METRO ONLINE,PANGKEP-Komisi II Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep melaksanakan rapat kerja yang berlangsung di di ruang sidang komisi DPRD pada Kamis 30 Januari 2025
Rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep menghadirkan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pangkep terkait kelanjutan pembangunan kembali pasar matojeng dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep terkait pembangunan dermaga tahun anggaran 2024.
Rapat dipimpin HM Lutfi Hanafi, didampingi H. Muchtar Sali, Syamsinar, Rahmat Irsanullah, Umar, Rahmat, Muh Alvin Ruslan Aksan. Sementara dari dinas terkait hadir Kepala Dinkopdati Pangkep Agustina Wangsa bersama sejumlah para Kabid dan kasubag pelajarannya, gadis Perhubungan Baharudin bersama sejumlah jajaran dan konsultan dan peserta rapat lainnya.
Saat wawancara usai Raker Lutfi Hanafi mengatakan, masalah yang sempat viral di media sosial saya selalu anggota DPR sudah turun ke lokasi mengecek langsung pembangunan dermaga tersebut. Nah atas dasar itu untuk mendengarkan secara langsung penjelasan dari para Kadis maka hari ini kami mengundang Pak Kadis Perhubungan untuk rapat kerja.
"Jadi hari ini bukan hanya membahas dermaga Tolitoli itu tetapi kita membahas seluruh dermaga yang kita bangun dikompetensi ini tadi. Alhamdulillah banyak ide dan teman-teman anggota DPR ya terkait dengan berbagai jenis masalah ke depan kita akan terus bekerja semaksimal mungkin agar fasilitas dermaga bisa dengan bisa kita bangun dengan baik dan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat kita itu," ungkapnya.
Kadishub Baharuddin, pemberitaan berkaitan dengan pembangunan yang sempat viral kemarin tentu kita mau supaya apa yang kita lakukan untuk pembangunan dermaga itu bisa berjalan dengan baik tentu kami menilai bahwa apa yang kami sudah lakukan saya anggap itu yang terbaik, ternyata memang yang namanya kegiatan pasti ada saja celahnya.
"Ini hari saya mendapatkan mungkin masukan-masukan dari teman, media ketika ada hal-hal yang kurang silahkan diberikan kami masukkan, kami terbuka dengan segala macam kekurangan kami di Dinas perhubungan berkaitan dengan pembangunan dermaga tadi memang kita bukan hanya secara umum," tuturnya.
"Saya sudah sampaikan bahwa begini kondisinya pembangunan dermaga di kabupaten Pangkep dan saya sudah tegaskan bahwa mulai dari pada perencanaan, pengadaan, di WP dan sampai kepada pelaksanaan saya yakinkan bahwa itu kami sudah lakukan sesuai aturan yang ada," jelasnya.
Menurut Bahar, sebetulnya untuk bangunan pelelangan itu dari sisi anggaran memang tidak fokus di situ, kita masih menggunakan kayu lamanya karena memang sifatnya pemeliharaan itu, jadi sebetulnya di situ kayunya nanti kalaupun ada yang diganti saya kira tertentu Kita melihat kayu-kayu apa yang perlu diganti tapi sesuai yang ada di situ.
Terkait Dinas Perdagangan dipaparkan H Lutfi Dinas koperasi dan perdagangan ini kita undang rapat kerja tadi untuk membicarakan khusus berkelanjutan pembangunan pasar motogen yang mana kita ketahui bahwa pasar Matojeng ini kan dikena jalur kereta api maka pihak balik kereta api ini akan menggantikan, pertama lokasi yang baru, kedua bangunan baru untuk pasar ini.
"Sebenarnya ini pihak perkeretaan sudah menganggarkan pada tahun 2023 pembangunan pasar Matojeng ini akan tetapi tidak sempat dibangun maka anggaran itu kembali ke pusat karena apabila kalau aturannya kalau ada anggaran kita tidak mampu serap, tidak mampu dilaksanakan maka anggaran itu akan kembali ke negara sehingga untuk membangun kembali pasar itu harus dari awal lagi mengusulkan penganggaran,' lanjutnya.
Diutarakan H Lutfi, itulah tadi kita rapat dengan Dinkopdatin dan balai kereta untuk membicarakan ini sampai hal teknis, mulai perencanaan pelaksanaan agar kalau tidak bisa tahun ini dilaksanakan maka menurut kita berupaya tahun depan harus dibangun, Pasar ini kan menyangkut kepentingan rakyat, banyak sekali usulan-usulan masuk ke kami DPR terkait pasar yang ini.
Saya tekankan tadi kepada Disperindag untuk terus komunikasi dengan balai kereta dan harus dibangun paling lama 2026 nantinya tadi sudah berjanji dua bulan ke depan ini desainnya itu bisa kelar dan setelah kelar maka desain itu akan diusulkan ke dirjen perhubungan untuk diajukan penganggarannya pada tahun 2026, kalau tidak bisa tahun 2035," ucapnya.
H. Lutfi jelaskan kalau sekiranya pihak balai kereta api ini butuh dukungan dari kami DPR insyaallah kami akan turut memperjuangkan di Kementerian ataupun di DPR RI yang membidangi.
"Masalahnya begini, anggaran pembangunan pasar itu turun pada bulan Oktober 2023 sebesar 3 miliar lebih pemeriksaan lahan sudah, sekarang yang tersisa itu pembangunan fisik senilai 1,1 miliar karena waktu yang sangat mepet maka itu tidak sempat dibangun, kita sudah umumkan melalui penyedia barang dan jasa tapi tidak ada kontraktor yang mampu melaksanakan maka akhirnya pemerintah daerah dan Balai memutuskan untuk tidak melaksanakan pembangunan ini kalau tidak bisa diselesaikan selama waktu 3 bulan untuk menghindari adanya masalah-masalah ke depan," tutupnya
(thiar)
