Ditjenpas Sulteng Sabet 3 Besar Publikasi Terbanyak di IPPAFEST 2025

METRO ONLINE Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan berhasil meraih penghargaan publikasi terbanyak ketiga kategori Kantor Wilayah Tipe B dalam menyebarluaskan informasi Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPAFEST) 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Aman Riyadi, kepada Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng, Bagus Kurniawan, pada acara penutupan IPPAFEST di Pantai Aloha PIK, Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Bagus menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya, khususnya tim Humas yang dinilai konsisten dalam menyebarluaskan informasi seputar pemasyarakatan kepada publik.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh tim Ditjenpas Sulteng, terutama rekan-rekan Humas yang selalu berkontribusi menghadirkan informasi teraktual untuk masyarakat,” ujar Bagus.

Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi langkah awal untuk memperkuat transformasi layanan informasi publik di lingkungan pemasyarakatan. 

“Prestasi ini bukan akhir, melainkan titik awal bagi kami untuk terus berinovasi, menjaga keterbukaan, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat,” tegas Bagus.

Tak lupa, ia juga menyampaikan terima kasih kepada media massa yang telah membantu penyebaran informasi positif mengenai dunia pemasyarakatan.

“Para rekan media, baik lokal maupun nasional, punya peran besar dalam pencapaian ini. Semoga kerja sama yang baik ini terus terjalin untuk menginformasikan hal-hal penting di bidang pemasyarakatan,” tambahnya.

IPPAFEST 2025 menjadi wadah pameran produk dan karya seni warga binaan dari seluruh Indonesia, sekaligus ajang silaturahmi dan penguatan sinergi antarwilayah pemasyarakatan dan imigrasi. Dengan capaian ini, Kanwil Ditjenpas Sulteng semakin menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi informasi dan mendorong citra positif pemasyarakatan di mata publik.

Editor : Muh Sain 

Kakanwil dan Kabag TU Imigrasi Sulsel Hadiri Hari Pertama Rakor Dukungan Manajemen Kemenimipas 2025

METRO ONLINE Jakarta - Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Tata Usaha & Umum Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan mengikuti hari pertama Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para Kakanwil, Kabag TU, serta pejabat tinggi Kemenimipas, termasuk Menteri dan Wakil Menteri Imipas, Kapolri, serta jajaran kepolisian.

Kegiatan dibuka dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sinergi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Menteri Imipas juga meluncurkan pakaian dinas baru, Mars Kemenimipas, serta core value "PRIMA", sekaligus menegaskan pentingnya penguatan fungsi dan pelayanan publik yang adaptif.

Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, menyampaikan bahwa dukungan manajemen menjadi fondasi utama dalam transformasi kelembagaan, meliputi regulasi, pengembangan SDM, perencanaan program, dan pengelolaan aset. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam arahannya menekankan efisiensi anggaran serta optimalisasi aset produktif guna meningkatkan penerimaan negara.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh sejumlah narasumber, antara lain dari Bappenas, Kemenkeu, BPK, KPK, dan Kejaksaan RI. Materi yang disampaikan meliputi peran strategis Kemenimipas dalam mendukung RPJMN 2025–2029, tunjangan kinerja, pengelolaan BMN serta penguatan integritas dan transparansi anggaran. Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk menyatukan visi menuju tata kelola kelembagaan yang modern dan akuntabel.

Editor : Muh Sain 

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenimipas dan Polri Teken Nota Kesepahaman Strategis

METRO ONLINE Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2025, yang berlangsung pada Senin (4/8) di Jakarta. 

Acara ini sekaligus menjadi momen penting penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kemenimipas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai langkah konkret memperkuat sinergi antar-lembaga dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan transnasional yang semakin kompleks.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta jajaran pimpinan tinggi kedua institusi.

Rangkaian penandatanganan kerja sama mencakup tiga dokumen penting:

1. Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Menteri Kemenimipas tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

2. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, yang mencakup program pendidikan dan pelatihan intelijen dasar bagi pegawai Ditjen Imigrasi.

3. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Pemasyarakatan dan Badan Intelijen Keamanan Polri, mengenai pertukaran data dan informasi narapidana, pengelolaan senjata api organik, serta dukungan operasional lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi yang solid antara dua institusi strategis negara ini. 

“Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun kekuatan nasional menghadapi tantangan transnasional, mulai dari penyelundupan, kejahatan lintas negara, hingga pengawasan terhadap ancaman intelijen asing,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengingatkan bahwa dinamika global yang kian kompleks—mulai dari konflik geopolitik seperti Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina hingga perang dagang antara negara-negara besar—memiliki dampak langsung pada stabilitas domestik. Oleh karena itu, integrasi kekuatan antar-lembaga sangat krusial dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas nasional.

Kapolri secara khusus menyoroti peningkatan kejahatan lintas negara, penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan potensi infiltrasi intelijen asing melalui jalur wisata atau migrasi ilegal. 

“Saat ini, kita menghadapi ancaman nyata dari kejahatan transnasional dan penyalahgunaan teknologi digital. Polri dan Kemenimipas harus menjadi garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan sistem keimigrasian kita,” tegasnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 10 wilayah perbatasan laut dan 3 perbatasan darat dengan negara tetangga, serta 96 pelabuhan dan 20 bandara internasional yang menjadi titik rawan masuknya aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pembenahan sistem intelijen dan peningkatan kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.

Sementara itu, Menteri Kemenimipas Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto menyatakan bahwa sejarah panjang Imigrasi dan Pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi Polri.

“Kementerian kami lahir dari sejarah panjang sinergi dengan Polri. Kini, saatnya kita perkuat kembali semangat itu dalam bingkai kelembagaan,” ucapnya.

Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas komitmen Kapolri yang di tengah padatnya agenda nasional tetap menyempatkan hadir langsung dalam penandatanganan MoU ini. Ia berharap nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan menjadi payung hukum bagi implementasi nyata di lapangan.

Lebih lanjut, Menteri menekankan bahwa sinergi antara Kemenimipas dan Polri adalah bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang memerlukan kolaborasi dalam mendukung program prioritas seperti:

1. Pemberantasan narkotika dan kejahatan transnasional

2. Penanganan tindak pidana perdagangan orang

3. Pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian

4. Reformasi pelayanan publik di bidang pemasyarakatan

Ia juga mengusulkan penguatan pengamanan di lapas-lapas rawan dengan penempatan personel gabungan TNI-Polri guna mencegah peredaran narkoba dan gangguan keamanan lainnya.

Melalui kerja sama ini, baik Kemenimipas maupun Polri berkomitmen untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM, pertukaran data strategis, optimalisasi fasilitas, hingga penguatan operasional di wilayah perbatasan. Tidak hanya untuk menghadapi dinamika dalam negeri, tetapi juga dalam menyikapi dampak ketidakstabilan global yang berimbas pada migrasi, keamanan, dan ekonomi nasional.

Sebagai penutup, Menteri Agus Andrianto menyampaikan harapannya agar sinergi yang terjalin ini terus berkembang menjadi kolaborasi yang lebih luas di masa depan.

“Kita butuh kekuatan bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan zaman. Nota kesepahaman ini adalah fondasi awal menuju sistem penegakan hukum yang terintegrasi dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Editor : Muh Sain 

38 Anak Binaan Kembali ke Keluarga di Hari Peringatan Anak Nasional 2025

METRO ONLINE Jakarta,  – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berikan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 1.310 Anak Binaan di seluruh Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN),  Rabu (23/7). Dari jumlah tersebut, 38 Anak Binaan langsung Bebas usai mendapat PMP HAN II, sedangkan  1.272 Anak Binaan masih harus menjalankan pembinaan setelah diberikan PMP HAN I.

Pada PMP HAN I, 938 Anak Binaan menerima Pengurangan Masa Pidana sebanyak 1 bulan; 174 Anak Binaan menerima Pengurangan Masa Pidana sebanyak 2 bulan; 143 Anak Binaan menerima Pengurangan Masa Pidana 3 bulan; dan 17 Anak Binaan menerima Pengurangan Masa Pidana 4 bulan.

Sementara untuk PMP HAN II, 23 Anak Binaan menerima Pengurangan Masa Pidana 1 bulan; 8 Anak Binaan menerima Pengurangan Masa Pidana 2 bulan; dan 7 Anak Binaan menerima Pengurangan Masa Pidana 3 bulan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan PMP memiliki beberapa manfaat, yakni meningkatkan motivasi dan perilaku positif, mempercepat reintegrasi sosial, mengurangi beban psikologis, memperkuat hubungan keluarga, serta membangun harapan dan masa depan yang lebih baik. 

“PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada Anak Binaan yang telah berbuat baik dan memperbaiki diri. Ini menjadi indikator Anak Binaan telah menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan dengan baik,” ujarnya.

Menteri Agus berharap PMP HAN dijadikan semangat dan tekad bagi Anak Binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak melakukan kegiatan bermanfaat. Ia juga mengapresiasi seluruh petugas Pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina Warga Binaan serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Menteri Agus menyebutkan bahwa fokus utama Anak binaan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah pendidikan dan peningkatan skill keterampilan, yaitu pendidikan formal SD, SMP dan SMA, pendidikan informal program Paket A, B,C, serta program pengembangan bakat dan keterampilan.

“Kami bangga tidak sedikit Anak binaan kami dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbekal ijazah yang mereka dapat saat sekolah di LPKA. Bahkan cukup banyak yang sukses mendapatkan pekerjaan yang bergengsi. Itulah sebenarnya tujuan pentingnya, selain mereka menyadari kesalahannya juga menjadikan mereka  generasi tangguh, intelectual, dan mandiri. Karena sekali lagi mereka bagian dari generasi emas Indonesia,” ungkapnya.

“Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Anak Binaan yang mendapatkan PMP terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan takwa, serta meningkatkan kualitas diri. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa,” pesan Menteri Agus.

Tahun ini, penerima PMP HAN terbanyak berasal dari Sumatra Utara sebanyak 163 Anak Binaan, Jawa Timur sebanyak 132 Anak Binaan, dan Jawa Barat sebanyak 97 Anak Binaan. Melalui PMP HAN, negara menghemat biaya makan Anak Binaan sebesar Rp939.930.000,00.

PMP bagi Anak Binaan merupakan bagian dari pendekatan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.(yp)

Editor : Muh Sain 

Frederik Kalalembang Bantu Pulangkan 31 Pekerja WNI dari Solomon Islands yang Terlantar Akibat Perusahaan Tutup

METRO ONLINE JAKARTA – Sebanyak 31 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Solomon Islands akan dipulangkan ke tanah air pada Minggu (20/7/2025) waktu setempat, menyusul persoalan ketenagakerjaan yang mereka alami setelah perusahaan tempat mereka bekerja, King Solomon, menghentikan operasionalnya. Perusahaan yang bergerak di sektor penebangan kayu balak itu menutup kegiatan karena kehabisan lokasi tebangan.

Solomon Islands adalah negara kepulauan yang terletak di kawasan Pasifik Selatan, di sebelah timur Papua Nugini. Negara ini menjadi salah satu destinasi tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor informal seperti perkayuan dan perikanan.

Para pekerja, yang mayoritas berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, serta dari wilayah lain seperti Jawa dan Nusa Tenggara, mengalami persoalan serius, yakni gaji tidak dibayar penuh, kontrak kerja tidak diperpanjang, dan sebagian dipulangkan sepihak tanpa kejelasan hak-haknya.

Dua perwakilan pekerja, Markus Karim dan Juni Rande, dalam wawancara via telepon pada Sabtu (19/7/2025), menyampaikan bahwa sebanyak 31 dari sekitar 70 WNI yang bekerja di King Solomon melaporkan kondisi mereka dan meminta pertolongan. Sebagian hanya menerima pembayaran sebesar 400 dolar AS, dan sebagian lainnya belum dibayar sama sekali.

“Setelah perusahaan tutup, kami bingung harus mengadu ke siapa. Banyak dari kami belum digaji sesuai perjanjian. Karena itu, kami sepakat menghubungi Bapak Frederik Kalalembang untuk meminta bantuan,” ujar Markus.

Laporan tersebut langsung direspons oleh Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Sulawesi Selatan III. Ia segera berkoordinasi dengan Konsulat Kehormatan RI di Solomon Islands, pihak perusahaan, dan otoritas tenaga kerja setempat.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Konsulat Kehormatan dan mereka telah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan serta tenaga kerja. Syukur, dari pertemuan itu sudah tercapai kesepakatan awal,” ujar Frederik.

Hasil mediasi tersebut menyepakati bahwa pembayaran gaji akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, baru tiga pekerja yang akan menerima pembayaran sesuai perjanjian, yakni Markus Karim, Juni Rande, dan Pilipus Tandi. Perjanjian ini diketahui dan disaksikan oleh pihak labor dan perusahaan. Para pekerja lain akan dibayarkan menyusul sesuai komitmen yang sudah dicapai dalam perundingan.

Rencana pemulangan tahap awal sebanyak 31 orang dijadwalkan dilakukan pada Minggu (20/7/2025) melalui jalur Papua Nugini, kemudian diteruskan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara sisanya dari total 70 WNI yang masih berada di Solomon Islands akan menyusul dipulangkan secara bertahap setelah proses administratif selesai.

Frederik juga menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk Menteri Luar Negeri, untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak para pekerja Indonesia.

Tak hanya itu, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI, Frederik menegaskan pentingnya memperkuat peran perwakilan Indonesia di luar negeri, baik kedutaan besar (kesubes) maupun konsulat.

“Dalam setiap RDP saya selalu sampaikan bahwa kedubes atau konsulat itu adalah presiden kecil di luar negeri. Mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat kita yang menghadapi masalah, dan itu tidak hanya soal visa, tetapi juga menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Beban tugas mereka berat,” kata Frederik.

Ia juga meminta agar pemerintah menambah alokasi anggaran untuk perwakilan RI di luar negeri, agar mereka bisa menjalankan tugas secara optimal.

“Saya minta agar anggaran untuk perwakilan kita ditambah. Jangan sampai karena keterbatasan biaya, mereka jadi harus memilih-milih kasus. Ini soal kehadiran negara. Kalau mereka tidak bisa bergerak leluasa, maka rakyat kita yang menjadi korban,” tegasnya.

Langkah cepat Frederik Kalalembang mendapat apresiasi dari para pekerja dan komunitas WNI di Solomon Islands. Mereka menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan bantuan nyata yang diberikan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Frederik. Beliau benar-benar langsung tanggap setelah kami melapor. Semoga yang lain juga segera menyusul pulang,” kata Markus, mewakili para pekerja. (*)

Editor : Muh Sain 

Operasi Wira Waspada Serentak 2025, Imigrasi Jegal 294 WNA yang Diduga Langgar Aturan

METRO ONLINE JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melaksanakan operasi pengawasan orang asing serentak tahun 2025 bertajuk Wira Waspada pada 15 s.d. 17 Juli 2025.

Dalam operasi yang dilaksanakan di 2.098 titik pengawasan di seluruh wilayah Indonesia ini, petugas Imigrasi memeriksa sebanyak 2.022 orang warga negara asing (WNA). Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 294 WNA terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Sebagian besar WNA yang diperiksa berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan jumlah mencapai 1.143 orang. Disusul oleh WNA asal Korea Selatan sebanyak 156 orang, Jepang 81 orang, India 74 orang, dan Malaysia 71 orang. WNA asal Filipina tercatat sebanyak 60 orang, Amerika Serikat 46 orang, Thailand 39 orang, Belanda 29 orang, serta Yaman sebanyak 28 orang.

Berdasarkan jenis izin tinggal yang dimiliki, mayoritas WNA yang diperiksa berada di Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas sebanyak 1.581 orang. Sebanyak 326 orang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan, sedangkan sisanya terdiri dari pemegang Izin

Tinggal Tetap (42 orang), pencari suaka UNHCR (43 orang), imigran ilegal (12 orang), dan WNA yang tidak memiliki izin tinggal sama sekali sebanyak 16 orang.

Jenis pelanggaran keimigrasian yang paling banyak ditemukan adalah penyalahgunaan izin tinggal dengan jumlah 148 kasus. Selain itu, terdapat 34 kasus di mana WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau izin tinggal saat diminta petugas.

Pelanggaran lainnya meliputi overstay sebanyak 29 kasus, alamat tidak sesuai dengan izin tinggal atau belum melakukan mutasi alamat sebanyak 25 kasus, serta penggunaan sponsor fiktif sebanyak 8 kasus.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa294 WNA yang terindikasi melakukan pelanggaran saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Jika pelanggaran yang dilakukan hanya dalam lingkup keimigrasian, WNA akan langsung dikenakan sanksi sesuai UU Keimigrasian. Namun, apabila terdapat dugaan tindak pidana umum, WNA yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwenang.

“Operasi ini kami lakukan secara rutin dan serentak agar tidak ada ruang bagi warga negara asing yang melanggar aturan untuk tinggal di Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya

Editor : Muh Sain