Berdasarkan Survei Poltracking, Ridwan Kamil dan Ganjar Ada di Posisi Puncak Kandidat Pemimpin Bangsa

METRO ONLINE JAKARTA - Posisi Puncak Kandidat pemimpin bangsa pada suksesi Pilpres 2024 mengerucut pada nama Ridwan Kamil dan Ganjar Parnowo. 

Hal tersebut Berdasar hasil survei Poltracking yang digelar 1-7 Agustus 2022, elektabilitas Ridwan Kamil teratas untuk posisi cawapres. Sementara Ganjar Pranowo capres terkuat. 

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menjelaskan, survei Poltracking dilakukan secara nasional pada 1-7 Agustus 2022. Menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei 1.220 responden, dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. 

“Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi se-Indonesia secara proporsional. Berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir, dengan proporsi jenis kelamin pemilih,” katanya dalam siaran pers, Rabu (31/8/2022). 

Dalam survei elektabilitas cawapres Pilpres 2024, nama Ridwan Kamil kokoh di posisi puncak. Dari jajaran sepuluh nama, ada empat cawapres terkuat yang dipilih publik. Meliputi Ridwan Kamil (12,6%), Sandiaga Salahudin Uno (11,9%) Agus Harimurti Yudhoyono (11,7%) dan Erick Thohir (10,8%). 

Sementara empat cawapres berdasarkan partai politik yang jadi pilihan masyarakat, ada Agus Harimurti Yudhoyono (11,7%), Puan Maharani (6,5%), Muhaimin Iskandar (2,7%), dan Airlangga Hartanto (1,7%). 

Untuk pilihan capres 2024, nama Ridwan Kamil juga moncer dengan raihan 3,9%, mengalahkan Erick Thohir 2,8%, Sandiaga Salahuddin Uno 2,4%, Puan Maharani 2,2%, Khofifah Indar Parawansa 2,2% serta Airlangga Hartarto 1,7%. Ganjar Pranowo teratas 26,6%. 

Ridwan Kamil merupakan pemenang Pilgub Jabar 2018. Sebelumnya, jebolan Arsitektur ITB itu mengemban amanah sebagai Wali Kota Bandung. Sederet prestasi diraih Ridwan Kamil selama memimpin. 

Di antaranya mampu melewati krisis puncak pandemi Covid-19 dengan baik, sukses meluncurkan aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat), yang memudahkan masyarakat dalam pemeriksaan gejala dini infeksi virus Corona. Tercatat pula, selama dipimpin Ridwan Kamil, Pemprov Jabar berhasil meraih 345 penghargaan, baik nasional maupun internasional. (*) 

Editor: Muh. Sain / A. Gusthi 

Ini Alasan Ketum Badko HMI Sulselbar Ajak Masyarakat Tolak BLT Pengalihan Subsidi BBM

METRO ONLINE, JAKARTA -Ketua Umum Badko HMI Sulselbar A. Ikram Rifqi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak BLT yang akan di serahkan mulai 1 September 2022 untuk masyarakat Indonesia. 

Menurut Ikram Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Sumber Daya Unhas tersebut Pemberiaan BLT ini hanya dijadikan Topeng oleh pemerintah agar tidak mendapat protes oleh masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM Subsidi sebesar 30% dari harga saat ini. Terlebih lagi BLT seperti ini biasanya hanya dijadikan alat bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat. 

Rencana BLT yang akan di gelontorkan oleh pemerintah sebesar 24,17  T yang akan diberikan kepada 2 kategori yaitu masyarakat tidak mampu akan diberikan Rp.150.000 yang akan diberikan 4 kali untuk 20,65 Jt Penerima Manfaat dengan total anggaran 12,4 T dan masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 3.500.000 untuk 16 jt pekerja sebesar Rp. 600.000 dengan total anggaran 9,6 T. 

Iming-iming pemberian BLT tersebut hanyalah sebuah kamufalse belaka dan hanya bersifat sesaat dan tidak sebanding dengan pengeluaran masyarakat jika terjadi kenaikan harga BBM subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Kenaikan harga ini akan berimplikasi pada berbagai macam kebutuhan masyarakat bukan hanya soal Bahan Bakar namun juga berdampak pada kebutuhan dasar dalam bentuk apapun itu. Kebijakan ini hanya akan menambah deretan masyarakat miskin di Indonesia. 

"Jumlah masyarakat miskin kita saat ini sebesar 26,16 Juta jiwa per Maret 2022, meningkat 11 juta dari tahun sebelumnya hanya 26,5 Juta Jiwa. Hal tersebut terjadi salah satunya karena dampak dari Covid-19", Ujar Ikram. 

Aktivis asal daerah Barru itu menambahkan bahwa Masyarakat Indonesia hari ini belum sembuh dari pukulan telak yang diberikan oleh Covid-19 namun pemerintah malah menambah pukulan kepada masyarakat dengan kenaikan harga BBM Subsidi yang tentunya berpotensi semakin sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 

"Padahal alasan pemerintah terhadap kuota BBM Subsidi sudah hampir habis bukanlah salah masyarakat, namun pemerintah lah yang tidak becus dalam melakukan kontrol terhdap penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran ini", Tuturnya. 

Salah satu cara yang sebenarnya sangat efektif untuk menyeleksi penerima BBM Subsidi yaitu dengan mensinergikan data Samsat dengan pertamina untuk mendeteksi masyarakat yang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi misalnya memiliki mobil lebih dari satu dan memiliki mobil mewah ditandai dengan pembayaran pajak yang tinggi. 

"Jika ini bisa di maksimalkan saya fikir sangat efektif untuk mengurangi potensi defisitnya kuota BBM Subsidi sehingga masyarakat tidak perlu ikut menderita akibat kebijakan yang keliru ini", Ucap Ikram. 

"Terlepas dari itu semua, kami dari Badko HMI Sulselbar menyatakan dengan tegas dan akan terus berada pada barisan terdepan untuk menolak kenaikan harga BBM Subsidi", tutup Ikram. ( HMI )

Editor: Muh. Sain

Bentuk Transparansi, Sidang Etik Ferdy Sambo Dihadiri Langsung Kompolnas

METRO ONLINE JAKARTA— Sebagai bentuk transparansi, sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ferdy Sambo dihadiri langsung oleh Kompolnas. 

Demikian antara lain disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan usai sidang etik Ferdy Sambo di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan Jumat (26/8). 

“Selama proses sidang KEP tadi dihadiri oleh Kompolnas RI sebagai bentuk transparansi, objektifitas, serta akuntabilitas Polri,” kata Dedi. 

Adapun sidang ini dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Ahmad Dofiri dan beranggotakan Wakil Inspektorat Pengawas Umum (Wairwasum) Irjen Tornagogo Sihombing, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono, Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani dan Irjen Rudolf Albert Rodja. 

Sidang yang digelar selama hampir 16 jam itu telah memutuskan secara kolektif kolegial memutuskan untuk memberikan tiga sanksi kepada Ferdy Sambo, salah satunya Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). 

Adapun sanksi lainnya ialah sanksi etika, yaitu tindakan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J merupakan perbuatan tercela dan sanksi adminitrasi berupa penempatan khusus dalam tempat khusus selama 20 hari. 

“Kemudian Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tekan Dedi. 

Disisi lain, Dedi menyampaikan terima kasih kepada publik yang memberikan perhatian lebih untuk mengawal kinerja tim khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri sehingga kasus ini bisa terungkap sesuai dengan fakta yang ada. 

“Ini merupakan komitmen bapak Kapolri agar Timsus bekerja secara transparan, objektif dan akuntabel,” pungkasnya.(*)

Editor : M.Sain / cecep

Kemenkumham Umumkan Seleksi Terbuka Untuk Jabatan Dirjen Imigrasi, Ini Syaratnya

METRO ONLINE, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri. 

Pengumuman seleksi dengan Nomor SEK-KP.03.03-573 ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dan dapat dilihat pada laman https://kemenkumham.go.id . 

Andap menjelaskan pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus.Persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan; integritas dan moralitas yang baik;  pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan

diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; serta sehat jasmani dan rohani. 

Kemudian semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir; tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana; dan telah menyerahkan LHKPN dalam jabatan terakhir.

"Adapun persyaratan khusus mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut," Ujar Andap, Rabu (27/07) di Jakarta. 

Seleksi terbuka dilakukan dalam enam tahapan seleksi. Dimulai dengan tahapan pengumuman sekaligus pembukaan pendaftaran seleksi pada tanggal 27 Juli 2022. Tahapan pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 10 Agustus 2022. 

"Tahapan berikutnya yaitu pengumuman seleksi administrasi; seleksi kompetensi bidang; seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural;  dan ditutup dengan tahapan wawancarq," tuturnya. 

Andap mengajak PNS, TNI, dan Polri yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam seleksi terbuka. Menurutnya, seleksi ini merupakan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyrakat melalui pemajuan layanan keimigrasian. 

"Ambil kesempatan ini. Gunakan kemampuan untuk pemajuan pelayanan keimigrasian. Sekaligus sebagai pengembangan karir," ajak Andap. 

Setiap perkembangan seleksi terbuka dapat diakses pada laman https://pansel.kemenkumham.go.id . Andap berharap peserta aktif mengikuti perkembangan seleksi untuk mencegah kegagalan karena kelalaian peserta sendiri. 

"Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar," pungkasnya.

Editor: Muh. Sain

Polisi Tangkap 8 Orang Diduga Joki UTBK SBMPTN di Jatim

METRO ONLINE Jakarta - Polda Jatim menangkap delapan orang yang diduga menjadi joki Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) di Jawa Timur (Jatim).

"Kedelapan tersangka itu adalah, MJ, RHB, MSN, ASP, MBBS, MSME dan RF," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (16/7/2022).

Dedi menjelaskan, kelompok sindikat pelaku joki ini melakukan aksinya secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Mereka ada yang berperan sebagai joki, pembuat alat atau perangkai alat, team briefing, team operator dan team master.

"Mekanisme atau sistem kerja yang dibangun oleh kelompok pertama M.J selaku koordinator sindikat menerima titipan peserta ujian SBMPTN, selanjutnya team briefing mendatangi calon peserta untuk menjelaskan penggunaan alat-alatnya serta melakukan pemasangan perangkat di tubuh peserta," ujar Dedi.

Menurut Dedi, disaat peserta mengikuti ujian langsung melakukan perannya memastikan camera di tangannya dapat memotret soal untuk di screenshoot oleh para operator.

Nantinya, setelah di screenshoot oleh operator kemudian dikirimkan ke team master guna dikerjakan soalnya. Setelah soal dikerjakan oleh master, hasilnya diserahkan jawabannya ke operator kembali untuk di bacakan melalui microfon yang dipakai para peserta.

"Bahwa tarif atau biaya sebesar Rp 100.000.000,- hingga Rp. 400.000.000,-. Sindikat perjokian ini berjalan sudah cukup lama, dan berdasarkan keterangan tersangka tahun 2020 dapat meluluskan peserta sebanyak 41 orang dengan pendapatan sebesar Rp. 2.500.000.000, dan tahun 2021 sebanyak 69 orang berbagai jurusan dan berbagai Universitas dengan pendapatan sebesar Rp. 6.000.000.000," papar Dedi.

Atas perbuatan, tersangka disangka melanggar Pasal 32 ayat (2) Subsidair Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo 55 KUHP.( Asri )

Pesan Kapolri ke Taruna-Taruni Akpol: Turun, Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat

METRO ONLINE--Indonesia Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup pendidikan taruna Akademi Kepolisian angkatan ke-53 'Arkana Satriadharma' di Semarang, Jawa Tengah. Mereka yang dinyatakan lulus tahun ini sebanyak 246 orang, yang terdiri dari 215 taruna dan 31 taruni. 

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan, bagi yang meraih penghargaan dan prestasi, kedepan harus dipertahankan serta mengasah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya bagi yang belum mendapat kesempatan itu, prestasi akan bisa diukir ketika sudah bertugas sebagai prajurit Korps Bhayangkara. 

"Saya harapkan prestasi terbaik selanjutnya bisa diukir dimanapun anda bertugas, selama anda melaksanakan dinas," kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (1/7/2022).

Mantan Kabareskrim Polri ini meminta kepada taruna dan taruni, untuk terus mengembangkan potensi diri melalui  Lifelong Learning dan Learning Under Pressure. Pasalnya, hal itu dipersiapkan untuk menghadapi dinamika yang terus berkembang dengan cepat dan tak menentu. 

"Karena dua hal tersebut, Lifelong Learning dan Learning Under Pressure harus terus diasah dan dilakukan untuk membentuk diri menjadi pimpinan Polri yang tangguh, di masa yang akan datang," ujar mantan Kapolda Banten ini. 

Lebih dalam, Sigit menekankan, para taruna-taruni, nantinya akan menjadi calon pemimpin yang harus selalu siap dalam keadaan apapun. Serta mampu mengawal visi untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. 

"Adik-adik taruna, menjadi seorang polisi adalah tugas yang sangat mulia, namun disisi lain kalian harus terus ikuti dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi lingkungan strategis yang terus berubah dan akan  berdampak terhadap situasi kamtibmas," ucap Sigit.

Sigit menekankan, Indonesia dan negara lainnya sedang dihadapkan dengan dinamika global yang penuh dengan ketidakpastian. Sehingga, Sigit berharap, calon perwira muda Polri ini mampu mengasah jiwa kepemimpinannya untuk bisa menjalankan tugas pokok ataupun lainnya. 

"Jadi inilah gambaran tugas yang rekan-rekan akan hadapi, disamping anda semua melaksanakan tugas pokok kepolisian melindungi, mengayomi, melayani serta melakukan penegakan hukum," tutur Sigit. 

Dalam menghadapi dinamika tersebut, kata Sigit, Pemerintah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Didalamnya, ada tujuh program prioritas nasional yang diharapkan bisa merubah pondasi ekonomi indonesia dari negara konsumen jadi negara produsen. 

"Diharapkan dengan program yang ada, akan menjadi langkah bukan hanya out of the box tapi jump out of the box," imbuh Sigit.

Sigit mengungkapkan ada target capaian yang harus dipertahankan agar pertumbuhan ekonomi diangka 5 persen, sehingga terlepas dari middle income trap.

"Ini adalah program kebijakan pemerintah dari hulu sampai hilir. Dan saya harapkan adik-adik belajar memahami hal-hal bersifat makro dan mikro," ungkap Sigit.

Kemudian dalam rangka mendukung RKP 2022, Polri memiliki konsep transformasi menuju Polri Presisi. Ia berharap gagasan tersebut benar-benar dilaksanakan, mengingat hal itu menjadi dasar dalam mengimplementasikan predictive policing 

"Kita harus terapkan responsibilitas, bergerak sesuai tugas dan tanggung jawab serta tuntaskan itu semua. Tentu responnya juga harus dilaksanakan dengan cepat sehingga masalah tidak menjadi besar. Begitu juga transparan, berkeadilan dan akuntabel. Terutama masalah hukum yang ciderai rasa keadilan masyarakat kecil. Ini tentunya menjadi tugas kita semua untuk bisa melaksanakan dengan baik, sehingga rekan-rekan semua  dekat dan dicintai masyarakat," papar Sigit.

Sigit melanjutkan, salah satu hal yang kemudian bisa dilaksanakan adalah bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dengan memanfaatkannya, diharapkan saluran pengaduan masyarakat bisa terlayani dengan lebih cepat. Karena teknologi memberikan ruang untuk itu. Disatu sisi dengan manfaatkan teknologi tersebut mengurangi interaksi sehingga bisa memperkecil risiko

Syarif Usman