METRO ONLINE, ENREKANG - Pembicaraan dan penyerahan kembali tahap II antara legislatif dan eksekutif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2021 diterima Bupati Enrekang yang dihadiri Wakil Bupati Asman, SE selaku eksekutif untuk penyerahan kembali yang diwakili oleh
Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Muh. Idris Sadik berupa penyampaian pendapat dari para fraksi dengan jumlah dewan mengisi daftar hadir sebanyak 24 orang.
"Kami menyadari selama pembahasan secara konsisten antaranya sistem pengendalian interen atas tindak lanjut BPK RI jadi atensi pembahasan laporan hasil kajian dewan (Pansus) terhadap LKPJ 2021,"kata Muh.Idris Sadik. Selasa (19/07/22).
Selanjutnya dibacakan di depan paripurna hasil kesimpulan pansus dewan LKPJ oleh waket I Ikrar Eran Batu dihadiri segenap unsur pimpinan waket II And.Rahman Zulkarnain dan forkopimda Kajari Slamet Haryanto, Kapolres AKBP Arief D. Suryawan, Dandim 1419 Letkol.Inf Arie Sutanto.
Dalam paparan pengantar kesimpulan atas kinerja rancangan pertangung jawaban APBD 2021 masih menguat soal capaian realisasi PAD rendah serta pembayaran piutang pada pihak ketiga yang terus membengkak.
Dalam sesi pertama sebanyak tiga Fraksi berkesempatan menyampaikan pandangannya. Fraksi Gerindra dibacakan Karama, mengacu pada beberapa rekomendasi tindak-lanjut temuan BPK RI.
Dikatakan Karama, dari rekomendasi BPK RI hendaknya mendapat atensi dari eksekutif untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dari rekomendasi itu supaya eksekutif untuk diselesaikan tahun ini.
Persoalan yang masih belum solusinya yakni terkait realiasi kegiatan belanja APBD 2021 belum maksimal, realisasi pendapatan (PAD) yang tak tercapai hanya sekitar 40 persen,dan hutang belanja pada pihak ketiga yang makin besar, dan distribusi ASN agar sesuai analisis jabatan, juga dana Silva.
"Jika masalah ini tidak dituntaskan sampai akhir masa jabatan bupati Enrekang (tahun 2023) akan menjadi beban pemerintah selanjutnya,"Jelas Karama (19/7-22) legislator PPP yang gabung dengan fraksi Gerindra.
Fraksi PKS dibacakan Andi Gaswan, diawal pandanhan apresiasi perolehan WTP 2021 agar senantiasa jadi pemacu akselerasi pembangunan.
Namun begitu fraksi PKS menilai dan memberi koreksi atas sejumlah kegiatan proyek yang pengawasannya masih lemah,juga soal kualitas infrastruktur termasuk kinerja perencanaan sampai pelaksanaan dimaksimalkan.
Pula disinggung oleh fraksi PKS, yakni kelola aset daerah yang belum dimaksimalkan seperti aset vila Bambapuang, lemahnya koordinasi pelayanan kesehatan dari Dinkes dan puskesmas.
"Pandangan fraksi PKS untuk lebih mengoptimalkan kualitas proyek infrastruktur dan penguatan perancangan serta lebih mampu mengkoordinasikan dengan cermat pelayanan dinas kesehatan termasuk pada puskesmas," jelas Gaswan.
Fraksi Golkar, Hendri dalam pendapat akhir kinerja sektor keuangan daerah menjadi sorotan. Dari keseluruhan pada fraksi atas rancangan perda LKPJ 2021 bersikap setuju dan menerima.
Jawaban eksekutif (Wabup Asman) atas pandangan ketujuh fraksi terhadap LKPJ 2021 dijelaskan, bahwa apa yang menjadi masukan pada eksekutif tidak terjebak pada persoalan formalitas dan hanya selesai pada saat paripurna semata.
"Tapi catatan itu akan berlanjut dalam rapat rapat kerja untuk menindak lanjuti setiap catatan dewan yang muncul," ucap Wabup Asman.(mas)
Editor: Muh. Sain
