METRO ONLINE, BOGOR - Bupati Enrekang Muslimin Bando mengikuti Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di SICC Bogor. Selasa (17/1/2023).
Pentingnya acara Nasional tersebut tak sebatas isu ekonomi global akan tetapi ancaman inflasi yang mengintai dan sudah mulai dirasakan masyarakat Indonesia.
Persoalan bisa pemicu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi Nasional, antaranya pemanfaatan anggaran yang tidak produktif alias kurang dirasakan langsung manfaat oleh masyarakat dan lambatnya pembayaran upah/gaji dan pelelangan proyek lambat.
Presiden Jokowi sampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, negara kita mampu menghadapi goncangan tersebut dan ekonomi Nasional tetap bergerak positif meskipun terkoreksi akibat perlambatan
"Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen,"kata Jokowi.
Dijelaskan Presiden, meskipun Negara kita mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, akan tetapi Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
Sehingga atas kondisi tidak menentu itulah, semua Kepala daerah harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-.Informasi dan data yang ada di lapangan.
"jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,”tegas Presiden.
Rakornas dihadiri 4.545 peserta, diantara peserta Rakornas bersama kepala daerah Bupati Enrekang Muslimin Bando (Sulsel) mengikuti seksama serta memberi apresiasi untuk melakukan akselerasi di daerah.
Bupati menyampaikan kesiapan Pemda Enrekang melaksanakan arahan presiden, serta berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Akselerasi di daerah yakni melakukan penguatan hilirisasi, memudahkan perizinan dan investasi, hingga menambah agresif penanganan stunting dan kemiskinan.
"Para kepala daerah termasuk kami dari Kabupaten Enrekang menyimak arahan bapak Presiden, kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel dalam empat sesi," kata MB saat dihubungi. (MAS)
Editor: Muh. Sain
