINE,SULTRA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menghibahkan gedung eks inspektorat provinsi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra, Jumat (27/11/2020).

Seremoni hibah aset milik pemprov itu dilaksanakan dalam bentuk Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah Atas Tanah, Bangunan, dan Saluran Sekunder Milik Pemprov Sultra kepada Bawaslu Provinsi Sultra oleh Gubernur Sultra Ali Mazi di Rujab Gubernur.

Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra turut menyaksikan kegiatan itu bersama dengan seluruh jajaran Bawaslu Sultra yang dipimpin ketuanya, Hamiruddin Udu.  

Menurut Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro, Sultra merupakan provinsi ketiga di Indonesia yang melakukan hibah aset gedung dan tanah kepada Bawaslu.

“Kami sangat mengapresiasi Pemprov Sultra atas hibah untuk Bawaslu. Kami berharap, hal ini bisa diikuti oleh bupati/walikota di Sulawesi Tenggara,” jelas Gunawan dalam sambutannya.

Sementara itu, Gubernur mengungkapkan bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh Pemprov Sultra merupakan bagian dari kebijakan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan peran suatu lembaga/institusi penyelenggara negara di daerah ini agar lebih maksimal bekerja sesuai tugas dan fungsinya, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Selain itu, pemberian hibah juga merupakan salah satu upaya memperkuat sinergitas dan meningkatkan harmonisasi gerak langkah antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dalam menjalankan program/kegiatan pembangunan di daerah,” jelas Gubernur.

Gubernur menegaskan, setiap pemberian dan pelaksanaan hibah barang milik daerah wajib memperhatikan dan memedomani regulasi dan aturan yang berlaku. 

Dikatakannya, proses itu mulai dari proses permohonan hibah, pengajuan persetujuan DPRD, penetapan melalui keputusan gubernur, penandatanganan naskah perjanjian hibah barang daerah, hingga ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima barang dari pemberi hibah ke penerima hibah. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Adapun regulasi yang mengatur pemberian hibah daerah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (*)

Hadapi Pilkada Ditengah Pandemi, Kapolda Sultra Beri Penekanan ke Personel Polres Jajaran

METRO ONLINE,SULTRA - Dalam Gelar Operasi (GO) yang dilaksanakan di Aula Dachara, Jumat 27 November 2020, Kapolda Sultra Irjen Pol Drs Yan Sultra Indrajaya, S.H memberikan sejumlah penekanan kepada personel di Polres jajaran yang mengikuti Gelar Operasi lewat sambungan vicon. 

Wakapolda Sultra Brigjen Pol Drs Waris Agono, M.Si beserta Pejabat utama Polda Sultra juga turut mengikuti Gelar operasi ini dan beberapa diantara PJU memberikan pemaparan terkait perkembangan situasi terkini di Sulawesi Tenggara. 

Gelar operasi ini merupakan sarana untuk analisis dan evaluasi (Anev) situasi kamtibmas dan kesiapan Polda Sultra dalam menghadapi pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. 

"Analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas agar lebih mengoptimalkan kinerja dan Antisipasi berbagai kemungkinan," kata Irjen Yan Sultra. 

Terkait pilkada yang dilaksanakan meskipun ditengah-tengah pandemi covid-19 agar terus memperhatikan Protokol kesehatan terutama dalam kesiapan penanganan natal dan tahun baru yang harus disiapkan secara matang, karena menurut Kapolda bila segala sesuatunya tidak direncanakan dengan matang akan merugikan secara internal Polri. 

"Selalu memberikan contoh Prokes kepada masyarakat bahwa pandemi covid-19 masih ada. Protokol kesehatan  agar diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah dilaksanakan," tutur Kapolda. 

Kembali dalam pelaksanaan pilkada, Kapolda menegaskan bahwa Polri punya visi dan misi yang sama loyalitas tunggal Satya Haprabu kepada pemimpin negara serta netralitas merupakan harga mati yang harus tetep dipertahankeun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 

Kepada Bhayangkari yang memiliki hak pilih nya agar gunakan hak pilih saat waktunya, jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti kampanye paslon dan sebagainya. (*)