-->
BADAN HUKUM " PT METRO MEDIA INDONESIA >>> AKT NO.13 TGL. 21-08-2018 SK. KEMENKUMHAM RI NO.AHU-0040828.AH.01.01. TGL. 29-08-2018 >>> Alamat Kantor Redaksi Jalan Yusuf Kallah No 31 Makassar



Minggu, Juli 07, 2024

Diduga Ada Oknum Kelurahan Kanaan Bontang Barat Masuk Angin

METRO ONLINE Kaltim - Diduga Ada Oknum Kelurahan Kanaan Masuk Angin, Pasalnya Pengajuan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Penggunaan Tanah (SPPFPT) oleh ahli waris Sadike hanya bergulir di Kelurahan Kanaan sejak Tahun lalu hingga saat ini, belum ada penyelesaian, bahkan Lurah telah berganti

Staf Kelurahan Kanaan, Supri menyebut telah dilakukan peninjauan lapangan dan ada yang mengaku atas nama Burhan jika Lahan itu adalah miliknya

"Kami melakukan peninjauan lapangan, peninjauan pertama gitu kan, ketika itu sudah kelir peninjauan lapangan

ternyata berjalannya waktu, tanah itu ada ngakuin si Burhan ia kan, di mediasi lah di kecamatan adalah titik-titik damainya gitu kan", Kata Supri diiringi dengan Suara Gugup di Kantor Kecamatan Kanaan, Jum'at, (5/7/2024). 

"Akan tetapi kemudian burhan itukan mengeluarkan Surat ia kan, Surat itu melarang pembuatan surat disitu, setelah itu berjalannya waktu lagi, ada lagi datang, Burhan emang datang saya ini belum sepakat dengan pembagian pembagian", Kutip Supri 

Sementara Pihak ahli waris saddike, Gilang menjelaskan disertai memperlihatkan Bukti autentik berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Perwatasan (Segel) serta bukti lainnya bahwa terkait Burhan dia sudah tidak bisa turut campur, pasalnya Burhan telah menjual lahan itu

Sedangkan yang membeli lahan tersebut telah sepakat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perdamaian dengan Ace dan Muhammad Dahnial serta Rian Apriadi Gurianto yang merupakan Anak dari Hj. Nur Aeni Said, bahkan pihak Ibu Rahma dan Pak Bagus telah bertandatangan atas nama Instansi Kelurahan dan Kecamatan, Jelas Gilang di hadapan Lurah Kanaan termasuk Supri Selaku Staf Kelurahan

Mendengar hal itu, Salmon Kanaan Payung Allo Selaku Lurah dengan spontan terhadap Stafnya agar Burhan dipanggil "Panggil Burhan", Tegas Salmon.

Diakhir pertemuan tersebut, Pihak ahli waris saddike sangat kecewa dengan Supri yang seakan-akan tidak ingin mendengarkan apa yang disampaikan bahkan melirik bukti Lahan Tanah kami", Ungkap Ahli Waris Saddike


(TL/SM)

Sabtu, Juli 06, 2024

Diduga Ada Biang Kerok, Pemilik Tanah Pertanyakan Pengajuan SPPFTP Di Kelurahan Kanaan

METRO ONLINE Kaltim - Diduga Ada Biang Kerok, Pasalnya Pengajuan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Penggunaan Tanah (SPPFPT) oleh ahli waris Sadike di Kelurahan Kanaan sejak Tahun lalu hingga saat ini belum ada penyelesaian

Pihak ahli waris saddike, Gilang mengungkapkan, bahwa Sebelumnya telah dilakukan Rapat Musyawarah Sengketa Tanah / Lahan hingga dilakukan peninjauan lahan pada Selasa, 24 Oktober 2023 yang terletak di RT 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Namun Kedua belah pihak menunjuk lokasi yang sama dan tidak ada titik kesepakatan dalam mediasi

Dengan demikian, Pihak terkait mempersilahkan Kedua belah pihak untuk melanjutkan musyawarah dengan tidak merugikan masing-masing pihak. Dan dilakukanlah secara kekeluargaan hingga menuai hasil (Sepakat) sebagimana dalam Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani pihak Kelurahan atas nama Ibu Rahma dan Kecamatan Atas nama Bagus, Ungkap Gilang di Ruangan kerja Lurah Kanaan, Kamis, (4/7/2024). 

Menanggapi hal tersebut, Lurah Kanaan, Salmon Kanaan Payung Allo menyebut jika ada perubahan sistem dari Kecamatan terkait Pengajuan SPPFPT dengan adanya Format baru

"Kami belum proses, karena adanya perubahan sistem baru lagi dari Kecamatan", Kata Lurah Kanaan diruang Kerjanya. 

Disisi lain, terkait Surat Pernyataan tertulis ditandatangani atas nama Murniati diterima pihak Kelurahan yang menganggap jika ada permasalahan sengketa pihak ahli waris dengan berlandasan hasil mediasi dari Kecamatan Bontang Barat

Oleh karena itu, Lurah Kanaan meminta agar pihak ahli waris sadike berkoordinasi langsung kebagian kasi pemerintah Lurah Kanaan atas nama Supri. 

"Silahkan koordinasi dengan supri karena dia lebih tau persoalan ini", Ucap Lurah Kanaan.


Bersambung


(TL/SM)

Rabu, Mei 22, 2024

Kesederhanaan Sosok Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel Kombes I Made Agus Prasatya Duduk Lesehan Sarapan Pagi di Aspal

METRO ONLINE BALI -- Kesederhanaan sosok Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol I Made Agus Prasetya, terlihat seusai memimpin apel pasukannya yang bertugas di KTT World Water Forum (WWF) ke-10, Bali, Rabu (22/5/2024) pagi.

Perwira tiga melati ini, menyempatkan sarapan pagi nasi pecel bersama 150 anggotanya sebelum bertugas.

Sarapan nasi pecel tradisional khas Bali itu disantap dengan duduk melantai di aspal.

Tepatnya, di lokasi apel halaman parkir Lotte Mart, Jl By Pass Ngurah Rai, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali.Nyaris tak ada sekat antara Kombes Pol I Made Agus dengan para personelnya.

Jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1998 ini, tak sungkan duduk sama rata dengan personelnya yang didominasi pangkat bintara

Suasana keakraban dan kekeluargaan tampak begitu terlihat saat santap pagi berlangsung.Sesekali, Kombes I Made Agus, menyapa anggotanya sambil berbincang ringan.

"Gimana sejauh ini, ada kendala tidak selama tugas KTT WWF ini," ucap Kombes Agus menyapa.

"Siap komandan, sejauh ini aman terkendali," sahut anggota serempak.

Keberadaan Kombes Pol I Made Agus di Bali, untuk memimpin apel yang diperintahkan langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi.

"Jadi kehadiran saya di depan rekan-rekan semua saat ini, tidak terlepas dari kepedulian bapak kapolda (Irjen Pol Andi Rian R Djajadi) yang meminta saya untuk menjenguk langsung anggota yang bertugas di KTT WWF Bali ini," ucap Kombes Pol I Made Agus saat apel.

Pada kesempatan itu, Kombes Pol I Made Agus juga menyampaikan rasa terima Kapolda Sulsel kepada seluruh personel yang bertugas.

"Pesan dari Bapak Kapolda kita, beliau menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan semua," ujar putra asli Bali ini.

"Karena telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sangat baik dalam mendukung kelancaran kegiatan World Water Forum (WWF) yang berlangsung pada 20-25 Mei 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center," sambungnya.

Lebih lanjut, Kombes Pol I Made Agus mengatakan, keterlibatan personel Ditlantas Polda Sulsel di ajang internasional ini, adalah bentuk kehormatan tugas.

"Ini adalah penghargaan dan kehormatan yang diamanahkan oleh Mabes Polri kepada Personil Ditlantas Polda Sulsel yang di BKO-kan di wilayah hukum Polda Bali," jelasnya.

Olehnya itu, Kombes Pol I Made Agus berharap agar personel yang bertugas, mampu menuntaskan Operasi bersandi Puri Agung ini dengan lancar.

"Sekali lagi terima kasih untuk semua anggota, selamat bertugas, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat sampai kembali ke Makassar," imbuhnya menyampaikan pesan Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi melalui video call.

Diketahui, KTT WWF ke-10 telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Pembukaan Forum Air Sedunia itu berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Senin (20/5/2024) pagi.

WWF ke-10 di Bali ini dihadiri oleh delapan kepada negara dan 105 menteri dari 132 negara.

Selain pemerintahan, forum ini juga dihadiri oleh sejumlah organisasi internasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, jumlah pendaftar yang ingin menghadiri WWF ke-10 tercatat mencapai 20.121 orang.

Sementara total partisipan termasuk mereka yang ikut dalam acara terkait World Water Forum ke-10 jumlahnya menjadi 46.000 orang.(*)


Editor : Muh Sain 

Rabu, Maret 06, 2024

879 Orang Jadi PPPK Kemenkumham, Bentuk Penataan Pegawai Non ASN

METRO ONLINE Jakarta - Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menata pegawai non ASN, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyelesaikan penataan tenaga non ASN dengan menetapkan 879 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhasil lulus tahapan seleksi akhir. Penetapan tersebut ditandai dengan kegiatan Serah Terima PPPK tahun anggaran 2023 di lapangan upacara Kemenkumham, Rabu (6/3).

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Supartono, mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi PPPK yang berintegritas merupakan upaya strategis Kemenkumham dalam memperoleh tenaga teknis yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Peran PPPK bertujuan untuk memperoleh pegawai ASN yang memiliki keahlian sesuai bidang tugas agar mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi.

"Seleksi tidak hanya memastikan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral, sehingga menjadi insan Kemenkumham yang semakin PASTI dan BerAKHLAK" tegas Tono. Seleksi PPPK, tambah Tono, dilaksanakan Kemenkumham secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga individu yang terpilih merupakan sumber daya yang profesional.

Tahun 2023 menjadi tahun pertama Kemenkumham membuka lowongan bagi PPPK. PPPK merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.  Proses pengadaan PPPK Kemenkumham sendiri dilaksanakan secara terpusat dengan jumlah keseluruhan pendaftar sebanyak 4.364 orang dan sebanyak 2.631 orang lulus seleksi administrasi. Selanjutnya terdapat seleksi kompetensi teknis dan seleksi kompetensi teknis tambahan, kemudian dilakukan pengintegrasian nilai akhir yang menghasilkan sebanyak 879 orang dinyatakan lulus.

Peserta yang telah dinyatakan lulus tersebut pun melewati tahapan penetapan Nomor Induk PPPK (NIPPPK) setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melewati tahapan akhir sebelum menjadi PPPK Kemenkumham. Adapun 879 orang tersebut terdiri dari empat formasi yakni PPPK Teknis Khusus sejumlah 532 orang, PPPK Teknis Umum sejumlah 213 orang, PPPK Tenaga Kesehatan Khusus sejumlah 24 orang, dan PPPK Tenaga Kesehatan Umum sejumlah 110 orang.

"Kepada para PPPK, untuk mengedepankan sopan santun serta terus mengembangkan diri, profesionalisme, bertanggung jawab, dan jujur dalam bekerja sebagai ASN agar turut aktif dalam memberikan saran dan gagasan demi meningkatkan kualitas layanan Kemenkumham," tekan Tono. Kemenkumham, lanjutnya, percaya bahwa dengan pengetahuan, keterampilan dan komitmen yang kuat, para PPPK mampu menghadapi tantangan yang ada dan memberikan kontribusi positif untuk Kemenkumham.

"Bekerjalah dengan baik, pelajari hal yang baru, jaga nama baik Kemenkumham serta hindati berbagai bentuk penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi organisasi, diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas," ujar Tono sekaligus mengakhiri sambutannya.

Kegiatan serah terima ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan Pengangkatan PPPK kepada perwakilan peserta, dilanjutkan dengan serah terima PPPK kepada Sekretaris Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta yang mendapatkan formasi PPPK Tahun 2023. Diharapkan para PPPK mampu menunjukan kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Kemenkumham.


Editor ; Muh Sain 

Kamis, Desember 14, 2023

Kapolri Resmi Lantik Irjen Pol Andi Rian R Djajadi Sebagai Kapolda Sulsel Baru

METRO ONLINE JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, telah resmi melantik Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Sulsel Baru menggantikan Irjen Pol Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso, S.H., M.Hum.

Sertijab berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023). Sertijab tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo.

Sesuai dengan Telegram Kapolri tersebut, Irjen Pol Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso, S.H., M.Hum. dimutasikan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (persiapan penugasan luar struktur). Sedangkan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, S.I.K., M.H., Pria yg merupakan salah satu putra terbaik Sulawesi Selatan yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalsel.

Selain Kapolda Sulsel, sejumlah perwira tinggi Polri juga dimutasi, diantaranya adalah Kakorlantas, Kadensus 88, Dirtipidsiber serta lima Kapolda.


Editor ; Muh Sain 

Kamis, November 30, 2023

Wakapolri Ajak Masyarakat Ciptakan Pemilu Damai Dengan Kegiatan Sosial

METRO ONLINE Yogyakarta. Wakapolri Komjen. Pol. Agus Andrianto menghadiri Bakti Sosial dan Kesehatan, Dalam Rangka Pemilu Damai 2023-2024 di ISI Yogyakarta, Rabu (29/11/23). Turut hadir pada acara tersebut Kapolda DIY Irjen. Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Polda DIY.

Wakapolri pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polda DIY yang telah menyelenggarakan Bhakti Kesehatan ini. 

“Terima kasih kepada Polda DIY telah menggelar pelayanan pemeriksaan kesehatan, yang juga menjadi salah satu program Kapolri,” jelas Wakapolri. 

Selanjutnya, Wakapolri memberikan 4 (empat) doorprize berupa Umroh Gratis kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Tidak hanya itu, rombongan paket sembako kepada 20 panti asuhan di wilayah Bantul juga dilepas secara simbolis.

Bhakti Kesehatan dan Bhakti Sosial ini diselenggarakan menjelang Pemilu 2024 guna merangkul masyarakat untuk sama-sama mewujudkan pesta demokrasi aman dan damai. Polda DIY menyediakan beberapa pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial.

Pelayanan pemeriksaan kesehatan diberikan kepada 2.410 masyarakat umum baik dari kalangan anak-anak hingga lansia. Bagi kalangan anak-anak terdapat pemeriksaan deteksi dini stunting dan pemberian makanan sehat serta penyuluhan dan pelayanan kesehatan gigi mulut. 

Diberikan secara gratis juga pemeriksaan umum dan spesialis, Screening Anemia, Screening Osteoporosis, Donor Darah, Operasi Katarak, Operasi Bedah Minor dan pemeriksaan serta pemberian 1.000 kacamata baca. Selain itu, tersedia Medical Check Up gratis bagi siswa pelajar atau yang berminat mengikuti seleksi Penerimaan Polri. 

Tak hanya itu, dalam bakti sosial tersebut diberikan 2.000 paket sembako kepada masyarakat. Seluruhnya diharapkan dapat benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perwakilan masyarakat bernama Wanti menyatakan terima kasih dan apresiasi apresiasi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan tersebut. Baginya, hal itu memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Diucapkan terimakasih kepada Polri yang telah mengadakan acara ini, kami senang selain mendapatkan pelayanan kesehatan, kami juga menerima bingkisan,” ungkap Bu Wanti. 

Hal serupa diutarakan warga bernama Sari. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, ia merasa bantuan kesehatan ini sangat berarti.

“Saya merasa senang karena pelayanan pemeriksaan kesehatannya gratis, jadi saya tidak perlu mengeluarkan biaya,” ujar Bu Sari.


Editor : Muh Sain 

Rabu, November 08, 2023

Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik I ITKP di Anugerah Pengadaan 2023

METRO ONLINE Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik). 

Penghargaan tesebut diterima langsung  oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023). 

Menurut Plh. Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas). 

"Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham," ucap Reinhard. 

Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi," tutur Reinhard. 

Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II. 

ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB). 

Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa); dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak meminta Jajarannya untuk terus mendukung Kinerja pengadaan barang dan jasa Kemenkumham dengan malaksanakan pengadaan barang dan jasa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.


Editor : Muh Sain 

Kamis, Oktober 26, 2023

Kanwil Kemenkumham Sulsel Raih Tiga Penghargaan Terbaik Pertama Bidang Kekayaan Intelektual

METRO ONLINE Jakarta. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sulawesi Selatan memborong 3 (Tiga) penghargaan terbaik Pertama dari Menteri Hukum dan HAM yang di umumkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,  Min Usihen saat membacakan laporan "Penutupan Tahun 2023 Sebagai Tahun Merek, Penetapan Tahun Tematik 2024, dan Pembukaan Rakornis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual".

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menkumham, Yasonna H. Laoly di Lapangan Merah Kemenkumham R.I, Rabu malam(25/10).

Ketiga kategori Penghargaan yang diterima Kanwil Kemenkumham Sulsel Yakni : Terbaik Pertama Kategori Pelaksanaan Kinerja Kekayaan Intelektual di Wilayah subkategori Penghargaan Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Wilayah Indonesia Tengah Tahun 2023, selanjutnya Kategori Strategi dan Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah subkategori Pelaksanaan Program Unggulan One Village One Brand Tahun 2023.

Juga pada subkategori Pelaksanaan Program Unggulan Klinik Kekayaan Intelektual melalui Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) dalam Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual Baru di Mall Pelayanan Publik Terbanyak dalam Pelaksanaan MIC Tahun 2023. Ketiga penghargaan itu menempatkan Kanwil Kemenkumham Sulsel Juara umum dan mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Di Wilayah Tahun 2023.

Penghargaan tersebut tidak lepas dari kerja keras dan Kerjasama dari Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel khususnya Pada subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Usai menerima penghargaan, Kakanwil Liberti Sitinjak menyampaikan penghargaan dan Apresiasi pada Jajaran subbidang Kekayaan Intelektual atas pencapaian yang luar biasa ini.

"Tentunya ini bisa di capai berkat dukungan dan sinergitas dengan semua pihak, baik itu di Jajaran Kemenkumham Sulsel, Pemerintah daerah, perguruan Tinggi, UMKM dan  pelaku usaha lainnya," ungkap Liberti Sitinjak

Menurut Liberti Sitinjak ini merupakan kali Pertama Kanwil Kemenkumham Sulsel menerima empat penghargaan terbaik Pertama sekaligus.

Penghargaan ini tentunya Sebagai bentuk Apresiasi dari Pimpinan Atas Kinerja kita yang luar biasa.

"Penghargaan ini akan memacu Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk bekerja lebih baik lagi dan terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Liberti Sitinjak

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergitas semua pihak hingga Kanwil Sulsel mampu kembali mengukir prestasi.

"Penghargaan ini sebagai bukti bahwa kerja keras, sinergitas dan kolaborasi yang terbangun selama ini mampu memberikan hasil yang membanggakan untuk Kemajuan Kanwil Kemenkumham Sulsel dan provinsi Sulawesi Selatan," jelas Hernadi.


Editor : Muh Sain 

Senin, Agustus 28, 2023

Menkopolhukam dan Menkumham Temui Eks Mahasiswa Ikatan Dinas di Belanda, Ini Yang Dibahas

METRO ONLINE, AMSTERDAM – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly temui eks Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) di Belanda. 

Mereka berdialog terkait persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu serta kebijakan keimigrasian, kewarganengaraan dan Repatriasi.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

“Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023, para korban yang telah diverifikasi dapat berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah. Para korban diberikan kemudahan dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia,” ujar Mahfud di Gedung Pertemuan De Schakel, Amsterdam, Belanda Minggu (27/08/2023) waktu setempat

Sejalan dengan Inpres tersebut, Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.HH-05.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Layanan Keimigrasian Bagi Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada 11 Agustus 2023 lalu. 

Menurut Yasonna, berdasarkan beleid yang ada, para korban yang telah diverifikasi dapat repatriasi atau berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah dalam mendapatkan layanan keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia.

 Artinya, dengan aturan yang sudah ada, eks MAHID dan para  korban pelanggaran pelanggaran HAM berat di masa lalu yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan pengurusan  visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Bahwa berdasarkan aturan yang ada, para korban pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri bisa mendapatkan layanan gratis untuk mengurus visa, izin tinggal dan izin masuk kembali. Dikenakan tarif 0 (nol) Rupiah,” tegas Yasonna yang juga didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto.

Untuk mendapatkannya, eks MAHID harus mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ditempat eks MAHID menetap. Selanjutnya, KBRI akan memproses dengan meneruskan permohonan ke Pemerintah Pusat. 

Permohonan visa bagi eks MAHID diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebagai wujud konkrit, Kemenkumham pada Minggu 27 Agustus 2023 telah mengeluarkan untuk pertama kalinya visa izin masuk kembali kepada Indonesia kepada salah seorang eks MAHID atas nama Sri Budiarti.

Mayoritas eks MAHID di Belanda saat ini sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka bukan merupakan mahasiswa Indonesia yang sejak awal belajar dan ditugaskan di Belanda, melainkan perantauan eks Mahid dari negara lain. 

Sekitar 50 orang eks Mahid hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Selain eks Mahid Belanda, perwakilan eks MAHID/eksil dari Moskow, Beijing dan Bulgaria juga hadir secara langsung. Sementara puluhan lainnya mengikuti secara online.

Kepada mereka, Yasonna menjelaskan jika ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, proses pengajuan pewarganegaraannya dapat dilakukan saat eks MAHID berada di Indonesia.

“Untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia kembali, saudara dapat memprosesnya saat berada di Indonesia,” ujar Yasonna.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM), Stafsus Menkumham bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi, Direktur Pelayanan Komunikasi HAM, yang didampingi  oleh Duta Besar RI di Belanda.


Editor: Muh. Sain

Jumat, Juli 28, 2023

Saat Hadiri Konferesi, Menteri Hukum dan Ham Bicara Soal Human Dignity di Oxford

METRO ONLINE, OXFORD - Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford.

Kegiatan terssbut dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. 

Konferensi ini mengambil tema Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, yang merupakan para Ahli Hukum Internasional dan para pejuang HAM internasional. 

Tampil sebagai Pembicara Utama, Yasonna menjelaskan bahwa isu martabat manusia dapat dilihat  dari berbagai konteks yang berbeda karena keragaman budaya, namun tidak menghapuskan persamaan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa dibeda-bedakan.

“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang,” ujar Yasonna. 

Yasonna juga mengungkapkan martabat manusia memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil.

“Konsep martabat manusia sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia, karena HAM menciptakan tatanan yang menjunjung martabat setiap manusia,” ungkap Yasonna.

Dalam konferensi itu Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas pelindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. 

Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan yang merata bagi semua masyarakat.

Selain itu, tambah Yasonna, pemerintah Indonesia juga menjamin kebebasan beragama bagi segenap masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah resmi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tindak lanjut dari konferensi Oxford ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya bekerja sama dengan Brigham Young University Law School, Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama, dan Templeton Religion Trust, pada tanggal 13 -14 November 2023 di Jakarta.

Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan tema Martabat Manusia dan Aturan Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif.

Selain itu, pada hari yang sama di sela kunjungan kerjanya ke Oxford University, Menteri Hukum dan HAM menyempatkan diri bertemu dengan 100 mahasiswa dari beragam universitas yang tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) Oxford, serta diaspora Indonesia yang tinggal di Inggris.

Yasonna mendiskusikan berbagai isu khususnya yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM seperti keimigrasian dan kewarganegaraan.

Dalam isu keimigrasian, Yasonna menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia memberikan fasilitas keimigrasian bagi diaspora dan repatriasi ex Warga Negara Indonesia melalui Izin Tinggal Keimigrasian (ITK). 

Selain itu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai Golden Visa atau Visa Rumah Kedua sebagai upaya untuk menarik tenaga profesional dan pebisnis untuk tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama sesuai ketentuan yang berlaku,

“Kebijakan terbaru adalah Visa Rumah Kedua. Indonesia mengincar pelintas-pelintas berkualitas untuk berinvestasi dan memberikan keuntungan kepada Indonesia,” ujar Yasonna.

Untuk ex Mahasiswa Indonesia Ikatan Dinas (MAHID), pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Melalui kebijakan ini, Kemenkumham dapat memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian bagi ex. MAHID yang ingin kembali ke Indonesia.

Mengenai isu kewarganegaraan, Yasonna menyampaikan kepastian hukum bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda, dimana Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2022 telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 tahun 2022 yang mengatur tentang Kewarganegaraan. 

“Dengan PP ini, anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dan anak yang lahir di negara Ius Soli, dapat memperoleh Kewarganegaraan RI melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden paling lambat 2 tahun setelah PP disahkan, yaitu 31 Mei 2024 nanti,” jelas Yasonna.

Yasonna berpesan agar para pelajar Indonesia di Oxford untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik, maupun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal itu akan menjadi bekal untuk masa depan sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia pada saat kembali ke Indonesia.

Dalam lawatan ke Inggris ini, Menteri Yasonna didampingi oleh Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Muzhar dan juga Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawati.


Editor: Muh. Sain

Sabtu, Mei 27, 2023

Owner NRL Beserta AO Dan Staf Kunjungi Pabrik NRL ke Jogja

METRO  ONLINE  JOGJAKARTA  -- Direktur utama PT.enerel kosmetika Biotech Nurul Damayana, bersama beberapa AO yang turut hadir melihat langsung Pabrik untuk produksi perdana serum NRL  Kosmetik, melihat secara langsung praktikum pemanfaatan bioteknologi dalam memproduksi produk NRL sehari hari.

"Nampak beberapa rombongan AO dan asisten berserta admin ibu Rina nampak terlihat saat proses pembuatan dan produksi berlangsung"

Kunjungan produksi NRL Kosmetik ke pabrik tempatnya berada di  kecamatan sewon kabupaten Bantul D.I Jogjakarta, Rabu 24 mei 2023.

Meskipun tidak semua hadir termasuk komisaris Mooh .Nur Icksan yang tidak sempat ikut serta mengikuti proses perjalanan, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar.

Nurul Damayana sebagai Owner/COE, melalui media mengatakan bahwa kunjungan ini untuk melihat langsung bagaimana bioteknologi dimanfaatkan dalam proses produksi serum NRL Kosmetik dan produk-produk lainnya," katanya.

Nurul sang pemilik usaha NRL di pabrik, beserta para rombongan AO dan karyawan dididik dibimbing dalam proses produksi tidak hanya oleh para  rombongan, dalam proses ,dalam mempelajari dan praktek membuat kemasan serum NRL ikut belajar bagaimana proses memproduksi serum yang salah satunya menggunakan bahan yang aman dan berkualitas. sehingga sebagai bahan yang digunakan sudah melalui uji coba laboratorium.

NRL Kosmetik merupakan salah satu brand ternama yang ada di Makassar Sulawesi Selatan, Tentu saja sudah memiliki izin produksi. Produknya sudah dipasarkan kemana mana Banyak sekali tempat bisa kita temukan produk ini, mulai toko kecil hingga diberbagai platform market Bukalapak dan lazada dan beberapa toko online besar. kwalitas dan manfaatnya begitu sangat baik untuk masalah kecantikan.

Beberapa kalangan ibu-ibu juga ikut berkomentar NRL harga terjangkau serta jaminan keamanan produk yang di pasarkan diminati mulai dari kelas bawah, hingga kelas atas.

Melalui media ini Nurul owner NRL ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rombongan yang ikut melihat langsung Pabrik NRL Kosmetik,menyampaikan rasa syukurnya karna telah memberikan ruang para AO nrl untuk ikut dalam proses produksi perdana ini,  memberikan bimbingan proses pemanfaatan bioteknologi pabrik NRL dalam proses produksi Kosmetik NRL.

Semoga kunjungan ini, membuka wawasan Tim AO, ADM dan karyawan tentang pemanfaatan bioteknologi pabrik yang begitu moderen, serta memberikan mereka inspirasi untuk berwira usaha. Amin.


Laporan: G.M.G.I

Selasa, Mei 02, 2023

Karutan Cipinang Bantah Pernyataan Tyo Pakusadewo Terkait Bandar Keliling dan Bisnis di Balik Penjara

METRO ONLINE, CIPINANG - Karutan Cipinang Ali Sukarno menanggapi Pernyataan Tyo Pakusadewo terkait perbincangannya di akun youtube Kuya TV soal bandar keliling dan bisnis di balik penjara atau lapas.

Dalam pernyataannya Tyo yang sudah dua kali menghuni penjara karena kasus narkoba tersebut menyampaikan ada bisnis narkoba, jual beli ponsel, makanan, air minum, hingga kasur dan juga bandar keliling di dalam penjara

Ada di informasi yang disampaikan Tyo yang sebenarnya pernah melakukan dua kali pelanggaran indisipliner selama di dalam Rutan Cipinang, diantaranya soal adanya kamar hunian mewah. 

"Padahal kondisi yang sebenarnya, tak ada indikasi kamar hunian mewah di seluruh blok hunian, dan tidak ada nama blok Tipikor di Rutan Kelas I Cipinang, “ ujar Ali Sukarno kepada wartawan menanggapi konten Youtube tersebut, Selasa (2/5/2023

Terkait masalah kasur yang diperjualbelikan, Ali menyatakan pihak Rutan Kelas I Cipinang secara bertahap telah mendistribusikan kasur/ matras pada warga binaan di masing-masing blok hunian. Pembagian kasur/ matras tersebut terakhir dilakukan tanggal 16 Maret 2023 dengan jumlah 635 unit secara gratis.

Karutan Cipinang juga membantah soal adanya monopoli dagang yang dilakukan oleh Jeera Foundation. Jeera Foundation merupakan pihak ketiga yang ditunjuk melalui Mou.

Lembaga ini bergerak dalam bidang pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan. Selama beberapa tahun jadi mitra pada bidang pembinaan, Jeera Foundation telah banyak berkontribusi dalam mengembangkan keterampilan dan kemandirian bagi warga binaan.

“Adapun bidang kemandirian yang disponsori oleh Jeera Foundation diantaranya adalah pelatihan barista, pelatihan kerajinan kulit, pelatihan barbershop, pelatihan seni music, pelatihan seni lukis, pelatihan seni peran, pelatihan pembuatan tempe, pelatihan laundry dan lain sebagainya,” tutur Ali.

Ali menilai melalui kolaborasi dengan Jeera Foundation telah banyak memberikan kontribusi dalam mengembangkan kemandirian bagi warga binaan yang akan menghadapi dunia luar setelah mereka selesai menjalani masa pidana.

Selain itu, dengan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis, Jeera Foundation juga telah mendorong peningkatan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Rutan Kelas I Cipinang sebagai bagian dari upaya membangun negara.

"Jadi tidak benar kalau ada yang menyebut Jeera Foundation adalah koorporasi yang bergerak di bidang perdagangan (retail) di Rutan Kelas I Cipinang, apalagi memonopoli dan mengintervensi kebijakan internal Rutan Kelas I Cipinang. Selain Jeera, kami juga punya beberapa mitra lain yang bekerja sama dengan Rutan, jadi tidak benar ada monopoli,” paparnya.

Pihak Jeera Foundation dalam keterangan tertulisnya juga membantah bahwa mereka merupakan ritail yang seperti yang dikatakan.

“Kami sampaikan Jeera Foundation ( Yayasan Jeera Indonesia ) adalah sebuah Yayasan yang resmi dan terdaftar di Berita Acara Kementrian Hukum dan Ham. Yayasan ini merupakan wadah bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas agar kembali diterima masyarakat. Kami bekerjasama dengan Rutan Cipinang dan DPD KNPI Jakarta melakukan program pelatihan dan pembinaan. Kami bahkan juga memasarkan karya warga binaan, bahkan sampai ke luar negeri,” ujar founder Jeera Foundation, Yamitema Laoly kepada Indopos.co.id yang dikutip Metroonline.co.id.

Yamitmen juga menambahkan bahwa Yayasan Jeera dalam rangka pembinaan pernah bekerjasama dengan banyak pihak termasuk dengan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes), Parsons School of Design New York, lembaga pemerintah, dan berbagai pihak lain

Yayasan Jeera sangat terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai elemen yang memiliki semangat yang sama,” pungkas.


Editor : Muh Sain 

Rabu, Maret 15, 2023

Selama Dua Bulan, Polda Sulteng Berhasil Ungkap 93 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

METRO ONLINE, SULTENG - Dua bulan terakhir atau periode Januari dan Februari 2023 Polda Sulawesi Tengah dan jajaran telah berhasil mengungkap 93 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Kabidhumas Polda Sulteng diwakili Kasubbid Penmas Kompol Sugeng Lestari mengatakan bahwa, dari jumlah tersebut, Polisi juga telah mengamankan 137 orang yang terdiri dari 118 pria dan 19 wanita yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Barang bukti sabu yang berhasil disita bulan Januari-Februari kurang lebih 776,72 gram dan obat pil THD sebanyak 6.454 butir, ini blm termasuk yang baru disita oleh Polres Banggai sebanyak 359,45 gram yang diungkap tanggal 13 Maret 2023 kemarin," ujarnya.

Pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Sulteng dan jajaran tidak terlepas adanya informasi yang diberikan masyarakat, dan ini akan menjadi Komitmen Polda Sulteng untuk menyatakan perang terhadap narkoba.

"Kami bersama jajaran akan terus melakukan pengungkapan dan penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba guna menciptakan harkamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah", pungkasnya,( * )


Editor: Muh. Sain

Sabtu, Maret 11, 2023

Pekan Olahraga Pamasyarakatan Dalam Rangka HBP mlke-59 Resmi Dibuka Oleh Menkumham

METRO ONLINE, JAKARTA– Pekan Olahraga Pemasyarakatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59 bertemakan National Inmates Sports Day resmi dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, Sabtu (11/3). 

Kegiatan yang digelar terpusat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Cipinang ini sekaligus sebagai pembuka seluruh rangkaian kegiatan  Peringatan HBP Ke-59 di seluruh Indonesia.

Kesempatan ini dihadiri oleh 43 duta besar, perwakilan Sekretarian ASEAN, perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. 

Adapun beberapa duta besar negara sahabat yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Duta Besar Perwakilan Negara ASEAN, Duta Besar Negara Mesir, Venezuela, U.E.A, Saudi Arabia, Qatar, Tunisia, Thailand, Ukraina, Kroasia, Korea Utara, Seychelles, Nigeria, Hungaria, Armenia, Marocco, Italy, Kenya, South Africa, pakistan, Armenia, Marocco, Dominika, Nigeria, Nederland, Singapore,  Sudan, Jerman dan Negara Mozambique.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia secara virtual, berikut pelaksanaan pertandingan eksebisi antara warga binaan dengan stakeholder Pemasyarakatan Wilayah setempat.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan olahraga dan permainan tradisional seperti pertandingan mini soccer, balap karung, balap bakiak, permainan bambu gila, dan dansa poco-poco yang tidak hanya diikuti oleh Warga Binaan namun juga para undangan.

Yasonna berharap, para undangan dapat menikmati permainan bersama dalam suasana akrab, termasuk dengan Warga Binaan. 

“Melalui kegiatan ini kita juga dapat menunjukkan kepada publik, bahwa Warga Binaan adalah sabahat, saudara kita yang memiliki kesempatan untuk kembali menjadi masyarakat yang baik, berkualitas, taat hukum, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, selaras dengan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan,” ungkapnya.

Kepada duta besar, perwakilan Sekretarian ASEAN, dan perwakilan UNODC, Yasonna secara khusus menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran sebagai bentuk kontribusi dan dukungan dari negara sahabat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di Indonesia. 

Dikatakan Menkumham, Warga Binaan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang sama seperti manusia lainnya, meskipun mereka memiliki keterbatasan di balik dinding dan jeruji besi.

“Di momen ini, kita juga dapat bersama-sama melihat langsung hasil produktivitas Warga Binaan. Kita dapat menyaksikan produk-produk karya mereka memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk di luar, bahkan sejumlah produk tersebut telah diekspor ke berbagai negara,” tutur Menkumham.

Apresiasi juga disampaikan Yasonna kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan yang telah menginisiasi dan mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan ini. 

Menurutnya, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HBP yang melibatkan Warga Binaan, petugas Pemasyarakatan, dan masyarakat umum termasuk stakeholders, adalah sebuah bentuk konsistensi tiga elemen pendukung untuk selalu berkolaborasi mewujudkan keberhasilan Sistem Pemasyarakatan.

“Pemasyarakataan tidak mungkin dapat bekerja sendiri, tentu kami memerlukan support dari stakeholders, terutama Bapak/Ibu yang hadir saat ini, para duta besar negara sahabat yang kami banggakan, dan mitra kerja kami baik dalam maupun luar negeri. Sekali lagi terima kasih atas kolaborasi erat yang telah terjalin selama ini,” lanjutnya.

Mengakhiri sambutannya, Yasonna mengingatkan para peserta pekan olah raga untuk bermain secara sportif. Selamat bertanding, jaga sportivitas, tunjukan permainan terbaik, dan  jaga bersama kondisi keamanan di UPT Pemasyarakatan.

Rangkaian peringatan HBP ke-59 meliputi Komperisi Penilaian UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan Terbaik, Lomba Film Pendek, Pelayanan Kesehatan Pemasyarakatan Proaktif, Pekan Olahraga Pemasyarakatan, Lomba Menulis Opini Populer (ESSAI) dengan tema Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam KUHP dan UU PAS 28.

Gerakan One Day One Prison’s Product, Gerakan Pemasyarakatan Bersih-bersih, Seminar Pemasyarakatan, Lomba MTQ Warga Binaan, Safari Ramadhan, Ziarah / Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan, Touring Pemasyarakatan Peduli, hingga Puncaknya adalah Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-59 tanggal 27 dirangkaikan dengan Syukuran Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-59.


Editor: Muh. Sain

Selasa, Februari 07, 2023

Polri dan Dewan Pers Sosialiasi Perlindungan Kemerdekaan Pers

METRO ONLINE MEDAN - Mabes Polri bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi peran kerjasama dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Selasa (7/2).

Bertempat di Hotel Santika Dyandra acara sosialisasi itu diselenggarakan oleh Dewan Pers dan dihadiri Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri,  Karowasiddik Bareskrim Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan, Prof Bagir Manan, Kabidhumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, serta pejabat Dewan Pers lainnya 

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri mendukung perlindungan kemerdekaan pers.

"Peran pers sebagai pilar ke empat sangat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Melalui pers, informasi terkait pembangunan dapat terdistribusi dengan mudah dan cepat dan eksponensial," katanya membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, adanya ruang digital saat ini sungguh diminati masyarakat sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat dan aktivitas lainnya sehingga muncul sejumlah platform di media sosial (Medsos).

Dedi mengungkapkan, peran media dalam menyalurkan informasi dan memberikan literasi harus selalu berpedoman pada aturan baik Undang-Undang Pers, etika jurnalistik serta lainnya.

"Untuk menjalankan aturan itu Polri dan Dewan Pers bersepakat menjalin kerjasama ditandai melalui Nota Kesepahaman No: 03/DP/MoU/III/2022 Atau Nomor NK/4/III/2022 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum mengenai penyalahgunaan profesi wartawan," ungkapnya.

"Nota kesepahaman ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita," ujar jenderal bintang dua tersebut.

Dedi juga berharap sosialisasi peran kerjasama Dewan Pers dan Polri dalam perlindungan kemerdekaan pers yang digelar ini meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait maraknya pemberitaan sehingga masyarakat memiliki imunitas dalam mengonsumsi segala bentuk informasi.

"Terlebih lagi memasuki tahun politik akan terjadi peningkatan berita hoax, kampanye hitam, politik identitas dan sebagainya yang harus diantisipasi. Harapan kita mampu dan mau menjadi bagian dalam menjaga peradaban," harapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik, menyebutkan kerjasama antara Polri dengan Dewan Pers tentang perlindungan kemerdekaan pers karena seringkali muncul fenomena penyalahgunaan profesi wartawan terlebih memasuki tahun politik.

"Dengan adanya sosialisasi tentang perlindungan kemerdekaan pers dapat meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita," sebutnya.

Pada kesempatan itu Akademisi yang juga mantan Ketua Dewan Pers, Prof Bagus Manan, menambahkan kemerdekaan pers merupakan ukuran peredaran suatu bangsa. Dimana pada semangat reformasi 1998 merebut kembali kebebasan.

"Ada 12 pendekatan etik memperkuat Good Governance yakni tidam mementingkan diri sendiri, integritas, objektif, tanggung jawab, terbuka, kejujuran, kepemimpinan baik, dedikasi, terpercaya, taat hukum, cara-cara baik, dan dasar kebajikan," bebernya.

"Namun dari semua itu yang harus dimiliki adalah etika menjadi sesuatu yang terdepan dan merupakan standar kebaikan di ruang publik," pungkasnya.


Editor : Muh Sain 

Jumat, Desember 23, 2022

Sambut Natal 2022, Satgas Yonif 725/Woroagi Tebar Kebahagian Di Kampung Perbatasan RI-PNG

METRO ONLINE WOROANGI --  Meriahkan Hari Natal 2022, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Woroagi yang berada di bawah naungan Kolakops Korem 174/ATW gelar aksi Santa Claus dan Pit Hitam door to door di Kp. Mawan, Distrik Mandobo, Kab. Boven Digoel, Papua Selatan. Kamis, (22/12/22).

Natal adalah momen yang menggairahkan bagi umat Kristiani, khususnya anak-anak. Bagaimana tidak? Selama satu tahun penuh mereka berusaha menjadi anak yang baik, akhirnya jerih payah mereka akan dihargai oleh Santa claus dengan hadiah yang dibawanya.

Itu jika mereka menjadi anak yang baik. mereka nakal, maka mereka tidak akan berurusan dengan Santa claus, melainkan dengan pembantunya yang berwajah hitam yang biasa dikenal ana anak sebagai Zwarte Piet Hitam.

Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Satgas Yonif 725/Woroagi dengan mendatangi rumah warga utamanya yang memiliki anak kecil dilengkapi Karakter-karakter khas Natal yaitu Santa Claus dan Piet Hitam memberikan Kado Natal.

Masyarakat sangat menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Yonif 725/Woroagi, tak sedikit juga masyarakat sebaliknya memberikan hasil kebunnya berupa Nanas ataupun pisang dan bahkan ternaknya sekalipun untuk Satgas Yonif 725/Woroagi.

Dansatgas Yonif 725/Woroagi Letkol Inf Syafruddin Mutasidasi, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan dalam rangka menyambut hari Natal bagi Umat Kristiani dan sekaligus berbagi kasih dan kegembiraan kepada Prajurit dan Masyarakat di sekitar Pos Jajaran Satgas Yonif 725/Woroagi.(*)

Selasa, Desember 13, 2022

Menteri Hukum dan Ham Beri Penghargaan ke Gubernur dan Kakanwil Kemenkumham Sulsel

METRO ONLINE, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak menerima penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. 

Kolaborasi keduanya dinilai berhasil membina 18 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulsel dalam pemenuhan kriteria penilaian daerah peduli HAM. 

Penghargaan ini diterima pada puncak peringatan hari HAM sedunia ke-74 tahun 2022 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (12/12). 

Piagam penghargaan untuk Gubenur Sulsel diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, K.H. Ma'ruf Amin, sedangkan untuk Kakanwil Kemenkumham Sulsel diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Plt. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Plt. Dirjen HAM), Mualimin Abdi. 

Penghargaan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: M.HH-03.HA.02.01.01Tahun 2022 sebagai Pembina 60 Persen atau Lebih Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. 

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa segala capaian yang telah di raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruhmasyarakat Indonesia. 

“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menkumham Yasonna menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselenggaranya Pelayanan Publik Berbasis HAM. 

"Kita patut berbangga, namun tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan HAM merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia, melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan konstitusi,” ucap Yasonna. 

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh Sulsel sebanyak 18 Kabupaten/Kota dan telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/ Kota Peduli AM. 

"Tentunya kita mendorong agar seluruh Kabupaten/Kota bisa memenuhi sebagai Peduli HAM," ungkap Andi Sudirman. 

Sementara itu, Liberti Sitinjak menyebut bahwa 18 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan tersebut memang benar-benar berdasarkan penilaian bahwa pelayanan publik yang berbasis HAM sudah betul-betul diwujudkan. 

"Pencapaian ini adalah sebuah lompatan yang baik di dalam pelayanan publik sebagaimana pelayanan yang berbasis ham itu adalah bagian yang harus kita wujudkan Demi Indonesia maju dan bisa berkiprah di dunia internasional khususnya dari sudut pelayanan publik," ungkap Liberti. 

Peningkatan pada pemberiaan penghargaan KKP HAM ini juga signifikan. Di tahun 2019 dan 2020, hanya 14 Kabupaten/Kota yang memperoleh KKP HAM. 

Sedangkan di Tahun ini, meningkat menjadi 18 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar dan Parepare. 

Menurutnya, Kemenkumham melalui Kanwil Sulsel kedepan akan terus memberikan edukasi terkait bagaimana yang sebenarnya sebuah kota atau Kabupaten berbasis HAM. Kedepan, diharapkan semua Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan dapat meraih predikat tersebut sehingga dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. 

Penghargaan lainnya diserahkan kepada 6 (enam) Menteri dan pimpinan tinggi Lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penangan dugaan pelanggaran HAM, 10 Gubernur sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, 2 Gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM. 

Serta 170 Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM, 7 Bupati/Walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM, 1 Pemerintah Daerah yang responsif terhadap isu HAM global, 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM. 


Editor: Muh. Sain

Rabu, Desember 07, 2022

Jenguk Korban Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar. Kapolri : Tetap Semangat Lindungi Masyarakat

METRO ONLINE Bandung - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjenguk masyarakat dan personel polri yang menjadi korban peristiwa bom bunuh diri Mapolsek Astana Anyar di Rumah Sakit Immanuel, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 Desember 2022.

"Hari ini terjadi peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan tidak hanya korban pelaku bunuh diri yang meninggal. Namun ada beberapa anggota yang terluka dan satu meninggal dunia," kata Sigit dalam kunjungannya. 

Hingga saat ini ada 11 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Rinciannya, 10 anggota kepolisian dan satu masyarakat yang mengalami luka-luka. Bahkan, satu personel polisi meninggal dunia. 

Sebagai pimpinan institusi Korps Bhayangkara, Sigit menyampaikan duka cita yang mendalam kepada personel kepolisian yang gugur dalam peristiwa tersebut. 

"Oleh karena itu tentunya dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan Polri menyampaikan bela sungkawa, turut berduka cita terhadap almarhum semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan tentunya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," ujar Sigit. 

Dalam kesempatan tersebut, tanpa mengurangi perasaan duka, Sigit menyampaikan kepada seluruh personel kepolisian agar tetap menjalankan tugasnya secara profesional dalam memberikan rasa aman dan damai kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

"Saya minta doa seluruh teman-teman dan masyarakat. Agar seluruh anggota tetap semangat melaksanakan tugas pokoknya melindungi mengayomi melayani masyarakat," tutur Sigit. 

Sebelumnya, Sigit juga meninjau langsung tempat kejadian perkara kejadian bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. 

Dalam tinjauannya, Sigit menegaskan bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran personel kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa bom bunuh diri tersebut. 

"Tentunya ini semua didalami. Sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa bantu kami dan tim agar bisa menuntaskan secara maksimal. Seluruh tim dan satgas sudah diperintahkan untuk semua bergerak," papar Sigit di Mapolsek Astana Anyar.


Editor : Muh Sain 

Kamis, November 24, 2022

Tiga hari tertimbun runtuhan akibat gempa Cianjur, anak 5 tahun berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup

METRO ONLINE Cianjur -- Pasukan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi bocah berumur 5 tahun yang terjebak dalam reruntuhan bangunan akibat gempa Cianjur yang terjadi pada Senin (21/22). Anak laki-laki berinisial A itu ditemukan dalam kondisi masih hidup.

“Jadi, dalam proses pencarian kemarin (23/11), tim di lapangan, saat membongkar puing-puing ternyata ditemukan seorang korban anak berusia 5 tahun, alhamdulillah masih hidup,” ujar Dedi dalam keterangan resminya, Kamis (24/11).

Anak yang ditemukan 3 hari pascagempa terjadi tersebut merupakan salah satu korban di Kampung Rawacina, Desa Nagrek. Dia ditemukan tepatnya pukul 10.46 WIB.

Setelah ditemukan, kata Dedi, anak tersebut langsung dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis.

“Anak itu kemudian langsung diberikan pengecekan dan bertemu dengan orang tuanya,” tutur Dedi.

Hingga saat ini berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terdapat 40 korban dilaporkan hilang. Dalam proses pencarian, Polri telah mengerahkan personel Brimob hingga anjing pelacak atau K9. Menurut Dedi, proses pencarian dan evakuasi akan terus dilakukan dengan kolaborasi lintas sektoral, seperti BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan para relawan yang terlibat. 

Tak hanya itu, personel Polri juga dikerahakan untuk memberikan trauma healing kepada seluruh korban gempa Cianjur. Di samping itu, upaya pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan medis bagi puluhan ribu pengungsi di sejumlah titik maupun warga yang masih terisolir menggunakan helikopter terus berjalan.

“Rencana pagi ini kembali akan disalurkan bantuan makanan bagi korban gempa Cianjur di daerah terisolir dengan menggunakan helikopter yang take off dari pondok cabe, dipimpin oleh Karomultimedia Divhumas Polri dan Kabagdalops Sops Polri,” kata Dedi.


Editor : Muh Sain 

Rabu, November 16, 2022

Kapolda Bali Terjun Langsung Kawal Pengamanan Presiden Prancis yang Jalan Kaki 2 Kilometer

METRO ONLINE Bali - Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra turun langsung melakukan pengawalan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan kaki usai gala dinner di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Selasa (15/11/2022) malam kemarin.

Kapolda Bali yang pada saat itu melakukan pengawalan rute, langsung mendampingi Macron yang berjalan kaki dari pintu keluar GWK untuk menyapa warga sepanjang Jalan Raya Uluwatu. Antusiasme warga Pulau Dewata yang pada saat itu berada di jalan langsung mengerubungi orang nomor satu di Prancis. 

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menerangkan turun langsung

Kapolda Bali melakukan pengawalan, karena bertugas sebagai Kasatgas Pengamanan Wilayah Bali.

"Kapolda Bali ingin memastikan keamanan dan keselamatan para Presiden dan delegasi yang melaksanakan kegiatan G20 di Bali," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (16/11).

Selain itu kata Dedi, Kapolda juga ingin memastikan pengawalan dan pengamanan dilakukan oleh anggota TNI-Polri sudah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan yang telah diberikan. 

"Pada kesempatan ini juga beliau (Kapolda) menghimbau kepada seluruh personel yang melaksanakan pengamanan agar selalu menjaga harkat dan martabat sebagai anggota Polri. Dan senantiasa untuk selalu menjaga diri dan melaksanakan tugas dengan baik dimanapun bertugas," tandas mantan Kapolda Kalteng.

Untuk diketahui, Macron berjalan sepanjang 2 kilometer hingga Politeknik Bali. Warga Bali langsung mengerumuni dan banyak yang berswafoto.


Editor : Muh Sain 

© Copyright 2019 METRO ONLINE | All Right Reserved