METRO ONLINE, MAKASSAR - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Kemenkumham Sumsel, Jhonny H Gultom, menghadiri Pengarahan dan Penguatan Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM.
Pengarahan tersebut di lakukan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atau Ses Itjen Kemenkumham RI R. Natanegara Kartika Purnama di Hotel Claro Makassar. Rabu (8/3/2023)
Kegiatan tersebut diikuti oleh 33 Kepala UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel beserta perwakilan Pokja Pembangunan Zona Integritas dari masing-masing UPT.
Adapun Pengarahan dan Penguatan yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI adalah terkait membangun budaya praktek baik, menyuarakan anti korupsi dalam pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.
Dalam arahannya, R. Natanegara Kartika Purnama menjelaskan bahwa pentingnya penguatan pengawasan dalam hal penguatan Integritas.
“Dalam penguatan pengawasan ada 5 indikator yang harus dibangun, yaitu : Pertama, Pengendalian Gratifikasi; Kedua, Penerapan SPIP; Ketiga, Mempermudah Pelayanan Pengaduan Masyarakat; Keempat, Adanya Whistle Blowing System; Kelima, Penanganan Benturan Kepentingan", Jelasnya.
Kalapas Palopo, Jhonny H Gultom mengatakan bahwa Lapas Palopo Kemenkumham Sulsel akan terus mengkampanyekan dan mengimplementasikan anti gratifikasi dan mencegah benturan kepentingan dalam hal penguatan Integritas.
“Seluruh jajaran Lapas Palopo akan terus mengimplementasikan anti gratifikasi dan mencegah benturan kepentingan sebagai bentuk pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Khususnya Lapas Palopo dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM", Tutup Jhonny.
Editor: Muh. Sain
