METRO ONLINE Makassar-- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare Totok Budiyanto, Amd.IP, SH bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran mengikuti Acara Pembukaan Refleksi Akhir Tahun dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dilingkungan Kantor Wilayah kemenkumham Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Aula Mahoni Hotel Claro, Makassar, Senin, 18 Desember 2023.
Sementara, PLH Kepala Lapas IIA Parepare Bahri, S.Sos, MH didampingi oleh Pejabat Struktral Eselon IVA, VA dan Pejabat fungsional umum serta tertentu lainnya mengikuti kegiatan pembukaan ini secara virtual di Ruang Sekretariat WBK Lapas IIA Parepare.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya peningkatan kinerja pada seluruh Satuan Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebanyak 34 Satuan Kerja.
Refleksi akhir tahun ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi Target Kinerja selama Tahun 2023 serta melihat capaian kinerjanya, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu diselesaikan di tahun yang akan datang.
Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 pada Satuan Kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan serta membahas rencana Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran TA 2024 dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 pada Satuan Kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan Bapak Liberty Sitinjak. Kegiatan diawali dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham RI. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan sekaligus menyampaikan paparan capaian prestasi selama 2022 - 2023, pengelolaan anggaran Tahun 2023 dan target kinerja 2023.
Diantaranya berhasil meraih nilai Indikantor Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada 42 satuan kerja (satker) sebesar 98,50 % dan nilai SMART sebesar 83,73 % sebagaimana tercatat pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) dan SMART per 18 Desember 2023. Pada Tahun 2023 terdapat 6 (enam) Satuan Kerja memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) melengkapi 7 (tujuh) satuan kerja yang sebelumnya memperoleh WBK dan WBBM, jadi dari 35 Satuan Kerja yang ada terdapat 12 Satker yang memperoleh WBK dan 1 Satker memperoleh WBBM.
Selanjutnya sebagai Kanwil Terbaik I Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2023, Kanwil Terbaik II Pengamanan BMN Tahun 2023, Kanwil Terbaik I Dalam Kinerja Program KI Tahun 2023, memacu permohonan KI baru di MPP Terbanyak dalam MIC 2023, dan Satker Pelayanan Publik Berbasis HAM bersama 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya. Juga mendorong sebagian besar Kab/Kota Peduli HAM, Kanwil Terbaik III Penyusunan Evaluasi Kebijakan Tahun 2023, Kanwil Terbaik I Permohonan KI Wilayah Indonesia Tengah Tahun 2023, Kanwil Terbaik I Pelaksanaan Program One Village One Brand KI Tahun 2023, Kanwil Terbaik I Penyelenggara IPK-IKM Tahun 2023, IKPA Terbaik Semester I Tahun 2023 dan Peringkat III LPJ Bendahara Terbaik Semester I Tahun 2023.
"Keberhasilan atas pencapaian tersebut tidak terlepas dari implementasi kepemimpinan Kolektif Kolegial yang dijalankan oleh para pimpinan tinggi pratama untuk berkolaborasi dan bersinergi secara bersama-sama demi mewujudkan kanwil yang lebih baik ke depannya," ujar Liberti Sitinjak.
Terakhir Kakanwil menyampaikan, Untuk meningkatkan kinerja Pada Tahun 2024, Liberti Sitinjak memaparkan langkah strategis yang telah disusun antara lain: Skala Prioritas yaitu menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Ada juga kegiatan terencana yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana Tahun 2024 yang disusun pada awal tahun, selanjutnya Monitoring dan Evaluasi yaitu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara melekat dan berkala kepada UPT maupun Bagian/Bidang, dan Akuntabilitas Keuangan yaitu pemantauan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran seluruh UPT dan DIPA Kanwil oleh Tim Akuntabilitas.
Kegiatan dilanjutkan dengan penguatan Akuntabilitas oleh Ketua Perwakilan Ombudsman Wilayah Sulawesi Selatan dan Perwakilan BPK RI Wilayah Sulawesi Selatan.
Editor : Muh Sain
