Kapolsek Malangke Barat Bersama Pemerintah Kecamatan Tinjau Tanggul yang Hampir Cebol

METRO ONLINE, Luwu Utara -- Kapolsek Malangke Barat IPTU Abdul Latief bersama pemerintah kecamatan Malangke Barat, Sulpiadi, SH melaksanakan peninjauan tanggul Sungai Desa Pombakka yang terancam Jebol, Selasa (23/08/21).

Sejumlah tanggul penahan banjir di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sudah rawanan rusak.

Tanggul yang dibuat warga untuk mengantisipasi luapan Sungai Rongkong sepanjang 18 Kilometer saat ini hampir setengahnya rusak parah dan akan menjadi ancaman besar jika terjadi banjir.

Kapolsek Malangke Barat Iptu Abdul Latif bersama Pemerintah Kecamatan Malangke Barat, Sulpiadi, SH, melaksanakan peninjauan atas laporan Kepala Desa terkait adanya beberapa tanggul di Desa Pombakka yang rawan jebol.

Kapolsek Malangke Barat mengungkapkan bahwa hari ini kami bersama pemerintah kecamatan malangke barat, Kades Pombakka, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD, Kadus Pombakka turun bersama melakukan peninjauan tanggul yang sudah rawan jebol, dimana dari  18 kilometer tanggul tersebut diperkirakan 45 persen rawan jebol,” 

Dalam kunjungan tersebut Kapolsek Malangke Barat kepada warga masyarakat Desa Pombakka bahwa atas kehadirannya bersama Forkopincam Malangke Barat sebagai salah satu bentuk peduli dengan cara melihat langsung berbagai masalah yang dialami. 

Lanjut Kapolsek Malangke Barat menyampaikan bahwa tanggul di Desa Pombakka sudah dikerja warga hingga saat ini mengingat kondisi cuaca saat ini sering hujan dan membuat sungai Rongkong Meluap, sehingga warga secara gotong royong dalam bentuk swadaya melakukan pembenahan."terangnya.

“Perlu penanganan sesegera mungkin titik tanggul tersebut karena bila jebol akan berdampak luas terhadap pemukiman masyarakat  yakni Desa Pombakka,” ucap Abdul Latif

“Saat ini akses dan masuk ke Desa Pombakka lewat sungai sudah tertutup kecuali lewat laut, selain itu terjadinya pendangkalan pada muara sungai, untuk saat sekarang ini Desa Pombakka dapat dijangkau dengan cara memutar sekitar 100 km dari Ibukota Kec. Malangke Barat (melalui Kec. Lamasi Kab. Luwu) ,” ujar  Kapolsek Malangke Barat Iptu Latif

Polsek Malangke Barat di dampingi pihak pemerintah bersama warga berharap dinas terkait yakni Dinas PUPR dan BPBD segera turun ke lokasi melakukan assessment dan meninjau lokasi tersebut sekaligus melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Selain itu Kapolsek juga mengingatkan kepada masyarat agar kiranya jangan panik namun tetap waspada di kala situsasi kondisi cuaca saat ini sering hujan. (Drs)

Dukung PPKM Mikro, Kapolsek Sukamaju Himbau Warga Gunakan Masker

METRO ONLINE, Luwu Utara -- Kapolsek Sukamaju kunjungi warung Coto dengan tujuan edukasi berupa pemasangan sticker "Ayo Pakai Masker" disalah satu warung coto di desa Sukamaju. Luwu Utara. Senin kemarin (23/08/2021), sekitar pukul 09.50 Wita.

Adapun dalam kegiatan edukasi tersebut Kapolsek Sukamaju Iptu Jayadi. S. Sos menuturkan bahwa edukasi pemasangan sticker ini adalah bentuk upaya kita memutus mata rantai Covid-19.

"Pemasangan Stiker Ayo Pakai Masker dan Jaga diri dan keluarga anda dari Covid-19. Sebagai upayà untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19," ucapnya

Iptu Jayadi melanjutkan bahwa kegiatan edukasi ini menyasar Warga Masyarakat yang datang makan di warung tersebut, kemudian pemilik Warung Cotto Makassar.

"Alhamdulillah kegiatan edukasi pemasangan sticker "Ayo Pakai Masker" tersebut berjalan dengan aman dan lancar," pungkasnya. (Darwis)

Pangdam Beri Arahan Kepada Panitia Werving Penerimaan Caba PK TNI AD TA 2021 Jajaran Kodam XIV/Hasanuddin

METRO ONLINE,Makassar - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H., memberikan pengarahan kepada Panitia Werving Penerimaan Calon Bintara (Caba) PK TNI AD TA 2021 jajaran Kodam XIV/Hasanuddin bertempat di Aula Serba Guna Makodam Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Senin (23/08/21).

Kegiatan ini diikuti oleh panitia yang berasal dari 4 Sub Panda diantaranya Sub Panda Makassar diikuti secara langsung di Gedung Serba Guna Makodam sedangkan Sub Panda Bone Korem 141/TP, Sub Panda Mamuju Korem 142/Tatag dan Sub Panda Kendari Korem 143/HO diikuti secara virtual dari wilayah masing-masing.

Pangdam dalam arahannya mengajak kepada personel yang terlibat dalam panitia penerimaan supaya mengindari segala pelanggaran.

"Ikuti aturan, jangan mencoba untuk berbuat pelanggaran sekecil apapun dan dalam bentuk bagaimanapun, laksanakan dengan bersih tanpa ada indikasi dan temuan Calo karena penerimaan Prajurit TNI AD sama sekali tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun", tegasnya.

"Saya tekankan dan meminta agar pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara profesional tanpa ada permainan, kepada seluruh panitia pemeriksaan calon Prajurit TNI AD yang dipercayakan untuk mencari SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbaik", sambungnya.

Pangdam berharap dan berkeinginan supaya kegiatan werving penerimaan calon Prajurit TNI AD ini dilaksanakan secara bersih dan transparan dan tidak ada pelanggaran sekecil apapun.

"Kegiatan werving ini agar diilaksanakan secara bersih dan apabila ada personel terindikasi ketahuan telah bermain-main dengan werving, saya tegaskan sekali lagi, terima resikonya fatal akibat terhadap yang melanggar", tegas orang nomor satu di Kodam Hasanuddin ini.

"Pilihlah calon prajurit yang terbaik yang benar-benar memenuhi syarat kelulusan menjadi prajurit, karena kualitas TNI AD berawal dari seleksi SDM yang benar-benar murni dan bersih, bila seleksi tidak bersih dan jujur maka saya yakin TNI AD tidak akan mendapatkan prajurit yang berkualitas", tutup Pangdam.

Usai pengarahan kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Fakta Integritas dan Janji Sumpah sesuai agama masing-masing.

Turut hadir Irdam Brigjen TNI Purbo Prastowo, S.I.P., M.M, para Danrem, Asintel, Aspers, Kaajendam, Kakesdam, Kajasdam, dan Kapendam XIV/Hasanuddin.

Editor : Muh Sain

Wabup Lingga: DPRD Sepakat Proyek jalan Tanjung Bungsu dihentikan sementara

METRO ONLINE LINGGA--Setelah beberapa anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lingga bersama dengan Wakil Bupati Lingga turun langsung ke lokasi proyek pengerjaan jalan di Tanjung Bungsu, Desa Resun Pesisir, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga,pada Senin (23/08/2021)

DPRD Kabupaten Lingga sepakat bahwa pengerjaan proyek jalan senilai tiga milyar lebih tersebut dihentikan sementara.

Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy saat dikonfirmasi mengatakan dirinya turun bersama dengan Komisi II DPRD Kabupaten Lingga ke lokasi pengerjaan proyek jalan tersebut, saat dilokasi proyek terdapat banyak fakta yang terungkap dan ditemukan beberapa kelalain dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Jadi tadi kami sudah laporkan ke DPRD dan kami juga sudah meminta klarifikasi dari konsultan proyek dan Dinas PUTR, sehingga pada rapat yang kami saksikan tadi, kami selaku pemerintah daerah, yang dipimpin Komisi II DPRD Lingga di kantor DPRD Lingga, merekomendasikan proyek tersebut dihentikan sementara," ujarnya.

Dalam rapat tersebut DPRD Lingga meminta dinas terkait, untuk menghentikan sementara kegiatan proyek peningkatan jalan Tanjung Bungsu, yang anggarannya melalui DAK yang dititipkan di Dinas PUTR, sebelum Dinas terkait dapat menunjukan Adendum atau perpanjangan pengerjaan kepada DPRD Lingga.

"Jadi tadi pihak dinas tidak dapat menunjukan Adendum perpanjangan pengerjaan, dan ini tentu menjadi pukulan bagi kami sebagai pemerintah daerah, kita akui kita kecolongan dengan adanya kejadian ini, dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita bersama kedepannya," ujar Neko Wesha Pawelloy, kepada media.

Dirinya sebagai wakil bupati Lingga mengakui bahwa kesepakatan bersama dengan DPRD Lingga, untuk menghentikan proyek tersebut adalah jalan terbaik untuk memaksimalkan lagi kegiatan-kegiatan proyek di Kabupaten Ligga, apalagi ditengah kondisi pandemi saat ini, dimana anggaran harus benar-benar dimaksimalkan.

Untuk itu dirinya sangat berharap partisipasi masyarakat, untuk dapat bersama-sama Pemerintah Daerah, Pemkab Lingga dan DPRD Lingga untuk dapat mengawasi proyek-proyek yang ada melalui dana APBD.

"Jadi peran serta masyarakat, sangat kami harapkan, dan kami akan terus berkolaborasi dengan DPRD Lingga, agar pembangunan di Kabupaten Lingga dapat berjalan maksimal, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, apalagi disaat pandemi ini, kita membutuhkan anggaran yang besar untuk pemulihan," ujarnya.

Sumber:Rilis/Effendi

Bupati lingga,Beri Apresiasi kinerja Tim pansus DPRD saat menghadiri Rapat Paripurna di gedung daerah Daik lingga

METRO ONLINE Lingga - Bupati Lingga, Muhammad Nizar menghadiri rapat Paripurna DPRD tahun 2021 secara virtual di gedung daerah, Daik Lingga, Senin (23/08/2021).

Rapat membahas tentang agenda persetujuan ranperda - ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga.

Adapun ranperda yang disetujui yakni ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, ranperda penyelenggaraan ketertiban umum serta ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026

Hadir juga secara virtual Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nasiruddin dan beberapa anggota DPRD. 

Muhammad Nizar dalam hal ini mengapresiasi atas kinerja Tim Pansus DPRD Kabupaten Lingga dalam membahas dan mengkaji ranperda yang sebelumnya telah diusulkan. 

"Alhamdulillah dengan dengan melalui proses dan tahapan yang telah kita sepakati bersama, ranperda tersebut akhirnya disetujui," kata dia menyampaikan pandangan.

Dengan telah disetujui 3 ranperda tersebut, dia berharap dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan di daerah, sebagai mana visi dan misinya bersama Neko Wesha Pawelloy.

Selain itu persetujuan ranperda tersebut sekaligus menjadi petunjuk serta pedoman pada pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai pemerintah yang bersih atau good government. 

"Semoga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama," harap dia. 

Dia mengatakan hasil dari persetujuan bersama dari ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan ranperda penyelenggaraan ketertiban umum akan segera disampaikan ke pihak Provinsi Kepulauan Riau, melalui biro hukum untuk segera mendapatkan nomor registrasi dan di undang dalam lembaran daerah  Kabupaten Lingga. 

"Untuk ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan disampaikan ke Provinsi melalui biro hukum untuk dievaluasi," ucap dia. 

Kemudian dalam kesempatan itu Muhammad Nizar turut menyampaikan upayanya bersama Wakil Bupati, terkait pembangunan akses darat ke Desa Mentuda, Kecamatan Lingga. 

Menurutnya dalam RPJMD yang telah disampaikan hingga 2026, dia menarget untuk menuntaskan akses darat tersebut dalam kurun waktu jabatan mereka sebagai bupati dan waki bupati. 

"Jauh daripada itu kami sudah berkoordinasi dengan dinas teknis untuk segera dilakukan dalam kurun waktu menjabat sebagai bupati dan wakil bupati agar dapat bisa untuk dinikmati masyarakat Mentuda dan sekitarnya," jelas dia.

(Kasubag Komunikasi Pimpinan/Effendi)