METRO ONLINE, PAREPARE - Kepala Lapas IIA Parepare Totok Budiyanto, Amd.IP, SH beserta Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Triwulan I dan II Tahun 2023.
Kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH- 13.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
Dasar pelaksanaan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : SEK.1-UM.01.01-803 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Undangan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.
Dalam pemaparannya Drs. Agus Uji Hantara, M.E menyampaikan evaluasi reformasi birokrasi sesuai dengan peraturan Permenpan RB Nomor : 9 Tahun 2023. Evaluator Internal perlu memastikan Road Map RB instansional (mikro) dan rencana aksi K/L/D memiliki kualitas yang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Evaluator juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara minimal 3 (tiga) bulan untuk Mengatur ketercapaian rencana aksi Reformasi Birokrasi, Memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada STU, dan Menyampaikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada Evaluator Nasional paling lambat akhir Oktober melalui Portal Reformasi Birokrasi Nasional.
"Hal ini berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor : B/98/RB.00/2023 tentang Tindak Lanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024", Ujarnya.
Kepala Lapas IIA Parepare menegaskan kepada seluruh Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM agar tetap patuh dan taat dalam pemenuhan data dukung berdasarkan timeline yang telah dibuat.
"Harapan saya semoga Lapas Kelas IIA Parepare mampu mewujudkan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)", Harapnya
"Dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan timeline pelaksanaan reformasi birokrasi.
Editor: Muh. Sain
