Tinjau Vaksinasi Merdeka Candi, Kapolri: Momentum HUT RI Jadi Upaya Percepat Vaksinasi

METRO ONLINE,JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka Candi di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, (5/8/2021). Kegiatan ini salah satu upaya akselerasi vaksinasi sebagai hadiah di hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-76.

Sigit mengatakan, dari laporan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi target Vaksinasi Merdeka Candi, sampai dengan 17 Agustus 2021 mendatang, kurang lebih sebanyak 608 ribu dosis per hari. 

"Artinya dalam satu hari akan dilaksanakan vaksinasi sejumlah 150 ribu dosis satu hari. Ini akan kami lihat pelaksanaannya," kata Sigit dalam tinjauannya.

Vaksinasi, kata Sigit, menjadi hal penting mengingat angka Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh Pemerintah. Semua itu, untuk menekan laju pertumbuhan dan menyelamatkan masyarakat dari virus corona.

"Ini dilakukan untuk menekan laju Covid-19 agar bisa dikendalikan," katanya.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, di sisi lain ekonomi masyarakat, ekspor impor dan perusahaan kritikal dan esensial bisa berjalan dengan mematuhi dan disiplin protokol kesehatan.

Kemudian strategi lainnya bagaimana melaksanakan 3T yang baik dan langkah ini sedang dilaksanakan di lapangan agar bisa diperbaiki dan ditingkatkan sehingga angka kematian semakin sedikit.

"Ketiga bagaimana akselerasi vaksinasi massal. Pak Presiden beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa target yang harus dicapai di bulan Agustus ini kita mencapai angka 2 juta," ujar Sigit.

Oleh karena itu, di momen hari kemerdekaan Indonesia ini, mantan Kapolda Banten ini mengharapkan target tersebut tercapai sehingga Herd Immunity segera terbentuk. 

"Kita ingin akselerasi vaksinasi ini betul-betul dilaksanakan dengan mengambil momen yang ada di hari Kemerdekaan dan kita harapkan vaksinasi merdeka betul-betul bisa melakukan percepatan dalam kegiatan vaksinasi," ucap Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta seluruh komponen anak bangsa untuk bersama-sama bersatu melawan COVID-19.

"Kuncinya kebersamaan. Seluruh komponen masyarakat bersama-sama memiliki kesadaran kolektif yaitu disiplin 3M dan 3T," katanya.

Dalam vaksinasi merdeka candi ini ada sebanyak 951 titik gerai vaksinasi yang tersebar di Polres, Kodim, Puskesmas dan RSUD di Jawa Tengah.

Sebanyak 7.587 vaksinator dilibatkan baik dari TNI, Polri dan relawan tenaga kesehatan. Target hari ini sebanyak 153.800 dosis vaksin disuntikkan ke masyarakat.

Adapun target tanggal 6 hingga 17 Agustus 2021 sebanyak 76.000  dosis/hari dengan target akhir 685.800 dosis vaksin.(**)

Tinjau Vaksinasi Massal KSPSI di Sumedang, Kapolri: Kesehatan Buruh Terjaga Ekonomi Bertumbuh

METRO ONLINE,JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di PT. Kahatex, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (5/8/2021).

Di hadapan buruh, Sigit menekankan soal pentingnya kesehatan menjadi prioritas untuk bergeraknya aktivitas dan roda perekonomian masyarakat, di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Oleh sebab itu, Sigit menyebut, sebagai salah satu penggerak ekonomi, buruh harus tetap sehat agar dijauhi dari paparan virus corona. 

"Yang jelas, saya ingin bahwa kesehatan buruh tetap terjaga ekonomi tetap bertumbuh. Oleh karena itu dua-duanya harus bisa jalan," kata Sigit dalam sambutannya.

Apalagi, kata Sigit, buruh dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok yang disebut pahlawan devisa bagi Indonesia. Khususnya, mereka yang bekerja terkait dengan bidang ekspor-impor. 

Oleh sebab itu, menurut Kapolda Banten, Pemerintah dan stakeholder terkait bersama dengan buruh harus bersinergi untuk melakukan percepatan vaksinasi demi mewujudkan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. 

"Percepatan vaksinasi khususnya bagi kawan-kawan kami buruh yang tergabung dalam KSPSI. Kami tahu buruh salah satu pahlawan devisa, karena dengan kekuatan ekspor selama ini yang dilakukan rekan-rekan. Karena itu kami memiliki kewajiban untuk menjaga agar kawan-kawan buruh semuanya selalu sehat," ujar Sigit.

Guna melakukan akselerasi, Sigit menyebut, Pemerintah bakal mengerahkan 15.000 vaksin bagi buruh di Jawa Barat. Tujuannya agar segera terciptanya kesehatan yang kuat bagi buruh, sehingga roda perekonomian kembali berputar.

"Kegiatan vaksinasi kami turunkan 15 ribu vaksin. Dan kalau masih kurang bisa dikordinasikan kembali," ucap Sigit.

Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, karena angka harian Covid-19 masih terbilang tinggi, buruh diharapkan untuk tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari.

"Walaupun melaksanakan vaksinasi namun demikian, tetap prokes, gunakan masker, setelah kegiatan vaksinasi. Sehingga bisa prokes dilaksanakan dan vaksinasi tentu kita galakan," kata Sigit. 

Dikesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi menyebut, untuk mengendalikan Pandemi Covid-19, vaksinasi menjadi salah strategi penanganannya. Selain, protokol kesehatan 3M dan penguatan 3T. 

"Tiga hal ini penting karena varian yang ada di Indonesia adalah Delta yang penularannya lebih cepat," ujar Hadi.

Selain vaksinasi, Panglima TNI dan Kapolri juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada buruh dan masyarakat untuk meringankan beban di tengah Pandemi Covid-19.(**)

Kapolri Luncurkan Bantuan 1.000 Oksigen Konsentrator Bantu Warga yang Terpapar Covid-19

METRO ONLINE - JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan bantuan 1.000 oksigen konsentrator untuk warga yang terpapar virus corona. Nantinya, bantuan tersebut bakal disalurkan ke Rumah Sakit (RS) Polri dan beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia.

Sigit mengungkapkan, bantuan 1.000 konsentrator oksigen tersebut diberikan utamanya untuk masyarakat yang terpapar virus corona. Dengan adanya bantuan tersebut, Sigit berharap mampu memenuhi kebutuhan untuk warga dan rumah sakit yang kekurangan oksigen. 

"Oleh karena itu untuk antisipasi kedepan, kami hari ini akan meluncurkan 1.000 oksigen konsentrator yang akan kami kirimkan ke RS Polri dan juga rumah sakit lain yang jadi rujukan Covid-19 yang membutuhkan," kata Sigit saat melepas bantuan oksigen konsentrator di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/8/2021).

Pemberian bantuan ini, kata Sigit, untuk mengantisipasi kekurangan dari ketersediaan oksigen bagi pasien Covid-19. Khususnya, untuk rumah sakit di wilayah-wilayah yang Bed Occupancy Rate (BOR) mengalami peningkatan. 

Apalagi, lanjut Sigit, beberapa waktu terakhir beberapa rumah sakit mengalami peningkatan BOR hingga angka 90 persen. Dengan begitu, sehingga muncul beberapa kasus kekurangan oksigen bagi pasien yang terpapar virus corona.

"Ini merupakan bagian-bagian upaya kami untuk bisa memenuhi kebutuhan oksigen khsusunya di beberapa wilayah yang angka BOR-nya meningkat," ujar mantan Kapolda Banten ini. 

Oleh karena itu, Sigit menyebut, pemberian konsentrator oksigen ini bisa mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Mengingat saat ini, dikatakan Sigit, masih ada 12 wilayah yang mengalami peningkatan BOR. 

"Dengan demikian kami harapkan, dengan adanya oksigen konsentrator ini diharapkan kebutuhan masyarakat khsususnya yang butuhkan oksigen bisa dibantu dengan adanya oksigen konsentrator ini," ucap eks Kabareskrim Polri ini. 

Sementara itu, Sigit juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang sudah mau membantu terkait dengan penyaluran 1.000 konsentrator oksigen tersebut. 

"Karena itu tentunya saya terima kasih ke rekan-rekan yang fasilitasi sehingga kami bisa mendapatkan dan hari ini bisa distribusikan 1.000 oksigen konsentrator yang akan kami kirimkan ke RS Polri dan juga rumah sakit lain yang jadi rujukan covid yang membutuhkan," tutup Sigit.(*)

Percepat Vaksinasi, Kapolri Tegaskan Siap Bekerja Sama dengan Semua Pihak

METRO ONLINE - JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau program vaksinasi massal COVID-19 yang diinisiasi oleh oleh Unit Desa Presisi (UDP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Aktivis Inspira (Ormas Kepemudaan), dan Mabes Polri.

Adapun pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan di di Gedung Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Bogor dilaksanakan selama 2 hari yakni tanggal 3 dan 4 Agustus 2021.

"Hari ini saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pak rektor dan juga rekan-rekan ormas kepemudaan dan juga mahasiswa IPB yang memberikan kesempatan kita bisa bekerja sama dalam rangka mengakselerasi vaksinasi yang merupakan bagian program pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19," kata Listyo kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Listyo menuturkan, angka COVID-19 di Indonesia saat ini masih cukup tinggi meskipun ada penurunan secara nasional. Untuk itu, ia menegaskan perlu kerja keras agar Indonesia cepat terbebas dari pandemi COVID-19, salah satunya melalui percepatan vaksinasi

"Di wilayah bogor yang menjadi penyangga ibu kota menjadi sangat penting untuk segera digarap dengan cepat karena angkanya masih sekitar 16 persen sehingga butuh akselerasi dan kita harapkan dengan memanfaatkan hari kemerdekaan ini maka akselerasi vaksinasi bisa dilaksanakan," ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini berharap kegiatan vaksinasi semakin hari samakin meningkat. Bagi masyarakat yang masih takut untuk mengikuti vaksinasi, ia meminta untuk tak takut lagi.

"Saya imbau vaksinasi dalam rangka meningkatkan imunitas saudara-saudara dalam menghadapi COVID. Oleh karena itu jangan ragu vaksin karena disemua negara melaksanakan itu. Jadi bagi warga yang ragu-ragu ini untuk kebaikan kita dan bersama," katanya.

Yang tidak kalah pentingnya selain vaksinasi, ia meminta warga tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes) ketat sebagai strategi mencegah penularan. Sebab dengam menggunakan masker, Listyo menyebut akan lebih aman, baik menulari maupun tertular.

Kegiatan lain yang saat ini diberlakukan pemerintah yakni pemberlakuan PPKM level 1 sampai 4. Menurut Listyo, hal itu dilakukan untuk menjaga laju pertumbuhan COVID

Dengan menjaga prokes dan percepat vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini mengatakan bisa menurunkan level PPKM. Dengan turunnya level PPKM, ia menyebut akan ada fleksibilitas untuk kegiatan masyarakat.

"Dampaknya aktivitas ekonomi meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ayo kita berbondong-bondong melaksanakan vaksin dan tetap memakai masker," katanya.

Dalam kesempatan ini, ia mengajak semua pihak baik organisasi kepemudaan, aliansi BEM, ormas maupun komunitas untuk bekerja sama mempercepat vaksinasi.

Adapun target vaksinasi yang digelar di Kampus IPB Bogor yakni masyarakat umum, mahasiswa IPB, dan Granita (pegawai IPB). Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 5.000 dosis jenis Sinovac, menggunakan stok vaksin Polri, Dinkes Kabupaten Bogor, dan IPB.

Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 50 orang vaksinator gabungan dari Pusdokkes Polri, Dokkes Polres Bogor dan Poliklinik IPB

Selain kegiatan vaksinasi, juga akan dilakukan pembagian 2.000 paket bansos kepada masyarakat umum yang terdampak COVID-19.(*)

Kapolri Luncurkan Gerakan Vaksinasi Merdeka untuk Capai Target di Hari Kemerdekaan

METRO ONLINE,JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Gerakan Vaksinasi Merdeka sebagai strategi untuk mencapai target 70 persen vaksinasi sebagai hadiah di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), pada 17 Agustus 2021.

Gerakan Vaksinasi Merdeka dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan itu merupakan kolaborasi dari Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, Kodam Jaya, Satgas Covid-19, ikatan dokter, mahasiswa, akademisi, beserta relawan, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 17 Agustus dengan target 3.060.000 orang disuntik vaksin pada Hari Kemerdekaan RI.

Sigit mengapresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah memiliki semangat bersama untuk mempercepat target dari Pemerintah terkait pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. 

"Dimana Vaksinasi Merdeka merupakan strategi vaksinasi yang akan dilaksanakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan kita 17 Agustus.Tadi targetnya 3 juta lebih yang akan divaksinasi dan di tanggal 17 Agustus vaksinasi untuk mencapai dosis pertama diikuti dosis kedua tercapai. Tentunya ini menjadi semangat yang dalam kesempatan ini saya apresiasi," kata Sigit di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kegiatan tersebut juga akan menyasar warga DKI khususnya yang belum mendapatkan suntikan vaksin. Disisi lain, Sigit berharap strategi percepatan vaksinasi massal seperti ini bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah Aglomerasi yang saling memengaruhi. 

"Dan ini kami harapkan muncul dan bergelora di seluruh wilayah lain selain DKI, tapi saya apresiasi DKI dalam hal ini Polda Metro sebagai inisiatornya," ujar Sigit.

Dalam hal ini, Sigit mengungkapkan bahwa, strategi percepatan vaksinasi harus menyentuh lapisan masyarakat sampai tingkat RT/RW. Sebab itu, kata Sigit, diperlukan kekompakan dan pengorganisasian yang kuat dari seluruh stakeholder terkait. 

"Oleh karena itu pada kesempatan ini saya serukan bagi rekan-rekan yang akan bergabung untuk ikut sama-sama dalam kegiatan vaksinasi saya persilahkan demikian juga ditempat-tempat lain. Sehingga target Pemerintah untuk segera percepat Herd Immunity, di Jakarta harapannya 17 Agustus. Di tempat lain juga saya harapkan bisa lakukan hal sama, atau segera menyusul sehingga kemudian kegiatan ini dalam upaya akselerasi wujudkan Herd Immunity betul-betul bisa dilaksanakan seluruh wilayah," papar Sigit.

Dengan segeranya terwujud target percepatan vaksinasi, menurut Sigit, itu akan memengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Mengingat, kesehatan menjadi prioritas di untuk bergeraknya aktivitas dan ekonomi warga di tengah Pandemi Covid-19. 

"Karena dua hal ini tak bisa dipisahkan. Namun kesehatan tentunya jadi salah satu faktor atau syarat mutlak. Sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat bisa berjalan," ucap Sigit. 

Selain itu, mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam status PPKM Level 4. Dengan begitu, aktivitas atau mobilitas masyarakat masih dibatasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan assesmen di setiap wilayah Indonesia terkait dengan level PPKM. Sampai saat ini, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon. 

Sigit menyatakan, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama dan sinergitas dari Pemerintah, Pemda, Satgas Covid-19, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya adalah percepatan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

"Oleh karena itu, kalau kita bersatu mau laksanakan kegiatan prokes secara kuat, kita laksanakan 3M atau 5M, kemudian rekan-rekan laksanakan 3T secara kuat kemudian vaksinasi kami lakukan akselerasi maka tentunya akan ada asesmen-assesmen dari Kemenkes untuk turunkan level," tutur eks Kadiv Propam Polri itu.

Dengan menurunnya level PPKM itu, Sigit menegaskan, bakal menggerakan roda perekonomian masyarakat. Sebab itu, seluruh pihak harus bergandengan tangan unruk melaksanakan seluruh target Pemerintah dalam rangka penanganan virus corona. 

Oleh karena itu, Sigit kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat, meskipun sudah di suntik vaksin. Apalagi, tren harian di DKI Jakarta belakangan ini cenderung sudah menurun. Hal itu, kata Sigit harus dipertahankan. 

"Untuk dilapangan masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin tetap protokol kesehatan, patuh terhadap masker, kami cegah laju pertumbuhan Covid-19. Alhamdulillah dalam beberapa hari ini terjadi penurunan khususnya di Jakarta, terjadi penurunan yang signifikan dan ini yang harus kita pertahankan. Syaratnya laksanakan prokes dan vaksinasi," ujar Sigit.

Diketahui, Gerakan Vaksinasi Merdeka akan diselenggarakan di 668 titik Gerai Vaksinasi yang tersebar di 900 RW, yang berada di Jakarta dengan melibatkan 4.500 relawan yang terdiri dari 1.800 orang tenaga medis dokter pelaksana screening dan vaksinator dan 2.700 orang non tenaga medis observator dan input administrasi. 

Target yang akan dicapai yaitu 200 suntikan per-RW per-hari mulai dari 1 Agustus, sehingga dapat mencapai 3.060.000 suntikan pada saat hari Kemerdekaan RI ke-76 tanggal 17 Agustus nanti.(*)

Kapolri Siapkan Strategi Capai Vaksinasi 70 Persen di Hari Kemerdekaan

METRO ONLINE,JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan strategi vaksinasi massal sebagai hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2021 nanti, pelaksanaan percepatan vaksinasi massal bisa mencapai 70 persen. 

Terkait dengan target tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa, telah menginstruksikan kepada seluruh Kapolda jajaran untuk melakukan percepatan vaksinasi guna meraih target di Hari Kemerdekaan RI tersebut. 

"Kami laksanakan Vicon dengan para Kapolda pada tanggal 17 Agustus, Insya Allah kami dibantu dengan kerjasama rekan-rekan baik Pemda, TNI serta seluruh relawan akan mampu capai target 70 persen  untuk vaksin bersama," kata Sigit di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8/2021).

Menurut Sigit, guna mencapai target 70 persen vaksinasi tersebut diperlukan pengorganisasian dan strategi yang baik. Diantaranya, adalah seperti yang akan dilaksanakan di Jakarta yakni melakukan 'Gerakan Vaksinasi Merdeka'. 

"Perlu ada pengorganisasian yang bagus kemudian strategi yang bagus. Tadi setelah dipaparkan, kami kemudian jadi jelas bahwa target ini bisa tercapai," ujar Sigit. 

Selain gerakan vaksinasi massal, Sigit menekankan, dalam percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona, pihak kepolisian juga telah membuka gerai-gerai vaksinasi. 

Diketahui, 'Gerakan Vaksinasi Merdeka' di Jakarta akan diselenggarakan di 668 titik gerai vaksinasi yang tersebar di 900 RW, yang berada di Jakarta dengan melibatkan 4.500 relawan yang terdiri dari 1.800 orang tenaga medis, dokter pelaksana screening dan vaksinator. Dan 2.700 orang non tenaga medis, observator dan input administrasi. 

Setiap relawan akan mendapatkan penggantian ongkos transportasi melalui aplikasi Gojek dan insentif. Target yang akan dicapai yaitu 200 suntikan per-RW per hari mulai dari 1 Agustus, sehingga dapat mencapai 3.060.000 suntikan pada saat hari Kemerdekaan RI ke-76 tanggal 17 Agustus nanti.(**)

Tinjau Posko Pasar Modern BSD, Kapolri Ingin Prokes Ditegakan Guna Menurunkan Level PPKM

METRO ONLINE JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021). 

“Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Sigit. 

Sigit menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, Sigit mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan. 

“Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini. 

Nantinya, lanjut Sigit, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun. 

"Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit," kata Sigit.

Menurut Sigit, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak. 

"Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level," ucap Sigit. 

Sigit menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri. 

"Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat," tutur Sigit.

Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon. 

Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan. 

Oleh sebab itu, Sigit menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurut Sigit harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung. 

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona. 

"Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya," kata Sigit saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

Selanjutnya, Sigit juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Sigit bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas. 

"Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih," ujar Sigit. 

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari. 

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.(*)

Instruksi Kapolri ke Jajaran: Pendampingan Anggaran Covid-19 dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran

METRO ONLINE,JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pendampingan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19, hingga melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. 

Terkait pendampingan anggaran Covid-19, Sigit juga telah menerbitkan surat telegram nomor ST/1488/VII/RES.3./2021, yang berisikan pengarahan atau langkah-langkah ke jajaran terkait dengan implementasi hal itu. 

Dalam pendampingan tersebut, Sigit menekankan perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan APIP. Lalu, sosialisasi peran dan dukungan Polri terkait dengan percepatan penyerapan anggaran itu. 

"Membangun sinergi dan kerjasama pengawasan melalui pembentukan desk, melaksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan peran APIP dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan anggaran Covid-19 untuk membantu masyarakat di tengah Pandemi virus corona. 

Sigit menambahkan, dalam pendampingan dan percepatan penyerapan anggaran tersebut, jajaran kepolisian diinstruksikan untuk, tidak ada diskresi yang dikriminalisasi. 

Pasalnya, kata mantan Kabareskrim Polri ini, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kesalahan maka harus dibuktikan secara profesional dengan disertai hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya kerugian negara. 

"Kesalahan dalam pengelolaan anggaran harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau kesengajaan dan dilengkapi hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara riil," ujar eks Kapolda Banten tersebut. 

Sigit memastikan, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memiliki komitmen bersama untuk sama-sama mengawal untuk mempercepat anggaran Pandemi Covid-19. 

"Polri dan Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan monitoring, memperingatkan dan mendampingi percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Covid-19," ucap Sigit.

Tak hanya pendampingan anggaran Covid-19, Sigit juga menginstruksikan bahwa seluruh personel kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. 

Menurut Sigit, pengawalan tersebut penting dilakukan guna memastikan bahwa bansos tersebut tersalurkan tepat sasaran, kepada masyarakat yang paling terdampak perekonomiannya di tengah Pandemi Covid-19. Terlebih lagi, di saat penerapan PPKM Level 4 saat ini. 

"Polri siap melakukan pengamanan dan mendampingi proses distribusi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat, guna memastikan pendistribusian cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan," tutur Sigit. 

Seluruh kegiatan ini, kata Sigit, untuk memastikan masyarakat cepat mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pada akselerasi itu, Sigit juga merangkul seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penyaluran bansos tersebut. 

"Lakukan percepatan penyaluran bansos karena masyarakat sangat membutuhkannya. Serta libatkankelompok masyarakat dalam penyaluran," ujar Sigit. 

Diketahui, dalam periode 3 sampai dengan 26 Juli 2021 Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda, sebanyak 843.609 paket sembako dan 4.888.711 Kg atau 4.888,7 ton beras. Serta Alkes berupa masker, handsanitizer, tempat cuci tangan sebanyak 55.194.936.(**)

Kapolri Gelar Posko PPKM di Pasar, pastikan perekonomian dan protokol kesehatan berjalan.

METRO ONLINE,JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membentuk posko PPKM di pasar-pasar rakyat. Hal itu bertujuan guna memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes). 

Dalam perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021, Pemerintah melakukan pelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat. Diantaranya adalah, pasar rakyat diperbolehkan beroperasi namun dengan protokol kesehatan yang ketat. 

"Seluruh jajaran membentuk Posko PPKM di pasar untuk antisipasi pelonggaran ekonomi kerakyatan," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Mantan Kapolda Banten itu menekankan, posko PPKM di pasar tersebut nantinya akan bertugas untuk memastikan pedagang maupun pengunjung telah menerapkan standar protokol kesehatan yang sesuai dengan penanganan Pandemi Covid-19.

Posko itu nantinya, kata Sigit, harus menerapkan One Gate System untuk membatasi kapasitas pengunjung. Lalu, melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. 

"Menyiapkan lokasi cuci tangan, membagikan masker, pengaturan jaga jarak antar-pedagang serta melakukan random check swab antigen," ujar Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit menyatakan bahwa, dalam posko PPKM di pasar tersebut, disiapkan pula vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. 

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM Level 4 dari Pemerintah kepada masyatakat yang paling terdampak perekonomiannya. 

Penerapan Posko PPKM di pasar, Sigit meminta kepada jajarannya untuk bersinergi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaannya.

"Pemberdayaan koordinator pengawas disiplin prokes dengan melibatkan petugas keamanan atau paguyuban pelaku usaha," ucap Sigit. 

Diketahui, pembentukan posko PPKM pasar ini mulai aktif pada kemarin hari. Hingga saat ini tercatat, sudah ada 9.213 posko di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.(**)

Pimpin Vicon, Kabarhakam Tekankan Arahan Presiden Jokowi Soal PPKM Level 4

METRO ONLINE,JAKARTA--Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto memimpin video conference (vicon) kepada seluruh jajaran terkait penanganan pandemi Covid-19 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/7).

Selaku Kepala Operasi (Kaops) Aman Nusa II Lanjutan, Arief menekankan beberapa arahan Presiden Joko Widodo selama penerapan PPKM Level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. 

"Intensifkan hasil Ops Aman Nusa II, laksanakan dengan konsisten, proaktif dan koordinatif," tekan Arif dalam keterangan tertulis. 

Adapun penekanan arahan Presiden Joko Widodo yang harus dengan baik diterjemahkan di lapangan antara lain, pengaturan operasional pasar tradisional, PKL dan warung makan. Terkait hal ini, Arief menekankan agar betul-betul dikontrol terkait jam buka dan penegakan protokol kesehatannya. 

"Koordinasi dengan Pemda dan Dinas Pasar. Lakukan pengurangan jumlah pedagang di pasar lalu dibuatkan atau usulkan lokasi perluasan di luar pasar hingga pengaturan parkir," ujar Arief. 

Kemudian, sambung Arief, selama penerapan PPKM Level 4 bagaimana Peran Polri mengurangi beban masyarakat. Dalam hal ini, penyaluran bantuan sosial, sembako yang harus dikawal sepenuhnya hingga tepat sasaran. 

Arief, sebagaimana penekanan Presiden Jokowi juga meminta memetakan wilayah dengan angka kematian tinggi, dengan memantau peningkatan kapasitas RS, isolasi terpusat hingga peningkatan ketersediaan oksigen. 

Oleh karena itu, pelaksanaan Operasi Aman Nusa II Lanjutan ini Arief meminta agar jajaran berkoordinasi dengan Forkompimda, kolaborasi dan sinergitas. 

"Polri agar mendinamisasi sinergitas seluruh komponen. Dan tak kalah penting kesehatan dan keselamatan personel diutamakan," tandas Arief. 

Lalu kemudian, Arief menekankan dalam rangka peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap prokes merupakan aspek penting dalam penurunan jumlah kasus positif. Dengan cara, melakukan sosialisasi dan edukasi masif baik secara langsung dengan mobil patroli maupun melalui media sosial. 

"Dilakukan pada komunitas level terkecil, penegakan prokes dilakukan dengan cara humanis, hindari cara arogan," tekan Arief.

Dalam pelaksanaan 3T, Arief mengarahkan agar mengintesifkan pada level PPKM Mikro dengan berkoordinasi kepada 4 pilar. Lalu bentuk tracer untuk laksanakan tracing sekaligus melaksanakan sosialisasi atau edukasi prokes dan memastikan ketersediaan alat testing (antigen/PCR). 

Sejauh ini, kata Arief, jumlah tracer di 34 Polda berjumlah 61.217, yang terbagi 58,929 tracer di lapangan 2,288 tracer di ruang digital. 

Pelaksanaan vaksinasi juga turut menjadi atensi, untuk itu agar personel memperhatikan dan memastikan jumlah warga yang telah dilakukan vaksin. Arief menekankan agar akselerasi vaksinasi di elaborasi sehingga target herd immunity segera tercapai, di komunitas.

Pengusaha asal Aceh Beri Hibah 2 Triliun ke Polda Sumsel untuk Penanganan Covid 19.

METRO ONLINE Sumsel---Polda Sumsel mendapat bantuan dana penanggulangan covid-19 sebesar Rp.2 Triliun. Bantuan ini diberikan oleh keluarga alm Akidi Tio, pengusaha sukses asal Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur melalui dokter keluarga mereka di Palembang, Prof dr Hardi Darmawan. Penyerahan dana bantuan turut diserahkan ke Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, dan disaksikan Gubernur Sumsel H Herman Deru, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dra Lesty Nuraini Apt Kes dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. 

"Ini luar biasa sekali, ada yang memberikan bantuan untuk penanganan covid-19"

"Bantuan berupa uang sebesar Rp. 2 triliun," ujar Gubernur Sumsel H Herman Deru saat ditemui setelah penyerahan bantuan covid-19 sebesar Rp 2 T di Mapolda Sumsel, Senin (26/7/2021). 

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan, Akidi Tio adalah keluarga yang ia kenal saat bertugas di Aceh beberapa tahun silam. 

Perwakilan keluarga lalu menyampaikan kepada dirinya bahwa akan ada bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat Sumsel terdampak covid-19.

Meski Kapolda sendiri tak menampik sempat sedikit dibuat terkejut dengan nominal fantastis dari bantuan yang diberikan. 

"Mendengarnya saja kaget, apalagi melaksanakan (amanah) itu"

"Menurut saya ini adalah amanah yang sangat luar biasa dan berat sekali karena uang yang diamanahkan ini besar dan pastinya harus dipertanggungjawabkan"

Sementara Gubernur Hernan Deru turut mengapresiasi bantuan yang diberikan keluarga almarhum Akidi Tio

"Sumsel dapat bantuan COVID-19. Dananya sekitar Rp 2 triliun," kata Deru usai penyerahan dana hibah COVID-19 di Polda Sumsel.(**)

Polri Salurkan Bansos Sembako 723.773 Paket dan 3.863 Ton Beras Sepanjang PPKM Darurat Hingga Berlevel

 

METRO ONLINE,JAKARTA - Mabes Polri beserta Polda jajaran tercatat sudah menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako sebanyak 723.773 paket dan beras sebesar 3.863.300 Kilogram atau 3.863,3 ton. Jumlah itu sejak diterapkannya kebijakan PPKM Darurat hingga PPKM berlevel. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, bansos tersebut disalurkan kepada masyarakat yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi Covid-19. 

"Selama periode 3 Juli sampai dengan 23 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 723.773 paket sembako dan 3.863.300 Kg (3.863,3 ton) beras," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Dalam pendistribusiannya, mantan Kapolda Banten ini memastikan bahwa, jajarannya telah melakukan pemetaan diwilayahnya masing-masing, sehingga pembagian bansos tersebut dipastikan tepat sasaran. 

Sigit menyebut, jajaran kepolisian telah diinstruksikan untuk terus bergerak aktif dan melakukan jemput bola dalam menyalurkan bantuan sosial dari Pemerintah, melalui TNI, Polri dan Kemensos. 

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan, kata Sigit adalah telah dilaksanakannya patroli skala besar pembagian bansos kepada masyarakat di seluruh Polda jajaran bersama dengan TNI dan pihak terkait lainnya, tadi malam. 

Sigit menegaskan, patroli skala besar pembagian bansos, bertujuan untuk membantu serta meringankan beban masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Level 4 saat ini. 

"Seluruh Polda jajaran bersama TNI dan stakeholder lainnya, akan terus bergerak melakukan pembagian bansos kepada masyarakat," ujar eks Kabareskrim Polri tersebut.

Sigit menekankan, TNI-Polri dan seluruh stakeholder lainnya bakal terus bekerjasama dan bergandengan tangan, untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di Indonesia. Diantaranya adalah, percepatan vaksinasi massal, penguatan PPKM Mikro, hingga penyaluran bansos. 

Oleh sebab itu, Sigit berharap kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin. Karena dengan begitu, salah satu upaya menekan kasus aktif Covid-19, yang belakangan ini mengalami peningkatan. 

"Semua ini kami lakukan demi keselamatan masyarakat bersama. Tentunya kita semua berharap laju pertumbuhan Covid-19 cepat turun, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas," ucap Sigit mengakhiri.(**)

Kapolri Instruksikan Polda Se-Indonesia Gelar Patroli Skala Besar Pembagian Bansos Malam Ini

METRO ONLINE,JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh Polda dan Polres se-Indonesia untuk menggelar Apel dengan dilanjutkan melakukan patroli skala besar pembagian bantuan sosial (bansos), nanti malam, ke masyarakat. 

Sigit mengungkapkan, patroli skala besar pembagian bansos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 atau virus corona. 

"Kepada jajaran Polda dan Polres, pada pukul 21.00 WIB nanti agar melaksanakan kegiatan apel dan dilanjutkan patroli skala besar penyaluran bantuan sosial," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, jajaran Polda dan Polres nantinya akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang paling terdampak ekonominya. 

Menurut Sigit, penyerahan bansos yang disalurkan Pemerintah melalui TNI-Polri bertujuan untuk membantu serta meringankan beban masyarakat di tengah pemberlakuan PPKM Level 4 saat ini. 

"Semua upaya yang kami lakukan ini demi keselamatan masyarakat. Tentunya kita semua berharap laju pertumbuhan Covid-19 menurun, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas. Semoga semua yang kami lakukan ini menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua," ucap Sigit. 

Dalam melakukan patroli skala besar yang disertai pembagian bansos, Sigit menekankan seluruh jajarannya untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. 

Sebelumnya, Sigit telah menginstruksikan kepada seluruh Polda dan Polres jajaran untuk, melakukan akselerasi atau percepatan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah. Menurutnya, hal itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali.

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak Covid-19," ucap Sigit.

Sigit juga mengingatkan kepada masyarakat, jangan ragu ataupun sungkan melakukan komunikasi kepada aparat untuk meminta kembali bantuan sosial apabila akan habis maupun sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

Nantinya, dipastikan Sigit, jajarannya bakal kembali mengirimkan bantuan sosial tersebut baik yang diberikan dari Pemerintah maupun Polri. Ia juga menyebut, warga juga bisa menyampaikan apabila ada tetangganya yang belum mendapatkan bantuan sosial. 

"Lakukan pendistribusian bansos dan obat-obatan dengan metode proaktif dan reaktif sehingga dapat tepat sasaran," tutup mantan Kabareskrim Polri ini.(**)

Gelar FGD, Polri Paparkan Prinsip Pemolisian Di Tengah Pandemi Covid-19

METRO ONLINE,JAKARTA - Korbinmas Baharkam Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Model Pemolisian di Era Pandemik Guna Penanggulangan Persebaran Covid-19 Dalam Rangka Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional'. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, soal prinsip pemolisian di era pandemi Covid-19. Diantaranya adalah, hubungan dengan masyrakat yang lebih personal, proaktif memantau dan melayani masyarakat dengan stakeholder terkait.

"Menjadi problem solver, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, kesetaraan antara pengembang Polri dan masyarakat, akuntabilitas, menjalin kemitraan yang baik antara Polri dengan stakholder dan masyarakat, transparansi informasi yang akurat sebagai hoax-buster, partisipasi Polri dan nasyarakat dalam penanggulangan Covid-19," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Tak hanya itu, Argo menyebut dalam penerapan PPKM Level 4 dewasa ini polisi harus memastikan perekonomian masyarakat harus tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. 

"Tugas polisi memastikan bahwa segala ketentuan selama PPKM 4 ini dipatuhi sesuai regulasi, tetapi tidak selalu bersikap koersif. Tidak boleh mematikan ekonomi tetapi memastikan transaksi antar masyarakat dipastikan sudah sesuai prosedur kesehatan," ujar Argo.

Argo menekankan, polisi perlu memahami perannya sebagai frontliner yang merespon secara pertama keadaan darurat dan secara sadar perlu mengadopsi manajemen bencana-termasuk pengurangan risiko bencana-sebagai salah satu solusi. Selain itu, kata Argo, kondisi pertumbuhan ekonomi sampai saat ini cenderung flutuatif namun masih menunjukkan trend naik.

"PPKM adalah aspek logis untuk menekan laju persebaran Covid-19. Dengan ditunjang oleh vaksinasi untuk menambah sistem immune. Data vaksinasi menunjukkan bahwa mesikpun belum maksimal tapi mengalami trend kenaikan jumlah vaksinasi," ucap Argo. 

Adapun peran Polri dalam membantu Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19, menurut Argo, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi prokes 5M, dstribusi bantuan sosial dan pembagian masker, operasi yustisi disiplin prokes.

Lalu, pelaksanaan 3T, penyekatan PPKM, penegakan hukum, mendukung vaksinasi Covid-19, pendampingan. 

Dikesempatan yang sama, Guru Besar Psikologi Sosial FPSI UI Hamdi Muluk menyebut, peran Polri dengan paradigma baru di masa Pandemi ini adalah pemolisian komunitas yang faktor keberhasilannya antara lain, dukungan dan komitmen Polri, mengurangi budaya power oriented, adanya servant leadership, tasa percaya masyarakat, community Skill, assessment, communication, networking dan omitmen afektif dari anggota Babinkamtibmas.

"Edukasi Masyarakat di level Mikro 

Karena fokus penanganan covid berada unit mikro, desa/kel, RT/RW maka Bhabinkamtibmas harus punya jejaring komunikasi di komunitas. Membuat pola jejaring komunikasi san kolaborasi dengan stakeholder lain sampai ke tingkat RT," ujarnya. 

Sedangkan, Dosen Sosiologi UNJ Robertus Robert mengatakan, pandemi ini dapat dilewati dengan 4 hal, yaitu leadership berperan penting dalam ambil kebijakan penanggulangan Pandemi, otoritas medis yang kuat memprioritas pendekatan saintifik. 

Lalu, partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menjaga efektivitas kebijakan Pemerintah. Partisipasi masyarakat terbangun berdasarkan Trust, kemampuan membangun kerjasama internasional, karena pandemi ini bersifat global, maka kerjasama internasional harus dibangun.

"Polisi perlu memahami perannya sebagai frontliner yang merespon pertama keadaan darurat. Polisi perlu mengadopsi manajemen bencana, termasuk pengurangan risiko bencana sebagai salah satu solusi. Di era pandemi Polisi perlu menerapkan soft skill melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif," ucapnya.

Ekonom Direktur SKSG UI, Athor Subroto menjelaskan, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pandemi maka yang harus diupayakan adalah suku bunga acuan dijaga agar tetap rendah, diharapkan bisa lebih ditekan turun untuk menjaga investasi.

"Pengendalian Pandemi, berdamai dengan situasi, peningkatan kapasitas RS, hal ini paling urgent untuk peningkatan Bed dan Oxygen, percepatan vaksinasi atau Herd Immunity," tuturnya.

PPKM bisa dilonggarkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi diantaranya, Stimulus Fiskal (Insentif Pajak), Cast Transfer (Bantuan Tunai), In Kind Transfer (Bansos) dan Pembangunan Infrastrukutur

Disisi lain, Epidemiolog dan Ahli Kesehatan Masyarakat Universitas of Derby, Inggris Dono Widiatmoko menyatakan, virus Covid-19 ini tidak akan hilang tapi  belajar dari sejarah pandemi, Evolusi tetap akan terjadi. Namun sampai saat ini memang belum tahu kemana covid-19 akan bermutasi.

"Vaksinasi penting untuk melatih tubuh kita terhadap virus yang akan masuk ke tubuh kita. Ini mencegah kondisi dampak yang lebih buruk dan mengurangi resiko kematian setelah terpapar Virus Covid-19. PPKM adalah aspek logis untuk menekan laju persebaran Covid-19. Garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 adalah pencegahan yg merupakan tugas penting Polri," tutupnya.(**)

Polri Imbau Masyarakat Tidak Terhasut Ajakan Aksi Unjuk Rasa Tanggal 24 Juli

METRO ONLINE,JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat tak terhasut dengan ajakan aksi unjuk rasa serentak di media sosial (medsos) pada tanggal 24 Juli 2021. Pasalnya ajak itu berpotensi terjadi kerumunan dan akan menambah penularan Covid-19.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, imbauan tersebut disampaikan karena saat ini jumlah Covid-19 terus melonjak. Dengan adanya demonstrasi, potensi menciptakan kerumunan bakal terjadi, yang nantinya semakin memperburuk laju pertumbuhan virus corona.

"Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid yang masih tinggi," kata Argo saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).

Jenderal bintang dua itu menyebut, saat situasi seperti ini penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara daring. "Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online," ujar Argo. 

Dia mengatakan, aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. "Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan," ucap Argo. 

Diketahui, beredar di media sosial mengenai percakapan persiapan aksi serentak yang hendak dilakukan oleh elemen masyarakat sipil di Semarang dan beberapa wilayah lain. 

Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dilakukan selama berhari-hari dan tidak membawa suatu identitas golongan ataupun kelompok.(**)

Panglima TNI dan Kapolri Sosialisasi Vaksin Keliling dan Serahkan Langsung Bansos ke Warga Jakarta

METRO ONLINE,JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terjun langsung ke permukiman atau Slum Area, untuk menyerahkan bantuan sosial (bansos) PPKM Level 4 ke warga DKI Jakarta, Kamis (22/7/2021). Kunjungan pertama dilakukan ke kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut mereka berdua menyerahkan langsung bantuan sosial dari Pemerintah Indonesia, kepada masyarakat yang ekonominya terdampak akibat Pandemi Covid-19. Mereka berdua juga melakukan interaksi dengan masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

"Semoga membantu, ini untuk membantu kebutuhan sehari-sehari," kata Sigit memulai interaksinya dengan salah satu warga. 

Sigit menjelaskan, bantuan sosial tersebut berasal dari Pemerintah Indonesia yang disalurkan melalui TNI-Polri. Hal ini merupakan wujud kehadiran Negara di tengah masyarakat. Sekaligus, bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. 

"Penyaluran bantuan sosial ini merupakan komitmen Pemerintah terhadap kebijakan yang diambil sekaligus sebagai wujud kehadiran negara ditengah-tengah masyarakat," kata Sigit 

Saat membagikan bansos tersebut, eks Kapolda Banten ini juga menyosialisasikan kepada masyarakat yang sudah di vaksin untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). 

"Sudah di vaksin ya. Tetap pakai masker ya. Kalau ada saudaranya yang butuh masker, kasih. Terima kasih ya," ujar Sigit kepada warga penerima bansos.

"Terima kasih banyak ya pak, sangat membantu," jawab salah seorang warga. 

Senada, Panglima TNI juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sehari-hari, meskipun sudah dilakukan vaksin.

"Tetap pakai masker ya, ini ada sembako, jaga kesehatan ya," kata Panglima saat berinteraksi dengan warga lainnya. 

Adapun warga yang menerima simbolis bansos tersebut diantaranya adalah, Ali Muskon (36) seorang driver ojek oline yang harus terhenti karena terdampak PPKM, Saiful Anwar (44) mantan karyawan hotel travel yang saat ini dirumahkan. 

Lalu, Ending Samsudin (52) seorang pedagang kopi, Suwandi yang merupakan ojek online dan terhenti akibat PPKM. Dalam pemberian ini, para warga semuanya sudah dilakukan swab antigen dengan hasil non-reaktif, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Usai memberikan bansos secara langsung, Panglima TNI dan Kapolri melanjutkan peninjauannya ke SDN Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka melihat secara langsung vaksinasi keliling TNI-Polri. 

Vaksinasi keliling ini merupakan program jemput bola menggunakan mobil vaksin untuk menyambangi daerah maupun lokasi padat penduduk di wilayah Jakarta. Saat ini telah tersedia 62 unit mobil vaksin keliling. Target vaksinasi adalah 300 orang per hari dengan sasaran masyarakat umum dan remaja usia 12-18 tahun. 

"Kami memiliki 62 unit mobil vaksinasi di DKI Jakarta untuk menjangkau daerah-daerah, sehingga lebih mudah diakses masyarakat," ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Di pemukiman padat penduduk Duri Pulo, Panglima TNI dan Kapolri juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat. Sigit memastikan seluruh warga yang terdampak, bakal mendapatkan bansos dari Pemerintah. 

"Ini buat bantu ibu, dapat semua ya. Di dalamnya ada masker, vaksin sudah ya, tetap pakai maskernya untuk jaga kesehatan ya," kata Sigit kepada warga sembari membagikan bansos ke tiga anggota keluarga tersebut. 

Tak hanya itu, Panglima TNI dan Kapolri serta Kepala BNPB mengunjungi Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka melakukan sosialisasi vaksinasi keliling dan menyerahkan bantuan sosial Pemerintah kepada masyarakat di permukiman padat penduduk. 

Sigit menyampaikan sosialisasi program vaksinasi kepada masyarakat. Nantinya, untuk mengejar terciptanya Herd Immunity di wilayah Ibu Kota, vaksin keliling bakal dilakukan seiring dengan kegiatan vaksinasi yang sudah berjalan selama ini, misalnya vaksinasi massal dan gerai vaksin. 

"Harapan kami bagaimana kami kejar Herd Immunity khususnya di Jakarta segera terbentuk," kata Sigit di Petamburan. 

Sementara itu, Sigit menegaskan kepada masyarakat yang aktivitas perekonomiannya terganggu akibat kebijakan PPKM ini, nantinya akan terus diberikan bantuan sosial oleh Pemerintah melalui TNI-Polri. 

Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan ragu menyampaikan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibas apabila stok bantuan sosialnya habis. Nantinya, pihak TNI dan Polri akan kembali mengirimkan paket bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak. 

"Harapan kami ini bisa membantu, dari Pemerintah yang tentunya dari Pemerintah kami harapkan bisa meringankan beban dari masyarakat yang terdampak. Dan tak usah khawatir Pemerintah pasti perhatikan masyarakat," tutur Sigit. 

Untuk diketahui, tercatat saat masa PPKM Darurat dan PPKM Level 4, Polri telah menyalurkan 600.294 paket sembako dan 3.181.000 Kg atau 3.181 ton beras.(**)

Instruksi Kapolri ke Jajaran saat PPKM Level 4: Akselerasi dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran

METRO ONLINE,JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun, yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) penanganan Pandemi Covid-19. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk, melakukan akselerasi atau percepatan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah tersebut. Menurutnya, hal itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali.

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Sigit saat menggelar Vicon bersama seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7/2021).

Mantan Kapolda Banten ini juga memastikan, seluruh jajaran TNI-Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibas telah melakukan pemetaan diwilayahnya masing-masing, sehingga penyaluran bansos tersebut tepat sasaran. Tak hanya di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, namun juga di PPKM Level 3 dan PPKM Mikro. 

"Seperti yang sudah kami lakukan selama ini, bantuan dari Pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri akan dipastikan tepat sasaran ke masyarakat di Indonesia. Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Selain dari Pemerintah, Sigit menyebut, TNI-Polri juga bakal menggelontorkan bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Meskipun sudah berjalan sejak awal Pandemi dan PPKM Darurat, kedepannya hal itu juga akan dilakukan ketika penerapan PPKM Level 4 saat ini.

Sebagai catatan, sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 Kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat. 

Kemudian, di tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum. Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

"Terus bergerak pastikan masyarakat mendapatkan bantuan sosial di tengah Pandemi Covid-19. Polda jajaran bergerak cepat dalam penyaluran tersebut. Sehingga, kedepannya tidak ada lagi di suatu wilayah yang warganya mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan," papar Sigit. 

Sebab itu, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat, jangan ragu ataupun sungkan melakukan komunikasi kepada aparat untuk meminta kembali bantuan sosial apabila akan habis maupun sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

Nantinya, dipastikan Sigit, jajarannya bakal kembali mengirimkan bantuan sosial tersebut baik yang diberikan dari Pemerintah maupun Polri. Ia juga menyebut, warga juga bisa menyampaikan apabila ada tetangganya yang belum mendapatkan bantuan sosial. 

"Lakukan pendistribusian bansos dan obat-obatan dengan metode proaktif dan reaktif sehingga dapat tepat sasaran," ucap Sigit.

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP dan Ormas, untuk saling bergandengan tangan untuk membantu sesama dan menyosialisasikan protokol kesehatan dan program percepatan vaksinasi nasional. 

Sementara itu, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan asistensi terkait anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Terkait hal ini, Sigit juga telah meminta kepada Kapolda untuk berkoordinasi dengan Gubernur dan Kajati setempat. Kemudian, jajaran Kapolres untuk berkomunikasi dengan Bupati, Wali Kota dan Kajari. 

Koordinasi tersebut dilakukan terkait dengan masih rendahnya capaian belanja daerah terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19. Diantaranya, berbagai jenis bantuan masyarakat, bansos sembako dan bansos tunai pusat. Lalu, pembuatan rumah isolasi oleh Pemda setempat serta pengadaan dan distribusi obat-obatan.

"Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel," ucap Sigit.

Yang paling terpenting, kata Sigit, saat ini adalah masyarakat tetap di rumah, dan apabila memang terpaksa untuk beraktivitas selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Kebijakan yang berlaku saat ini, menurut Sigit, adalah untuk kepentingan bersama dan bertujuan menyelamatkan masyarakat serta menekan laju pertumbuhan Covid-19. 

"Semua ini kami lakukan demi keselamatan masyarakat. Tentunya kita semua berharap laju pertumbuhan Covid-19 cepat turun, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas," ujar Sigit mengakhiri.(**)

Kabid Humas Polda Sulsel Imbau Masyarakat Berhenti Tolak Jenazah COVID-19

METROONLINE  MAKASSAR--Penolakan pemakaman jenazah yang diduga terjangkit Virus Corona sempat terjadi di Kelurahan Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa, Selasa malam (20/7/2021) pukul 20.10 WITA.

Personil Polres Gowa merespon cepat dan langsung mengecek ke lokasi.

Saat tiba di TKP Jenazah yang diduga terjangkit Covid-19 telah dimakamkan namun warga dari Kel Kalegowa masih berkumpul. Saat Kepala kelurahan Kaligowa memberikan pemahaman namun warga tetap melakukan penolakan jika kembali dilakukan pemakaman di pekuburan yang tidak jauh dari pemukiman warga ini, 

Diketahui kelurahan Kalegowa ini bersebelahan dengan kelurahan tombolo dan mereka takut tertular jika ada pemakaman jenazah covid 19 karena pemukiman warga bersebelahan dengan lokasi pemakaman.

Aparat Personil Polres Gowa menjelaskan setiap jenazah yang diduga terjangkit Covid-19 dapat dimakamkan di mana saja sesuai surat edaran Gubernur Sulsel dengan syarat ada permintaan pihak keluarga kepada Satgas Covid tingkat kabupaten lalu berkoordinasi dengan provinsi selanjutnya dapat melakukan pemakaman, 

Dikatakannya, Jika memang ada indikasi penularan terhadap masyarakat bila dilakukan pemakaman di perkuburan walaupun disekitar pemukiman warga pasti sudah banyak warga yang menjadi korban. Tapi hingga saat ini hal itu tak terjadi, tambahnya lagi.

Saat diberikan pemahaman selanjutnya wargapun memahami kemudian dihimbau untuk membubarkan diri agar penularan covid di antara warga yang berkumpul tersebut tidak terjadi.

Sementara itu , Kasubbag Humas Polres Gowa menerangkan Adanya kejadian tersebut karena ada miskomunikasi antara petugas pemakaman dari Satgas Covid dengan penjaga pemakaman dimana petugas jaga pemakaman tidak mendapat informasi tetang rencana pemakaman.

Dijelaskan lagi , Dengan adanya kejadian ini saya berharap seluruh masyarakat kabupaten Gowa tidak melakukan penolakan pemakaman terhadap jenazah yang diduga terjangkit Covid-19 sesuai surat edaran gubernur Sulsel nomor 001/IX/2020 di manapun lokasinya dan bila hal itu terjadi maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas .

Menanggapi hal itu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan meminta masyarakat untuk berhenti menolak jenazah COVID-19, sebab prosedur pengurusan serta pemakaman sudah dipastikan aman untuk petugas dan warga setempat.

Menurutnya, Serangkaian prosedur pengurusan serta pemakaman jenazah positif COVID-19 pasti sudah  dilakukan untuk memastikan keamanan petugas dan masyarakat sekitar,.

E .Zulpan menuturkan, polisi juga mengambil langkah-langkah persuasif dan Humanis bila penolakan itu terjadi .

“Peran media juga sangat penting untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat awam tentang hal itu,” sambung dia , Rabu (21/07)

Editor : A.  Gusthi

Kapolri Sebut 475.420 Paket dan 2.471.217 Kg Beras ke Warga Selama PPKM Darurat

METRO ONLINE,JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah dilakukan di seluruh wilayah. 

Sigit mengungkapkan, sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 Kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat. Khususnya, warga yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19. 

"Sejak periode 3 sampai dengan tanggal  19 Juli 2021, Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda sebanyak 475.420 paket sembako dan 2.471.217 Kg beras," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Kemudian, sepanjang tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

"Akselerasi penyaluran bantuan sosial kami lakukan di seluruh Indonesia atau 34 provinsi. Baik wilayah yang menerapkan PPKM Darurat ataupun PPKM Mikro," ujar Sigit. 

Menurut Sigit, Pemerintah melalui TNI dan Polri juga telah menggelontorkan bantuan sosial PPKM Darurat dengan menyasar para masyarakat yang memang membutuhkan. Selain itu, vaksinasi nasional untuk menuju Herd Immunity terus dilakukan. 

Sebab itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya dari tinggal atas hingga level bawah untuk terus melakukan percepatan distribusi bantuan sosial PPKM Darurat kepada masyarakat. 

Ia juga meminta untuk jajaran TNI-Polri melakukan mapping dalam penyaluran bansos tersebut. Sigit berharap tak ada lagi wilayah yang melaporkan adanya saluran bantuan sosial tersebut terhambat. 

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa apabila stok bansosnya habis. Sebab itu, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. 

"Masyarakat tetap tenang dan jangan khawatir, apabila bantuan yang diberikan habis, segera melapor. Nanti jajaran TNI dan Polri ataupun Kementerian Sosial akan memberikan lagi bantuan sosial tersebut," ujar Sigit. 

Disisi lain, Sigit menjelaskan, penerapan protokol kesehatan, merupakan kunci untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di tatanan masyarakat. Karena itu, Sigit menegaskan pentingnya untuk terus melaksanakan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.

"Semua ini dilakukan untuk sama-sama menjaga kesehatan untuk keluarga, diri sendiri dan orang lain," ujar Sigit. 

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam program vaksinasi nasional maupun mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat. 

"Saya mengajak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP, Ormas, tokoh agama, ulama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama dan bergandengan tangan untuk membantu masyarakat Indonesia dan mewujudkan target dari Pemerintah Indonesia," ucap Sigit. 

Sementara itu, demi meringankan beban dan keterbatasan masyarakat di tengah PPKM Darurat ini, Polri juga mengirimkan hewan kurban se-Indonesia, khususnya di permukiman masyarakat yang paling terdampak akibat Pandemi Covid-19 ini. 

"Semoga semua yang kita lakukan di Idul Adha ini menjadi ladang amal dan ibadah untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bersama keluarga, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menerapkan 5M, dan tetap di rumah saja, agar Pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia," tutup Sigit.

Jajaran Polres Enrekang juga telah menindak lanjuti instruksi Kapolri dalam pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu khususnya yang terdampak PPKM yaitu berupa 250 paket bantuan pada tanggal 17 Juli, dan sebelumnya juga sudah banyak bantuan-bantuan lain bagi masyarakat yang membutuhkan seperti perbaikan sarana prasarana rumah tinggal dan lain-lain.

Editor : Muh Sain

Kabareskrim Minta Jajarannya Tak Arogan dan Tindak Tegas Hoaks Penanganan Covid-19

METRO ONLINE,JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas adanya informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19. 

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Andrianto kepada jajaran dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).

"Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Agus.

Agus juga menyatakan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota. 

Menurutnya, dalam penanganan Pandemi Covid-19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, Ia meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut. 

"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga," ujar Agus. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran. Sehingga, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial, dan UMKM dan dana Desa bisa dimaksimalkan. Tak hanya itu, dalam hal tersebut, juga harus dikedepankan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam," ucap Agus. 

Agus meminta kepada seluruh Kapolda untuk melakukan koordinasi dengan Kajati, BPKP dan perwakilan BPK serta stakeholder lainnya, dalam rangka pendampingan dan Asistensi seluruh belanja dan bansos di daerah.

Disisi lain, Kapolri, menurut Agus, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat.

"Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan Pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperi contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif," tutur Agus. 

Agus mengingatkan, terkait dengan protokol kesehatan, kepada pedagang selagi menerapkan sosial distancing maka hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali, sudah melanggar jam operasional yang ditentukan. 

Kemudian, Agus meminta agar jajarannya telah melakukan pengecekan setiap harinya terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen. 

Terkait hal itu, Agus menekankan soal pengecekan kesediaan obat-obatan dan oksigen dengan minimal tiga hari atau lebih baik satu minggu kedepan cadangan atau stoknya tersedia untuk masyarakat. Sebab itu, diperlukan adanya meningkatkan koordinasi antar-daerah untuk kesediaan hal tersebut.

"Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak," kata Agus.

Editor : A. Gusthi