-->
BADAN HUKUM " PT METRO MEDIA INDONESIA >>> AKT NO.13 TGL. 21-08-2018 SK. KEMENKUMHAM RI NO.AHU-0040828.AH.01.01. TGL. 29-08-2018 >>> Alamat Kantor Redaksi Jalan Yusuf Kallah No 31 Makassar

Jumat, Maret 05, 2021

Kunjungan Kerja ke Palembang, Kapolri Resmikan Kampung Tangguh dan Aplikasi Polisi Dulur Kito

METRO ONLINE,JAKARTA-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan serangkaian kegiatan dalam kunjungannya ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (4/3/2021). 

Selain meresmikan Kampung Tangguh Mang Pedeka di Komplek Pakri Palembang, Kapolri juga melaunching aplikasi Polisi Dulur Kito (Dedikasi, Unggul, Legal, Jujur, Kerjasama, Inovatif, Tegas dan Obyektif). 

Kemudian meresmikan rehabilitasi masjid Assa'adah Polda Sumsel dan groundbreaking pembangunan masjid Al-Aman di Kamplek Pakri Palembang. 

Kapolri mengapresiasi aplikasi yang dibangun oleh Polda Sumsel yang sejalan dan senafas dengan programnya yakni transformasi menunu Polri yang Presisi. 

"Adanya aplikasi Polda Sumsel dalam pelayanan publik diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan Kepolisian," kata Kapolri Listyo Sigit dalam keterangan tertulis. 

Terkait Kampung Tangguh Mang Pedeka, lokasinya memanfaatkan lahan kosong berupa tempat pembuangan sampah yang berada di kompolek perumahan Pakri. 

Dari situ, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kolam-kolam ikan yang diprakarsai dengan pembuatan kolam balam untuk ikan dan juga dibuatkan kebun sayur mayur yang berada diantara kolam-kolam ikan tersebut.

Tidak hanya itu, Kampung Tangguh Mang Pedeka juga dilengkapi dengan pembuatan Posyandu dan posko penanggulan Covid yang beranggotakan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan perangkat kesehatan yang dilengkapi dengan APD dan lainnya untuk pendukung posko Covid-19. 

Kapolri berharap dengan adanya Kampung Tangguh Mang Pedeka ini bisa menekan laju penularan Covid-19 sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. 

"Yakni menghilangkan wilayah yang zona merah menjadi kuning atau oranye, serta melakukan penerapan 3 M dan 3 T," tandas Listyo.  

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan penghargaan dan apresiasi atas dedikasi personel Polda Sumsel Bripka Chandra berupa tiket sekolah Perwira atau SIP.  

Anggota dari Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumsel itu dinilai telah bekerja melampaui tugas yakni menjadi pengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Kepayang, Kabupaten Musi Banyuasin.


Editor : Muh Sain

Kamis, Maret 04, 2021

Ini Sederet Tugas Para Kapolda Baru dari Kapolri


METRO ONLINE,JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) di lingkungan Mabes Polri dan beberapa Kapolda. Upacara dilakukan di Rupatama Mabes Polri pada hari ini, Kamis, 4 Maret 2021. Sebanyak 19 pati Polri melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat baru yang dilantik, terutama masalah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Dia mengatakan, para pejabat baru yang dilantik terutama Kapolda yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Pejabat baru agar melaksanakan PPKM mikro bagi yang masuk dalam 7 Polda, sedangkan yang lain melaksanakan kegiatan imbangan," kata Listyo.

Jenderal bintang empat itu mengingatkan munculnya varian Covid-19 baru yang sangat cepat penyebarannya. Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk mengantisipasi.

Mantan Kapolda Banten ini juga meminta jajarannya untuk cepat melakukan 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Pastikan anggotanya agar melaksanakannya dengan baik.

"Berikan reward bagi anggota yang telah melakukan zona merah menjadi zona hijau," katanya.

Koordinasi penanganan Covid-19 dengan unsur forkopimda, kata Sigit, juga sangat penting dilakukan agar kasusnya dapat menurun.

Mantan Kabarareskrim Polri juga meminta agar jajarannya selalu mengawal program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berlangsung.

Selain program penanganan Covid-19, Sigit juga memerintahkan jajarannya membantu pemerintah mengawal program pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.

"Laksanakan, pengawasan dan pendampingan program dari pemerintah seperti UMKM. Proyek padat karya oleh pemerintah pusat maupun daerah berikan pendampingan agar dikawal," katanya.

Anggota Polri, lanjut Sigit, diminta mendengar keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Semoga perkembangan ekonomi bisa kembali normal maka perlu pendampingan dengan baik," katanya.

Terakhir, dia mengingatkan jajarannya soal penanganan perkara dengan mengedepankan restorativ justice, agar rasa keadilan dirasakan dan diawasi pelaksanaan agar tidak terjadi penyelewengan.

"Lalu tentang mafia tanah seperti pengembangan perkebunan dan lain-lain mohon jadi perhatian," katanya.

Berikut daftar perwira tinggi Mabes Polri dan Kapolda yang melakukan serah terima jabatan dan mendapatkan kenaikan pangkat:


PEJABAT YANG SERAH TERIMA JABATAN:

1. KOORSAHLI KAPOLRI LAMA/ KAPOLDA SULUT BARU: IRJEN POL Drs. NANA SUJANA, M.M

2. KOORSAHLI KAPOLRI BARU/ KAPOLDA SUMUT LAMA: IRJEN POL Drs. MARTUANI SORMIN, M.Si

3. KAPOLDA SULUT LAMA/

KAPOLDA SUMUT BARU:

IRJEN POL Drs. R. Z. PANCA PUTRA S., M.Si.

4. KAPOLDA LAMPUNG LAMA:

IRJEN POL Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.

5. KAPOLDA LAMPUNG BARU:

IRJEN POL Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

6. KAPOLDA PAPUA LAMA:

IRJEN POL Drs. PAULUS WATERPAUW

7. KAPOLDA PAPUA BARU:

BRIGJEN POL MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.

PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI IRJEN POL KE KOMJEN POL:

1. KOMJEN POL Drs. PAULUS WATERPAUW.


PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI BRIGJEN POL KE IRJEN POL:


1. IRJEN POL MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K.


2. IRJEN POL Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.


3. IRJEN POL Drs. SURYANBODO ASMORO, M.M.


 4. IRJEN POL MOH. ABDUL KADIR, M.Si.


PEJABAT YANG NAIK PANGKAT DARI KOMBES POL KE BRIGJEN POL:

1. BRIGJEN POL Dr. EKO RUDI SUDARTO, S.I.K., M.Si.

2. BRIGJEN POL PIPIT RISMANTO, S.I.K.

3. BRIGJEN POL M. MUSTAQIM, S.I.K.

4. BRIGJEN POL dr. HARIYANTO, Sp.PD.

5. BRIGJEN POL Drs. AHMAD ALWI, M.M.

6. BRIGJEN POL RUDI HARTONO, S.H., S.I.K.

7. BRIGJEN POL SAMUDI, S.I.K., M.H.

Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI


METRO ONLINE,JAKARTA - Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. 

Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.

"Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Disisi lain, terkait dengan kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut. 

Saat ini, Argo menyebut, ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini. 

"Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses," ujar Argo.


Editor : Muh Sain

Rabu, Maret 03, 2021

Pakar Hukum Sebut Kerumunan di Maumere Spontan, Tak Ada Unsur Pidana

METRO ONLINE,JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof Agus Surono menyampaikan bahwa kerumunan massa di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melintas adalah suatu hal yang spontan. Karena itu dia menilai peristiwa tersebut tidak ada unsur pidana.

"Kalau bicara kerumunan ini harus dibedakan. Masyarakat datang secara spontan. Tidak ada undangan secara resmi dan khusus dan Presiden tetap mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (2/3/2021).

Agus melihat, masyarakat yang hadir adalah sebagai bentuk antusiasme ingin melihat dan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Apalagi, kunjungan Presiden ke daerah tersebut membawa perubahan positif.

"Saya kira ini bagian dari antusiasme masyarakat.  Masyarakat ingin melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan pimpinannya dan jarang terjadi. Artinya ini hal yang kita harus respon positif kehadiran presiden untuk membawa perubahan di daerah tersebut," katanya.

Dia pun membandingkan kerumunan yang di Maumere dengan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam kerumunan di Petamburan, dia melihat ada suatu kesengajaan dengan suatu ajakan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum.

"Berbeda dengan peristiwa yang terjadi di petamburan yang didahului unsur adanya suatu ajakan dan undangan secara khusus. Peristiwa petamburan ada sebabnya. Sebab ajakan peristiwa yang ada di Tebet. Dan ini yg harus dibedakan dan konsekuensi hukumnya berbeda. Peristiwa di Maumere tidak bisa dikualifikasi masuk peristiwa pidana," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada saat kerumunan di Petamburan, Provinsi DKI Jakarta saat itu sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Artinya, ada unsur pelangggaran hukum sesuai ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93.

"Pasal 93 jelas tidak boleh adanya kerumunan dan menghalangi-halangi tindakan tertentu menjaga kekarantinaan dengan baik. Karena pada situasi di Petamburan itu DKI Jakarta masih PSBB," katanya.

Mengenai langkah penyidik Bareskrim Polri yang menolak laporan masyarakat soal kerumunan di Maumere, dia melihat hal tersebut suatu hal yang benar. Sebab, memang tidak ada unsur pidana dalam peristiwa Maumere.

"Sparat kepolisian mempunyai hak subjektif ya untuk memproses lebih lanjut atau tidak. Karena tak ada perbuatan pidana maka tak perlu ada proses penyidikan. Kalau ada peristiwa pidana baru dilakukan proses penyidikan. Itu pun nanti bisa saja dihentikan kalau tak cukup bukti. Yang terjadi Maumere ini kan bukan peristiwa pidana karena tak ada kesalahan suatu ajakan dan melawan hukum," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, dia pun mengimbau agar masyarakat bisa melihat suatu peristiwa secara utuh dan sesuai fakta. Jika memang informasi yang diterima tak sesuai fakta, maka ia meminta masyarakat tak menyebarkannya ke media sosial.

"Kita harus pintar menyaring informasi yang berdasarkan fakta. Kalau tidak berdasarkan fakta jangan ditambahin. Fakta itu tidak bisa berubah, tidak bisa ditambah atau dikurangi," katanya.

Saat ini, kata Agus, banyak hal yang jauh lebih penting untuk diselesaikan yakni salah satunya program vaksinasi agar Indonesia bisa terbebas dari virus COVID-19.

"Kita masih banyak PR ke depan apalagi masa pandemi. Kita harus mendorong pemerintah supaya vaksin segera terselesaikan untuk semua lapisan masyarakat. Ini yang lebih penting untuk Indonesia lebih maju," tutupnya.


Editor : Muh Sain

Senin, Maret 01, 2021

Indroyanto Seno Adji: Kerumunan Di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana


METRO ONLINE,Jakarta-- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere  yang terjadi saat Presiden Joko Widodo melintas tidak ada basis yang elementer adanya peristiwa pidana.

Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan. Karena itu, menurut Indriyanto, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere.

"Permintaan pembebasan tersebut jelas tidak beralasan, karena penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normalnya," ujar Indriyanto dalam keteranganya, Senin (1/3). 

Disisi lain, sambung dia, kerumunan warga saat menyambut Presiden Joko Widodo tidak bisa menjadi dalih untuk membebaskan Rizieq Syihab dari proses hukum. 

Pasalnya, Eks wakil ketua Pansel Calon Pimpinan (Capim) KPK ini berpandangan, kerumunan di Maumere dan di Petamburan saat Rizieq menikahkan anaknya adalah hal yang berbeda. Karena, ia menekankan tidak ada ajakan saat kerumunan warga di Maumere ketika menyabut Presiden Jokowi. 

"Penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normanya," katanya.(**)

Minggu, Februari 28, 2021

Gubernur Sulsel Bersama As dan ER Resmi Tahanan KPK

 

METRO ONLINE Jakarta-Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, ditetapkan sebagai tersangka dan sudah resmi jadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi, awalnya Nurdin tertangkap tangan di Kota Makassar, Sabtu (27/2/2021).

Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA), sebagai tersangka dugaan suap infrastruktur.

Nurdin Abdullah bersama dua orang lainnya terlihat memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye saat lembaga anti rasuah merilis penangkapan tersebut pada Minggu (28/2/2021) dini hari WIB.

"ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar 2 miliar rupiah turut disita dari rumah dinasnya," ujar Firli seperti ditayangkan YouTube KPK RI, Minggu (28/2/2021).

Mantan Bupati Kabupaten Bantaeng dua periode penerimaan gratifikasi atau hadiah terkait dengan pengadaan barang jasa, perizinan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kontraktor AS (Agung Sucipto) yang turut diamankan hendak memberikan uang kepada Nurdin Abdullah melalui perantara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulsel berinisial ER (Edy Rahmat).

"Bahwa akan ada adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara oleh AS kepada NA melalui perantara ER sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan saudara NA," ujar Firli melalui tayangan live KPK di YouTube.

AS berkeinginan mendapatkan proyek infrastruktur di Sulsel. Menurut Firli, Agung telah mendapat sejumlah proyek di Sulsel salah satunya pengerjaan jalan di Kabupaten Sinjai.

Firli menyebut Agung telah berkomunikasi dengan AS kembali mendapat proyek di tahun 2021. Dalam beberapa komunikasi, diduga ada tawar-menawar fee yang nantinya dikerjakan A.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat sebagai tersangka dugaan penerima suap proyek infrastruktur dan Agung sebagai pemberi.

"Berdasarkan keterangan para saksi yang cukup, maka KPK berkeyakinan tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama sebagai penerima yaitu saudara NA dan ER. Sedangkan pemberi adalah saudara AS," tandas Firli.

Lembaga anti rasuah menetapkan NA sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni kontraktor sekaligus Direktur PT Agung Perdana Bulukumba , Agung Sucipto (AS) selaku pemberi suap dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat (ER), sebagai perantara.

Saat merilis perkara tersebut, KPK memperlihatkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di sejumlah lokasi di Sulsel pada Jumat sampai Sabtu, 27 Februari 2021 dini hari.

Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri, koper tersebut dibawa oleh tersangka Agung dan dipindahkan ke mobil Edy di Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Sabtu dini hari. Tak lama berselang, tim KPK mencokok ER bersama duit tersebut.

Secara kronologis, KPK pertama kali menangkap Agung dalam perjalanan dari Makassar menuju Bulukumba setelah koper berisi uang diserahkan kepada Edy. Setelahnya, penyidik KPK menangkap Edy bersama supirnya dan Nurdin Abdullah bersama ajudannya (**)

© Copyright 2019 METRO ONLINE | All Right Reserved