-->
BADAN HUKUM " PT METRO MEDIA INDONESIA >>> AKT NO.13 TGL. 21-08-2018 SK. KEMENKUMHAM RI NO.AHU-0040828.AH.01.01. TGL. 29-08-2018 >>> Alamat Kantor Redaksi Jalan Yusuf Kallah No 31 Makassar


Jumat, Maret 10, 2023

Untuk Pastikan Pemuktahiran Data WBP Dalam Pemilu, Kalapas Kelas IIA Parepare Rakor Dengan Kadis Dukcapil

METRO ONLINE, PAREPARE - Kepala Lapas IIA Parepare Totok Budiyanto, AmdIP, SH dengan didampingi oleh Kepala Subseksi Registrasi Mursaid, SH, MH  melakukan rapat koordinasi secara intens dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Hj. Suriani beserta jajarannya. 

Kalapas Kelas IIA Parepare mengatakan bahwa, rapat Koordinasi ini dalam rangka pemuktahiran data sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-UM.01.01-01 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024 di Lapas/Rutan.

"Rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk memastikan hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas IIA Parepare pada Pemilu mendatang mengingat status mereka yang masih memiliki hak politik meskipun sedang menjalani masa pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang", Ujarnya. Jumat (10/3/2023).

"Dalam rapat koordinasi ini ada beberapa hal yang dibahas yaitu  Warga binaan pemasyarakatan (Narapidana dan Tahanan) Lapas IIA Parepare yang tidak memiliki e-KTP dan KK, dari luar daerah Kota Parepare yang menjalani masa pidananya di Lapas IIA Parepare namun tidak memiliki e-KTP ataupun KK, Pembahasan terkait rencana penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang pemutakhiran data kependudukan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas IIA Parepare", Ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Hj Suriani mengatakan akan segera membantu melakukan perekaman data bagi warga binaan di Lapas IIA Parepare baik yang  berdomisili di Kota Parepare maupun yang berdomisili diluar Kota Parepare. 

"Juga akan memberikan pelayanan perekaman data e-KTP bagi Warga Binaan yang sementara opname (menjalani rawat inap) di RSUD Andi Makasau Kota Parepare", Jelasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare akan menugaskan stafnya untuk melakukan perekaman data bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas IIA Parepare pada Hari Sabtu 11 Maret 2023 sekaligus mensosialisasikan Mobile Aplikasi Dukcapil Online kepada Petugas Lapas IIA Parepare.


Editor: Muh. Sain

Kapolres Morowali Kembali Dengar Keluhan Masyarakat Bungku di Jumat Curhat

METRO ONLINE, MOROWALI - Kapolres Morowali AKBP Suprianto,SIK,MH Bersama PJU Polres  Morowali melakukan kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan di Terminal Bungku Kompleks Pasar Tradisional Kec Bungku Tengah Kab Morowali.  Jumat (10/3/2023).

Kapolres Morowali Suprianto menindak lanjuti curhatan masyarakat sebelumnya yang mengeluhkan bahwa Rompi Ojek mereka hanya satu dan tiap Hari di pakai dan juga mengeluhkan tidak adanya Kartu anggota Ojek.

Serta menyampaikan berapa poin  ke polres Morowali yaitu Belum adanya pembuatan SIM Di Polres Morowali,Sepeda Listrik yang di gunakan anak anak di jalan raya, masalah ketertiban lalulintas lainnya seperti  Helem, STNK Dan tata tertib berlalulintas lainnya.

Kegiatan tersebut mendengarkan curahan hati Komunitas Ojek Labua Morowali sekaligus Kapolres Morowali Suprianto membagikan bantuan Rompi Ojek kepada 78  Orang Komunitas Ojek dan juga membagikan kartu Komunitas Anggota Ojek Labua Morowali,

Giat Jumat curhat merupakan program pimpinan Polri untuk Polri lebih dekat dan mendengar langsung keluhan atau masukan dari masyarakat terkait Kamtibmas sehingga nantinya bisa segera diambil langkah langkah tindakan yg tepat sasaran dan kongkrit berdampak langsung kepada masyarakat.

Untuk Pembuatan SIM Di Polres Morowali Suprianto selaku Kapolres Morowali Sudah menyampaikan Ke Pimpinan agar di Polres Morowali di Fasilitasi untuk Pembuatan SIM Untuk melayani masyarakat Morowali untuk pembuatan SIM karena Jarak Yg cukup jauh yaitu sekitar 100 KM ke Polres Morut baru bisa Membuat SIM

"Mengenai Sepeda Listrik Polres Morowali telah melakukan Sosialisasi ke Sekolah sekolah agar anak sekolah Tidak menggunakan Sepeda Listrik di jalan raya dan akan terus dilakukan serta Sosialisasi mengenai tata tertib berLalulintas akan terus di lakukan mengenai penggunaan Helem harus yang di bonceng juga menggunakan Helem", Terangnya.


Editor: Muh. Sain

Kapolres Luwu Hadiri Launching Program Percepatan Penurunan Stunting, AKBP Arisandi : Agar Terwujud SDM Sehat, Cerdas dan Produktif.

METRO ONLINE Makassar - Kapolres Luwu AKBP Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si. menghadiri acara Launching Program Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka hari ulang tahun yang ke - 43 Yayasan Kemala Bhayangkari Tahun 2023 bertempat di Aula Mappaodang Polda Sulsel, Jumat (10/3/2023) 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. Nana Sujana AS., M.M. dan dirangkaikan dengan pengangkatan Bapak Asuh bagi 30 anak stunting serta 3 ibu hamil dengan melibatkan langsung para pejabat utama Polda Sulsel sebagai bapak asuh bagi anak-anak tersebut. 

Dalam sambutannya Kapolda Sulsel Irjen Pol , Drs. Nana Sujana AS., M.M, menyampaikan bahwa masalah anak pendek (stunting) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi dunia dan menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini. 

"Stunting bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, serta munculnya penyakit-penyakit kronis." ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Kanwil BKKBN Sulsel Andi Ritamariani menerangkan bahwa Khusus Sulsel, di 2021 angka stunting 27,4 persen, kemudian di 2022 terjadi penurunan 0,2 persen menjadi 27,2 persen. 

"Kita melihat ini penurunan sangat kecil, sementara pada tahun 2024 harus diturunkan ke 14 persen. Dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel, terdapat 11 daerah mengalami penurunan. Khusus Gowa, angka stunting masih stagnan. Sementara itu, ada 12 kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan angka stunting. Saat ini, Makassar masih menjadi wilayah dengan presentase angka stunting terendah di angka 18,4 persen. Meski begitu, angka stunting beberapa kecamatan masih cukup tinggi." Demikian terangnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun hingga 14% pada tahun 2024, tantangan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting ini ialah banyaknya remaja putri yang berisiko anemia, banyaknya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali, banyaknya Posyandu yang kurang aktif beroperasi termasuk banyaknya relawan kader yang belum terstandarisasi. 

Sementara itu Kapolres Luwu AKBP Arisandi, SH, S.I.K, M.Si mengatakan bahwa Kabupaten Luwu sendiri, prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan di tahun 2021 sebesar 22,8 persen dan di tahun 2022 sebesar 26,7 persen, atau naik sebesar 3,9 persen.Perlu adanya upaya sinergitas dan kolaboratif seluruh stakeholder terkait serta elemen tokoh sentral dalam edukasi pencegahan stunting. 

"Kita akan cek di setiap wilayah Polsek jajaran Polres Luwu agar kemudian kami bisa ikut membantu menyalurkan kebutuhan bagi masyarakat, bagi ibu-ibu hamil yang membutuhkan tambahan gizi dan anak-anak yang dalam masa pertumbuhan sehingga tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat cerdas dan produktif dapat tercapai", ungkap AKBP Arisandi. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Chuzaini Patoppoi, para PJU Polda Sulsel, Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Sulsel, Kapolres jajaran Polda Sulsel, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, 153 Bhabinkamtibmas, Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Sulsel serta tamu undangan dan Media.


Editor : Muh Sain 

Kalapas Kelas IIA Palopo: Seluruh Jajaran Lapas Akan Terus Implementasikan Anti Gratifikasi

METRO ONLINE, MAKASSAR - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Kemenkumham Sumsel, Jhonny H Gultom, menghadiri Pengarahan dan Penguatan Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM.

Pengarahan tersebut di lakukan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atau Ses Itjen Kemenkumham RI R. Natanegara Kartika Purnama di Hotel Claro Makassar. Rabu (8/3/2023)

Kegiatan tersebut diikuti oleh 33 Kepala UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel beserta perwakilan Pokja Pembangunan Zona Integritas dari masing-masing UPT.

Adapun Pengarahan dan Penguatan yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI adalah terkait membangun budaya praktek baik, menyuarakan anti korupsi dalam pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

Dalam arahannya, R. Natanegara Kartika Purnama menjelaskan bahwa pentingnya penguatan pengawasan dalam hal penguatan Integritas.

 “Dalam penguatan pengawasan ada 5 indikator yang harus dibangun, yaitu : Pertama, Pengendalian Gratifikasi; Kedua, Penerapan SPIP; Ketiga, Mempermudah Pelayanan Pengaduan Masyarakat; Keempat, Adanya Whistle Blowing System; Kelima, Penanganan Benturan Kepentingan", Jelasnya.

Kalapas Palopo, Jhonny H Gultom mengatakan bahwa Lapas Palopo Kemenkumham Sulsel akan terus mengkampanyekan dan mengimplementasikan anti gratifikasi dan mencegah benturan kepentingan dalam hal penguatan Integritas. 

“Seluruh jajaran Lapas Palopo akan terus mengimplementasikan anti gratifikasi dan mencegah benturan kepentingan sebagai bentuk pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Khususnya Lapas Palopo dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM", Tutup Jhonny.


Editor: Muh. Sain

Tingkatkan Pembinaan Warga Binaan, Gugus Depan “SAHARDJO LAPAS KELAS IIA PALOPO”, Resmi Berdiri

METRO ONLINE Palopo - Gerakan Pramuka Gugus Depan (Gudep) Sahardjo Nomor : 23.03.029 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Kemenkumham Sulsel, resmi dikukuhkan, Jumat (10/03). Pelantikan dan pengukuhan Majelis Pembimbing Gugus (Mabigus) serta pengurus Gudep Lapas Palopo berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Utama Lapas Palopo dan dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Palopo sekaligus sebagai Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Palopo, Dr.Ir.H Rahmat Masri Bandaso, M.Si., Kepala Bapas Palopo, Rusdi S.H, MH., dan Ka.Polsek Wara Utara Ipda Achmad Majid.

Acara ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Palopo dan dilanjutkan dengan Pengukuhan Pengurus Gugus Depan Gerakan Pramuka Lapas Kelas IIA Palopo dengan dilantiknya Ka.Lapas Palopo Kemenkumham Sulsel, Jhonny H Gultom sebagai Ketua Mejelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Lapas Kelas IIA Palopo oleh Ketua Kwarcab Palopo, Dr.Ir.H Rahmat Masri Bandaso M.Si., usai kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Keputusan Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan dan Penandatanganan Berita Acara, kemudian dilanjutkan dengan Penyematan Tanda Jabatan kepada Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka “SAHARDJO LAPAS KELAS IIA PALOPO” Jhonny H. Gultom.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kwarcab Kota Palopo, Mursalim dan Pramuka Andalan Kota Palopo Nicolas Sesa Beserta segenap Pengurus Kwarcab Kota Palopo. Turut hadir pula Kapolsek Wara Utara, A.Madjid.

Dalam sambutan Wakil WaliKota Palopo sekaligus sebagai Ketua Kwarcab Palopo, merasa sangat senang dan menyambut dengan gembira adanya terbentuk Gugus Depan Gerakan Pramuka “Sahardjo Lapas Kelas IIA Palopo” dan berharap semoga dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah di-ikrarkan. "semoga Gugus Depan “Sahardjo Lapas Kelas IIA Palopo” yang terbentuk dan diresmikan ini dapat menggaungkan nilai-nilai Pramuka ke seluruh Warga Binaan sebagai bentuk pembinaan-membangun nilai-nilai kepribadian karakter yang kuat." ujar Rahmat Masri Bandaso.

Ka.Lapas Kelas IIA Palopo Kemenkumham Sulsel, Jhonny H Gultom mengatakan bahwa Program Gerakan Pramuka Gugus Depan “Sahardjo Lapas Kelas IIA Palopo” yang bekerjasama dengan Kwartir Cabang Pramuka Kota Palopo ini bertujuan untuk membentuk warga binaan agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mengamalkan Pancasila. 

Tentu hal tersebut, bersama :

Ka.KPLP, Syamsul Bahri sekaligus sebagai Wakil Ketua Mabigus “Sahardjo Lapas Kelas IIA Palopo”; Kasi.Binadik, Baso Hafid; Kasi.Adm.Kamtib, Suherman;  Kasi.Giatja. Ardhi Mahardhika; Kasubag.TU, Faisal Usman; Kasubsi.Bimkemaswat, Yushar; Kasubsi.Kamtib, Rusli; Kasubsi.Peltatib, M.Sahid; Kaur.Kepeg & Keu, Andi Jayadi.

"Terimakasih, dengan ini kami siap mengemban amanah sebagai Pengurus Gugus Depan 23.03.029 “Sahardjo Lapas Kelas IIA Palopo”, semoga dengan berdirinya Gugus Depan Gerakan Pramuka dilingkungan Lapas Kelas IIA Palopo Kemenkumham Sulsel sebagai salah satu wadah pembinaan dapat membentuk karakter dan mental warga binaan sesuai nilai-nilai dalam kepramukaan dalam membangun NKRI serta mengamalkan Pancasila." Terang,-Jhonny-.


Editor : Muh Sain 

© Copyright 2019 METRO ONLINE | All Right Reserved