-->
BADAN HUKUM " PT METRO MEDIA INDONESIA >>> AKT NO.13 TGL. 21-08-2018 SK. KEMENKUMHAM RI NO.AHU-0040828.AH.01.01. TGL. 29-08-2018 >>> Alamat Kantor Redaksi Jalan Yusuf Kallah No 31 Makassar

Rabu, November 11, 2020

Pemkot Makassar: Untuk Pergerakan Lintas Daerah Waktunya Di Undur

Pemkot Makassar: Untuk Pergerakan Lintas Daerah Waktunya Di Undur

METRO ONLINE MAKASSAR-Pemberlakuan pembatasan pergerakan lintas antar daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mundur dari rencana semula, Sabtu, 11 Juli 2020. Saat diterapkan, orang yang masuk dan keluar Makassar wajib punya surat keterangan bebas COVID-19.

Penerapan aturan itu tercatat sebelumnya sudah di diundur dari rencana awal Kamis, 9 Juli 2020. Berarti sudah dua kali diundur penerapannya.

Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan penerapannya diundur sehari, sehingga akan mulai diterapkan pada Minggu 12 Juli 2020. Pemkot memilih mengundurnya demi persiapan teknis.

"Kita undur dan menjadi hari Minggu untuk mematangkan persiapan seluruh petugas terkait," kata Rudy di Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (10/7/2020).

Rudy kembali menjelaskan tujuan dari kebijakan ini. Yakni mempersempit aktivitas masyarakat yang dianggap tidak perlu demi mencegah penyebaran COVID-19. Dia pun meminta masyarakat tidak perlu panik jika kebijakan ini diterapkan.

Pemkot Makassar, kata Rudy, memastikan  bahwa perekonomian harus tetap berjalan walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan pergerakan lintas antar daerah, mencantumkan pengecualian bagi pekerja.

"Kita tidak ingin juga membatasi para pekerja (luar kota) masuk ke Makassar karena roda perekonomian pasti terganggu. Para pekerja adalah penggerak ekonomi Makassar sehingga kita kecualikan seperti ASN, Polri, TNI, pegawai swasta, pedagang, buruh pekerja, pedagang sayur," kata Rudy.

Meskipun masuk dalam pengecualian, namun mereka tetap harus menunjukkan identitas dan surat tugas keterangan kerja di Makassar. Selain pengecualian itu, masuk ke Kota Makassar ataupun keluar kota, wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19.

Rudy pun memastikan bahwa pihaknya akan tetap mengawasi para pekerja dari luar kota yang masih melakukan aktivitas di Kota Makassar.

"Kalau petugas melihat ada gejala-gejala atau suhu tubuhnya tinggi, kita rapid (test). Artinya kita tetap meminimalisir potensi," ujarnya.

Ketua Satuan Tugas COVID-19 Kota Makassar Iman Hud mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perwali Nomor 36 Tahun 2020. Sosialisasi dilakukan sejak dua hari lalu sebagai upaya edukasi kepada masyarakat tentang surat keterangan bebas COVID-19. 

Meski begitu, Iman mengaku belum menurunkan personil untuk melakukan penjagaan di batas-batas Kota Makassar. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu perintah untuk hal tersebut.

"Sampai saat ini belum ada personil yang menjaga di perbatasan. Belum ada perintah terakhir, bukan belum ada kepastian. Kita menunggu perintah," katanya.

Berita Terkait

Berita Lainnya

© Copyright 2019 METRO ONLINE | All Right Reserved