Pimpin Rapat Forkopimda Jayapura, Kapolri Tekankan Kesiapan PON dan Penanganan Covid-19

METRO ONLINE Papua--Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jayapura, Papua, Kamis (26/8/2021).

Dalam arahannya, Sigit menekankan kepada Forkopimda Jayapura, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX dan penanganan serta pengendalian Covid-19 atau virus corona. 

Terkait PON ke-XX, eks Kapolda Banten ini mendorong Forkopimda Papua untuk berperan aktif dalam menyelesaikan venue atau lokasi pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut. 

"Terdapat 44 venue PON di 4 kab kota. Saat ini sudah kurang dari 1 bulan menuju pelaksanaan PON XX, masih terdapat berbagai permasalahan dalam venue PON XX. Hal ini akan menghambat proses pelaksanaan PON. Forkopimda harus berperan aktif untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada," kata Sigit dalam pengarahannya.

Dengan diselenggarakannya PON XX, menurut Sigit, hal itu akan mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat akan sejahtera. 

"Pelaksanaan PON XX akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua pada kuartal II 2021 ekonomi Papua dengan pertambangan dan penggalian sebesar 13,14 persen sedangkan tanpa pertambangan dan penggalian sebesar 2,81 persen," ujar Sigit.

Ditengah Pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Sementara, peningkatan produksi komoditas emas dan tembaga cukup signifikan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Papua dengan pertambangan dan penggalian tumbuh positif sejak kuartal IV 2020. Pertumbuhan ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,8 persen.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengimbau kepada Forkopimda Jayapura untuk memperhatikan penanganan dan pengendalian Covid-19, terkait dengan pelaksanaan PON ke-XX. Menurut Sigit, dalam penyelenggaraan tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. 

"Protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta vaksinasi bagi semua pihak terkait, harus dilaksanakan," ucap Sigit.

Dengan diterapkannya prokes yang disiplin, sambung Sigit, pelaksanaan PON ke-XX akan berjalan lancar dan kesehatan masyarakat dari virus corona pun dapat terjamin.

"PON XX Papua sukses dan lancar, investasi aman, pertumbuhan ekonomi meningkat, Papua semakin maju dan modern, masyarakat sehat dan sejahtera," tutur Sigit.

Disisi lain, Sigit memaparkan, lima kab/kota penyelenggaraan PON Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Keerom, sampai saat ini memiliki kasus aktif tertinggi di Papua.

Sebab itu, lanjut Sigit, diperlukan adanya upaya bersama dengan seluruh pihak untuk menekan laju persebaran Covid-19 di Papua khususnya di kab/kota penyelenggara PON XX Papua.

"Tingkat BOR di Papua menempati peringkat 14 Nasional sebesar 41 persen mengalami penurunan sebesar 11 persen dari 2 minggu sebelumnya 52 persen. Isoter yang ada saat ini sebanyak 14 lokasi dengan kapasitas 810 tempat tidur. Perlu menjadi perhatian 4 kab/kota (Biak Numfor, Mimika, Kab Jayapura, dan Keerom) yang memiliki kasus aktif tinggi namun belum memiliki isoter. Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemda, tokoh masyarakat dan tokoh daerah," papar Sigit.

Untuk menekan laju pertumbuhan virus corona, Sigit menyatakan, agar Forkopimda Jayapura, melakukan akselerasi atau percepatan vaksinasi terhadap masyarakat. Menurut Sigit, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terkait memenuhi kebutuhan vaksin di Papua, khususnya di wilayah yang menyelenggarakan PON. 

"Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Papua dengan memenuhi kebutuhan dosis vaksin untuk kota/kabupaten penyelenggara venue PON XX Papua yang dikirimkan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus 2021 sebanyak 485.200 dosis. Vaksinasi Papua harus mencapai 32.423 dosis per hari untuk mencapai target nasional 2,3 juta dosis per hari, bagi wilayah yang menjadi venue PON XX Papua harus dilakukan akselerasi terutama untuk untuk mencapai100% dosis I," tutup Sigit.(**)

Ketua DPRD Sinjai Lukman Arsal Yang di Berhentikan Dari Partai Gerindra Akhirnya Angkat Bicara

lMETRO ONLINE SINJAI--Lukman H Arsal akhirnya angkat bicara usai diberhentikan oleh partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Sinjai. Dia memutuskan untuk mengajukan permohonan peninjauan atas keputusan tersebut ke DPD I Gerindra Sulsel.

"Ini masalah internal kami, jadi berikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan secara internal," ungkap Lukman, Kamis, 26/8/2021.

Oleh karena itu, dia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Keluarga, sahabat, dan simpatisan sebagai respon pemberhentiannya sebagai pucuk pimpinan DPRD Sinjai. 

Namun, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sinjai ini tidak ingin mengambil langkah yang dapat merusak stabilitas Sinjai. "Saya ingin menjaga stabilitas keamanan di Sinjai, kalau pun akhirnya tetap pada keputusan yang sama usai peninjauan, sebagai kader, saya terima keputusan itu," bebernya.

Kendati demikian, Lukman menyadari adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini. Sebab, berpotensi terjadinya Pergantian Antar Waktu (PAW).

"Banyak yang mau manfaatkan, karena ada peluang PAW, tapi saya pikir tidak akan sampai di sana. Saya taat perintah partai," ucapnya.

Di mana telah di beritakan bahwa Hasil Keputusan DPP Partai Gerindra tersebut berdasarkan nomor 07/ 0146/kpts/DPP-Gerindra/2021 tentang Pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerindra Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Periode tahun anggaran 2021-2024.

Dalam keputusannya, mencabut SK DPP Gerindra Nomor 08-364/Kpts/DPP-Gerindra/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Periode tahun anggaran 2019-2024 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk itu, DPP Gerindra memutuskan Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Periode tahun anggaran 2019-2024 yakni Jamaludin, SH sebagai ketua DPRD Sinjai yang sebelumnya dijabat oleh Lukman H. Arsal dan Ardiansyah Haris, S.Sos sebagai ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sinjai.

Laporan:Ilham Hs 

Editor:Muh Sain

Ada Oknum Mengatasnamakan SEMMI di Musda,KNPI Jabar Memanas

METRO ONLINE GARUT--Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan tgl 26-27 Agustus 2021 di Garut yang seyogianya berjalan aman dan menjadi media bersatunya pemuda jawa barat, malah dikacaukan oleh adanya oknum yang memecah belah di arena musda agar dirinya diakomodir panitia masuk menjadi peserta. Sedangkan pengurus SEMMI yang sah dengan legalitas yang mereka bawa dan telah terverifikasi, bahkan dianggapnya peserta hantu.

Hari semakin panas, situasi pun terus memanas. Bermula dengan adanya oknum yang mengatasnamakan SEMMI berkoar-koar adanya peserta hantu di Musda KNPI Jabar Inkonstitusional di media, ternyata hanya sebatas upaya "olah-olah" agar dirinya diakomodir oleh panitia Musda.

Yang disebut peserta hantu oleh oknum tersebut, Rifza Fauzi dan Mumuh Muhidin justeru merekalah yang mengantongi legalitas formal yang sah dibuktikan dengan akta notaris, SK Menkumham, SK dari DPP SEMMI, SKT di Bakesbangpol Jawa Barat, bahkan terakui sebagai OKP yang telah aktif terbangun sinergitas dengan Polda Jabar. 

Entah akal licik apa yang membuat Ketua Steering Committee (SC) akhirnya memberikan barcode kepesertaan yang seharusnya hak Mumuh dan Rifza, tetapi malah diberikan kepada oknum tersebut.

Sekretaris Korwil SEMMI Jawa Barat, Rifza Fauzi mengatakan hak legal formal mereka dikebiri oleh panitia, "bagaimana hak-hak kami yang membawa legalitas formal yang sah dan jelas secara hukum, tetapi kok panitia malah menetapkan peserta dari oknum "maling teriak maling". Dia yg ilegal, tapi menuduh kita yang sah sbg inkonstitusional." terangnya melalui pesan singkatnya.

Menguatkan hal tersebut, Ketua Korwil SEMMI, Mumuh Muhidin mengatakan Musda XV Pemuda/KNPI di Jawa Barat jangan diciderai dengan pelanggaran berat panitia yang mendukung peserta ilegal. "Pak Gubernur, Kang Emil kan sudah memberikan amanat di acara pembukaan Musda KNPI : di Jawa Barat haram hukumnya bertengkar! Tetapi kenapa malah Ketua SC sendiri yang memicu pertengkaran dengan mengakomodir oknum peserta ilegal yang maling teriak maling. Aneh kan? Ada kongkalingkong apa coba di Musda KNPI ini?" pungkasnya dengan nada heran.

"Kita yang sudah menjadi peserta peninjau di Musda sebelumnya, lho. Gak ada SEMMI lain. Bahkan Sekjen DPD KNPI Jabar Kang H. Askom sering hadir di kegiatan-kegiatan rutin kami. Kenapa Ketua SC mengakomodir peserta ilegal?" tambahnya.

Laporan: ilham Hs

Editor: Muh Sain

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Polres Wajo

METRO ONLINE WAJO--Polres Wajo Menggelar Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Polres Wajo Yang Dipimpin Oleh Kapolres Wajo Akbp Muhammad Islam A, S.ik. MM Didampingi Waka Polres Wajo Kompol H. A.Tonra Lipu, SH. Bertempat dipolres Wajo.Kamis 26/08/21

Dalam Kesempatan Tersebut Kapolres Wajo Memberikan Sambutan Sekaligus Membuka Acara Dilanjutkan Peletakan Batu Pertama Oleh Kapolres Wajo Dan Waka Polres Wajo Sebagai Tanda Dimulainya Pembangunan Gedung Pelayanan Polres Wajo.

Kapolres Wajo Dalam Sambutannya Menyampiakan Bahwa Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Dan Gedung Propam Polres Wajo Untuk Memudahkan Masyarakat Saat Melapor Tanpa Harus Berpindah Dari Ruang Satu Ke Ruangan Yang Lainnya, Karena Gedung Pelayanan Polres Wajo Telah Dilengkapi Dengan Beberapa Tempat-tempat Pelayanan Untuk Masyarakat.

Adapun Yang Hadir Pada Kegiatan Tersebut Diantaranya Waka Polres Wajo Bersama Para Pejabat Utama Polres Wajo Dan Para Perwira.

Editor : Muh Sain

Menekan Penyebaran Covid-19, Tak Hentinya Polsek Baraka Polres Enrekang Operasi Yustisi

METRO ONLINE,ENREKANG -- Polsek Baraka Polres Enrekang serta pemerintah setempat menggelar operasi yustisi untuk menekan penyebaran Covid-19. Masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan ditindak.

“Operasi yustisi dilakukan setiap hari, Masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di luar rumah akan ditindak,” Ujar Kapolsek Baraka IPTU Lukman, S.H.,Kamis (26/08/2021).

Seperti yang dilakukan oleh Satgas pencegahan Covid-19 Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, akan memberikan sanksi sosial maupun teguran tertulis kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker.

Kanit Provos Polsek Baraka Bripka Untung yang turut bertugas dalam satgas penanganan covid-19  sedang melaksanakan operasi yustisi dalam rangka penerapan protokol kesehatan di wilayah  Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

“Operasi yustisi ini di gelar oleh satgas pencegahan Covid-19 kecamatan Baraka Tidak ada batas waktu kapan berakhir. Kita berusaha menekan penyebaran Covid-19, dan supaya tidak ada klaster baru Covid-19 di tengah masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang tidak memperhatikan penerapan protokol kesehatan,” Kata Bripka Untung.

“Operasi yustisi kali ini tidak hanya dilakukan tengah-masyarakat namun kami juga melakukan operasi di beberapa objek vital serta kantor- kantor instasi pemerintah dan apabila objek vital dan kantor-kantor instasi pemerintah tidak mematuhi protokol kesehatan maka kami dari satgas pencegahan Covid-19 akan menindak kantor tersebut “tambah Bripka Untung.

Kapolsek Baraka Polres Enrekang IPTU Lukman, S.H., berpesan serta mengingatkan masyarakat supaya meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan itu, masyarakat bisa terlepas dari penularan Covid-19.

“Mari kita bersama-sama menangggulangi dan menekan penyebaran virus Covid-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan, setiap orang bisa melindungi diri, orang tua, saudara dan orang sekitarnya,” tegas Kapolsek Baraka

Sain